Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SIPAKALEBBI Medina-Te : Jurnal Studi Islam Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam FENOMENA Mazahib Jurnal Ilmu Hukum The Juris Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam Ghaly Journal of Islamic Economic Law
Lilik Andaryuni, Lilik
IAIN Samarinda
Religion Arts Humanities Astronomy Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
HAK WARIS ISLAM DITINJAU DARI HAM DAN KESETARAAN PERSPEKTIF NURCHOLIS MAJID Rahman, Gazali; Andaryuni, Lilik
Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 02 (2023): Desember
Publisher : Islamic Family Law, STAI Sangatta Kutai Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55799/alusroh.v1i02.285

Abstract

This research focuses on NurCholis Majid's perspective on inheritance rights in Islam from the standpoint of human rights and the principle of equality. NurCholis Majid is an influential Muslim intellectual in religion study and social issues in Indonesia. In NurCholis Majid's understanding, inheritance rights in Islam should see in a broader context, including the universal values of human right. According to NurCholis Majid, inheritance rights should be based on the principle in gender equality, which means granting equal rights to men and women. Although Islamic tradition tends to allocate a larger share of inheritance to men, NurCholis Majid proposes that the principle’s' quality should be uphold, thus requiring reforms in the interpretation of inheritance. He believes that fair and equal inheritance rights would be more in line with human values and the human rights. This research adopts an interdisciplinary and normative juridical approach that is qualitative. The results show that NurCholis Majid's perspective on inheritance rights in Islam emphasizes the need to integrate human rights principles and gender equality into the practice of fair inheritance. In facing social and cultural challenges, a dialogic approach and social transformation are considered the importance for achieving sustainable changes toward equal inheritance rights in Islam
Penggunaan Rajah dan Waqaf Sebagai Azimat Pelaris Dagangan dalam Perspektif Hukum Islam Maulana, Herdi; Andaryuni, Lilik; Hasan, Maisyarah Rahmi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.28 KB) | DOI: 10.21093/qonun.v4i1.1995

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang masalah para pedagang yang menggunakan Rajah dan Wafaq sebagai Azimat pelaris dagangan. Salah satunya pedagang yang ada di pasar Berkat di loa Janan Ilir. Para pedagang meyakini bahwa, Rajah tersbut dapat mempengaruhi dagangan mereka, agar laku keras. Akan tetapi para pedagang tersebut menyakini Rajah sebagai perantara. Dan tetap beranggapan atas izin Allah SWT dagangan mereka laku keras. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan. Sumber data didapatkan dari hasil observasi para pedagang yang ada di Pasar Berkat. Dan Wawancara kepada para pedagang. Khusunya para pedagang pakaian. Karena mereka adalah salah satu pedagang yang mendominasi jenis barang yang dijual. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskritif analisis. Dengan cara melalui peroses pengelolaan data. Setelah pengelolaan data lalu di analisis dengan tujuan menyederhanakan dan memudahkan data. Sehingga mudah untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah para pedang yang menggunakan Rajah dan Wafaq memili alasan sebagai berikut, agar diperlancar rezekinya, agar ditambahkan rezekinya, membuat ramai pembeli, pembeli tidak kabur ke toko lain, merasa rezekinya kurang, untuk mendekatakan diri ke pada Allah.Kata Kunci : Wafaq Sebagai Azimat, Penjual, Hukum Islam
Persepsi Pemilik Apotek Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Bagi Obat yang Beredar di Indonesia Rosmawati, Rosmawati; Rahman, Aulia; Andaryuni, Lilik
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.685 KB) | DOI: 10.21093/qj.v5i2.3747

Abstract

Penelitian ini membahas tentang persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia sebagai amanat menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 4 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat dijual apotek kecamatan Samarinda Seberang.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang dan konsumen . Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisa hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di kecamatan Samarinda Seberang terdapat 7 pemilik apotek dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut: 1. Persepsi positif, terdapat 3 pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan obat yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi obat yang sudah halal. 2. Persepsi negatif, terdapat 4 pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia menyebabkan kekosongan persediaan obat yang dibutuhkan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen, kemudian banyak pemilik apotek tidak mengetahui terkait Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 4. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk obat yang harus bersertifikat halal. Saran untuk pemilik apotek diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan sertifikat halal pada obat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar dan jujur. Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya pemilik apotek mengenai pentingnya sertifikat halal, tujuan serta manfaat dari sertifikat halal pada kemasan produk khususnya produk pada obat. Sedangkan untuk konsumen dapat lebih berperan aktif dalam memperoleh informasi terhadap sertifikat halal. Kata Kunci: Persepsi, Pemilik Apotek, Kewajiban Sertifikat Halal, Obat. Penelitian ini membahas tentang persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia sebagai amanat menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 4 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat dijual apotek kecamatan Samarinda Seberang.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang dan konsumen . Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisa hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di kecamatan Samarinda Seberang terdapat 7 pemilik apotek dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut: 1. Persepsi positif, terdapat 3 pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan obat yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi obat yang sudah halal. 2. Persepsi negatif, terdapat 4 pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia menyebabkan kekosongan persediaan obat yang dibutuhkan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen, kemudian banyak pemilik apotek tidak mengetahui terkait Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 4. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk obat yang harus bersertifikat halal. Saran untuk pemilik apotek diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan sertifikat halal pada obat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar dan jujur. Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya pemilik apotek mengenai pentingnya sertifikat halal, tujuan serta manfaat dari sertifikat halal pada kemasan produk khususnya produk pada obat. Sedangkan untuk konsumen dapat lebih berperan aktif dalam memperoleh informasi terhadap sertifikat halal. Kata Kunci: Persepsi, Pemilik Apotek, Kewajiban Sertifikat Halal, Obat.
Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia Nurdiansyah, Agus; Andaryuni, Lilik
MAQASID Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v12i2.18950

Abstract

Pembaruan atau reformasi hukum keluarga Islam adalah usaha Para Cendikiawan Islam untuk menjaga eksistensi Islam di dunia dan mampu menjawab tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berkembang, selain itu juga untuk merealisasikan ajaran Islam yang baik di semua tempat dan zaman. Salah satu bidang yang mendapat reformasi adalah kewarisan yang bermula dari Mesir, yang pada akhirnya diadopsi oleh negara lain termasuk Indonesia. Konsep yang diadopsi dari Mesir kepada Indonesia ketika itu adalah wasiat wajibah, yang dalam konteks dibagi menjadi dua, yaitu ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Meskipun diambil dari wasiat wajibah Mesir, namun masih terdapat perbedaan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis meneliti dan mengkaji tentang perbandingan ketiga konsep tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengkomparasikan wasiat wajibah di mesir dan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah perbandingan wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia terletak pada aspek metode pembagian harta peninggalan, objek penerima harta, besaran bagian harta peninggalan dan faktor penyebab diterapkannya ketiga konsep tersebut. Dalam beberapa aspek, ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan satu dengan yang lainnya.
Shariah Business Law's Perspectives on the Use of Chemical Preservatives in the Salted Fish Industry Rahmah, Saidah; Andaryuni, Lilik; Fitriyanti, Vivit; Ardyansah, Muhammad Rafi
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.6218

Abstract

Abstrak: This article discusses the perceptions of salted fish business actors regarding the use of chemical preservatives in terms of sharia business law. This research aims to determine the extent of knowledge about chemicals and doing business in accordance with the recommendations of the Islamic religion (Shariah). The type of research used in this research is qualitative research, using an empirical approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. And the data analysis technique is carried out in a qualitative descriptive manner, namely describing, explaining and analyzing the results of the research that has been carried out. The results of this research explain the procedures or behavior of business actors in processing salted fish, namely by cleaning the inside of the fish's stomach and washing it with clean water, then soaking it in a container containing salt water for approximately 12 hours, then washing the fish. which has been previously soaked in clean water, as for the use of additional materials such as preservatives, business actors usually do this only during emergency situations, such as when sending out of town over long distances, preservatives are sprayed on the outside of the fish or the cardboard in which the fish is stored to avoid growth. bacteria that can damage the fish, as for doing business in accordance with the recommendations of the Islamic religion (Shariah), business people still don't really understand this, this is because of limited educational background and minimal knowledge about ethics and appropriate business methods. with Sharia Business Law, so that behavior is still found that is not in accordance with Sharia in business practices, there is even a lack of clarity regarding the correct information for making a profit, so things like that are not recommended in sharia business.
Praktik Jasa Veener Gigi Dalam Kajian Maqasid Syariah Wijaya, Yoga Putra; Andaryuni, Lilik; Fitriyanti, Vivit
Ghaly Journal of Islamic Economic Law Vol 4 No 2 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v4i2.7420

Abstract

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi alasan pasien menggunakan jasa veneer gigi sekaligus dari pandangan sisi maqasid syariah. Penelitian ini diambil dikarenakan banyaknya pasien yang menggunakan jasa veneer gigi dengan berbagai tujuan penggunaan. Memang telah menjadi fitrah bagi kaum laki-laki maupun perempuan untuk menyukai keindahan. Namun bukan berarti segala yang indah harus dilakukan karena alasan mengikuti gaya pada zaman sekarang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan kuisioner (angket), wawancara, dan dokumentasi, sumber data penelitian ini yaitu dokter gigi dan pasien yang menggunakan jasa veneer gigi. Hasil dari penelitian telah disimpulkan dari beberapa faktor yang melatarbelakangi pasien menggunakan jasa veener gigi diantaranya disebabkan oleh adanya indikasi medis dan diharuskan menggunakan veneer gigi. Kemudian faktor lainnya adalah untuk merapikan gigi yang tidak beraturan dan dengan tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya. Berdasarkan Maqasid Syariah penggunaan veener gigi dapat dianalisis berdasarkan kemaslahatan penggunanya, dalam hal ini temuan yang dihasilkan, terdapat beberapa pasien yang berada pada kemaslahatan dharuriyat, terdapat pula yang kemaslahatannya masih pada taraf hajjiyat, dan tahsiniyat. Adapun kebutuhan yang berdasarkan maqasid syariah yaitu mengacu kepada perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs) dan juga perlindungan harta (Hifz al-Mal). Dimana jika pasien tidak menggunakan praktik jasa veneer gigi dapat menyulitkan dalam kegiatan sehari-hari seperti mengunyah makanan, melakukan pekerjaan yang harus berpenampilan menarik didepan umum, untuk melamar pekerjaan yang dimana syarat utama gigi harus rapi. Adapun alasan pasien yang merubah bentuk giginya dengan menggunakan veneer gigi hanya untuk kecantikan ataupun penampilan agar gigi terlihat lebih rapi tanpa indikasi medis masih tergolong tahsiniyat dalam maqasid syariah.
PENETAPAN AHLI WARIS DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF Rachmawaty; Andaryuni, Lilik; Akhmad Rijali Elmi; Akhmad Haries
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1233

Abstract

This study focused on disparities between decisions made by first-instance and appeal courts in handling the same case. Failure to register marriages and divorces leads to legal division of property and inheritance shares. First-instance judges prioritize legal certainty of marriage/divorce certificates and their legal implications. However, appeal courts lean towards sociological facts, disregarding the evidential value of authentic marriage certificates. Furthermore, their decisions conflict with the Marriage Registration Act, which mandates valid divorces to be confirmed by court-issued certificates. This study was normative research using case, legal, and conceptual approaches. The legal material was decision number 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr and number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd, as well as legal provisions in the law of evidence. Based on these legal materials, legal analysis was conducted using deductive and inductive methods to strengthen the analysis of legal reasoning results of different judges hearing the same case. This study found that: firstly, the High Court of Religion in Samarinda's decision to disregard the divorce certificate did not uphold legal certainty, as certificates hold significant weight in inheritance cases, serving as conclusive evidence. Hence, there was ambiguity regarding the divorce status of Kasmawati binti Talle and Tajang bin Abu Bagenda in case number 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd due to the absence of fully evidential documentation. Secondly, the legal ramifications of an unregistered divorce render it invalid and necessitate annulment, binding the wife to her former husband, a principle supported by Imam As-Syafi'i in Islamic jurisprudence, aligned with other scholarly opinions.
Co-Authors Akhmad Haries Akhmad Rijali Elmi Ardyansah, Muhammad Rafi Aulia Rahman Duraesa, Muhammad Abzar Fathul Bari, Muhammad Gazali Rahman, Gazali Hasan, Maisyarah Rahmi Maulana, Herdi Nurdiansyah, Agus Rachmawaty Rahmah, Saidah Ratu Haika Rosmawati Rosmawati Vivit Fitriyanti, Vivit Wijaya, Yoga Putra