Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP PERKARA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Erdi Bahril]]>;
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i2.773
<![CDATA[AbstrakPenyitaan atau beslag adalah tindakan persiapan yang berupa benda sementara yang ada di kekuasaan terdakwa untuk memastikan putusan pengadilan sipil dapat disampaikan. Penyitaan itu dilakukan dengan tujuan untuk penentuan patroli di daerah, barang yang disita selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang akan tetap ditetapkan undang-undang yang ditetapkan sah atau tidaknya perbuatan penyitaan. Kesulitan yang disoroti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konservatoir beslag mengenai ahli waris pada Pengadilan Agama Klas I Karang Tanjung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan konservatoir beslag mengenai pewaris pada Pengadilan Agama kelas I Tanjung Karang.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu normatif empiris dan pendekatan. Data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian diketahui pelaksanaan konservatoir beslag atas barang dan jasa yang menjadi sengketa pewaris putusan pengadilan agama setelah diperkenalkannya peletakan sita atas barang dan jasa gugatan yang dilakukan oleh juru sita, penggelaran suatu benda. sitaan oleh terdakwa. Namun Pengadilan Agama bandar lampung tidak perlu menggunakan izin khusus terkait hal tersebut. Adapun penegasan tentang penggunaan, pemanfaatan, yang pemanfaatannya telah diteruskan sitaan atas barang dan jasa juga tidak disebutkan dalam putusan tergugat. Perspektif hukum Islam terkait dengan penerapan konservatoir beslag termasuk dalam maslahah mursalah, yaitu maslahah al-hajjiyat. Faktor yang menghambat dalam penerapan konservatoir beslag tentang ahli waris pada Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang adalah terkait perspektif hukum Islam dengan penerapan konservatoir beslag yang termasuk dalam maslahah mursalah.Kata kunci: konservatoir beslag, pengadilan agama, warisan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH ]]>
<![CDATA[Septia Emelda]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Raja Agung Kusuma]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v5i1.1757
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam program PTSL ini menargertkan penyertifikatan kurang lebih sebanyak 6.000 bidang tanah. Sedangkan tahap kedua ada 20.000 bidang tanah dalam proses pendataan pengukuran. Sehingga total target yang menjadi sasaran PTSL di Kota Bandar Lampung sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribu) bidang tanah. Permasalahan dalam penenlitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan 2) apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan merujuk kepada Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Sedangkan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, faktor penhambatnya adalah berupa: 1) Permasalahan administrasi, 2) Kepemilikan hak melalui waris 3) Pengukuran, 4) Pajak, 5) Tenaga SDM Kantor Pertanahan kurang dan 6) Masyarakat Kurang Paham Hukum. Sedangkan faktor pndukungnya adalah dengan dilakukannya penyuluhan tentang PTSL oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan dimudahkan Persyaratannya serta Percepatan Proses Pendaftaran Tanah secara sistematis lengkap. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada Kantor Pertanahan Bandar Lampung agar pendaftaran tanah secara sistematik perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang tanah yang ada di desa/kelurahan secara lengkap untuk terciptanya tertib pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMASI AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA ]]>
<![CDATA[Nova Yatiar Mawaddah]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Martina Male]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i2.787
<![CDATA[Bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang mendorong untuk menata struktur agraria melalui kebijakan reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara guna mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) dan mengadakan pembagian yang adil. Permasalahan penelitian: 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskripftif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif.Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat satu kendala dalam proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur yaitu subjek bertempat tinggal diluar tanah yang di redistribusi. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur memberikan solusi berupa mengakomodir permohonan bertempat tinggal di luar asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat KTP elektronik sesuai dengan domisili kurun waktu 6 bulan. Terdapat faktor penghambat pelaksanaan redistribusi, yakni terdiri dari faktor teknis dan nonteknis. Disamping itu, terdapat pula faktor pendukung yakni penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, pendanaan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.Kata Kunci : Peraturan Presiden, Redistribusi, Tanah Negara]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENATAAN RUANG DI KABUPATEN TANGGAMUS ]]>
<![CDATA[Andy Maryanto]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Kamal Fahmi Kurnia]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i1.778
<![CDATA[AbstrakKeberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanggamus di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR BPN) harus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kebijakan hak, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta penambahan tugas pengaturan tata ruang di Wilayah kerja kabupaten BPN tanggamus masih belum maksimal karena aparatur di pelayan sumber daya tanah sehingga dampak negatif terhadap perubahan masih melayani masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan skripsi BPN dalam penataan ruang di Tanggamus dan faktor-faktor bpn apa saja yang menghambat dalam penataan ruang di Tanggamus.Metodologi penelitian menggunakan pendekatan pendekatan, posisi normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian dengan studi pustaka dan penelitian lapangan, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Adanya penelitian BPN Tanggamus di bawah kementerian ATR / BPN tidak efektif berdampak negatif karena masih belum dengan berbagai regulasi yang terkait dengan tata ruang dan pertanahan. Pemerintah harus memperbaharui peraturan bpn terkait untuk mengatur penataan ruang khususnya di wilayah kerja bpn tanggamus kabupaten, agar tidak terjadi tumpang tindih antar instansi. Faktor yang menjadi tanggam tanggamus bpn kabupaten dalam pengelolaan ruang adalah sumber daya aparatur dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengakibatkan masyarakat terkendala terutama dalam penyelenggaraan pelayanan dan penataan ruang di pertanahan.Kata Kunci: BPN, Pertanahan, Pemerintah, Agraria]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ali]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Ino Susanti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i1.769
<![CDATA[AbstrakDiversi kasus adalah anak dari proses peradilan di luar hakim. Diversi di bawah sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dalam hal anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan tujuh tahun penjara di bawah pidana dan bukan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. , baik kejahatan jenis ini maupun bukan. Kejahatan serupa. Permsalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim dalam perkara tersebut memutuskan nomor 28 / pid.sus-anak / 2018 / pn.tjk diversi bagaima dan juga untuk pelaksanaan tindak pidana narkotika.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yuridis yuridis yuridis normatif. Jenis dan sumber data berupa sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan serta pengolahan data dilakukan dengan data dan klasifikasi data, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim pembangkang dalam perkara nomor 28 / pid.sus-anak / 2018 / pn.tjk, lebih cepat dari segi hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika nonpidana adalah langkah-langkahnya, karena penanganan sistem peradilan adalah dialihkan dari anak-anak. Terkait dengan penanganan penganiayaan anak dalam narkotika, polisi seperti first gate handling conflict to law menjadi penentuan apakah seorang anak akan melanjutkan proses peradilan ke informal atau tindakan lainnya. Terkait penanganan penyalahguna narkotika diskresi sebagai kewenangan kepolisian seharusnya dilakukan dalam rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan pada proses peradilan pidana.Kata kunci: Diversi, proses peradilan, peradilan pidana anak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN YURIDIS ATAS HAK TANAH UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH ]]>
<![CDATA[Yunizar Hendriyansah]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Muhammad Lutfi]]>;
<![CDATA[Martina Male]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.006 KB)
|
DOI: 10.24967/vt.v5i2.1771
<![CDATA[Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara, merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Bukti peralihan hak atas tanah akibat jual beli untuk memperoleh sertifikat tanah adalah adanya sertifikat sebagai bukti sahnya kepemilikan sebagai bukti jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak kepada sepetak tanah. Faktor penghambat pembuktian peralihan hak atas tanah karena jual beli untuk memperoleh sertifikat tanah adalah masyarakat merasa biaya pembuatan atau penerbitan sertifikat terlalu mahal, prosedurnya terlalu rumit dan ada faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai tempat mengurus atau membuat sertifikat.]]>
<![CDATA[DESKRIPSIANALISIS FUNGSI AKTA PERJANJIAN JUAL BELI DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Septirita Wilman]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Muhammad Lutfi]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v3i2.789
<![CDATA[Perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dihadapan Notaris dan atau PPAT, dimana para pihak penjual dan pembeli terikat dalam sebuah perjanjian yang dicantumkan dalam akta. Namun, mengenai pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam akta seringkali tidak seimbang. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai hal tersebut dengan permasalahan antara lain apakah fungsi akta perjanjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan? Dan apakah kekuatan pembuktian akta perjanjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan?Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian datanya diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa fungsi akta peranjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan merupakan alat pembuktian akta otentik yang sempurna dan kuat, memberikan kepastian dan ketenangan bagi para pihak termasuk hak dan kewajibannya. Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian, peranjian jual beli dalam jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan dihadapan Notaris merupakan akta otentik, mempunyai nilai kekuatan pembuktian lahir, formal dan materil dengan mendasarkan surat bukti kepemilikan atas tanah yang dibuat dibawah tangan, serta belum terjadinya peralihan kepemilikan dikarenakan pembayaran harga tanah dan bangunan belum lunas.Kata kunci : fungsi akta, perjanjian, jual beli tanah dan bangunan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA ]]>
<![CDATA[Nova Yatiar Mawaddah]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Martina Male]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v4i1.1509
<![CDATA[Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah, sebagian wilayah Lampung Timur adalah pertanian. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang mendorong untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara guna mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) dan mengadakan pembagian yang adil. Permasalahan : 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskripftif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur ada satu kendala tentang subjek bertempat tinggal diluar redistribusi. Satu hal yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur mengakomodir permohonan bertempat tinggal di luar asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat KTP elektronik sesuai dengan domisili kurun waktu 6 bulan, terdapat pula faktor diluar yang menjadi penghambat faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor pendukung penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, pendanaan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi serta secara terpadu dan terus menerus yang berkenaan dengan pendaftaran tanah, dan masyarakat mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat serta bidang tanah yang telah menjadi obyek landreform dan telah diredistribusi kepada masyarakat di fungsikan sesuai peruntukannya.]]>
<![CDATA[KOORDINASI KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Rizki Tarnando]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Kamal Fahmi Kurnia]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v2i2.776
<![CDATA[AbstrakPenyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan perhatian dari negara, tetapi juga internasional. Di Indonesia sendiri, narkotika juga dalam pemberantasannya telah sangat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum sebagai eksekutornya. Salah satu daerah sasaran pengedar narkotika yang paling strategis ada di kawasan lampung. Eksekusi narkotika dalam kaitannya dengan pemberantasan, salah satu penegak hukum Komisi Kepolisian Negara (kompolnas) melihat perbedaan paradigma antara polisi dan penegak hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengguna narkoba. Paradigma ini terlihat dari perbuatan yang dilakukan setelah tertangkap tangan oleh polisi dan pengguna narkoba. Bnn selalu pasal ke 54 dan 55 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kewajiban rehabilitasi. Dan polisi masih belum mendapatkan upaya rehabilitasi secara komprehensif.Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian posisi normatif dan penelitian empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian diolah melalui proses pemilihan data, klasifikasi data, analisis data dan data tapal batas akhir yang sistematis. Tentang analisis data dalam analisis kualitatif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Narkoba dan kordinasi detektif BNNP dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana narkotika, represip dan rehabilitasi. Faktor-faktor yang menangani tindak pidana narkotika dan pendukungnya oleh Polri dengan Narkotika Provinsi Lampung yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa fasilitas, sarana dan kurangnya personel polisi serta kurangnya dana operasional. Faktor eksternal yaitu modus pemain operandi yang berkembang, penggunaan media dan ketakutan serta pedulian sosial atasnya.Kata kunci: narkotika, polisi, BNNP.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEDIA JASA ATAS PENGIRIMAN BARANG PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) CABANG LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Rahmat Dwi Saputra]]>;
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>;
<![CDATA[Mirwansyah Mirwansyah]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v5i1.1756
<![CDATA[Secara hukum pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang ada yakni PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. TiKi merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman dan logistik dengan melayani kebutuhan dan kepentingan pelanggan secara optimal sehingga dikenal di Indonesia. Tujuan dalam peneltian ini yakni untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyedia jasa atas pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung serta untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ganti rugi oleh jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dyang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Bentuk tanggung jawab pihak penyedia jasa pengiriman barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung kepada konsumen apabila terdapat permasalahan atas barang yang dikirimkan seperti barang rusak atau barang hilang dengan mengganti barang yang hilang tersebut dengan penghitungan 10 kali lipat biaya kirim. Namun apabila barang tersebut diasuransikan maka pihak Tiki menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh konsumen dengan menggantinya sebesar 100% sesuai nilai harga yang sama dengan barang milik konsumen. Mekanisme pelaksanaan ganti rugi jasa pengiriman Barang PT. Citra Van Titipan Kilat (TiKi) Cabang Lampung diawali dengan adanya laporan komplain dari pihak konsumen kepada pihak jasa pengiriman. Apabila complain tersebut sudah dilaporkan dan pihak Tiki sudah memastikan kebenarnya atas kelalaian pengriman barang tersebut maka pihak Tiki akan merespon dan mengganti kerugian atas barang sampai dengan 7 hari masa kerja.]]>
