Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) AL-Daulah Hasanuddin Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Journal of Lex Philosophy (JLP) Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial SASI
Hijrah Lahaling
Universitas Ichsan Gorontalo
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Fulfill the Basic Rights of Indonesian Migrant Workers' Children in the Human Rights Perspective Hijrah Lahaling
Musamus Law Review Vol 2 No 2 (2020): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v2i2.3014

Abstract

The fulfillment of the basic rights of children of Indonesian Migrant Workers (PMI) left by their parents to grow and develop has not been optimally fulfilled either physically, mentally, psychologically, or socially. The right to fulfill the children of Indonesian migrant workers includes the right to survival, the right to education and the right to health. Neglect of the fulfillment of these rights is not yet fully in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Convention on the Rights of the Child, Law No. 6 of 2012, and Law No. 35 of 2014. This will certainly endanger the welfare and survival of PMI children in accordance with the principles of human rights. This research aims to formulate the fulfillment of the basic rights of children of Indonesian migrant workers in accordance with the principles of human rights.
Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar; Singkeru Rukka
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.885 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i2.84

Abstract

Labelisasi halal tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Kehalalan dan keharaman makanan biasanya mudah diketahui bila dalam keadaan segar. Tetapi jika setelah mengalami proses pengolahan, maka akan sulit menentukan kehalalannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki, untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan; dan untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik salah satunya terkait monopoli kewenangan oleh MUI.
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI PROVINSI GORONTALO Hijrah Lahaling
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i8.2021.2687-2697

Abstract

Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana sosial yang menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat secara umum, maka pemerintah selaku pemberi Bantuan Sosial (Bansos) harus segera mengatasi potensi kerentanan sosial tersebut, salah satunya adalah memberikan bansos kepada masyarakat, melalui mekanisme penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, adalah tidak meratanya bansos diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya Keluarga Penerima Manfaat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena masyarakat telah kehilangan hak-haknya sebagai penerima bansos di masa pandemi Covid-19. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Gorontalo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder yang merupakan jenis penelitian hukum empiris. Data Primer diperoleh langsung melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyaluran bansos pada masa pandemi terhadap KPM belum berjalan efektif dan efisien. Sementara pemenuhan hak-hak terhadap bantuan sosial tersebut, belum merata dan tidak tepat sasaran terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat  terdampak Covid-19 lainnya. 
DAMPAK PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i2.1742

Abstract

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak, dalam hal ini suami, mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang poligami menunjukan bahwa posisi ketidakberdayaan dan ketidakadilan bagi perempuan, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Artikel ini akan membahas tentang dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis dengan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami, yaitu dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, serta kekerasan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikis. Sementara dampak poligami terhadap anak adalah anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, ayah suka berbohong dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik.
Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar; Rahmawati Rahmawati; Rafika Nur; Darmawati Darmawati; Nur Insani
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 12, NO 1 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37229

Abstract

Kualitas pelayanan publik Polri dipengaruhi oleh penilaian masyarakat. Baik buruknya penilaian masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diterimanya. Adapun penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri itu sendiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perilaku oknum Polisi mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku oknum Polisi yang melakukan tindak pidana akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Berhasil tidaknya pelayanan publik sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang merupakan salah satu indikator layanan publik. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menunjukkan hasil yang baik, namun harus dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik, dengan memperhatikan responsivitas, kesopanan, akses, komunikasi, dan atribut pendukung layanan. Selain itu, pentingnya mendorong lahirnya sebuah kebijakan atau instrumen hukum tentang aplikasi berbasis teknologi yang mudah diakses, cepat, terjangkau dan terukur, agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan laporan pengaduan, serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusi dan berbasis HAM. Keywords: Pelayanan Publik; Perilaku Polisi; Perspektif Masyarakat
Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika Irmawaty Nasadi; Asdar Arti; Hijrah Lahaling
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1487

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di atur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang diatur pada pasal 59 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya penempatan yang tidak mendukung bisa lanjut memperburuk kondisi mental dan kesehatan dan akan mengakibatkan pemulihan yang tidak maksimal sekaligus mendapatkan pengetahuan lain di dalam lembaga pemasayarakatan klas IIA Gorontalo (LAPAS). Meskipun telah ada perangkat peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi narkotika, namun pelaksanaannya harus diwujudkan secara nyata. Sebab peraturan tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya secara nyata jika tidak ada menggerakannya dan tidak dilakukan secara benar sesuai undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative-empiris di mana penerapan rehabilitasi sebagai meminimalisasi tindak pidana narkotika yang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan Teknik wawancara. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi narkotikaa yaitu pelaksanaan rehabilitasi narkotika hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota Gorontalo. The Research objective is to analyze the implementation of rehabilitation for narcotics abuse regulated in law 35 of 2009 concerning narcotics. As for the implementation of narcotics rehabilitation regulated in article 59 of law number 35 of 2009 concerning narcotics by the supreme court circular letter (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the placement of abusers, victims of abuse and narcotics addicts into medical rehabilitation institutions and social rehabilitation. The existence of an unsupportive placement can further worsen mental and health conditions and will result in recovery that is not optimal as well as obtaining other knowledge in the Class IIA Gorontalo penitentiary (LAPAS). Even though there are regulations that regulate narcotics rehabilitation, their implementation must be realised. Because these regulations cannot be felt in real terms if there is no movement for them and they are not carried out properly according to the applicable law. The method used in this study is a normative-empirical method in which rehabilitation is applied to minimize narcotics crimes based on law number 35 of 2009 concerning narcotics. Data collection was carried out using literature study techniques and interview techniques. The obstacles faced in providing narcotics rehabilitation are that the implementation of narcotics rehabilitation is only carried out in class IIA correctional institutions in the city of Gorontalo.
Fulfill the Basic Rights of Indonesian Migrant Workers' Children in the Human Rights Perspective Hijrah Lahaling
Musamus Law Review Vol 2 No 2 (2020): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v2i2.3014

Abstract

The fulfillment of the basic rights of children of Indonesian Migrant Workers (PMI) left by their parents to grow and develop has not been optimally fulfilled either physically, mentally, psychologically, or socially. The right to fulfill the children of Indonesian migrant workers includes the right to survival, the right to education and the right to health. Neglect of the fulfillment of these rights is not yet fully in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Convention on the Rights of the Child, Law No. 6 of 2012, and Law No. 35 of 2014. This will certainly endanger the welfare and survival of PMI children in accordance with the principles of human rights. This research aims to formulate the fulfillment of the basic rights of children of Indonesian migrant workers in accordance with the principles of human rights.
Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami Hijrah Lahaling
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 17 No. 2 (2021): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v17i2.2262

Abstract

In principle, in a marriage a man can only have one wife. A wife can only have one husband. However, in the marriage law, there are opportunities for polygamy, where the Court can give permission to a husband to have more than one wife if the parties concerned want. based on an agreement between the parties concerned, such as the previous wife. This article will discuss the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning the implementation of polygamy. The method used is the juridical normative which is analyzed by qualitative descriptive. The results showed that the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning the implementation of polygamy still have weaknesses, because some articles in the law is very ambivalent. In addition, the Act does not have an article that regulates the legal sanctions against those who violate the regulations governing the implementation of polygamy, but the existence of legal sanctions in the Act is absolutely necessary to guarantee the rights of citizens.
Legal Protection of the Rights of Outsourced Workers in Termination of Employment Relations Bacharudin Aris Setiawan Sumba; Hijrah Lahaling; Asdar Arti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5788

Abstract

Legal protection for workers is very important Ensuring employee welfare, especially legal protection for outsourced employees. This happens because outsourcing practices still have no legal protection for outsourced workers. Arrangements regarding outsourcing are contained in Law no. 6 of 2023 regarding the replacement for the Job Creation Law which becomes the legal umbrella for companies and workers in terms of rights and obligations. However, in reality many things are detrimental, especially regarding the rights of workers. The rights of workers such as wages that are below the minimum, BPJS are not given. The purpose of this research was to find out the legal protection for the rights of outsourced workers in termination of employment. This study used an empirical approach. Data collection techniques included interviews with respondents and direct observation to the research location of the Gorontalo City Manpower Office, where primary data was collected, then the data analyzed descriptively. Based on the results of the research that, legal protection and rights for agency workers who work were not in accordance with the applicable rules according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation
Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo Richie Z. Abdullah; Hijrah Lahaling; Rusmulyadi Rusmulyadi
Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1562

Abstract

E-purchasing in Gorontalo Province is not yet optimal, hindered by implementation obstacles and the potential for fraud. The lack of studies on the effectiveness of procurement of goods/services through e-purchasing is a concern. Juridical-normative research with a comparative and conceptual approach reveals that e-purchasing in the province is not fully effective. Implications include the potential for price manipulation, bribery, fictitious transactions, administrative malpractice, and inefficiency. The study highlights issues such as the potential for Price Setting by Procurement Service Unit and Providers, Bribery and Gratification Potential, Fictitious Transactions, Administrative Malpractice/Non-negotiation, Failure to Check Product Specifications, High Prices, Waste, and Inefficiency in the procurement of Goods/Services through e-purchasing in Gorontalo Province.
Co-Authors Asdar Arti Bacharudin Aris Setiawan Sumba Darmawati Darmawati Irmawaty Nasadi Kindom Makkulawuzar, Kindom Nandar Suleman Nur Insani Rafika Nur Rahmawati Richie Z. Abdullah Rusmulyadi Rusmulyadi Rusmulyadi Rusmulyadi Safrin Salam Singkeru Rukka Singkeru Rukka, Singkeru Siti Alfisyahrin Lasori Yudin Yunus