Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services
Yunial Laili Mutiari
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF FINANCING INSTITUTIONS IN APPLYING LAW FIDUSIA GUARANTEE IN INDONESIA Mutiari, Yunial Laili; Ramadhan, Muhammad Syahri; Irsan, Irsan
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES Vol 1, No 1: JUNI 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/injuriless.v1i1.50

Abstract

Use of collateral institutions is very popular and already familiar in the community and guarantee institutions have an important role in the framework of Indonesia's economic development Guarantee institutions that are currently developing rapidly is a Fiduciary Guarantee. The role of fiduciary guarantee institutions as one of the potential alternative funding sources to support the growth of the national economy should be well accommodated as stipulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee and OJK Regulation No. 29 / /POJK.05/2014 concerning the Implementation of the Business of the Financing Company. Most of the Financing Companies still have not registered the fiduciary guarantee deed due to a misunderstanding in elaborating the regulations regarding the collection of fiduciary guarantees stipulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee and OJK Regulation No. 29 / /POJK.05/2014 concerning the Implementation of Business of Financing Companies and Regulation of the Minister of Finance Number 130 / PMK 010/2012.
LANGKAH PENANGGULANGAN KEUANGAN NEGARA DAN MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN DANA BENCANA ALAM DI INDONESIA Zainul Arifin; Muhammad Syahri Ramadhan; Rizka Nurliyantika; yunial laili mutiari
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1187

Abstract

Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan pada data-data literatur. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Yunial Laili Mutiari
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.79 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v5i1.289

Abstract

Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang dikenal dengan blanket guarantee. Namun program ini tidak berjalan dengan baik sehingga perlu diganti dengan sistem penjaminan yang lebih baik yaitu dengan dibentuknya lembaga Independen melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jumlah nilai yang dijamin oleh LPS paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap nasabah pada suatu bank. Keberadaan LPS ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan nasabahpenyimpan.
Analisis Hukum Upaya Penanggulangan Tindakan Perundungan bagi Siswa – Siswi SMK Bina Latih Karya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Muhammad Syahri Ramadhan; Yunial Laili Mutiari; Muhammad Zainul Arifin; Irsan Irsan; Meria Utama
Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol 2, No 1 (2021): Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services
Publisher : Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29259/jscs.v2i1.30

Abstract

Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bullying, merupakan fenomena yang masih dianggap biasa bahkan dianggap suatu tindakan yang dapat menghibur bagi pelaku maupun korban atas tindakan perundungan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi tim penyuluhan hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang Perundungan dalam Kalangan Remaja Di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Sabtu, 24 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB dan dilakukan via daring (memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting). Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini ialah memberikan pemahaman kepada siswa – siswi SMK Bina Latih Karya bahwa tindakan perundungan tidak hanya menyangkut ke permasalahan sosial tetapi juga berdampak kepada permasalahan hukum. Adapun manfaat dari kegiatan ini ialah dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat sosial. Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bullying, tidak boleh lagi  dianggap tindakan yang dapat menghibur bagi pelaku maupun korban maupun dianggap tradisi yang biasa saja. Para siswa – siswi juga memahami apa maksud dari aturan di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setelah penyuluh menyampaikannya dengan cara memberi contoh sederhana tindakan perundungan yang biasa mereka terima.
Co-Authors Irsan Irsan Meria Utama Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Syahri Ramadhan Muhammad Zainul Arifin Ramadhan, Muhammad Syahri Rizka Nurliyantika Zainul Arifin