Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Ciumbuleuit Muhammad Yusuf Fauzan; Ernady Syaodih; Saraswati
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The development of urban areas is a phenomenon that occurs due to the rapid development of the population and human mobility. Sustainable Development Goals (SDGs) are a long-term world program to optimize all the potential and resources owned by each country. Land conversion is the change in the function of part or all of the land area from its original function to another function. As happened in Ciumbuleuit Village, there is a lot of agricultural land and even conservation land that has changed its land function to become a residential area. this is the reason behind the author conducting a study on the role of the government and society in dealing with land conversion. This study aims to see the impacts that occur due to land conversion and how much role the government and the community play in suppressing land conversion. The method used is descriptive qualitative with the MACTOR analysis method. Based on the results of the MACTOR analysis, actors who play an important role in handling land function change in Ciumbuleuit Village are the Bandung City Bappelitbang with a value of 39.8, the Bandung City National Land Agency with a value of 32.1 and the Bandung City Copyright, Construction Development, and Spatial Planning Office with a value of 20.4. Meanwhile, the main objectives that have the highest approval value are Increasing Public Awareness with a value of 23.2, Increasing Socialization of Spatial Allocation with a value of 21.2 and Suppressing RTH Land Conversion with a value of 20.7. Abstrak. Perkembangan wilayah kota merupakan satu fenomena yang terjadi karena pesatnya perkembangan penduduk dan mobilitas manusia. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain. Seperti yang terjadi di Kelurahan Ciumbuleuit banyak sekali lahan pertanian bahkan lahan konservasi yang beralih fungsi lahan menjadi Kawasan permukiman. hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan kajian mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi alih fungsi lahan. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan dan seberapa besar peran pemerintah dan masyarakat dalam menekan adanya alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis MACTOR. Berdasarkan hasil analisis MACTOR aktor yang berperan penting dalam menangani alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit adalah Bappelitbang Kota Bandung dengan nilai 39.8 , Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dengan nilai 32.1 dan Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung dengan nilai 20.4. Sedangkan tujuan utama yang memiliki nilai ketersetujuan tertinggi adalah Peningkatan Kesadaran Masyaraka dengan nilai 23.2, Peningkatan Sosialisasi Peruntukkan Ruang dengan nilai 21.2 dan Menekan Alih Fungsi Lahan RTH dengan nilai 20.7.

Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon: Studi Kasus : Kecamatan Coblong Muhammad Ernanda Pramadhika; Ernady Syaodih
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrpwk.v2i2.1318

Abstract. Low Carbon Development is one of the concepts from Paris Agreement that has emerged as a form of concern for the increasing of global temperature. In Indonesia this concept is ratified into Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change. However, the support from the Bandung City government to implement this concept, especially in Coblong District, is still lacking. Therefore, in this study, the author will try to identify the success rate of the Bandung City government in implementing this concept in Coblong District based on 6 indicators which include (1) Patterns of energy use, (2) Social life, (3) Carbon emissions and the environment, (4) Public mobility, (5) Waste management, (6) Water and waste management. The purpose is to identify the extent of the bandung city government's performance level towards the implementation of low-carbon development. This research uses a qualitative descriptive approach method using data triangulation. The result of this study is that the low-carbon development carried out by the Bandung City government has not been good enough. This is seen from the fact that there are still quite a lot of problems in every variable of low-carbon development. Abstrak. Pembangunan Rendah Karbon merupakan salah satu konsep yang muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap meningkatnya kenaikan suhu global. Konsep ini muncul sejak di adakannya Perjanjian Paris. Di Indonesia konsep ini diratifikasi kedalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Meskipun begitu dukungan dari pemerintah Kota Bandung untuk mengimplementasikan konsep ini khususnya di Kecamatan Coblong masih kurang. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan mencoba mengidentifikasi sudah sejauh mana tingkat kinerja pemerintah Kota Bandung dalam mendukung konsep ini di Kecamatan Coblong didasarkan kepada 6 indikator yang meliputi (1) Pola pengunaan energi, (2) Kehidupan sosial, (3) Emisi karbon dan lingkungan, (4) Mobilitas publik, (5) Pengelolaan sampah, (6) Pengelolaan air dan limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kinerja pemerintah Kota Bandung terhadap implementasi pembangunan rendah karbon. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan rendah karbon yang dilakukan pemerintah Kota Bandung belum cukup baik. Hal tersebut dilihat dari masih adanya cukup banyak masalah pada setiap variabel dari pembangunan rendah karbon.

Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kota Bandung Galih Mahardika; Ernady Syaodih; Ivan Chofyan
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 18 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v18i1.1642

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Bandung semakin tinggi, yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Menindaklajuti penerapan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dibuat Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Daerah Kota (Studi Kasus: Kota Bandung). Arahan kebijakan KP2B Kota Bandung sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di 3 kecamatan. Namun belum eksplisit menyebutkan KP2B, detail lokasi dan luasannya baru berupa arahan kecamatan. Penelitian ini menggunakan metoda Analisa overlay dan SWOT. Dari hasil analisa overlay Kecamatan Mandalajati tidak dapat lagi dimasukan kedalam usulan KP2B karena sudah beralih fungsi menjadi Lahan Pemakaman. Lokasi KP2B yang sesuai dan dapat dipertahankan adalah yang berlokasi di Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cibiru. Diperlukan penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) secara eksplisit dalam batang tubuh maupun peta perda Revisi RTRW Kota Bandung agar memiliki kekuatan hukum.

PENDAMPINGAN RENCANA TATA RUANG DESA (RTRD) BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF Irland Fardani; Nia Kurniasari; Ernady Syaodih; Gina Puspitasari Rochman; Fachmy Sugih Pradifta; T a r l a n i
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v7i2.3472

Perencanaan desa merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan sebuah desa, namun faktanya masih banyak desa di Indonesia yang belum mempunyai dokumen Rencana Tata Ruang Desa (RTRD). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada Desa Sukamaju, dalam penyusunan dokumen RTRD. Pendekatan metodologi yang diterapkan adalah perencanaan partisipatif, dimana warga diminta untuk berperan aktif dalam penyusunan RTRD. Tahapan kegiatan yang dilakukan pada kegiatan PKM ini adalah scanning desa, Focus Group Disscussion (FGD) dan analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL). Kegiatan PKM ini menghasilkan dokumen RTRD yang terdiri dari rencana pola ruang, rencana pusat pelayanan dan indikasi program. Dalam rencana pola ruang lebih dititik beratkan untuk kegiatan pengihajauan, pada rencana pusat pelayanan ditetapkan pusat pelayan desa berada di kampung Madur Dusun 2. Untuk indikasi program pada bidang struktur ruang difokuskan pada peningkatan infratruktur, pada indikasi program bidang pola ruang difokuskan kepada pengihiajaun dan pada indikasi program bidang sosial ekonomi desa difokuskan pada kegiatan penguatan Bumdes. Semua hasil analisis ini dituangkan dalam dokumen RTRD.

Kajian Kinerja Smart Mobility pada Mikrotrans di DKI Jakarta Putri Eripta Lestari; ernady syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.7755

Abstract. DKI Jakarta has limitations in public transportation services .Mikrotrans is one of the feeder transportation which is one of the efforts made by the government to make people switch to public transportation. The application of smart mobility in DKI Jakarta in the form of a transportation mode integration system through microtrans is not optimal and mass bus transportation has not been integrated with microtrans. The purpose of this study is to identify community assessments in the development of smart mobility on microtrans in Cilandak District and identify obstacles and solutions in the development of smart mobility on microtrans in Cilandak District. The approach method in this research is a mix method using the Importance Performance Analysis (IPA) method and descriptive analysis of the planning, implementation, monitoring and evaluation processes. The result of the analysis is that there is a gap between government performance and community expectations with an average gap of -0.93 and a total level of conformity of 77.94%, meaning that people are less satisfied with government performance in implementing smart mobility on microtrans in Cilandak District. 4 indicators that are included in the priority handling are access to information, the existence of public transport route information, the existence of schedules and waiting times for transportation and comfort in transportation. In the planning, implementation, supervision and evaluation process, there are constraints, namely in the process of integrating regular transportation, the microtrans program has not been socialized, and there is still limited supervision. Abstrak. DKI Jakarta memiliki keterbatasan dalam pelayanan angkutan umum.. Mikrotrans merupakan salah satu angkutan pengumpan yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan masyarakat beralih pada angkutan umum penerapan smart mobility di DKI Jakarta berupa sistem integrasi moda transportasi melalui mikrotrans ternyata belum optimal dan angkutan bus massal belum terintegrasi dengan mikrotrans. Tujuan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya penilaian masyarakat dalam pembangunan smart mobility pada mikrotrans di Kecamatan Cilandak dan teridentifikasinya kendala dan solusi dalam pembangunan smart mobility pada mikrotrans di Kecamatan Cilandak. Metode pendekatan pada penelitian kali ini adalah mix method dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dan analisis deskriptif terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Hasil analisis adalah terdapat kesenjangan antara kinerja pemerintah dan harapan masyarakat dengan rata-rata kesenjangan adalah -0,93.dan total tingkat kesesuaian adalah 77,94% hal ini menunjukan masyarakat kurang merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan smart mobility pada mikrotrans di Kecamatan Cilandak. Terdapat 4 indikator yang masuk ke dalam prioritas penanganan yaitu akses informasi, keberadaan informasi rute angkutan umum, keberadaan jadwal dan waktu tunggu transportasi dan kenyamanan dalam transportasi Pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terkendala yaitu pada proses pengintegrasi angkutan reguler menjadi mikrotrans, belum tersosialisasikannya secara utuh mengenai program mikrotrans,dan masih terbatasnya pengawasan kinerja operator sesuai kontrak perjanjian.

Penilaian Masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Garut Nurul Jannah; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.7882

Abstract. Garut Urban Area as an activity center has a population that continuously grows over time and the need for development continues to increase causing areas for green open space to become smaller and its performance get decrease. Therefore, there is a need to pontificate the assessment of the community related to the performance of the green open spaces and also the constraints and solutions regarding green open space development. This research is using mixed methods with importance performance analysis dan descriptive qualitative with constrained development analysis. The results of the analysis showed that the gap between performance and importance is -1,60. the negative number means that society is not satisfied with the performance of the government related to the development of green open space. The development constraints indicate that at this time Garut district has no regulation related to the development of green open space at the regional level, the budget can not be realized for the expansion of the green open space, and the low competence of human resources equipment qualification of the environmental. the existence of difficulties in coordination between the local and provincial parties, and the government is still difficult to give a penalty for communities and enterprises that violate. Abstrak. Kawasan Perkotaan Garut sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) memiliki populasi terus bertumbuh seiring berjalannya waktu dan kebutuhan pembangunan terus meningkat menyebabkan lahan untuk RTH semakin kecil juga kinerja pembangunan RTH semakin menurun. Sehingga perlu adanya identifikasi mengenai penilaian masyarakat terkait kinerja pembangunan RTH dan kendala serta solusi mengenai pembangunan RTH. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mix method dengan menggunakan metode analisis importance performance analysis dan deskripstif kualitatif dengan analisis kendala pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa GAP antara kinerja dan kepentingan masyarakat yaitu -1,60. Angka negatif berarti masyarakat belum.tidak merasa puas dengan kinerja pemerintah terkait pembangunan RTH. Kendala pembangunan menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Garut belum memiliki regulasi terkait pembangunan RTH di tingkat daerah, anggaran belum dapat direalisasikan untuk perluasan RTH, rendahnya komperetensi SDM aparatur kualifikasi bidang lingkungan hidup, adanya kesulitan koordinasi antara pihak daerah dan provinsi, dan pemerintah masih kesulitan memberikan sanksi pada masyarakat dan badan usaha yang melanggar.

Pemetaan Variabel dan Peran Aktor yang Berpengaruh terhadap Pembangunan Kota Cimahi Mochammad Hilmy Nurraisman; Ernady Syaodih; Nia Kurniasari
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.8971

Abstract. Problems regarding the development of Cimahi City are caused by the growth and development of the region that is changing. This raises problems regarding development planning that has not been optimal and government governance that has not been effective in its implementation. The existence of these problems raises a purpose in this study, which is to provide an overview of variables and the role of influential actors in the development of Cimahi City. The analysis method used is through a descriptive approach used to describe facts related to the data obtained, MICMAC analysis and MACTOR analysis to map variables that are influential factors on development and identify the role of actors in carrying out development. Based on the results of the analysis, it was found that the most influential variables in determining the success of development were development planning in technical materials and the identification of key / main actors who had the highest influence in determining the success of spatial development performance including the Public Works and Spatial Planning Office, the Planning Agency, Research, Regional Development, and the Cimahi City Regional People's Representative Council. Abstrak. Permasalahan mengenai pembangunan Kota Cimahi disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang semakin berubah. Hal tersebut memunculkan persoalan mengenai perencanaan pembangunan yang belum optimal serta tata kelola pemerintah yang belum efektif dalam implementasinya. Adanya permasalahan tersebut memunculkan suatu tujuan dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran terkait variabel dan peran aktor yang berpengaruh dalam pembangunan Kota Cimahi. Metode analisis yang digunakan yaitu melalui pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta terkait data yang diperoleh, analisis MICMAC dan analisis MACTOR untuk memetakan variabel yang merupakan faktor berpengaruh terhadap pembangunan dan mengidentifikasi peran aktor dalam menjalankan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa terpetakannya variabel yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pembangunan yaitu perencanaan pembangunan dalam materi teknis dan teridentifikasinya aktor kunci/utama yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam menentukan keberhasilan kinerja pembangunan tata ruang diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

Penilaian Wisatawan terhadap Hasil Pembangunan Pariwisata di Situ Cileunca, Situ Datar, dan Wisata Fajar Alam Nurcahyo Prabowo; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.9091

Abstract.Tourism development can be seen from the 3A components (attraction, amenities, accessibility) and also all residents' activities and the physical environment of the village. The results of tourism development in 3 (three) tourist objects namely Situ Cileunca, Situ Datar, and Fajar Alam Tourism have not been optimal according to the Bandung Regency RPJMD study where there are still gaps in implementation, besides that there are several problems that occur in the 3A component. The problems that arise from each of these components affect the satisfaction of the quality of the results of the tourism development carried out and also the evaluation of tourists. So here it is necessary to carry out measurements or assessments from tourists regarding the results of tourism development because it is one of the important factors in implementing strategic management. This research will examine the community's assessment of the results of tourism development. The approach method used in this study is the mixed method method. Then the data were analyzed using the Importance Performance Analysis (IPA) method. Based on the community's assessment of the results of the tourism development studied, the expectations are still lacking for the quality of the existing development results. Judging from the interview data, there are also various obstacles in the performance of tourism development. Moreover, there are also differences of opinion or point of view from the agency and the village. Judging from the planning, implementation, and monitoring and evaluation there are obstacles in it. Abstrak. Pembangunan Pariwisata dapat dilihat dari komponen 3A (attraction, amenities, accessibility) dan juga seluruh aktivitas penduduk beserta lingkungan fisik desa. Hasil pembangunan pariwisata di 3 (tiga) objek wisata yaitu Situ Cileunca, Situ Datar, dan Wisata Fajar Alam belum optimal menurut kajian RPJMD Kabupaten Bandung dimana masih ada gap dalam pelaksanaannya, selain itu terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada komponen 3A. Permasalahan yang timbul dari tiap komponen ini mempengaruhi kepuasan dari kualitas hasil pembangunan pariwisata yang dilaksanakan dan juga penilaian dari wisatawan. Maka disini perlu dilakukanya pengukuran atau penilaian dari wisatawan mengenai hasil pembangunan pariwisata karena merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian manajemen strategis. Penelitian ini akan dikaji mengenai penilaian masyarakat terhadap hasil pembangunan pariwisata. Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode mix method. Kemudian data dianalisis menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Berdasarkan penilaian masyarakat terhadap hasil pembangunan pariwisata yang dikaji adalah harapanya masih kurang terhadap kualitas hasil pembangunan yang ada. Dilihat dari data hasil wawancara juga terdapat berbagai kendala dalam kinerja pembangunan pariwisata sekain itu juga terdapat perbedaan pendapat ataupun sudut pandang dari pihak dinas dengan pihak desa. Dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi terdapat kendala didalamnya.

Identifikasi Implementasi Pembangunan Green City Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kecamatan Rancasari Kota Bandung Muhammad Maulana Rizki; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.9441

Abstract. The 20th century was characterized by rapid and often uncontrolled urban growth that led to population density that continued to increase every year, resulting in many problems in the city, for example land conversion, flooding, and congestion. The Green City concept is a city concept that partly implements programs to balance the ecosystem and improve environmental quality. The purpose of this research is to determine the extent of development performance and community interests for Green City development based on community perceptions in Rancasari District, Bandung City. The target is to identify the performance of Green City development in Rancasari District, Bandung City. The benefits of the results of this study are that it can be an evaluation and recommendation in an effort to improve local government performance with the development of the Green City concept. The approach method in this research is quantitative method by using Importance Performance Analysis (IPA) analysis method and qualitative descriptive analysis. Importance Performance Analysis (IPA) analysis is an analytical technique to identify the main performance factors that must be demonstrated by the organization to prioritize public satisfaction In the IPA analysis that has been carried out there are quadrants in determining the priority scale, namely Quadrant I (Concentrate these) which amounts to 5, Quadrant II (Keep up the good work) which amounts to 8 attributes, then Quadrant III (Low priority) amounts to 9, and Quadrant IV (Possible overkill) amounts to only 2 attributes. Based on the results of measuring the level of conformity of the Rancasari sub-district, the average is 54.75%. This percentage shows a poor level of conformity so that people are not satisfied with the government's performance in Green City Development. Abstrak. Abad ke-20 ditandai dengan pertumbuhan kota yang cepat dan seringkali tidak terkendali sehingga menimbulkan kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahun nya mengakibatkan banyak nya permasalahan di kota, contoh alih fungsi lahan, banjir, serta kemacetan. Konsep Green City (Kota Hijau) adalah konsep kota yang sebagian menerapkan program untuk menyeimbangkan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan. Tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan dan kepentingan masyarakat untuk pembangunan Green City berdasarkan persepsi masyarakat di Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Sasarannya adalah teridentifikasinya kinerja pembangunan Green City di Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu dapat menjadi evaluasi dan rekomendasi dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan pembangunan konsep Green City. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan metode analisis Importance Performance Analysis (IPA). Analisis Importance Performance Analysis (IPA) adalah teknik analisis untuk mengidentifikasi faktor kinerja utama yang harus ditunjukkan oleh organisasi untuk memprioritaskan kepuasan masyarakat Dalam Analisa IPA yang telah dilakukan terdapat kuadran dalam penentuan skala prioritas, yaitu Kuadran I (Concentrate these) yang berjumlah 5, Kuadan II (Keep up the good work) yang berjumlah 8 atribut, lalu Kuadran III (Low priority) berjumlah 9, dan Kuadran IV (Possible overkill) berjumlah yang hanya 2 atribut. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kesesuaian kecamatan Rancasari rata-rata sebesar 54,75%. Persentase ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang kurang baik sehingga masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam Pembangunan Green City.

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS EMPAT ATRIBUT GREEN CITY DI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG DWI SURYADI NUGROHO; ERNADY SYAODIH
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 13 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jpwk.v13i2.271

Di seluruh dunia, kota hijau atau green cities telah menjadi model pengembangan perkotaan yang baru, baik di benua Amerika, Asia, Eropa, Australia, maupun Afrika. Fenomena yang sama juga dialami oleh Indonesia. Maka perlu diperhatikan bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia bukan hanya dihadapi melalui bidang kehutanan atau pengembangan lahan gambut, tetapi sekarang juga melalui pengembangan kawasan seperti identitas perkotaan, dengan konsep Kota Hijau (Green City). Ini merupakan tantangan baru dan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia, terlebih karena lebih dari 52% penduduk nasional mendiami kawasan perkotaan. Indonesia saat ini fokus pada penanganan daerah perkotaan yang sangat rentan mengalami dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi menjadi unsur penting didalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kota Bandung telah berkembang menjadi Kota Metropolitan dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,4 Juta Jiwa. Permasalahan perkotaan yang dihadapi Kota Bandung saat ini adalah sebagai berikut : sampah, kemacetan, banjir, penataan mall, pedagang kaki lima dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dipilihnya Kecamatan Bandung Wetan didasarkan pada karena kecamatan ini mempunyai nilai yang strategis di Kota Bandung, dan memiliki beberapa fungsi diantaranya pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pusat Metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji sebaran atribut kota hijau seperti green open space, green transportation, green community, green waste dan seberapa penting kebutuhan atribut tersebut dengan hasil akhir prinsip-prinsip penataan kota hijau. Output dari studi ini adalah berupa Prinsip - Prinsip Peningkatan Atribut Green City dari setiap elemen atribut kota hijau (green open space, green transportation, green community, dan green waste) dengan menggabungkanpendapat masyarakat sebagai pendukung terciptanya kota hijau.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search