Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAH WAYER OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U.; Puluhulawa, Jufryanto; Nur Musa, Moh. Fahrurrozie Hidayatullah
Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.144 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1048

Abstract

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Penelitian ini berangkat dari situasi keamanan dan ketertiban umum yang kurang kondusif khususnya pada malam hari dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Permasalahan utamanya adalah pelopor dari tidak kondusifnya keamanan dan ketertiban umum ini adalah anak-anak sehingga perlu adanya kebijakan kriminal dalam penanggulangan permasalahan ini.Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan Yuridis – Empiris. Hasil penelitian, 1) lingkup Kota Gorontalo, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer oleh anak adalah lingkungan pergaulan tidak sehat yang dikombinasikan dengan mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, penyalahgunaan alkohol, obat-obat terlarang dan zat adiktif, serta adanya dorongan-dorangan ide dan sikap yang dibentuk oleh media massa. 2) kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan dapat diimplementasikan dengan cara : mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa  yang mana hal ini merupakan jalur non penal, kemudian penerapan hukum pidana yang merupakan jalur penal, dan pencegahan tanpa pidana yang juga termasuk dalam jalur non penal. Sehingga jelas bahwasanya dalam upaya penanggulangan kejahatan ada korelasi antara jalur penal dan non penal.
Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era Fenty Usman Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Moh. Gufran Katili
Jambura Law Review VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.063 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v2i2.6847

Abstract

This study aims to discuss the legal weak protection of personal data which is motivated by the phenomenon of society today which is like living in a world without borders so that it impacts on easy access to one's personal information, the impact of begins to spread illegal practices by irresponsible parties in the illegal use of personal information. In addition, there are no laws that specifically regulate the protection of personal data/information in the 4.0 Industrial Revolution era. The approach method used is a conceptual and case approach, with the purpose of the research is to analyze the weakness of legal protection for personal data in the 4.0 Industrial Revolution era in Indonesia. The results of the study, the spread of personal data protection arrangements in various laws and regulations indicate the protection of personal data is not yet a national legal priority and results in legal weak protection of the personal data of citizens so as to position Indonesian citizens in a vulnerable position, which is certainly not in line with the legal objectives namely provide legal certainty, justice, and expediency. The various cases that exist and pay attention to the phenomenon of digitalization in the era of the industrial revolution 4.0 illustrate the urgency of the need for the legal protection of personal data a state priority. Legal reform through the legitimacy of protecting personal data as a responsive and progressive legal policy is a must so that legal protection in the form of legal guarantees can be carried out properly in order to create a safe and comfortable digital ecosystem for the community.
Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck Jufryanto Puluhulawa; Mellisa Towadi; Vifi Swarianata
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.38 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.137

Abstract

Kota Gorontalo memiliki situs bawah air Leato, yang dikenal juga dengan sebutan situs kapal tenggelam Japanese Cargo Wreck. Namun realitasnya, belum ada produk hukum yang menata prosedur penyelaman di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck? Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Tujuan penelitian yaitu mengkaji urgensi optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck melalui pembuatan regulasi hukum dan mendeskripsikan model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Kegunaan penelitian memberikan kepastian hukum. Hasil kajian, realitasnya melalui langkah hukum yang progresif yakni menghadirkan regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dalam rangka menyikapi pesatnya pertumbuhan industri selam beserta potensinya. Model regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sebagai sebuah proses pembangunan hukum yang ditujukan untuk menata aktivitas hukum ke arah yang lebih baik dan kontributif khususnya terkait kesinambungan pemanfaatan situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dibidang wisata bahari minat khusus Scuba Diving tanpa mengenyampingkan pelestariannya dan juga status hukumnya sebagai kawasan konservasi maritim. Terdapat kebijakan-kebijakan hukum baik internasional maupun nasional yang dapat dijadikan landasan formulasi regulasi dan salah satunya yakni regulasi jalur penyelaman di U.S.A.T. Liberty di Tulamben, Provinsi Bali. Kesimpulan, memiliki Regulasi hukum guna optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sekaligus memaksimalkan potensinya pariwisatanya. Model regulasi dapat menjadikan menjadikan U.S.A.T Liberty di Tulamben, Bali sebagai percontohan penerapan regulasi prosedur menyelam pada situs bawah air. Sekaligus pengelolaannya dibidang pariwisata.
Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle That Guarantees Justitiabelen's Satisfaction Fence M. Wantu; Jufryanto Puluhulawa; Anis H. Bajrektarevic; Mellisa Towadi; Vifi Swarianata
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1115

Abstract

The Principle of Constante Justitie, or the principle of a simple, fast, and light trial, is intended so that handling cases can be resolved in a short time. It does not need to take a long time. The problem in this paper is: (1). how is the application of the Constante Justitie principle or the simple, fast, and low-cost principle as expected by justitiabellen? (2). How to renew the criminal justice system through the principle of Constante Justitie, which can guarantee justitiabellen satisfaction. This research is normative juridical research, namely legal research that aims to find methods, norms, or das sollen. The results showed that the application of the principles of justice, speed, and light costs that guarantee justitiabellen satisfaction has not been following the mandate of laws and regulations. The renewal of the criminal justice system, especially the Principle of Constante Justitie, which can guarantee justitiabellen satisfaction, has now been pursued by the Supreme Court by issuing various regulations such as the Supreme Court Rules or PERMA or Supreme Court Circulars or SEMA, but it has not been successful.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Peduli Lindungi Ahmad Agusanto Neu; Rusdianto U. Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/jcs.v2i1.185

Abstract

Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (covid-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi covid-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawas. Disebutkan dalam ketentuan aplikasi pedulilindungi, bahwa segala hal terkait pengaksesan dan penggunaan pedulilindungi dilakukan atas tanggung jawab pengguna dan/atau pelanggan, sehingga semua risiko untuk penggunaan pedulilindungi ditanggung oleh pengguna dan/atau pelanggan. menanggapi pembatasan tanggung jawab tersebut, yaitu tidak bertanggung jawab atas setiao kerugian yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap PeduliLindungi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal ataupun fitur yang terdapat dalam PeduliLindungi yang dilakukan oleh pengguna dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
The Urgency of Regulation of Electric Bikes in Gorontalo City in a Progressive Legal Perspective Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa; Vifi Swarianata; Fitriana Nur Biya
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.902 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v4i2.11780

Abstract

The use of electric bicycles is currently becoming a primadonna among the community. The combination of transportation and technology makes it a creative and revolutionary innovation. High public interest and also based on the thought of the movement to save the Earth from carbon emissions has increasingly popularized the use of electric bicycles.  The purpose of this study was to determine and analyze the urgency of regulating electric bicycles in Gorontalo City in a progressive legal perspective.  The research method used is statute approach and conceptual approach.  Electric bicycles have begun to be traded in the Gorontalo Province. Of course, this indicates that Gorontalo Province has good market potential. Nationally, the rules for the use of electric bicycles have indeed been accommodated in the Minister of Transportation Regulation, but their embodiment in regional regulations is still needed considering that Gorontalo Province in general and Gorontalo City in particular certainly have special conditions. which must also be accommodated in a regulation because the facilities and infrastructure as well as local wisdom that live in the community are certainly not at the same level nationally. It is appropriate that the use of electric bicycles as a means of transportation is made a legal umbrella in the regions. Law through the lens of progressiveness must move faster than society itself considering that law is rigid while society is dynamic
REFORMULASI PENGATURAN APLIKASI I-DOSER SEBAGAI NARKOTIKA DIGITAL Jufryanto Puluhulawa
Arena Hukum Vol. 9 No. 3 (2016)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.847 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.4

Abstract

AbstractI-Doser Application in smartphone had caused public anxiety and seized greater attention. The purpose of this research is to analyze whether the I-Doser Application application could be put into new narcotic category, to understand and to analyze the impact of law vacuum in I-Doser Application arrangement if understood from law certainty perspective, and to analyze law reformulation policy against I-Doser Application as digital narcotic through Indonesia’s ius constituendum. This is a normative research using statute, conceptual and comparative approaches. Result of this research indicated that I-Doser Application was viewed as the base concept of narcotic thus considered as new narcotic category. The implication of law vacuum, I-Doser Application had embedded its hegemony deeper that could ruin national well-being in the future unless a concrete law measure was taken, so that the necessary law reformulation policy against I-Doser Application as digital narcotic within Indonesia’s ius constituendum.AbstrakAplikasi I-Doser yang terdapat pada smartphone menimbulkan keresahan dan menyita perhatian publik. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa aplikasi I-Doser apakah dapat dikategorikan sebagai narkotika baru, memahami dan menganalisa dampak dari kekosongan hukum pengaturan tentang I-Doser dalam perspektif kepastian hukum dan menganalisa kebijakan reformulasi hukum terhadap aplikasi I-Doser sebagai narkotika digital dalam ius constituendum di Indonesia. Penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. Hasil pembahasan, aplikasi I-Doser merujuk pada konsep dasar narkotika, dapat dikategorisasikan sebagai narkotika baru. Dampak dari kekosongan hukum, aplikasi I-Doser semakin menancapkan hegemoninya untuk merusak generasi bangsa kedepannya tanpa bisa diberikan sebuah langkah hukum yang kongkrit, sehingga diperlukan kebijakan reformulasi aturan hukum terhadap aplikasi i-doser sebagai narkotika digital dalam ius constituendum di indonesia.
Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle That Guarantees Justitiabelen's Satisfaction Fence M. Wantu; Jufryanto Puluhulawa; Anis H. Bajrektarevic; Mellisa Towadi; Vifi Swarianata
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1115

Abstract

The Principle of Constante Justitie, or the principle of a simple, fast, and light trial, is intended so that handling cases can be resolved in a short time. It does not need to take a long time. The problem in this paper is: (1). how is the application of the Constante Justitie principle or the simple, fast, and low-cost principle as expected by justitiabellen? (2). How to renew the criminal justice system through the principle of Constante Justitie, which can guarantee justitiabellen satisfaction. This research is normative juridical research, namely legal research that aims to find methods, norms, or das sollen. The results showed that the application of the principles of justice, speed, and light costs that guarantee justitiabellen satisfaction has not been following the mandate of laws and regulations. The renewal of the criminal justice system, especially the Principle of Constante Justitie, which can guarantee justitiabellen satisfaction, has now been pursued by the Supreme Court by issuing various regulations such as the Supreme Court Rules or PERMA or Supreme Court Circulars or SEMA, but it has not been successful.
Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Glaidy Angelina Nayoan; Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana bea cukai dan untuk menganalisis bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas-tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan meliputi usaha preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa
Dampak Dari Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik Dalam Prespektif Hukum Lingkungan Anggraini Y. Djafar; Fenty Puluhulawa; Jufryanto Puluhulawa
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Apa saja dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dalam prespektif hukum lingkungan dan membahas tentang pengaturan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran dan pengelolaan sampah elektronik (E-Waste) Di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbaha Dan Beracun mengatur tentang bagaimana melakukan pengelolaan limbah elektronik. Namun sampai dengan saat ini setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan terkait dengan sampah elektronik hal ini di sebabkan oleh perkembangan industri teknologi elektronik yang sangat cepat mengeluarkan dan menawarkan alat elektronik yang terbaru dan lebih canggih, hal tersebut menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sampah elektronik tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunakan metode pengumupulan data dengan cara studi literatur mengenai judul penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengelolaan sampah elektronik Di Indonesia masih jauh dari kata sempurna selain itu juga untuk pengaturan sampah elelktronik sendiri belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan