Garuda - Garba Rujukan Digital

FUNGSI PENGAWASAN BAPEPAM-LK DALAM PRAKTEK INSIDER TRADING TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK DALAM PASAR MODAL Mughni Sulubara, Seri; Atiega Rangkuti, Irma
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Pasar Modal memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar Modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, dan juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Dalam pasar modal, bagi pihak manajemen perusahaan publik di dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi berbagai masalah ataupun kendala. Kendala-kendala yang mungkin terjadi terhadap perusahaan publik diantaranya misalnya salah satunya adalah masalah insider trading. Insider trading terjadi apabila insiders melakukan penjualan dan pembelian saham atas dasar informasi orang dalam (inside information), yang informasi tersebut belum diungkapkan kepada masyarakat/publik. Masalah insider trading terjadi dikarenakan sulitnya merealisasikan suatu prinsip keterbukaan (disclosure). Prinsip keterbukaan sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan investor Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam-LK.

FUNGSI PENGAWASAN BAPEPAM-LK DALAM PRAKTEK INSIDER TRADING TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK DALAM PASAR MODAL Seri Mughni Sulubara; Irma Atiega Rangkuti
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.609

Pasar Modal memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar Modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, dan juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Dalam pasar modal, bagi pihak manajemen perusahaan publik di dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi berbagai masalah ataupun kendala. Kendala-kendala yang mungkin terjadi terhadap perusahaan publik diantaranya misalnya salah satunya adalah masalah insider trading. Insider trading terjadi apabila insiders melakukan penjualan dan pembelian saham atas dasar informasi orang dalam (inside information), yang informasi tersebut belum diungkapkan kepada masyarakat/publik. Masalah insider trading terjadi dikarenakan sulitnya merealisasikan suatu prinsip keterbukaan (disclosure). Prinsip keterbukaan sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan investor Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam-LK.

Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Murthada Murthada; Seri Mughni Sulubara
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparatur negara. Negara pun melalui UUD 1945 dan sejumlah perangkat hukum telah menjamin perlindungan HAM yang terdapat di berbagai Pasal-pasal UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki Implementasi Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Teori yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif, metode kualitatif dimaksudkan guna menjelaskan kualitas masalah serta penjelasannya. Hasil dari analisis adalah terlaksananya Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan adil dan berdasarkan Penegakan Aturan Hukum (Rule of Law) sesuai tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia seluruh warganya dengan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rokhaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama.

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad (Student Teams Achievement Division) Di SMP IT Muhammadiyah Takengon Murthada Murthada; Seri Mughni Sulubara
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v2i1.659

Cooperative Type STAD (Student Teams Achievement Division) is a way of organizing and dividing tasks between students in groups where the teacher is only a facilitator who gives directions so that interactions between students can occur in achieving the goal of gaining knowledge. Cooperative learning is group work in which there are several elements where a teacher leads the dialogue of interaction between its members so that there is social interaction that makes it easier for students to receive material in a teaching and learning activity. The problem in this study is that student learning outcomes are still low and the teacher explains that there are still many students who are lazy to study, sleepy while attending lessons, there are students who do not pay attention when the teacher is explaining the lesson, there are students who are busy with their friends, and do not bring textbooks . This study uses a descriptive qualitative approach. The research subjects were IT Muhammadiyah Takengon First School Children (SMP) students. Data collection techniques in this study used observation to describe children's learning abilities. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research wants to know the main components of the Student Teams Achievement Division (STAD) Cooperative Learning model, the advantages and disadvantages of applying the STAD type cooperative learning model and the benefits of the STAD type learner model for SMP IT Muhammadiyah Takengon students in helping to increase their activeness. student learning so that they can solve problems in learning at school easily, creatively, independently and smoothly

Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Perkokoh dan Bangun Karakter Bangsa dalam Menyongsong dan Menyukseskan PEMILU dan PILKADA Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah Iskandar Iskandar; Zainal Abidin; Murthada Murthada; Budiman Budiman; Seri Mughni Sulubara; Ranti Maulya; Sulistio Ningsih; Desi Purnama Sari; Amrizal Amrizal
Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 2 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/cakrawala.v2i2.977

First-time voters are first-time citizens. This group of first-time voters is usually those who are students as well as young workers. Novice voter participants do not have experience in participating in simultaneous elections and regional elections in 2024. First-time voters should be educated on how to vote correctly in accordance with the National Movement for Mental Revolution (GNRM). The problem in this research is how do novice voters, especially SMA/SMK/MA equivalent students in Bener Meriah Regency, welcome and succeed the 2024 ELECTIONS and SIMULTANEOUS ELECTIONS through the National Movement for Mental Revolution (GNRM). The purpose of this study was to find out how novice voter participants, especially SMA/SMK/MA equivalent students in Bener Meriah Regency, welcome and succeed the 2024 ELECTIONS and SIMULTANEOUS ELECTIONS through the National Movement for Mental Revolution (GNRM). The method used is a survey method to identify and analyze problems related to the level of ability, understanding and knowledge of SMA/SMK/MA equivalent students in Bener Meriah Regency and another method used is political literacy education for these students through community service activities This. The results of his research are that ELECTIONS and PILKADA simultaneously in 2024, especially in the Bener Meriah Regency area, can be carried out successfully and successfully by SMA/SMK/MA equivalent students in Bener Meriah Regency if they realize the five GNRM programs, namely the Indonesia Serving Movement, the Indonesian Movement Clean, Orderly Indonesia Movement, Independent Indonesia Movement, and United Indonesia Movement.

Perspektif Hukum Islam Dalam Pendidikan Jasmani Seri Mughni Sulubara; Amrizal Amrizal
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i3.1889

For a Muslim, the body is a means of worshiping the Khaliq (Allah SWT), both worship that is hablu minan-nas and hablu mina-Allah. Al-Ghazali views the physical aspect as a means to achieve human goals, and a means to carry out religious obligations. The aim of this research is to find out the Islamic perspective on physical education. The research method used is library research. Therefore, this research was obtained from reading results sourced from articles, books, and websites that contain material relevant to this research. The findings in this study are that Islamic law regulates physical education with the aim of being able to get used to healthy living and discipline in maintaining cleanliness, eating patterns, dress patterns, activity patterns and resting as an effective method of maintaining physical health.

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Lay-Up Shoot Dalam Permainan Bola Basket Amrizal Amrizal; Seri Mughni Sulubara
Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/lencana.v1i3.2337

Basketball is a two-squad game played by 5 players in one team. Many factors can support good basic basketball skills, including the lay up shoot movement. This study aims to determine the learning outcomes of lay up shoot in basketball games. This study uses a class action research approach. The population in this study were all second semester aceh mahakarya university PE students. The sample of this study the author set a total sampling sample of 20 people. Research techniques in two cycles of learning. The method used in this research is descriptive method, which is a method or technique that reveals clear facts about the symptoms that exist in a research object, the data collection tool used is an observation sheet. After conducting the research, it was concluded that the results of basketball game skills were not good only 4 students (20%) after doing cycle I and Cycle II on lay up shoot techniques in basketball games the skill results were very good with as many as 16 students (96%) on basketball playing skills.

Aturan Hukum Terhadap Atlet E-Sport Terkait Kontrak Kerja Seri Mughni Sulubara; Amrizal Amrizal; Ashari Efendi; Zainal Abidin; Budiman Budiman
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.467

E-sport is a new electronic sport that involves competing in video games. E-sports is known as a sport that uses gaming as its field. Growing e-sports provides many benefits to players who want to become pro players or e-sports athletes. The form of legal protection that can be given to e-sport athletes is preventive and repressive, one of which is done through an employment agreement contract with athletes, so that the employment agreement contract can be a form of legal remedy in employment agreements related to wages. This study aims to determine how the legal rules apply to e-sport athletes regarding employment contracts. The method used is a qualitative descriptive research method of empirical legal nature. The data collection technique or instrument used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problem under study. The results showed that the most important and fundamental legal protection is contained in the employment agreement. This work agreement will be the legal umbrella for the legal relationship between the athlete and the e-sport team as the provider. The legal rules for e-sport athletes related to employment contracts are regulated in the Indonesian Electronic Sports Management Board Regulation Number: 034 / PB-ESI / B / VI / 2021 concerning the Implementation of Electronic Sports Activities in Indonesia and Law No. 11 of 2022 concerning Sports.

Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah Hanita Azrica; Seri Mughni Sulubara
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1305

E-commerce is business activities involving consumers, manufactures, service providers and intermediaries using computer networks, namely the internet. E-commerce users are also of various ages, because there are many conveniences when shopping online that only open the desired e-commerce application, select the items purchased and the goods within a few days come as desired. However, behind the convenience of shopping online there must also be weaknesses or disadvantages of shopping online in e-commerce. E-Commerce is the use of the internet and the web for business transactions or more formally E-Commerce is defined as digitally enabled trade transactions between organizations and organizations or with individuals and between individuals and individuals (Sarwono, Jonathan, 2012). The purpose of the research is to find out the legality of e commerce transactions in shopee platfortm reviewed from various existing laws and regulations conventionally and fiqh muamalah. The research method used is empirical legal research, which is research that identifies problems in terms of existing laws in society with the intention of knowing various kinds of symptoms that exist in society (Soekanto, Soerjono, 2010). The findings are regarding the legal validity of the E Commerce agreement in Platfortm Shopee regulated in Article 1320 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) "namely consensus or agreement of the two parties to bind themselves to each other, proficiency in making agreements, a certain thing or clarity of an item and a halal cause. Regarding the reimbursement of costs, losses and interest due to non-fulfillment of the E Commerce agreement in Platfortm Shopee is regulated in Articles 1243, 1244, and 1245 of the Civil Code). Buying and selling e commerce transactions in fiqh muamalah is the process of exchanging property for property on a mutually willing basis in order to obtain the benefits of the exchange. The law of the permissibility of buying and selling transactions in Islam certainly has a legal basis. The legal basis is the Quran and Hadith.

Pengawasan Ombudsman Terhadap Kepentingan Publik Dalam Kaitannya Terhadap Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila Seri Mughni Sulubara; Amrizal Amrizal
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1425

The Ombudsman of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the Ombudsman, is a state institution that has the authority to oversee the implementation of public services both organized by state and government administrators including those organized by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and State-owned Legal Entities as well as Private Bodies or individuals assigned the task of organizing certain public services, some or all of which are sourced from the state revenue and expenditure budget and / or regional revenue and expenditure budget. Public service is an activity or series of activities in order to fulfill service needs in accordance with laws and regulations for every citizen and resident for goods, services, and / or administrative services provided by public service providers. The purpose of this research is to find out the extent of the Ombudsman's role in overseeing professional public interest services. The research method used is empirical legal research. The findings of this study are the existence of public complaints about complicated public service procedures, non-transparent requirements, lack of certainty of costs to be incurred and the period of completion, the attitude of officers who are less responsive and many other service problems, thus creating a negative stigma against public service providers who are uncommunicative, unresponsive, not fast, still accept gratuities and do not provide clarity and comfort to customers. As a result, it needs to be examined further regarding the extent of supervision from the Ombudsman of the public interest in relation to the rule of law based on Pancasila.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search