Garuda - Garba Rujukan Digital

HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KOMUNISME An Aqimuddin, Eka
Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukum internasional sesungguhnya dapat dipelajari dan dipahami dalam beberapa pendekatan yang bermacam-macam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari hukum internasional adalah filsafat hukum. Salah satu aliran dalam filsafat hukum yang dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap hukum internasional yaitu komunisme; yaitu aliran hukum yang menekankan pada perjuangan kelas di dalam masyarakat yang selalu dimenangkan oleh pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum sejatinya adalah milik penguasa atau pihak yang dominan terhadap pihak yang lemah. Tulisan ini kemudian hendak menggunakan pendekatan filsafat hukum komunisme untuk mempelajari dan memahami hukum internasional saat ini. Dengan menggunakan pendekatan ini maka hukum internasional dapat dipelajari dan dipahami dalam perspektif berbeda. Selain itu, tulisan ini juga hendak melihat peran dan sumbangsih filsafat komunisme terhadap perkembangan hukum internasional kontemporer.

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PROTECTION: CHALLENGES TO STATE’S SOVEREIGNTY IN A DEMOCRATIC ERA Aqimuddin, Eka An
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1624.741 KB)

Human right violations are difficult to put to an end since in many cases the state itself is the one violating their citizen’s rights. At this point, the international community cannot intervene due to the state’s sovereignty principle. State’s sovereignty principle is one of the international laws primary principles. However, in terms of human right protections, the state’s sovereignty principle usually hinders international communities from giving their assistance in which could be seen as an intervention to the state’s sovereignty. Intervention in order to protect human rights if conducted within certain boundaries is in accordance with the UN charter provisions. Nonetheless, decision-making indecisiveness within the UN causes failure to protect the human rights. Therefore, the state’s sovereignty principle as a concept should be reviewed. Furthermore, reform is necessary at the institutional level of the UN so that dilatory decision-making can be avoided.

ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Eka An Aqimuddin
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perkembangan hukum internasional selama ini dianggap sangat dipengaruhi oleh kekuatan eurocristian.Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa hukum internasional saat ini bersifat sekuler. Dengan demikian, relasi agama dengan hukum internasional merupakan suatu perkembangan yang menarik. Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur hubungan antarnegara. Hukum internasional Islam disebut dengan Siyar. Hukum internasional dan siyar memiliki sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum internasional terdiri dari formiil, materiil dan kausal. Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum internsional baik formiil dan materiil melalui metode ijtihad.

HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KOMUNISME Eka An Aqimuddin
Syiar Hukum Volume 14, No 2 (2012) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i2.1471

Hukum internasional sesungguhnya dapat dipelajari dan dipahami dalam beberapa pendekatan yang bermacam-macam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari hukum internasional adalah filsafat hukum. Salah satu aliran dalam filsafat hukum yang dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap hukum internasional yaitu komunisme; yaitu aliran hukum yang menekankan pada perjuangan kelas di dalam masyarakat yang selalu dimenangkan oleh pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum sejatinya adalah milik penguasa atau pihak yang dominan terhadap pihak yang lemah. Tulisan ini kemudian hendak menggunakan pendekatan filsafat hukum komunisme untuk mempelajari dan memahami hukum internasional saat ini. Dengan menggunakan pendekatan ini maka hukum internasional dapat dipelajari dan dipahami dalam perspektif berbeda. Selain itu, tulisan ini juga hendak melihat peran dan sumbangsih filsafat komunisme terhadap perkembangan hukum internasional kontemporer.

Hak Masyarakat Yang Menguasai Tanah Negara Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Frency Siska; Eka An Aqimuddin; Hasyim Adnan
Syiar Hukum Volume 19, No 2 (2021) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i2.5406

Merealisaikan suatu pembangunan, tidaklah dapat dilepaskan dari kebutuhannya akan tanah. Baik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pembangunan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak swasta (investor). Semakin pesat tingkat pembangunan, maka akan semakin banyak jumlah tanah yang dibutuhkan. Akan tetapi di satu sisi, lajunya tingkat pertumbuhan pembangunan juga berbanding lurus dengan lajunya tingkat pertumbuhan populasi, sehingga terjadinya posisi saling tarik menarik kepentingan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tanah yang jumlahnya terbatas bahkan semakin berkurang, khususnya terhadap tanah negara yang dikuasai masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat yang menguasai tanah negara berdasarkan hukum positif Indonesia. Artikel ini menyimpulkan hak masyarakat yang menguasai tanah negara berdasarkan hukum prositif Indonesia meliputi hak bangsa Indonesia atas tanah menurut UUPA, hak perorangan atau individual atas tanah menurut Pasal 16 UUPA baik yang bersifat abadi seperti Hak Milik atas tanah maupun sementara seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai atas tanah. Hak masyarakat di antara kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah keempat kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang terdiri atas hak mendapatkan ganti rugi sebelum pelepasan hak atas tanah, hak mendapatkan informasi atas pembangunan yang berdampak pada tanah masyarakat, hak untuk mendapatkan durasi waktu yang ditentukan undang-undang dalam rangka pembangunan kepentingan umum, serta hak masyarakat untuk bermusyawarah dalam menetapkan rencana lokasi pembangunan.

PENDEKATAN HHUKUM DAN EKONOMI TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL: MENYIGI RASIONALITAS NEGARA Eka An Aqimuddin
Law Review Volume XVIII, No. 2 - November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v18i2.1262

Hukum internasional kontemporer saat ini harus menggunakan pendekatan interdisipliner. Hal ini dikarenakan isu hukum internasional sudah semakin terspesialisasi. Pendekatan hukum dan ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis hukum internasional. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa subjek merupakan makhluk rasional sehingga akan berusaha untuk mewujudkan preferensinya. Negara sebagai subjek hukum internasional dilihat dari pendekatan hukum dan ekonomi merupakan aktor rasional sehingga setiap tindakannya ditujukan untuk memenuhi preferensinya.

PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN DALAM WTO DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA Hilton T. Putra; Eka An Aqimuddin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Fisheries subsidies have been practiced by many states in the world. Such actions are considered as one of the causes of over-fishing. Its also endanger sustainable fisheries management. There is no specific regulation on fisheries subsidies in the WTO. To date, negotiation over fisheries subsidies came out with the draft and it would be attach as Annexes VIII of SCM Agreement. The draft of fisheries subsidies specifically regulates prohibited subsidies, general exception and special and different treatment. The impact of the WTO fisheries subsidies draft will be negative to the Indonesian fisheries market, fishery resources and employment. Subsidi perikanan telah dipraktikkan oleh negara-negara di dunia. Tindakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya perikanan sehingga membahayakan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Terkait dengan perdagangan dan subsidi perikanan, belum ada regulasi khusus tentang subsidi perikanan di WTO. Negosiasi di WTO hingga saat ini baru pada rancangan yang akan menjadi lampiran VIII SCM Agreement. Rancangan subsidi perikanan di WTO mengatur secara khusus tentang subsidi perikanan yang dilarang dan pengecualian secara umum. Dampak dari rancangan subsidi perikanan WTO tersebut apabila berhasil disahkan akan memberikan dampak negatif kepada Indonesia terkait dengan pasar perikanan, sumber daya perikanan dan lapangan pekerjaan.

KEDUDUKAN ASEAN CSR NETWORK DALAM PENGELOLAAN CSR DI ASEAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL M. Husni Syam; Arinto Nurcahyono; Eka An Aqimuddin; Erik Setiawan
Arena Hukum Vol. 14 No. 3 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.1

Non governmental organizations (NGO) telah diakui memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan masyarakat internsional termasuk dalam wacana Corporate Social Responsibility (CSR). Pengakuan masyarakat internasional akan berhubungan dengan kedudukannya dalam hukum internasional. ASEAN CSR Network (ACN) merupakan salah satu NGO di ASEAN yang fokus kepada isu CSR. Kedudukan ACN penting untuk dibahas untuk melihat pelaksanaan pengelolaan CSR oleh ASEAN. Permasalahan yang dibahas adalah kedudukan ACN sebagaisubjek hukum internasional dan fungsi ACN dalam pengelolaan CSR berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan studi kasus ACN sebagai objek penelitian. Hasil yang diperoleh yaitu ACN bukan subjek hukuminternasional mauapun ASEAN. ACN merupakan subjek hukum Singapura karena didirikan di Singapura. ACN berfungsi sebagai agen yan membangun kesadaran di ASEAN perihal bisnis yang bertanggung jawab.

Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja Dhea Shabrina ‘Ishmah; Eka An Aqimuddin; Fariz Farrih Izadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2112

Abstract. Human trafficking is increasing because the profits obtained by the perpetrators are very large. Even according to the United Nations, human trafficking is the world's large's criminal enterprise which generates around 9.5 million USD in annual taxes. According to the results of a study by the International Labor Organization, the profits derived from trafficked women, men children are estimated at US$ 32 billion annually. Cambodia is a destination country for trafficking in persons with Indonesian victims having increased in recent years. Reports from Malaysia based on data for 2019 and 2020, in the border areas of neighboring Malaysia and Singapore show that more than 4,268 people come from Indonesia out of a total of 6,809 people who are involved in the crime of trafficking women in Malaysia as sex workers, while the results of monitoring submitted by US Department of State that out of 5 million migrant workers, 20% are the result of trafficking of women and children originating from Indonesia. The Asia Pacific Economic and Social Commission reports that Indonesia ranks third or lowest in efforts to tackle the problem of human trafficking and in 2017 Indonesia is in second place in the world as a victim of human trafficking. Abstrak. Perdagangan manusia semakin banyak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangat besar. Bahkan menurut PBB, perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Menurut hasil studi International Labour Organization keuntungan yang diperoleh dari perempuan, laki-laki dan anak-anak yang diperdagangkan diperkirakan mencapai US$ 32 miliar setiap tahunnya. Kamboja adalah negara tujuan perdagangan orang dengan korban Indonesia yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 manusia berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 manusia yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh US Department of State bahwa dari 5 juta buruh migran terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak berasal dari Indonesia. Adapun Economy and Social Commissionon Asia Pacific melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan manusia dan pada tahun 2017 Indonesia adalah urutan ke dua di dunia jadi korban perdagangan manusia.

MORALITAS PUBLIK SEBAGAI DASAR PEMBENAR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DI INDONESIA BERDASARKAN GATT-WTO 1994 Ruhaeni, Neni; Aqimuddin, Eka An; Afriyadi, Hadian
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In principle, World Trade Organization (WTO) prohibit each member states to make policy, both tarrif and non tarrif, which potentially disturb international trade. Nevertheless, there are exceptions that can be used by the state as a basis for justification to hold trade policy which consider contratry to WTO law. One of them is to protect public morality. The Halal Product Assurance Act (UUJPH) stipulate obligation of halal certification for food products that enter, circulate and trade in Indonesia. This act is considered as a protective and discriminatory policy. This research founds that although some provisions in UUJPH are discriminatory and contrary to WTO Law, it can be argued that those provisions were made in order to protect public morality in Indonesia and its justified under the law itself.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search