Articles
<![CDATA[PERSEPSI DAN PREFERENSI TINGGAL MASYARAKAT PADA AREA SEMPADAN SUNGAI ( STUDI KASUS: KELURAHAN PAKOWA KOTA MANADO) ]]>
<![CDATA[Yan, Arnold]]>;
<![CDATA[Warouw, Fela]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 2, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Area sempadan sungai masih menjadi tempat bermukim masyakarat, terdapat fenomena masyarakat yang menjadi korban banjir tetap memilih untuk kembali bermukim didaerah tersebut. Persepsi dan preferensi tinggal masyarakat merupakan unsur penting pada setiap individu untuk menentukan dimana mereka akan bermukim. Pada dasarnya persepsi dan preferensi terbentuk dari pengetahuan atau pemahaman mereka tentang objek yang akan dipersepsikan dan bagaimana alasan utama masyarakat memilih lokasi bermukim mereka sekarang yang dalam penelitian ini adalah area sempadan sungai pada Kelurahan Pakowa Kota Manado. Penelitian ini dirasa perlu dilakukan karena mayoritas masyarakat pada area sempadan sungai yang menjadi korban banjir bandang Januari 2014 tetap memilih tinggal dilokasi tersebut sekalipun mereka mengetahui akan adanya bahaya yang mungkin terjadi dikemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan preferensi tinggal masyarakat yang berada pada area sempadan sungai sehingga mereka tetap memilih tinggal dilokasi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan anaisis deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari persepsi dan preferensi tinggal masyarakat atau alasan utama sehingga mereka tetap memilih bermukim pada area sempadan sungai di Kelurahan Pakowa Kota Manado adalah persepsi tinggal masyarakat pada area sempadan sungai dikarenakan tidak adanya informasi yang baik yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap area sempadan sungai sehingga beranggapan daearah sempadan sungai boleh untuk mendirikan bangunan meskipun mengetahui akan adanya bahaya bencana jika tinggal dilokasi tersebut. Selanjutnya terkait bagaimana preferensi masyarakat atau apa alasan utama masyarakat tetap memilih tinggal di area sempadan sungai diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat tetap memilih tinggal dilokasi tersebut dikarenakan rumah yang mereka tinggali saat ini mayoritas berstatus milik pribadi dan karena jarak rumah ke tempat kerja mereka yang dekat. . Kata kunci: Persepsi dan Preferensi Tinggal Masyarakat, Area Sempadan Sungai, Kelurahan Pakowa, Kota Manado]]>
<![CDATA[PERUBAHAN PERMUKIMAN SUKU BAJO DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA ]]>
<![CDATA[Capalulu, Muh. Akbar]]>;
<![CDATA[Waani, Judy O]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 3, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia Negara kepulauan yang terletak di antara samudera Hindia dan Pasifik serta benua Asia dan Australia yang memiliki keanekaragaman budaya berupa suku, kebudayaan, dan bahasa yang tinggi, serta kekayaan akan Sumber Daya Alam. Paradigma masyarakat Indonesia dalam Perkembangan permukiman sebagian besar masih berorientasi pada daratan, karena orentasi pembangunan kewilayah daratan (Landward Oriented development).Rasa cinta terhadap laut tidak sedalam rasa cinta terhadap darat sehingga terkadang kita tidak tahu cara memperlakukan laut dengan bijak. Keanekaragaman suku dan budaya daerah pesisir, dapat berkaca dari Suku Bajo yang memiliki peranan penting menuju negara maritim. Suku Bajo berasal dari Laut China Selatan yang kemudian menyebar di Malaysia dan daerah Sulawesi dan sebagian pesisir kepulauan bagian timur. Penyebaran suku bajo pada pesisir kepulauan bagian timur indonesia tidak membatasi pertemuan antar suku bajo, melainkan mereka bagaikan jembatan penghubung pulau-pulau nusantara, karena Hampir seluruh pulau pernah mereka singgahi. di Provinsi Maluku Utara lebih tetapnya Kabupaten kepulauan Sula terdapat permukiman suku bajo, mereka bermukim di pesisir pantai kecamatan Sanana Utara. Suku Bajo yang berimigrasi dari wilayah Sulawesi ke Kabupaten Kepulauan Sula, Menurut Johan Kiyung Kepala Desa Bajo Komunitas Bajo berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Silayar. Pertumbuhan penduduk suku bajo saat ini, menjadi hiterogen karena terjadi perkawinan penduduk asli suku bajo dengan sebagian masyarakat kabupaten kepulauan sula. Adapu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut (a) Ideantifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Fisik Permukiman Suku Bajo (b) Identifikasi perubahan Fisik permukiman suku bajo. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif, dimana peneliti ini akan Menganalisis perubahan permukiman suku bajo serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan permukiman di lihat dari per lima tahun sebelumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan non fisik permukiman Suku Bajo ini ialah populasi penduduk, faktor ekonomi sosial dan budaya. Sedangkan perubahan fisik terjadinya perubahan khsusnya konstruksi bangunan, jalan air bersih dan infrastruktur lainnya. Perubahan ini terjadi dari waktu ke waktu berdasarkan hasil analisis per lima tahun sebelumnya. Kata Kunci : Permukiman, Penduduk]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI POLA SEBARAN PERMUKIMAN TERENCANA DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Pelambi, Maychard M]]>;
<![CDATA[Tilaar, Sonny]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 3, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang terus berkembang dengan pesat, bermula dengan kepadatan rendah dan menjadi semakin tinggi seiring laju pertumbuhan penduduknya. Pembangunan hunian baru berupa permukiman terencana dan Bisnis property Real Estate yang menjadi solusi melonjaknya permintaan akan tempat bermukim. Upaya pembangunan permukiman terancana yang mengacu pada dokumen RTRW yang telah diperdakan harus dilaksanakan mengingat muatan teknis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi Pola Sebaran Permukiman Terencana Di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Permukiman terencana yang teridentifikasi kemudian dianalisis menggunakan analisis tetangga terdekat. Permukiman terencana yang ada di kota Manado diukur jarak garis lurus antara satu permukiman dengan permukiman terdekatnya dengan menggunakan peta citra melalui aplikasi google earth dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk kemudian didapatkan pola persebaran permukimananya membentuk pola mengelompok atau bergerombol (Cluster Pattern). Di tiap kecamatan memiliki pola yang sama selain kecamatan yang didalamnya tidak memiliki permukiman terencana dan pola acak atau tersebar tidak merata (Random Pattern) di kecamatan Malalayang dan Paal II. Pola mengelompok atau bergerombol (Cluster Pattern) menguntungkan untuk kota Manado dalam hal penyediaan Infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan. Kata Kunci: Permukiman terencana, Pola permukiman terencana]]>
<![CDATA[EKSISTENSI JALAN LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT DI KORIDOR PENGHUBUNG JALAN SAM RATULANGI DAN PIERE TENDEAN ]]>
<![CDATA[Pilok, Calfin Daniel]]>;
<![CDATA[Egam, Pingkan P]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 3, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tingginya tingkat kepadatan penduduk tanpa di imbangi dengan penyebaran penduduk yang merata akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk didaerah-daerah tertentu, sehingga mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana kota. Salah satu masalah tersebut yaitu kebutuhan akan jaringan jalan. Kondisi jalan lingkungan yang ada pada saat ini masih belum memadai dari kondisi eksisting dan juga aspek-aspek yang di pertimbangkan dalam persyaratan jalan lingkungan menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini . Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Analisis ini  untuk mengatur, mengurutkan atau mengelompokan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab. Hasil Penelitian ini menunjukan kondisi eksisting dan aspek-aspek dalam persyaratan jalan lingkungan dari zona I sampai zona IV belum tertatah dengan baik diantaranya: Kios/warung yang memakai badan jalan, dan kendaraan yang parkir liar di badan jalan, aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan sebagai ruang komunal mereka. Kata Kunci : Eksistensi, Jalan Lingkungan, Jalan Sam Ratulangi dan Piere Tendean]]>
<![CDATA[STRATEGI PENANGANAN BANJIR BERBASIS MITIGASI BENCANA PADA KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA ]]>
<![CDATA[Eato, Sri Dian Kristi Handayani]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>;
<![CDATA[Rate, Johannes Van]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 4, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kecamatan Bolangitang Barat adalah salah satu kecamatan yang sering menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Sesuai dengan rencana pola ruang pada RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 â 2031 kecamatan ini memiliki kawasan rawan bencana banjir yang dialiri oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolangitang dan membentang melewati Desa Paku hingga Desa Bolangitang Induk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kajian risiko bencana banjir di kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan merumuskan strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan banjir di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan analisis overley/superimpose untuk menganalisa tingkat kerentanan, tingkat bahaya dan tingkat risiko dari bencana banjir. Berdasarkan analisa tersebut dihasilkan kajian bahwa seluruh kawasan rawan banjir di Kecamatan Bolangitang Barat berpotensi terdampak banjir dengan risiko tinggi berada di Desa Jambusarang, Ollot II dan Paku. Strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana di kawasan rawan banjir Kecamatan Bolangitang Barat terbagi menjadi dua, yaitu : (1). Mitigasi struktural berupa penjelasan mengenai pembuatan bangunan pengendali banjir seperti pembuatan tanggul, pembuatan struktur jaringan drainase, dan pembuatan drop structure; Â (2) Mitigasi non struktural berupa pelatihan dan simulasi mitigasi bencana, serta pengevaluasian kebijakan pengurangan risiko dampak bencana banjir pada kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kata Kunci : Mitigasi Bencana, Banjir, Kawasan Rawan Banjir, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongndow Utara]]>
<![CDATA[EVALUASI KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN SLTP DI KECAMATAN MAPANGET ]]>
<![CDATA[Uang, Orvans Lexsi]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>;
<![CDATA[Sembel, Amanda S]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 4, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Di Kecamatan Mapanget masih terjadi ketidakseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan pelayanan sekolah tingkat SLTP. Hal ini terlihat dari beberapa kelurahan di Kecamatan Mapanget yang terdapat lebih dari 3 unit sekolah yang melayani 1 kelurahan, yang mengindikasikan bahwa secara statistik terdapat kelebihan jumlah sekolah tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget. dan juga karena ketidak seimbangan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah yang ada sehingga terjadi tunpang tindi, penyediaan failitas pendidikan SLTP. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Mapanget dan mengevaluasi kebutuhan dan jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan (SLTP) dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mendukung penelitian ini maka data yang diperlukan yaitu data demografi penduduk persebaran lokasi sekolah, jumlah ruang kelas tiap-tiap sekolah, dan kondisi jalan sebagai pendukung aksesibilitas di Kecamatan Mapanget serta jarak jangkauan pelayanan tiap unit sekolah yang merupakan kualitas persebaran lokasi sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Mapanget rata â rata hasil penilaiannya adalah cukup dan kurang dari segi pemenuhan kebutuhan, daya tampung dan tingkat keterisian sekolah. Hal ini menyebabkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang tersebar di tiap kelurahan di Kecamatan Mapanget belum optimal atau (over capacity) kelebihan murid yang tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada ditiap sekolah (Kelebihan murid dari daya tampung sekolah menandakan adanya kekurangan jumlah fasilitas pendidikan dalam penerimaan murid) dan (under capacity) sehingga perlunya perencanaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah penduduk berusia 13 -15 Tahun sebagai usia sekolah tingkat SLTP dan Jarak jangkauan pelayanan sekolah cenderung melayani kawasan yang berada di jalan kolektor Kecamatan Mapanget, namun ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SLTP berdasarkan hasil buffering 1.200 Meter terlihat dapat menjangkau semua kelurahan yang ada di Kecamatan Mapanget sehingga efektif untuk jangkauan masyarakat atau penduduk untuk menjangkau sekolah yang ada di Kecamatan Mapanget. Kata Kunci : Fasilitas Pendidikan, SLTP, Tingkat Pelayanan, Kecamatan Mapanget]]>
<![CDATA[KETERSEDIAAN PRASARA SARANA DALAM MENDUKUNG KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN ]]>
<![CDATA[Lamia, Liwe Brian]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>;
<![CDATA[Takumansang, Esli D]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 4, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya. Tujuan dari pengembangan kawasan Minapolitan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong keterkaitan Desa dan Kota dan berkembangnya sistem dan usaha minabisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di pemerintah daerah dan masyarakat) di kawasan Minapolitan. Kabupaten Minahasa Selatan merupakan wilayah pesisir, dengan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 168,59 Km dari Kecamatan Sinonsayang sampai ke Kecamatan Tatapaan. Hal ini terlihat dalam kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan pesisir Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar, berdasar keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di seluruh wilayah Indonesia. Dimana keputusan tersebut Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tatapaan dan Kecamatan Tumpaan. Hasil produksi perikanan tangkap Kecamatan Tatapaan dan Tumpaan pada tahun 2015 sebesar 7.855,00 ton dan 7.892,00 ton. Kabupaten Minahasa Selatan yang dimana masyarakatnya sebagian besar petani dan juga nelayan yang masih jauh dari tingkat kesejakteraan sebagian nelayan yang miskin, maka daerah ini perlu adanya penangan khusus untuk meningkatkan hasil perikanan yang ada agar dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tersebut. Namun kendala yang dialami dalam pengembangan kawasan Minapolitan dalam lingkup Kecamatan yaitu keterbatasan ketersediaan Prasarana Sarana dalam pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Minahasa Selatan. Maka dari itu ketersediaan Prasara Sarana Kawasan Minapolitan sangatlah dibutuhkan. Kata Kunci : Prasarana Sarana Kawasan Minapolitan, Tingkat Ketersediaan.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI SARIO DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Rondonuwu, Dwight M]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>;
<![CDATA[Labora, Putra Rahman]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 3, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak. Permasalahan pembangunan perkotaan semakin komplek. Salah satu masalah yang muncul adalah kebutuhan ruang tidak sebanding dengan ketersediaan ruang. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konversi penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Perkembangan penduduk yang cukup pesat serta adanya konversi lahan di wilayah Sungai Sario Kota Manado mengakibatkan intensitas penggunaan lahan yang semakin tinggi dan penyempitan aliran sungai di beberapa tempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara penggunaan lahan saat ini dengan ketentuan pemanfaatan ruang sempadan Sungai Sario yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, maka perlu dilakukannya identifikasi letak bangunan dan karekteristik penggunaan lahan eksisting, serta menganalisis kesesuaian antara ketentuan pemanfaatan ruang sempadan sungai dengan kondisi letak bangunan dan penggunaan lahan eksisting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode analisis sistem informasi geografi dan pengindraan jauh menggunakan bantuan perangkat lunak ESRI ArcGis. Dari hasil analisis berdasarkan kondisi eksisting diperoleh jumlah bangunan yang terdapat pada daerah sempadan Sungai Sario dengan lebar 5 meter adalah sebanyak 419 unit bangunan, sedangkan jumlah bangunan pada daerah sempadan dengan jarak 15 meter adalah sebanyak 724 unit. Adapun kesesuaian bangunan dan penggunaan lahan pada daerah sempadan Sungai Sario untuk jarak sempadan 5 meter di dominasi penggunaan lahan yang tidak sesuai yaitu 41597,33 m2 (68%) dengan 417 unit bangunan, dan penggunaan lahan yang sesuai sebesar 19234,05 m2 (32%) dengan 2 unit bangunan. Sedangkan sempadan 15 meter didominasi penggunaan lahan yang tidak sesuai yaitu sebesar 126998,01 m2 (69%), dengan 724 unit bangunan dan penggunaan lahan yang sesuai sebesar 58030,94m2 (31%).Kata Kunci : Evaluasi, Penggunaan Lahan, Sempadan Sungai]]>
<![CDATA[KESESUAIAN LAHAN PERMUKIMAN DI KAWASAN KAKI GUNUNG DUA SUDARA ]]>
<![CDATA[Rachmah, Zazilatur]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>;
<![CDATA[Lahamendu, Verry]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 5, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara, memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Permasalahan pengembangan dan pertambahan penduduk yang semakin pesat tiap tahunnya memberikan dampak pada peningkatan kebutuhan lahan untuk sarana permukiman. Keterbatasan lahan akan permukiman yang mengakibatkan banyak pembangunan tempat tinggal di dirikan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ada, seperti kawasan rawan bencan longsor karena membangun permukiman di daerah berbukit dibawah kaki gunung yang merupakan salah satu lokasi yang tidak sesuai untuk permukiman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah apakah lahan permukiman eksisting di lokasi penelitian sudah sesuai dengan kemampuan lahan. Lokasi penelitian yang diambil hanya berada di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Tujuan Penelitian ini adalah Mengidentifikasi kondisi eksisting penggunaan lahan permukiman di kawasan kaki gunung Duasudara kecamatan Madidir dan Menganalis kesesuaian lahan permukiman yang ada di kawasan kaki gunung Duasudara kecamatan Madidir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial dengan bantuan alat analisis SIG (Sistem Informasi Geografi) dan analisis skoring. Berdasarkan hasil studi, didapat 2 hal yaitu; Perluasan perubahan Lahan permukiman yang di lihat dari tahun 2006-2016 tersebut mengalami peningkatan seluas 278.33ha atau 14.78%, sedangkan untuk hasil analisis overlay kesesuaian lahan permukiman eksisting di dapat dua kategori lahan yaitu lahan sesuai dan lahan sesuai bersyarat. Untuk lahan sesuai seluas 327.36ha atau 80.13% dari luas wilayah lahan sesuai dan untuk lahan sesuai bersyarat seluas 262.94ha atau 64.36% dari luas wilayah lahan sesuai bersyarat. Kata Kunci : Kesesuaian Lahan, Permukiman, Sistem Informasi Geografi.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MANADO (STUDI KASUS: KEC. WENANG) ]]>
<![CDATA[Albanjar, Mutmaina]]>;
<![CDATA[Poluan, R. J.]]>;
<![CDATA[Rengkung, Michael M]]>
<![CDATA[ SPASIAL Vol 5, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[SPASIAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Daerah Kota Manado No 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 1 sudah diatur tata cara pengelolaan sampah, Pasal 19 menetapkan tarif retribusi persampahan. Akan tetapi pengelolaan persampahan di Kota Manado khususnya Kecamatan Wenang belum optimal. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kecamatan Wenang, penulis menggunaka metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah setempat sudah mengupayakan menerapkan aturan terkait, akan tetapi keterbatasan armada pengangkut sampah dan kurangnya kepedulian dari masyarakat setempat yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah. Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Kota Manado]]>
