Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Josef Kairupan, Josef
Unknown Affiliation
Environmental Science

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search
Journal : JURNAL EKSEKUTIF

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA (Suatu Studi Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Sondakh, Hari; Kaawoan, Johannis Eduard; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAdministrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh perangkat yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efesien.Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Pembinaan Administrasi Desa dalam Meningkatkan Kinerja di Kecamatan Amurang Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dilihat dari teori Hari Lubis tentang pengukuran efektivitas organisasi yakni Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran dari pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa sudah cukup baik.Kata Kunci: Efektivitas, Pembincaan, Administrasi
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDI DESA KOKOLEH SATU KECAMATAN LIKUPANG SELATAN Ngongare, Yanis; Mantiri, Michael Stepanus; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research focus towards forms and systems of accountability the management and utilization of village Fund in infrastructure development in the village of Kokoleh I (one) by 2015. Accountability is referred to as accountability, presenting, reporting, and reveal all activities and activities be the success or failure of a program and is the responsibility of the Government to the public. This research was conducted to find out the third stage planning, implementation, and accountability for the management of funds of the village in the village of Kokoleh I (one). This research is supported by the existence of technical supervision, operation and evaluation of the team Escort Subdistrict, BPD in order to prove the existence of the application of accountability and transparent in the management of the village Fund in the village of Kokoleh I (one). Data collection is done by the method of observation and interviews. As the informant this research there are 10 respondents village chief 1 person, Chairman of BPD is community leaders, community 3 people, Youth Figure one person. This research is descriptive research with qualitative approach. The results of this research show that the planning stages, execution and accountability for the management of funds in the village infrastructure development in the village of Kokoleh I has not applied the principle of accountable with indicators of honesty and law, processes, programs and policies which are still not in accordance with the applicable guidelines.Key word : the village fund management, accountability, and development
PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagansa, Mega Hardianty; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPrinsip Otonomi Daerah adalah kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Segala kekayaan daerah baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi potensi dan kekhasan tersendiri yang dimiliki daerah dan hal inilah yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan dalam merencanakan segala kebutuhan guna pengembangan daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayana Publik Pasca Pemekaran di kecamatan Tahuna Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pembangunan infrastruktur, dimana setelah pemekaran pembangunan menjadi lebih baik dan cepat,dan juga setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pelayanan publik, dimana setelah pemekaran pelayanan publik menjadi lebih disiplin dan efisien, hal-hal yang mendukung kondisi pembangunan dan pelayanan publik dari faktor pendukung internal yaitu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan baik untuk kelancaran pembangunan maupun untuk efektivitas pelayanan publik, sedangkan faktor penghambat dari pemerintah adalah adanya pembangunan lain yang berupa pelabuhan yang menyebabkan perbaikan jalan tertunda, sedangkan pada pelayanan publik setelah pemekaran masyarakat merasa lebih baik hanya saja untuk menuju ke kantor kecamatan masyarakat masih terhambat dengan jalan yang rusak.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemekaran Kecamatan
EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MANADO Dengah, Junior; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenertian Pedagang Kaki Lima yang di Kota Manado merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Dalam penerapannya dilapangan kebijakan penertiban Pedagang kaki lima masih banyak ditemui banyak kendala yaitu ketidak patuhan PKL terhadap aturan dan pelaksanaannya yang kurang efektif membuat hasil dari kebijakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak berdampak positif bagi masyarakat. Teori yang peneliti gunakan yaitu menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek input, proses, output dan outcome. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, adapun instrumen dan teknik pengumpulan yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui dokumen dan teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi dan analisis dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sumber daya pendukung (input) dari kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah memadai tapi, dalam penerapannya (proses) dilapangan sikap dari para aparat Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan sering kali para aparat meminta restribusi pada para PKL agar bisa berjualan dipusat kota. Hasil (output) kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini membuat para pedagang kaki merasa tidak diuntungkan oleh pemerintah kota dan masyarakat tidak merasakan dampak yang positif dari kebijakan penertiban pedagang kaki ini. Saran yaitu efektifitas dari kebijakan ini perlu ditingkatkan terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam kebijakan ini.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud) Awaeh, Stewar; Kaawoan, Johannis Eduard; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud bermaksud untuk mengetahui bagaimana Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh IPenelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Peranan BPD dalam penyelenggaraan pengawasan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sereh I adalah sesuai tupoksi BPD pada UU no 6 tahun 2014 yaitu ikut serta dalam penyusunan APBDes , dan mengawasi proses pembangunan di Desa Sereh.Peranan BPD dapat maksimal jika para anggota BPD di bekali dengan pelatihan – pelatihan yang dapat menunjang pengembangan kinerja baik dari sisi jasmani dan rohani , selain itu dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan pemerintah desa juga sangat diharapkan untuk menunjang keberhasilan BPD dalam menjalankan peranannya .Kata Kunci: Peranan , BPD , Pengawasan , Pemerintahan
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan) Kalalo, Riken; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo dan masyarakat dalam merencanakan setiap kegiatan pembangunan desanya, oleh karena itu di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya sendiri. Hal ini Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan dan sebagai subjek dalam perencanaan-perencanaan pembangunan di desanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan dalam menjaring/menyerap aspirasi masyarakat desa lompad sangat besar, merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dalam pembangunan di desa Lompad. Begitu juga dalam pelaksanaan penerapan aspirasi masyarakat BPD desa Lompad mempunyai metode-metode yang efiktif dengan cara mengadakan musyawarah desa dan menyediakan tempat-tempat untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan prioritas pembangunan sudah baik dengan selalu berlandaskan aspirasi dari masyarakat dan dalam tahap penetapan prioritas program pembangunan di desa lompad ditetapkan setelah aspirasi masyarakat tertampung dengan menyesuaikan kondisi yang ada di desa lompad sendiri.Kata Kunci : Peranan, BPD, Aspirasi, Skala Prioritas
PEMBERDAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA MAHUMU DUA KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagingge, Marvel Hardiknas; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan Masyarakat Pesisir yaitu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diberlakukan dari bebarpa indikator antara lain peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan/keterampilan serta dengan terkait program yang di berlakukan oleh pemerintah. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angkah-angkah, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan dokumen resmi lainya. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah mengambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam,rinci dan tuntas dengan informan berjumlah 18 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pelaksanannya belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat ini dapat di lihat dari indikator yang menunjukkan hal negatif dari beberapa informan. Walupun ada tangapan lain dari pemerintah desa yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan
EVALUASI PROGRAM KERJA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH MAELANG (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow) Bagit, Regina Sari; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram pengembangan pariwisata merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur budaya dan pariwisata. Program tersebut merupakan program pemerintah daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya program yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dilihat dari hak kepemilikkan yang telah dibuat pembebasan lahan dari pemerintah desa kepemerintah Daerah, sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam mengelola obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow diantaranya penataan ulang pelataran parkir bagi para pengunjung/wisatawan, pembangunan dan perbaikan gazebo, toilet. Berbicara tentang fasilitas pendukung dalam konteks pengelolaan obyek wisata sangatlah penting karena fasilitas pariwisata merupakan inventaris nyata dan menjadikan suatu nilai investasi setiap bulannya mengalami peningkatan selain itu dampak lain terhadap masyarakat dapat meningkatkan penghasilan yang diperoleh setiap minggunya akan meningkat dari hasil kebun yang mereka jajakan.Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pengembangan Pariwisata
PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Manuahe, Fien; Lapian, Marlien; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan, jika pada masa orde baru, anggota legislatif didominasi oleh laki-laki, bahkan hampir semuanya laki--laki, maka dua periode terakhir ini sudah mulai diwarnai oleh anggota legislatif perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga legislatif merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik termasuk politik. Upaya menciptakan kesetaraan tersebut ditempuh melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah mengikut sertakan perempuan kedalam lembaga legislatif. Upaya ini bahkan dituangkan dalam bentuk kebijakan politik yang lebih riil, agar partisipasi politik perempuan dalam politik praktis semakin lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan program kerja terkait kepentingan perempuan di Kabupaten Sitaro, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek sebagai berikut: belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepentingan perempuan, seperti adanya perlakukan khusus kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sitaro dan belum adanya inisiatif dari anggota DPRD untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro khusus untuk membahasa program yang memperjuangkan kaum perempuan, sehingga hal ini belum dapat terlaksana.Kata kunci: Peran, Anggota DPRD Perempuan, Memperjuangkan Kepentingan Perempuan.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA PANTAI BALIRANGGENG OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Sasahang, Novlando; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSebagai salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Utara, Kabupaten Sitaro memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan khususnya pantai baliranggeng melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata, dari segi promosi kepariwisataan juga belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Obyek Pariwisata.
Co-Authors Arpi Rondonuwu Awaeh, Ones Awaeh, Stewar Bagit, Regina Sari Dengah, Junior Edam, Nia Septiani Frans Singkoh, Frans Gahansa, Windy Valentine Golla, Julen Hanibe, Ayu Marchsela Hari Sondakh, Hari Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kalalo, Riken Kasenda, Ventje Kaunang, Riana Korto, Lukman Lanto, Jenifer Lapian, Marlien Lawere, Vicky Leleng, Liane Irma Veronsia Liando, Daud Markus Lintong, Klinsmann Loda, Thomy Lontoh, Grandani Mahmud, Yulianti Mailantang, Armando Makagansa, Mega Hardianty Makagingge, Marvel Hardiknas Maleke, Silia Fisye Mandalika, Enrico Stepano Manongga, Alman Mantiri, Michael Mantiri, Michael Manuahe, Fien Maramis, Tita Christabel Marthen Kimbal, Marthen Michael Stepanus Mantiri, Michael Stepanus Mongilong, Arifin Novie pioh, Novie Paat, Michael Paendong, Jonathan Pandeirot, Prianto Tiar Pangemanan, Sofia Pola, Prisky Polla, Ava Irene Pontoh, Ricko Pontolowokan, Arly Agung Punusingon, Debora Meriska Rolos, Gibri Rompas, Arnolfo Ruitan, Chalvin R. Sajow, Angelina Sanding, Natalia Gratia Sangki, Adianto Asdi Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasahang, Novlando Serang, Renalde Pit Singkara, Gita Widya Ully Sirimasa, Novisto Sondakh, Sandi Swivan Soputan, Regina Sumigar, Rendy Failen Sumilat, Delvis Sumolang, Ricky Fernando Alexander T. A. M. Ronny Gosal Telung, Utarry Tempo, Berty Loronusa Tombokan, Romario Wardono, Julius P.M. Yanis Ngongare, Yanis