Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal Of Human And Education (JAHE) Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik
Ferdinandus Lobo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.
Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.14126

Abstract

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5, meningkat sebesar 0,09 poin dibanding tahun 2021. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukan Indonesia masih rawan korupsi. Agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin masif dan intensif, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali siswa sekolah menengah pertama. Siswa sekolah menengah pertama dapat mengambil peran melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya membangun integritas diri. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah menumbuhkan nilai-nilai Anti Korupsi pada siswa sekolah menengah pertama dengan cara sosialisasi nilai-nilai Anti Korupsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melalui pembelajaran dengan media video mapun diagram pohon. Metode ini digunakan agar pemahaman akan nilai-nilai Anti Korupsi sejak dini lebih dipahami dan diterapkan nilai-nilai Anti Korupsi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil. Hasil pengabdian menunjukan bahwa ada peningkatan pemahaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah menengah pertama.
Problematika Pemilihan Kepala Desa Serentak di KabupatenTimor Tengah Utara Adi Papa Jefrianto Bondi; Maria Yovita Naif; Ferdinandus Lobo
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 7 (2023): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8241600

Abstract

Pemilihan Kepala desa serentak di pilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Masyarakat di kabupaten TTU dengan jumlah penduduk hampir 259.829 iiwa lebih penduduk nya, Yang memiliki berbagai suku ras masing-masing. Dalam pemilihan kepala desa harus adanya dukungan dan partisispasi masyarakat kabupaten TTU untuk dapat menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai kepala desa tersebut. Mengapa dibuat seperti itu supaya masyarakat bebas dan berhak dalam memilih pemimpin yang di inginkan Pemilihan kepala desa di dukung oleh penduduk Kabupaten TTU dan atas kerja samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. Untuk menjadi calon kepala desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan supaya kinerja kepala desa bisa lebih maksimal dan lebih mengetahui aturan-aturannya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis  dalam pemilihan kepala desa. kesimpulan dari penelitian analisis kebijakan pemilihan kepala desa terhadap demokrasi lokal yaitu untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat masing-masing, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang adil jujur dan bertanggung jawab dalam memimpin kedepannya .dalam pemilihan kepala desa juga dibutuhkan perencanaan,pelaksanaan,dan kekompakan dalam memilih tersebut.  Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades Serentak) adalah sebuah proses demokratisasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kepemimpinan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan Pilkades Serentak terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pemilihan kepala desa (pilkades) adalah kegiatan / peristiwa politik yang memperlihatkan bagaimana proses (pesta) demokrasi di tingkat desa.
Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Asli Dareah Kota Kupang Yang Diperoleh Dari Retribusi Trayek Alexsander Reynaldi Koli; Stefanus Yulvensius Fransisko Kleruk; Ferdinandus Lobo
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 3 (2023): September : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i3.1340

Abstract

In terms of route retribution, the Kupang city government experiences serious problems when collecting route retribution always does not reach the limit or target that has been set. This is a problem that can have an impact on the original opinion of the region (PAD) of Kupang city which will then result in regional development In conducting a study, the author refers to research methods, so that research is more directed and planned. The research method that the author uses is an empirical juridical research method. Based on the results of interviews at the relevant agencies of the Kupang City regional levy management, the revenue target was not achieved due to the passing of the Kupang City regional levy collection. The regional levy revenue target has not been achieved because there are still passes in the payment of regional levy contributions. The ineffective implementation of sanctions is a factor that causes the non-achievement of the regional levy revenue target. Based on the results of an interview with the Head of Regional Revenue Control of the Kupang City Regional Revenue Agency. That the sanctions given have not been effective because there is no coercive basis for the levy obligatory who does not pay or delays the payment of the levy fee. Currently the sanctions given are not effective, this is because of the low level of awareness of mandatory retribution, Kupang City is one of the cities in Indonesia that has quite a lot of public transportation. To regulate and control the number and type of public transportation, the Kupang City government applies a route permit levy. Kupang City is one of the cities in Indonesia that has quite a lot of public transportation. To regulate and control the number and type of public transportation, the Kupang City government applies a route permit levy.
Strategi Pemerintah Dalam Menertibkan PKL Di Pasar Oesao Dan Pasar Lili Kabupaten Kupang Melaniati Suharni; Vinsensius Tamelab; Ferdinandus Lobo
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 3 (2023): September : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i3.1342

Abstract

A street vendor is any individual or organization that seeks or trades on a sidewalk, boulevard, yard/yard, or other place not intended for it. The regulation and arrangement of street vendors is an important issue for local governments in many regions. This is because urban population growth and rapid urbanization have resulted in an increase in demand for accessibility and diversity of goods and services. MPAs emerged in response to this need, but uncontrolled growth can lead to significant overcrowding and space limitations. The research method used in this study is sociological or empirical legal research, which includes research on legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness. There are many obstacles faced by the Kupang regency government in controlling and managing street vendors at the Oesao market and Lili market, such as the lack of communication between the parties, both the government as an institution that issues policies, the community and traders who are used as objects; the ineffectiveness of the efforts issued by the Kupang district government in providing socialization and also the inadequate selling places that have been built by the Kupang district government. The strategy made by the Kupang regency government in controlling street vendors at the Oesao market and Lili market, namely providing strategic places to sell by building markets far from public routes; Updating facilities and infrastructure and improving cleaning and security services.
Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT Bahy Frederick J. Eryansan; Vinsensius Falo; Stefanus Don Rade; Yohanes Arman; Ferdinandus Lobo; Finsensius Samara; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Yustinus Pedo; Dwityas W. Rabawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.297

Abstract

Secara umum masyarakat Desa Silawan memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Silawan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.
Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Metode Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Timor Tengah Utara Benediktus Peter lay; Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yohanes Leonardus Ngompat
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.443

Abstract

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di Desa Bitefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
Co-Authors Adi Papa Jefrianto Bondi Alexsander Reynaldi Koli Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay D.W. Rabawati Egidius Taimenas Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Finsensius Samara Maria T.Geme Maria Yovita Naif Melaniati Suharni Mikael Feka Rudolfus Talan Stefanus Don Rade Stefanus Yulvensius Fransisko Kleruk Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara