Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME PETUGAS BEA CUKAI BANDARA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA MELALUI PENUMPANG DAN BARANG KIRIMAN ( STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KOTA BALIKPAPAN) Vifi Swarianata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.034 KB)

Petugas Bea Cukai Bandara yang mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai pelindung masyarakat secara langsung dilapangan untuk mencegah adanya pemasukan barang terlarang narkotika-psikotropika yang masuk ke wilayah pabean melalui penumpang dan barang kiriman dari luar negeri. kemampuan serta teknik petugas Bea Cukai Bandara dalam menganalisa segala usaha penyelundupan narkotika-psikotropika dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dimiliki dan dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai Bandara.

KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Vifi Swarianata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.801 KB)

Abstract The purpose of this journal the writers to discussed one of the problems the criminalization of incest in the perspective of criminal law reform. The purpose of writing this journal to analyze, describe the significance and criteria of incest, the basic consideration and review of the urgency of efforts to criminalize the act of incest addition, to analyze and conduct formulation of norms setting incest in ius constituendum which correspond to the sense or the values â€‹â€‹of justice to provide a solution and improvement in the criminal law policy formulation is ideal in criminal law reform. The research uses a method of this research is kind the statute approach, conseptual approach, and comparative approach. The result of this research is criminalization of incest in the perspective of criminal law reform. Key words: Crimininalization, incest, criminal law reform Abstrak Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas salah satu masalah tentang kriminalisasi inses (hubungan seksual sedarah) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai makna dan kriteria inses, dasar pertimbangan dan kajian urgensi upaya kriminalisasi perbuatan inses. Selain itu, untuk menganalisis dan melakukan kebijakan formulasi perumusan norma pidana pengaturan inses dalam ius constituendum yang sesuai dengan rasa atau nilai-nilai keadilan guna untuk memberikan suatu solusi dan penyempurnaan dalam perumusan kebijakan hukum pidana yangÂ ideal.Metode penelitian menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undanganÂ (statute approach),Â pendekatan konseptualÂ (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative approach). Hasil dari penelitian ini yaitu dasar Pertimbangan urgensi kriminalisasi inses Dan kebijakan formulasi perbuatan inses dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Kata Kunci: Kriminalisasi, Inses, Pembaharuan Hukum Pidana.

Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck Jufryanto Puluhulawa; Mellisa Towadi; Vifi Swarianata
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Kota Gorontalo memiliki situs bawah air Leato, yang dikenal juga dengan sebutan situs kapal tenggelam Japanese Cargo Wreck. Namun realitasnya, belum ada produk hukum yang menata prosedur penyelaman di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck? Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Tujuan penelitian yaitu mengkaji urgensi optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck melalui pembuatan regulasi hukum dan mendeskripsikan model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Kegunaan penelitian memberikan kepastian hukum. Hasil kajian, realitasnya melalui langkah hukum yang progresif yakni menghadirkan regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dalam rangka menyikapi pesatnya pertumbuhan industri selam beserta potensinya. Model regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sebagai sebuah proses pembangunan hukum yang ditujukan untuk menata aktivitas hukum ke arah yang lebih baik dan kontributif khususnya terkait kesinambungan pemanfaatan situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dibidang wisata bahari minat khusus Scuba Diving tanpa mengenyampingkan pelestariannya dan juga status hukumnya sebagai kawasan konservasi maritim. Terdapat kebijakan-kebijakan hukum baik internasional maupun nasional yang dapat dijadikan landasan formulasi regulasi dan salah satunya yakni regulasi jalur penyelaman di U.S.A.T. Liberty di Tulamben, Provinsi Bali. Kesimpulan, memiliki Regulasi hukum guna optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sekaligus memaksimalkan potensinya pariwisatanya. Model regulasi dapat menjadikan menjadikan U.S.A.T Liberty di Tulamben, Bali sebagai percontohan penerapan regulasi prosedur menyelam pada situs bawah air. Sekaligus pengelolaannya dibidang pariwisata.

Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle That Guarantees Justitiabelen's Satisfaction Fence M. Wantu; Jufryanto Puluhulawa; Anis H. Bajrektarevic; Mellisa Towadi; Vifi Swarianata
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1115

The Principle of Constante Justitie, or the principle of a simple, fast, and light trial, is intended so that handling cases can be resolved in a short time. It does not need to take a long time. The problem in this paper is: (1). how is the application of the Constante Justitie principle or the simple, fast, and low-cost principle as expected by justitiabellen? (2). How to renew the criminal justice system through the principle of Constante Justitie, which can guarantee justitiabellen satisfaction. This research is normative juridical research, namely legal research that aims to find methods, norms, or das sollen. The results showed that the application of the principles of justice, speed, and light costs that guarantee justitiabellen satisfaction has not been following the mandate of laws and regulations. The renewal of the criminal justice system, especially the Principle of Constante Justitie, which can guarantee justitiabellen satisfaction, has now been pursued by the Supreme Court by issuing various regulations such as the Supreme Court Rules or PERMA or Supreme Court Circulars or SEMA, but it has not been successful.

The Urgency of Regulation of Electric Bikes in Gorontalo City in a Progressive Legal Perspective Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Vifi Swarianata; Fitriana Nur Biya
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

The use of electric bicycles is currently becoming a primadonna among the community. The combination of transportation and technology makes it a creative and revolutionary innovation. High public interest and also based on the thought of the movement to save the Earth from carbon emissions has increasingly popularized the use of electric bicycles. The purpose of this study was to determine and analyze the urgency of regulating electric bicycles in Gorontalo City in a progressive legal perspective. The research method used is statute approach and conceptual approach. Electric bicycles have begun to be traded in the Gorontalo Province. Of course, this indicates that Gorontalo Province has good market potential. Nationally, the rules for the use of electric bicycles have indeed been accommodated in the Minister of Transportation Regulation, but their embodiment in regional regulations is still needed considering that Gorontalo Province in general and Gorontalo City in particular certainly have special conditions. which must also be accommodated in a regulation because the facilities and infrastructure as well as local wisdom that live in the community are certainly not at the same level nationally. It is appropriate that the use of electric bicycles as a means of transportation is made a legal umbrella in the regions. Law through the lens of progressiveness must move faster than society itself considering that law is rigid while society is dynamic

Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle That Guarantees Justitiabelen's Satisfaction Fence M. Wantu; Jufryanto Puluhulawa; Anis H. Bajrektarevic; Mellisa Towadi; Vifi Swarianata
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1115

The Principle of Constante Justitie, or the principle of a simple, fast, and light trial, is intended so that handling cases can be resolved in a short time. It does not need to take a long time. The problem in this paper is: (1). how is the application of the Constante Justitie principle or the simple, fast, and low-cost principle as expected by justitiabellen? (2). How to renew the criminal justice system through the principle of Constante Justitie, which can guarantee justitiabellen satisfaction. This research is normative juridical research, namely legal research that aims to find methods, norms, or das sollen. The results showed that the application of the principles of justice, speed, and light costs that guarantee justitiabellen satisfaction has not been following the mandate of laws and regulations. The renewal of the criminal justice system, especially the Principle of Constante Justitie, which can guarantee justitiabellen satisfaction, has now been pursued by the Supreme Court by issuing various regulations such as the Supreme Court Rules or PERMA or Supreme Court Circulars or SEMA, but it has not been successful.

Implementation Of The Law Of Evidence: Comparative Country Of Indonesia With The United States Of America Vifi Swarianata; Fatmawaty Thalib; Fenty U. Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Apripari Apripari
UNISKA LAW REVIEW Vol 3 No 2 (2022): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v3i2.3450

This research examines the Implementation of the Law of Evidence: Comparative of the State of Indonesia and the United States of America. This study aims to analyze the application of evidence in Indonesia and the United States. This study uses normative research methods. The results of this study explain that there is a comparison between the application of evidence before and during the process in trials between the two countries, but over time and Indonesian law has implemented several processes in evidence that were previously used by the United States. It is hoped that lawmakers in Indonesia will be able to quickly find a new law that will not hinder the process of proof, and will not complicate the judiciary.

Investigating the Existence of Gorontalo Customary Law in the National Criminal Code Apripari Apripari; Vifi Swarianata; Jufryanto Puluhulawa; Irlan Puluhulawa; Dewi Nuramanah Matte
Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 2 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v14i2.6250

Through Article 2 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), customary law opportunities are open to existing through the prerequisites contained in the Explanation to Article 2 paragraph (1). For this reason, this study aims to determine the opportunities for the existence of Gorontalo customary law through the prerequisites contained in the Explanation of Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach and uses primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material is then analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and historical interpretations. The results showed that Gorontalo customary law exists through the presence of several regional regulations, including (1) Gorontalo Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Customary Institutions; (2) Gorontalo Mayor Regulation Number 10 of 2020 concerning the Implementation of the Dulohupa Customary Institution of Gorontalo City; and (3) Regional Regulation of Bone Bolango Regency Number 8 of 2020 concerning the Implementation of Customary Institutions. Furthermore, through regulations at the regional level, Gorontalo customary law is also present through concrete events such as the management of customary institutions carried out periodically. Based on this, the regulation of concrete norms related to acts prohibited under living law in regional regulations as required by the Explanation to Article 2 paragraph (1) of the National Criminal Code will have a very large opportunity.

Legal Protection for Consumers' Personal Data in Online Shopping Mawarni Karim; Fenty U. Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Vifi Swarianata
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 3 OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

In the current technological era, developments occur in all aspects of life including trading activities, namely online shopping. Online shopping began to grow and develop into a habit for the community. Mothers' shopping habits are increasingly turning to buying and selling online for more practical reasons. For modern society, especially in Indonesia, online shopping, online shopping applications, and social media have various kinds of goods or services that they want or need. the purpose of conducting this research is to analyze the legal protection of the personal data of consumers who shop online. The research used in this paper is Juridical Sociological research and uses a descriptive qualitative research approach and uses interactive analysis techniques

Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Penipuan Online Muhammad Fadlan Ali; Suwitno Y. Imran; Vifi Swarianata
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 3 (2023): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jishs.v1i3.821

Abstract The purpose of this research is 1) To determine and analyze the accountability for criminals of online fraud and criminal of conventional fraud which set in the Code of Criminal Law 2) To determine and analyze the juridical consequences of Article 28 paragraph (1 ) of the Code of Information and Electronic Transactions Article 378 of the Code of Penal, as well as providing insight into the crime of online fraud that uses the internet as the main medium. The result of study is the Article 378 of the Code of Criminal Law concerning criminal fraud can not be used to punish the online fraud criminals, there are obstacles in the way to punish the criminal sanctions on criminals such as limitation of the proof which limited by the Code of Criminal Procedure (Criminal Code) and jurisdiction. Given the shortcomings in the Criminal Code, Article 28 paragraph (1) juncto Article 45 paragraph (2) of Law No. 8 of 2011 on information and electronic transactions can be used to charge the criminals to take account for his actions in the case of criminal fraud online, because Article 28 paragraph (1) of the Act ITE is Lex Specialis of Article 378 which is Lex Generalis. Juridical consequences of using Article 28 paragraph (1) Code of Information and Electronic Transactions against Article 378 of the Code of Criminal Law on online fraud is both of article in a two code laws that override and exclude each other.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search