Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.

Praktik Goreng-Menggoreng Saham Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Bahy Frederick J Eryansan; Waiwurin Safrianus; Stefanus Don Rade; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8114755

The practice of investing using stock instruments often occurs the practice of frying stocks, which means manipulating the price of a stock that is actually illiquid so that it jumps above normal. This practice of frying stocks is carried out by market participants with the aim of certain interests. Market manipulation itself is a practice carried out by one and/or several parties to create a false stock market price, with the aim of making a profit. This research uses normative juridical research, namely by examining statutory products related to what the researcher wants to examine. Preventive protection is legal protection that is carried out with the aim of preventing fraudulent practices in the Capital Market that can lead to losses for investors, while repressive legal protection is when there are problems between financial service providers and their consumers, Bapenam-LK or OJK has the authority to provide defense or legal protection for the public as consumers, in this case investors. The preventive action also carried out by Bapenam-LK is to regulate that the securities prospectus is prohibited from containing misleading content or untrue information about material facts or presenting information about the advantages or disadvantages of the securities offered. The practice of stock frying is illegal and violates market regulations.Â

Edukasi Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Terkait Status Hak Atas Tanah Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Alexander Reynaldi Koli; Adean Elisabeth Berti Bano; Kenneth R.M Anakottapary; Erly Grizca Boelan; Stefanus Don Rade; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati; Benediktus Peter Lay; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Sistem Informasi dan Teknologi (Sisfokomtek)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1648

Sistem dalam UUPA menentukan bahwa macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan aparatur desa setempat. Tujuan pengabdian ini agar masyarkat dapat mengetahui kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan terkait status hak atas tanah. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Pentingnya hasil pengabdian ini agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT Bahy Frederick J. Eryansan; Vinsensius Falo; Stefanus Don Rade; Yohanes Arman; Ferdinandus Lobo; Finsensius Samara; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Yustinus Pedo; Dwityas W. Rabawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.297

Secara umum masyarakat Desa Silawan memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Silawan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Chendy A. Tode; Dwityas W. Rabawati; Yohanes Umbu Sogara; Stefanus Don Rade
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1069

Penelitian ini membahas mengenai beberapa problematika yang terjadi dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan. Problematika yang dialami dalam pengupayaan diversi diantaranya, ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pengaturan, serta ketidakefektivan serta ketidakefesiensi. Ketidakpastian hukum terjadi akibat pengaturan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang tidak bisa memberikan kepastian apabila anak dikenai pasal berlapis yang salah satu pasalnya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, sedangkan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, problematika terjadi akibat Perma Diversi yang mengatur lebih luas dari peraturan UUSPPA yang mengakibatkan ketidakselarasan pengupayaan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan perkara, dengan pengturan yang jauh melebihi UUSPPA maka pada dasarnya Perma Diversi bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang ada sehingga dengan melihat asas lex superoir derogat legi inferiori maka Perma dapat dikesampingkan. Dan untuk efektivitas dan efesiensi, problematika terjadi karena dua problematika yang sudah disebutkan sebelumnya, peraturan yang tidak memberikan kepastian maka pengupayaan diversi yang diharapkan memberikan suatu kefektivan dan kefesiensi menjadi sulit untuk terwujud. Problematika-problematika yang terjadi justru membuat anak menjadi harus melewati proses panjang, sehingga harapan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif menjadi lebih sulit. Kata Kunci : Diversi, Ketidakpastian hukum, Ketidaksinkronan peraturan, ketidakefektivan serta ketidakefesiensi.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Finsensius Samara; Yustinus Pedo; Yohanes Arman; Dwityas W. Rabawati
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11836

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.

PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI KPK Firgilius Kandro Mego Asman; Pregrinus Rangga; Dwityas Witarti Rabawati
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

With the rise of corruption cases, law enforcement officers who should be able to actualize legal norms actually experience malpractice in the legal profession. There are 5 (five) ethical pillars of the Corruption Eradication Commission, namely Religiosity, Integrity, Justice, Professionalism and Leadership, in enforcing them there is a need to measure the extent to which the Corruption Eradication Committee can carry out its role in implementing these principles. This qualitative research is normative research, namely by examining literature books, legislation and other written materials. The results of the research, in reality, there were several cases of violations of the code of ethics. And the occurrence of several cases at the Corruption Eradication Commission shows that there has been a failure in this profession. The conclusion is that, the existence of a code of ethics for the legal profession is an important and closely related part of regulating the behavior of the Corruption Eradication Commission as an embodiment of good and fair law enforcement.

PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI Engelbertus Tobu; Godeliva M.G. Mabilani; Dwityas Witarti Rabawati
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Judges who act as executors and spearheads of justice and interact with the public are expected to have high professionalism in considering and making legal decisions in a case. In carrying out their duties, a judge is required to comply with the applicable code of ethics. When a judge violates the professional code of ethics, he will be given sanctions according to the violation he has committed. The case of violating the code of ethics that recently occurred was the case regarding Anwar Usman as Chairman of the Constitutional Court who was proven to have violated the professional code of ethics for judges in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The aim of this research is to find out the accountability of a judge who has violated the professional code of ethics and to know the role of the Honorary Council of the Constitutional Court in handling cases of violations of the code of ethics committed by constitutional judges. This research uses a normative juridical method by referring to legal norms contained in statutory regulations as well as legal norms that exist in society. An approach that refers to applicable laws and regulations including principles, principles and doctrine. Judges who violate the code of ethics can impose three types of sanctions taking into account the background, level of seriousness and consequences of the violation. The Honorary Council of the Constitutional Court is an instrument formed by the Constitutional Court with the aim of maintaining and upholding honor, nobility and dignity. The authority possessed by the Honorary Council of the Constitutional Court includes maintaining the dignity and honor of the Constitutional Court, examining and deciding on allegations of violations of the code of ethics and behavior of constitutional judges.

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Chendy A. Tode; Dwityas W. Rabawati; Yohanes Umbu Sogara; Stefanus Don Rade
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1069

Penelitian ini membahas mengenai beberapa problematika yang terjadi dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan. Problematika yang dialami dalam pengupayaan diversi diantaranya, ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pengaturan, serta ketidakefektivan serta ketidakefesiensi. Ketidakpastian hukum terjadi akibat pengaturan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang tidak bisa memberikan kepastian apabila anak dikenai pasal berlapis yang salah satu pasalnya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, sedangkan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, problematika terjadi akibat Perma Diversi yang mengatur lebih luas dari peraturan UUSPPA yang mengakibatkan ketidakselarasan pengupayaan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan perkara, dengan pengturan yang jauh melebihi UUSPPA maka pada dasarnya Perma Diversi bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang ada sehingga dengan melihat asas lex superoir derogat legi inferiori maka Perma dapat dikesampingkan. Dan untuk efektivitas dan efesiensi, problematika terjadi karena dua problematika yang sudah disebutkan sebelumnya, peraturan yang tidak memberikan kepastian maka pengupayaan diversi yang diharapkan memberikan suatu kefektivan dan kefesiensi menjadi sulit untuk terwujud. Problematika-problematika yang terjadi justru membuat anak menjadi harus melewati proses panjang, sehingga harapan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif menjadi lebih sulit. Kata Kunci : Diversi, Ketidakpastian hukum, Ketidaksinkronan peraturan, ketidakefektivan serta ketidakefesiensi.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search