Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Journal Of Human And Education (JAHE)
Ernestha Uba Wohon
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Upaya Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Daerah yang Baik Maria Fransiska Owa da Santo; Ernestha Uba Wohon; Emiliana Martuti Lawalu
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1919

Abstract

The role of government investment through regional state-owned companies is an effort to strengthen regional revenue originating from separated regional assets. The purpose of establishing a regional limited liability company is as one of the drivers of regional economic growth and development. The purpose of this paper is to explain the role of local governments in realizing the management of regional companies based on the principles of good corporate governance. The research method used is normative legal research method. The regional government in its position as the majority shareholder has the authority to manage, regulate and intervene in the management of regional state-owned companies. As the majority shareholder, the local government has authority that is not delegated to the board of directors and commissioners. Likewise with the application of the principles of good corporate governance. The role of local government is to supervise, monitor and evaluate the implementation of the principles of good corporate governance developed within the company, especially for directors, commissioners and employees.
Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.
Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.14126

Abstract

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5, meningkat sebesar 0,09 poin dibanding tahun 2021. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukan Indonesia masih rawan korupsi. Agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin masif dan intensif, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali siswa sekolah menengah pertama. Siswa sekolah menengah pertama dapat mengambil peran melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya membangun integritas diri. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah menumbuhkan nilai-nilai Anti Korupsi pada siswa sekolah menengah pertama dengan cara sosialisasi nilai-nilai Anti Korupsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melalui pembelajaran dengan media video mapun diagram pohon. Metode ini digunakan agar pemahaman akan nilai-nilai Anti Korupsi sejak dini lebih dipahami dan diterapkan nilai-nilai Anti Korupsi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil. Hasil pengabdian menunjukan bahwa ada peningkatan pemahaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah menengah pertama.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Komposisi Produk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.206 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.9857

Abstract

Pada era ini diperkirakan persaingan di Indonesia akan semakin tajam dalam memperebutkan pasar karena Indonesia merupakan pasar potensial bagi produksi luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pencantuman komposisi produk pada penandaan kemasan suplemen makanan. penelitian ini menjelaskan Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Komposisi Produk Pada Penandaan Kemasan Suplemen Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka tipe penelitian yang digunakan yakni Penelitian Yuridis Normatif. Memproduksi suplemen makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan dengan menggunakan bahan baku sapi yang tercemar DNA babi. Memproduksi suplemen makanan yang tidak sesuai dengan produk yang didaftarkan di BPOM.
Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Bongkar Muat Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Perjanjian Di Kota Kupang Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.082 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.9896

Abstract

Bhanda Ghara Reksa bertanggung jawab atas keselamatan penerima dan penyerahan barang, kebenaran laporan yang disampaikan dan mengatur penggunaan jasa tenaga kerja bongkar muat. Kelancaran arus barang dapat tercapai apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan penggunaan peralatan bongkar muat yang memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan bongkar muat terhadap keselamatan barang dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Adhiguna Putera sebagai Costumer dengan PT. Bhanda Ghara Reksa Logistics (Persero) Divre Kupang sebagai Vendor nya, Apa Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan bongkar muat dan Bagaimana cara penanggulangan dalam pelaksanaan bongkar muat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua metodologi yaitu, pertama metode Interview (Wawancara) yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pimpinan perusahaan dan karyawan. Kedua metode observasi atau pengamatan dilapangan guna untuk mengumpulkan data dari tempat kegiatan pelaksanaan bongkar muat berlangsung. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, batas tanggung jawab perusahaan bongkar muat yaitu tercapainya kelancaran dan kegiatan keselamatan bongkar muat barang angkutan, tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan bongkar muat. Kekurangan dan kerugian yang disebabkan oleh perusahaan akibat kelalaian dari pihak perusahaan maka pihak perusahaan harus menganti kerugian tersebut sesuai kesepakatan yang dilakukan. Hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan bongkar muat sangat bervariasi sehigga diperlukan koordinasi para pihak dalam menyelesaikan hambatan yang timbul dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawah dan mufakat. Hambatan yang dihadapi dalam proses bongkar muat diantaranya berupa Faktor Cuaca, Faktor Alat, Faktor Keterlambatan Angkutan Darat (waiting truck), Faktor Kondisi Muatan dan Faktor Keamanan. Perusahaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja dalam menangani pelaksanaan tanggung jawabnya tentang kerusakan/kekurangan muatan dalam proses bongkar muat.
Tu'a Golo's role in resolving land disputes between Poka indigenous people, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency Marsianus Ampat; Yustinus Pedo; Ernesta Uba Wohon; Stefanus Don Rade
Al Ahkam Vol. 19 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v19i1.8962

Abstract

The Poka Indigenous People are part of the Manggarai community, also practicing matters related to Manggarai culture such as resolving land disputes between community members. This research was conducted to find out the role of Tu'a Golo in resolving disputes among the Indigenous People of the Poka Village, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency. Based on the results of the study, the role of Tu'a Golo in the Poka Indigenous People is to: Regulate and manage the socio-economic and cultural life of the community and resolve land boundary disputes of the Poka indigenous people. The role of Tu'a Golo in resolving land boundary disputes is as follows: 1) The role of Tu’a Golo in the dispute between Benyamin Bago and the Manggarai Regency Government. In this case, Tu'a Golo was presented by the police only as a witness. 2) The role of Tu’a Golo in the dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago, namely: receiving and assessing community reports regarding the disputed dispute, leading the lonto leok event in resolving cases, summoning tu'a-tu'a panga and witnesses, leading the event of reviewing the location of cases, deciding cases, being a witness in a case. The decision of the old golo regarding the land boundary dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago has binding force and applies to the parties, but is not final. According to the researcher, Tu’a Golo decision in the dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago fulfilled the element of justice.
Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Metode Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Timor Tengah Utara Benediktus Peter lay; Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yohanes Leonardus Ngompat
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.443

Abstract

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di Desa Bitefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
Co-Authors Benediktus Peter Lay D.W. Rabawati Egidius Taimenas Emiliana Martuti Lawalu Ferdinandus Lobo Finsensius Samara Maria Fransiska Owa da Santo Maria T.Geme Marsianus Ampat Mikael Feka Rudolfus Talan Stefanus Don Rade Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara