Garuda - Garba Rujukan Digital

The Settlement of Disputes Between The Workers and Wetland Palm Oil Company in the District of Barito Kuala Yulia Qamariyanti; Ahmad Syaufi; Diana Rahmawati; Rahmat Budiman; Saprudin Saprudin
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 2 (2016): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i2.23

Barito Kuala District has developedpalm oil plantation sector in wetlands areawhich gradually changed the pattern of its community life. Previously, most of the peoplewere sharecroppers with the land as their main commodities, then they become the laborbecause the companies employ people especially from the local community.This researchis an empirical legal study to obtain primary data and literature study to obtain secondarydata. Its population is the palm oil plantations in Barito Kuala District and the sample ispalm oil plantations in wetlands, which employ workers. In relation to the employment, thereare sometimes disagreements among the parties which can be caused by a variety of factors.The settlement of the industrial disputes is through stages of the bipartite; the mediation(tripartite); conciliation; arbitration; and the Industrial Relations Court. Industrial RelationsCourt is the last effort for the disputing parties in industrial relations that can not be resolvedthrough out courts, regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Industrial RelationsCourt

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FENOMENA AUDIT DELAY DI MASA COVID-19 Titin Sumarni; Wahyudin Nor; Saprudin Saprudin; Alfian Alfian; Dewi Lesmanawati
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol 8, No 2 (2022): Vol 8, No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34204/jiafe.v8i2.6079

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP), ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan audit tenure terhadap audit delay. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor trade, service, and investment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan menggunakan metode puposive sampling, diperoleh 62 perusahaan dengan periode pengamatan 2 tahun yaitu 2019-2020. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP, profitabilitas, solvabilitas, dan audit tenure berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran perusahaan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan salah satunya dapat mempertimbangkan ukuran kantor akuntan publik, khususnya ketika mengganti auditor untuk menghindari audit delay.ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of public accountant firm size, firm size, liquidity, profitability, solvability, and audit tenure to audit delay. The population of this study are trade, service, and investment companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020. Sample selection method used is purposive sampling and obtained 62 companies in the 2019-2020 period. Data are analyzed using multiple linear regression. The results of the study show that public accounting firm size, profitability, solvency, and audit tenure have an effect on audit delay, while KAP size and liquidity have no effect on audit delay. The implication of this research is that one of the companies can consider the size of the public accounting firm, especially when changing auditors to avoid audit delay.

Hubungan Hukum Tenaga Kerja Asing Perempuan yang Bekerja di Indonesia Saprudin Saprudin
Banua Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): October
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v4i2.49

Tenaga Kerja Asing merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hhubungan kerja tenaga asing perempuan yang bekerja di Indonesia dengan pemberi kerja adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mengenai jangka waktu PKWT tersebut masih belum ada peraturan khusus yang dibuat untuk TKA, oleh karena itu untuk TKA diberlakukan kententuan PKWT yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FENOMENA AUDIT DELAY DI MASA COVID-19 Titin Sumarni; Wahyudin Nor; Saprudin Saprudin; Alfian Alfian; Dewi Lesmanawati
JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol 8, No 2 (2022): Vol 8, No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34204/jiafe.v8i2.6079

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP), ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan audit tenure terhadap audit delay. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor trade, service, and investment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan menggunakan metode puposive sampling, diperoleh 62 perusahaan dengan periode pengamatan 2 tahun yaitu 2019-2020. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP, profitabilitas, solvabilitas, dan audit tenure berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan ukuran perusahaan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan salah satunya dapat mempertimbangkan ukuran kantor akuntan publik, khususnya ketika mengganti auditor untuk menghindari audit delay.ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of public accountant firm size, firm size, liquidity, profitability, solvability, and audit tenure to audit delay. The population of this study are trade, service, and investment companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020. Sample selection method used is purposive sampling and obtained 62 companies in the 2019-2020 period. Data are analyzed using multiple linear regression. The results of the study show that public accounting firm size, profitability, solvency, and audit tenure have an effect on audit delay, while KAP size and liquidity have no effect on audit delay. The implication of this research is that one of the companies can consider the size of the public accounting firm, especially when changing auditors to avoid audit delay.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Saprudin Saprudin; Ade Rizki Fauji
Banua Law Review Vol. 5 No. 1 (2023): April
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v5i1.56

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja/buruh mengenai jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta untuk mengetahui hak-hak pekerja/buruh dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Perlindungan terhadap pekerja/buruh mengenai jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun. Adapun perpanjangan PKWT dapat diadakan, akan tetapi ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Akibat hukum apabila pengusaha melanggar batas waktu maksimal PKWT, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan pembayaran uang kompensasi. Uang kompensasi diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus. Adapun mengenai penghitungan mengenai besaran uang kompensasi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

MAKING OF TREATMENT OF AUCTION DEED FOR NOTARY BY METHOD CYBER NOTARY Mursalati Urfa; Abdul Halim Barkatullah; Saprudin Saprudin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1794-1810

This research is legal research normative using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach) to analyze the problem, pThis research aims to examine and analyze the auction treatise deed made by a notary by cyber notary, where the conceptcyber notary turns out to have a norm conflict with Article 16 paragraph (9) regarding the word element before which is a formal requirement for the validity of an authentic deed as stated in Article 16 paragraph (9) regarding the position of Notary. Apart from that, there is also legal obscurity in Article 15 paragraph (2) letter g of the UUJN, for this reason, a revision of the UUJN is needed, especially in Article 15 paragraph (2) letter g by adding a clause that a notary who can make auction minutes is a notary who has been appointed first by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Faisal Faisal*; Saprudin Saprudin; Yulia Qamariyanti
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25344

Ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan maka akan dapat mengakibatkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hutang-hutang perusahaan. Akibat kebangkrutan perusahaan akan mengakibatkan Para Pekerja di PHK. Apabila pekerja mengalami PHK dikarenakan perusahaan yang mengalami pailit maka pekerja berhak mendapat hak-hak mereka, hak ini dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 95 menjelaskan apabila sebuah perusahaan pailit, upah dan hak-hak pekerja adalah hutang yang pembayarannya didahulukan. Artinya pasal ini memaparkan jika pekerja memiliki hak istimewa untuk diutamakan pembayarannya. Namun kedudukan pekerja yang memiliki hak privilege atau hak istimewa yang didahulukan pembayaran utangnya dari hak utang lain oleh perusahaan jika dinyatakan pailit. Tujuan Penelitian untuk memberikan analisis mengenai hak-hak pekerja apakah hak pekerja dapat didahulukan sebagai penerapan asas terkait hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang dan untuk mengkaji terkait langkah hukum jika para pihak tidak memenuhi hak pekerja sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama akibat hukum dari perusahaan yang dinyatakan pailit, adalah kurator dapat melanjutkan kegiatan usaha walaupun putusan atas penetapan pailit diajukan upaya hukum. Sehingga beroperasi atau tidaknya perusahaan setelah dinyatakan pailit, akan tergantung kepada penilaian kurator terhadap prospek peluang kegiatan perusahaan jika dioperasikan. Namun jika kurator menilai pengoperasian perusahaan tidak akan menghasilkan prospek yang diinginkan, maka hakim pengawas akan menghentikan operasi perusahaan, kemudian kurator dapat mulai menjual aktiva boedel dan menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kedua, terhadap pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan terjadinya kepailitan pada perusahaan, berhak mendapatkan upah yang sebelumnya belum dibayarkan, uang pesangon satu kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh perusahaan yang pailit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah pekerja dapat menempuh langkah hukum, diantaranya hukum sebagai barikut: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial.

Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris Selva Omiyani*; Suprapto Suprapto; Saprudin Saprudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26654

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum tanda tangan yang berbasis elektronik ketika diterapkan pada akta yang berkekuatan hukum dan pembuktian yang autentik, dibuat oleh notaris dan untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang akan datang untuk konsep cybernotary yang diterapkan oleh notaris di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan Pertama, tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada Pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya cyber notary di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efesien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan eco friendly. Kedua, cybernotary untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada waarmerking dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai hukum positif yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 UUJN dan merevisi Pasal 5 UU ITE.

Tanggung Jawab Hukum Bagi Selebgram Yang Mempromosikan Produk Ilegal (Endorse)” Anastasia Britzyana Elmasia Pertiwi*; Abdul Halim Barkatullah; Saprudin Saprudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25230

Tujuan Penelitian ini ada lah Untuk mengetahui dapat atau tidak dimintai pertanggung jawaban secara hukum ketika seorang selebgram yang mempromosikan produk kosmetik ilegal. Serta mengetahui bentuk dari tanggung jawab seorang selebgram terhadap produk ilegal yang dipromosikannya. Metode yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang, Undangan, Pendekatan Kasus , pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual. Hasil dari Penelitian ini adalah Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh selebgram ialah menyebarkan informasi yang salah dan memberikan ulasan yang menyesatkan. Jika tidak ada aturan yang jelas, maka UUPK yang relevan dapat dikontruksikan terhadap tanggung jawab hukum. Namun berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata, selebgram tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang berada di bawah pengawasannya, yaitu produk kosmetik tersebut, kecuali pelaku usaha

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perdagangan Elektronik Dengan Sistem Prapesan Diana Mayrona*; Rachmadi Usman; Saprudin Saprudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25275

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan asas keadilan didalam hubungan hukum para pihak dalam transaksi elektronik dengan sistem prapesan serta bagaimana menganlisis tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen perdagangan elektronik dengan sistem prapesan Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan sifat Penelitian perspektif dan tipe penelitian yang digunakan adalah sistematik hukum tujuan dari penelitian ini adalah untuk identifikasi terhadap pengertian pengertian pokok/dasar dalam hukum masyarakat, subjek hukum dan kewajiban serta hubungan hukum hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik dengan sistem prapesan sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang da/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE maupun UU Perlindungan Konsumen masih sangat simplistis (sederhana) untuk mengatakan telah adanya jaminan keadilan dalam perdagangan secara elektronik khususnya bagi konsumen. Dengan ungkapan lain, standar perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan secara elektronik masih rendah baik karena tidak ada persyaratan keadilan dalam syarat kontrak itu sendiri maupun kontrak yang akan disepakati bersifat standar atau baku. Bahkan UU ITE belum mengatur mengenai validitas kontrak sebagai bagian dari informasi syarat kontrak

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search