Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PERAN SEKRETARIS DINAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH Armiwal Armiwal; Suhaibah Suhaibah
Jurnal Sains Riset Vol 12, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v12i3.901

Abstract

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai Sekretaris, terkadang dalam pengelolaan informasi tidak mengfungsikan dengan baik seperti penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian. Rumusan masalah: Bagaimana peran Sekretaris Dinas sebagai pembantu pimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh? Apa saja faktor yang mendorong dan menghambat Sekretaris Dinas dalam meningkatkan kinerja pegawai Dinas? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi. Hasil penelitian, peran Sekretaris Dinas sebagai pembantu pimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Dinas, dalam menyimpan, mengatur, menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Sistem standar yang sering dipilih salah satu sebagai penyimpanan. Sehingga dalam mencari informasi yang diperlukan pimpinan, sudah menjadi kewajiban  atau fungsi sekretaris dalam menangani informasi untuk dapat membantu pimpinan, dan sekretaris membantu pimpinan dalam tugas dan perannya sebagai pembantu kelancaran kegiatan pimpinan tertentu pada kegiatan administrasi. Dalam mewakili pimpinan untuk keperluan organisasi, menjadi tugas sekretaris berhubungan dengan berbagai macam individu yang masing-masing berbeda latar belakang, berbeda status sosial, berbeda kepentingan, berbeda kedudukan, maka sekretaris dituntut untuk mampu memahami pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Kesimpulan, peran Sekretaris Dinas sebagai pembantu pimpinan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Dinas, dengan menyimpan, mengatur, dan menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan dilakukan secara teliti dan hati-hati. Pendorong dan penghambat Sekretaris Dinas dalam meningkatkan kinerja pegawai Dinas, masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pegawai; dan masih kurangnya rasa tanggung jawab para pegawai terhadap pekerjaannya, dapat menghambat kinerja pegawai.Kata Kunci : Peran Sekretaris Dinas, dan Kinerja Pegawai
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BANDA ACEH Armiwal Armiwal; Suhaibah Suhaibah; Emila Sovayana
Jurnal Real Riset Vol 5, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Jurnal Real Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemampuan kerja pegawai pada Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh, ada juga hal-hal yang masih belum sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, seperti yang ada dalam pendidikan, ternyata jumlah kerja yang dilakukan masih sedikit tugas yang siap, ini akan berdampak kepada lembaga khususnya. Kenyataan tersebut juga diikuti oleh jarangnya mengadakan pelatihan-pelatihan. Karena setiap pelatihan akan akan adanya keterampilan dalam melaksanakan tugas oleh pegawai, tetapi terjadi sebaliknya, pegawai melaksanakan tugas masih lambat dan tidak berkualitas. Sementara pihak Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh menginginkan mutu yang dicapai berdasarkan syarat-syarat dan kesesuaian dan kesiapannya, Adapun rumusan masalah adalah 1). Bagaimana kemampuan kerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh ?. 2). Bagaimana motivasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh?. Adapun tujuan dari penelitian adalah 1). Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan kerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai dalam menjalankan tugasnya sudah memenuhi standar pelaksanaan kerja tersebut. Pegawai sudah sangat aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang, walaupun masih terdapat beberapa ASN yang lambat dalam memberikan pelayanan. Masih terdapat juga pegawai yang sering menunda untuk melaksanakan tugas walaupun pada akhirnya diselesaikan juga. Rata-rata kurang mengalami peningkatan, mereka kurang didukung oleh pengawasan yang ketat sehingga kurang termotivasi untuk lebih berkembang, walaupun masih ada pegawai yang berusaha untuk meningkatkan karier lebih tinggi.Kata Kunci : Strategi Peningkatan, dan Kinerja Aparatur Sipil Negara
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PETUGAS PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SIGLI Armiwal Armiwal; Suhaibah Suhaibah
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i1.1662

Abstract

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis emperis. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum terhadap Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3)  petugas  pemasyarakatan  di  Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli berupa perlindungan teknis sebagai suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan saat bekerja, perlindungan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang  layak, adanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan serta perlindungan ekonomis sebagai upaya berkaitan dengan usaha untuk memberikan kepada pegawaisuatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya. Faktor yang mempengaruhi perlindungan    hukum    terhadap    Keselamatan    dan    Kesehatan    Kerja (K3) dipengaruhi oleh faktor internal diantaranya kekuatan atau Kemampuan Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, psikologis Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, diantaranya adanya Undang-Undang  Keselamatan Kerja,  meningkatnya angka kriminal   atau  over kapasitas warga binaan, masih kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara  dan sarana dan prasarana  masih terbatas atau  belum memadai.   Dasar   hukum   perlindungan   hukum   terhadap   Keselamatan   dan Kesehatan Kerja (K3) petugas pemasyarakatan di RUTAN sebagaimana Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja.Kata kunci: Faktor, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan
PENYULUHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ACEH DALAM PESPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DI GAMPONG MESJID DIJIEM KECAMATAN INDRAJAYA Al Muttaqien; Umar Mahdi; Suhaibah Suhaibah; Auzan Qasthary
Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.495 KB) | DOI: 10.47647/alghafur.v1i2.925

Abstract

Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur, Tujuan kegiatan ini berkaitan dengan peran gampong dan mekanisme  serta kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong. Penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong Mesjid Dijiem belum terlaksana secara efektif dimana sebagai besar sengketa atau perselisiahan di gampong masih dilaporkan ke polisi. Masih kuranganya pengetahuan aparatur gampong terkait mekanisme dan pola penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong menjadi penyebab utama tidak berjalannya peleksanaan penyelesaian senketa adai istiadat di gampong. Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian materi terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penyuluhan hukum di Gampong Mesjid dijiem Kecamatan Indrajaya memberikan pengetahuan bagi apartur gampong terkait terkait pola penyelesaian senketa adat aceh sehingga nantinya peran aparatur gampong dapat efektif dan berkomitmen dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa atau perselisiahan adat istiadat dalam masayarakat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008.
KINERJA KEPALA UNIT ASRAMA DALAM PENEMPATAN TARUNA/I DP-III DAN DP-IV PEMBENTUKAN PADA POLTEKPEL MALAHAYATI Armiwal Armiwal; Suhaibah Suhaibah
Jurnal Sains Riset Vol 13, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v13i2.1976

Abstract

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan kepala unit asrama dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolok ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala serta diawasi oleh para Top Manajement, atasan atau Direktur.Rumusan masalah adalah bagaimana kinerja Kepala Unit Asrama dalam penempatan Taruna/i  DP- III dan DP-IV pembentukan pada Poltekpel Malahayati serta faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Kepala Unit Asrama dalam penempatan Taruna/i DP-III dan DP-IV pembentukan pada Poltekpel metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan imforman. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian berkaitan dengan kinerja kepala unit Asrama Dalam penempatan Peserta Diklat DP-III dan DP-IV pembentukan pada Poltekpel Malahayati menunjukkan bahwa adanya kurang disiplin pegawai dalam melaksanakan kewajibandan juga kurangnya SDM pada unit Asrama. KesimpulanKinerja Kepala Unit Asrama dalam penempatan peserta Diklat DP-III dan DP-IV Pembentukan pada Poltekpel Malahayatiadalah kualitas kerja yang dihasilkan kepala unit asrama masih perlu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan target dari kinerja. Kedisplinan pegawai dalam hal ini di bagian asrama perlu perhatian khusus dari top manajement, ketepatan waktu kerja dan tanggung jawab kepala unit asrama perlu ditingkatkan, sehingga target dari kinerja kepala unit asrama dapat terpenuhi baik secara kualitas maupun secara kuantitas.melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang memaidai pada gedung Asrama agar pegawai yang bekerja pada unit asrama dapat bekerja dengan maksimal dan untuk meningkatkan motivasi  kerja pimpinan juga dapat memberikan penghargaan atau reward kepada kepala Unit Asrama yang memiliki  prestasi kinerja.Kata Kunci : Kinerja, Kepala Unit Asrama