Articles
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasian keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Modus kejahatan pencucian uang waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan tekhnologi dan rekayasa keuangan. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Bad credit or loan is the credit problem experienced repayment difficulties due to the factors or elements of intentional or due to conditions beyond the ability of debtors. bad credit is highly feared by every bank, because it would interfere with the banks financial condition, may even result in the cessation of business activities of the bank. The emergence of non-performing loans including bad credit, basically does not occur suddenly, but through a process. Bad credit can be caused either by the creditors (banks) and debtors. If bad credit happens because the debtor does not carry out his achievements as contained in the credit agreement, then before execution collateral, the debtor must first be declared in default, which is done through a court decision. For the creditor must sue the debtor on the basis of default. But before suing the debtor, the creditor must first subpoena the contents so that the debtor fulfill his achievements. If the debtor does not also meet the performance, then the lender can sue the debtor on the basis wanpretasi, whereby if the court decides that the debtor was in default, then the lender can execute on the collateral provided by borrowers.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA PELAGA TERKAIT PROGRAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik]]>;
<![CDATA[Wiasta, I Wayan]]>;
<![CDATA[Perbawa, Ketut Sukawati Lanang Putra]]>;
<![CDATA[Wiryawan, I Wayan Gde]]>;
<![CDATA[Wijaya, I Made Hendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[With the enactment of Act Number 6 of 2014 concerning the Village, then granting of Village Fund by Local Government of Badung to Pelaga Village, requires a of acccountability for the use of aid allocations Village Fund. In this research discusses the Badung regency government policy in managing the allocation of village funds and the accountability Village Revenues and Expenditures Budget in Pelaga Village, Petang District, Badung Regency.]]>
<![CDATA[PERAREM DESA ADAT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM PENGELOLAAN USAHA PARAWISATA BERBASIS MASYARAKAT ADAT DI DESA KUTUH ]]>
<![CDATA[I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa]]>;
<![CDATA[I Made Wena]]>
<![CDATA[ Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks Vol 9 No 2 (2020): Jurnal Bakti Saraswati (JBS) : Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Institute for Research and Community Empowerment) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa Adat Kutuh terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Desa ini memiliki misi untuk menjadi Desa Wisata berbasis adat dan budaya yang mandiri dan sejahtera. Untuk mewujudkan misinya tersebut, Desa Adat Kutuh telah mengembangkan beberapa usaha wisata dan menjadi kelompok mitra program pengembangan desa mitra, diantaranya daya tarik wisata Pantai Pandawa, daya tarik wisata Gunung Payung Cultural Park, dan atraksi wisata Timbis Paragliding. Salah satu permasalahan yang ada pada kelompok mitra tersebut adalah permasalahan dalam bidang hukum, yaitu terkait ketersediaan instrumen hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha. Setelah dilakukan berbagai kegiatan dan pendampingan melalui program pengembangan desa mitra , maka desa kutuh sebagai mitra desa telah berhasil memiliki beberapa perarem (peraturan) desa adat yang dipergunakan sebagai instrumen hukum adat dalam pengelolaan usaha pariwisata berbasis masyarakat adat yang ada di Desa Adat Kutuh.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Pada Masa Pandemi Covid 19 ]]>
<![CDATA[Perbawa, I Ketut Sukewati Lanang Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 5, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.163 KB)
|
DOI: 10.23887/jppsh.v5i1.36188
<![CDATA[Perkembangan teknologi telah membuat pergeseran perilaku pelanggan dan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, salah satunya ditandai dengan pertumbuhan e-commerce di seluruh dunia yang sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di seluruh dunia mulai berpindah dari berbelanja secara offline menjadi berbelanja secara online. Di Indonesia mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Th. 1999). Namun, dalam kondisi yang seperti ini para pelaku usaha memanfaatkan momentum dengan melakukan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Apalagi dikaitkan dengan kebijakan pemerintah atas peristiwa wabah covid-19 ini harus menerapkan Social Distancing, yang dimana salah satu kebijakan tersebut menekankan kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang bersifat berkumpul massa, maka pembelanjaan secara online inilah salah satu upaya masyarakat untuk menerapkan social distancing.]]>
<![CDATA[The Application of Artificial Intelligence as Evidence in the Court ]]>
<![CDATA[Perbawa, I Ketut Sukewati Lanang Putra]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Science and Business Vol 5, No 2 (2021): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/ijssb.v5i2.36185
<![CDATA[Revolution Industry 4.0 is one of the biggest era in this century, because in this era the big technological development happening around the world with some of the creation is Artificial Intelligence. Artificial Intelligence is one of the technology that exist in the world and can resembles like a human in the other hand Artificial Intelligence can do what actually human do for example Learning, Planning, Critical Thinking, Problem Solving, any many more. Therefore several countries using it in the court. Artificial Intelligence use it as evidence to prove some case and made prosecutor, judge and lawyer easier to work. However, in Indonesia there wasn’t the law about Artificial Intelligence therefore it would be difficult to use it in the court as evidence because according to several sources in procedural law there are some valid evidence that can only use in the court. However, the crime that happen in Indonesia usually related to technology made all the government have to forming the law about the Artificial Intelligence. ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Sukawati Lanang P Perbawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.853 KB)
|
DOI: 10.38043/jids.v3i1.1765
<![CDATA[Ukuran keberhasilan Negara demokratis salah satunya dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Perjalanan penegakan hokum dibidang pemilu mengalami perubahan dalam setiap pemilu baik pemilu legeslatif, pilpres dan pilkada. Untuk pemilu saat ini, dalam menindaklanjuti tindak pidana pemilu, ternyata dan tidak hanya cara kerja yang berbeda, namun terdapat wadah koordinasi yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).Kata Kunci: Pemilu dan Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI COVID-19 BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jish-undiksha.v10i1.33517
<![CDATA[Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang mematikan, penyebaran covid-19 di Indonesia sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pemerintah indonesia dalam menanggulangi covid-19 berdasarkan instrumen hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Subjek dan objek pembahasan didalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah indonesia dalam menanggulangi covid-19. Metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data statistik kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Indonesia membentuk kebijakan yang dapat menghambat penyebaran covid-19, adapun kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dibagi menjadi dua aspek, pertama dalam hal kesehatan dan kedua dalam aspek hak asasi manusia. Simpulan penelitian ini adalah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dibagi menjadi dua aspek, pertama dalam hal kesehatan dan kedua dalam aspek hak asasi manusia sudah dilaksankan dan diharapkan dapat menanggulangi penyebaran covid-19 berdasarkan instrumen hukum internasional.]]>
<![CDATA[Legal Assistance For The Poor ]]>
<![CDATA[Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa]]>;
<![CDATA[Maheswara Perbawa Sukawati]]>
<![CDATA[ Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jayapangus Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37329/ganaya.v3i1.430
<![CDATA[Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat menjadi hal penting bagi beberapa negara, dalam pemenuhan hak asasi manusia dan sebagai indikator negara hukum sekaligus. Pemberian Bantuan Hukum telah diatur dalam konstitusi atau Konvensi Internasional lainnya, selain dari sektor Hukum yang juga perlu diwujudkan, mencapai Keadilan Sosial dan perlindungan bagi setiap masyarakat di Indonesia. Ada banyak masyarakat miskin, pemahaman dan kesadaran hukum yang buruk dan menjadi hal penting untuk memiliki lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Efektivitas pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu (orang miskin) sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor struktur hukum (kurangnya kesadaran advokat / pengacara hukum) dan faktor-faktor dalam hukum substantif (regulasi bantuan hukum yang tidak memadai). Namun, dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang UU tersebut terungkap jaminan hukum yang lebih kuat untuk pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu (orang miskin), walaupun pada kenyataannya mereka menemukan beberapa pengacara atau pengacara yang tidak bermoral yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu.]]>
<![CDATA[Has Financial Policy Intervention Benefited Local Society Affected by Natural Disaster?: Questioning the Utilitarian Approach ]]>
<![CDATA[Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa]]>
<![CDATA[ Udayana Journal of Law and Culture Vol 3 No 2 (2019): The Dynamics of Global Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of law Udayana University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.52 KB)
|
DOI: 10.24843/UJLC.2019.v03.i02.p05
<![CDATA[Mount Agung eruptions have an impact on economic losses, especially the banking sector in Bali. Entrepreneurs and bank debtors, especially in Karangasem Regency and its surroundings, ask for relief from the implementation of the provisions of their credit agreements in terms of time, interest and also obligations performance. It is a legal research that focuses on analyzing the utilitarian approach used by the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in the form of Banking-relaxation policy in supporting the local society who affected by natural disaster. It has been concluded that local society who affected by the eruption of Mount Agung in Karangasem Regency Bali may use ‘force majeure’ to suspend their obligation performance in any economic matters, including loan banking. In addressing this issue, OJK plays a role by issuing financial policy for the 3 years period that is expected to give a margin of appreciation for local society to re-arrange their economic situation after the disaster. Such policy, seems has not properly been implemented by all banks in related area. Therefore, a utilitarian approach that inspired the OJK financial relaxation policy should be improved by taking into consideration the concerns on cultural-economic issues, the real declining and uncertain situation of the local economy, and the fragile tourism industry in Karangasem regency.]]>
