Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Advokasi JUIMA : Jurnal Ilmu Manajemen International Journal of Social Science and Business KERTHA WICAKSANA Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Jurnal Akses JUMAHA Journal of Digital Law and Policy
Lis Julianti
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KEBERSIHAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN Putu Milania Riska Purnami; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.76 KB)

Abstract

Manpower as an important element in a company requires protection, maintenance and security in carrying out its work. The protection of workers still has to be improved, including improving working conditions, improving welfare and implementing work safety and welfare that is integrated with all workforce development programs accompanied by law enforcement efforts. The Environment Office Tabanan Regency did not register its workers because of existing regulations, in addition to the insufficient budget for The Social Security Administration Agency payments. The inhibiting factor in the implementation of legal protection for workers in the Tabanan Regency The Environment Office was internal factors regarding legal awareness of workers not knowing about the Legislation, external factors, namely not the existence of supervision and guidance on entrepreneurs and workers by the Manpower Office so that the implementation of legal protection does not run in accordance with the statutory regulations.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL PADA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP JAMINAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi kasus PT. BPR TISH Batubulan, Sukawati, Gianyar) Ni Made Ariningsih; lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.956 KB)

Abstract

Dalam praktik perbankan penggunaan jaminan berupa hak milik atas tanah sebagai jaminan untuk perolehan fasilitas kredit biasa terjadi. Nasabah demikian atau yang secara hukum biasa disebut debitur wajib untuk melengkapi syarat dan ketentuan yang disuguhkan oleh pihak bank atau yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Syarat dan ketentuan perolehan fasilitas kredit sekiranya sudah dibakukan disetiap lembaga perbankan baik itu di bank umum (bank Badan Usaha Milik Negara, Milik Daerah, maupun swasta nasional) tak luput juga pada di Bank Perkreditan Rakyat. Syarat inti secara umum adalah berupa identitas debitur seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak, data pekerjaan seperti slip gaji atau kelengkapan usaha milik debitur, dan tentunya jaminan berupa hak milik atas tanah (prioritas penelitian) dengan ketentuan penandatanganan perjanjian kredit serta akta pemberian hak tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun, adakalanya ketika debitur mengalami wanprestasi (kredit macet) tiap-tiap bank memiliki strategi yang berbeda dalam menindaklanjutinya termasuk didalamnya mengenai eksekusi jaminan milik debitur yakni berupa hak milik atas tanah sebagaimana tersebut diatas. Seperti halnya yang dilakukan PT. Bank Perkeditan Rakyat Tish (obyek penelitian) ketika ada debitur yang mengarah ke wanprestasi, maka akan dilakukan berbagai sarana pendekatan kepada debitur, sebelum dinyatakan benar-benar mengalami wanprestasi baik itu restrukturisasi kredit, reschedule jangka waktu, dan lain sebagainya. Ketika debitur telah dinyatakan mengalami wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan metode parate eksekusi berdasarkan titel eksekutorial terhadap jaminan hak milik atas tanah milik debitur, yang mana pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.
Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata Di Wilayah Desa Adat Kerobokan Ni Kadek Eny Widiastini; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi yang memiliki potensi paling banyak untuk dikunjungi oleh masyarakat domestik atau asing. Di Bali juga terdapat aturan yang disebut dengan awig-awig yang diterapkan oleh berbagai desa maupun suku contohnya seperti Desa Adat Kerobokan,Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan awig-awig desa adat kerobokan dalam pengelolaan tanah adat terkait kegiatan investasi pariwisata dan efektivitas peraturan hukum adat dalam pengelolaan tanah adat untuk investasi pariwisata.Jenis Penelitian yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris, Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tersebut dapat dinyatakan bahwa awig-awig yang diterapkan di desa tersebut masih belum efektif untuk di implementasikan.
IMPLEMENTASI KETAATAN DOKUMEN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PELAKU USAHA DAN /ATAU PELAKU KEGIATAN DI KABUPATEN BADUNG Ni Nyoman Indra Deviyani; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of compliance with environmental documents according to the UUPPLH for business actors and/or activities, with supervision efforts from the Badung Regency Environment and Sanitation Service on the level of compliance of those in charge of businesses and/or activities with the provisions of laws. The type of research used in the research used in this research is empirical legal research. In implementing environmental documents, there are still many business actors who have not fulfilled their obligations in accordance with laws and regulations, due to a lack of understanding, commitment, and concern for environmental documents owned by business actors and/or activities to carry out obligations, fulfill requirements, and avoid prohibitions. . The target for the implementation of monitoring of pollution and environmental destruction is set forth in the Budget Execution List (DPA) every year and the realization of its implementation is regulated in accordance with the cash flow which has been determined every month. Business actors and/or activities proven to have violated environmental management are given administrative sanctions in accordance with the violations committed and business actors and/or activities that have complied with environmental management are given appreciation.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agung, Gusti Bagus Ngurah Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Gunawan, Anggraeni Sari Hadiati, Mia Hera Alvina I Gusti Ayu Vina Widiadnya Putri I Gusti Ngurah Anom I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa I Made Sudirga I Putu Danny Pramana Putra I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama Made Indra Saputra Made Natalia Supadmi Marfungah, Luthfi Ni Kadek Eny Widiastini Ni Made Ariningsih Ni Nyoman Indra Deviyani Putu Dhiyo Hadi Pramana Putu Milania Riska Purnami Putu Wisnu Nugraha Septiovita, Erma Subekti, Rika Putri Suharyanti, Ni Putu Noni Syailendra, Moody R Thalib, Emmy Febriani