Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Josef Kairupan, Josef
Unknown Affiliation
Environmental Science

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search
Journal : JURNAL EKSEKUTIF

 1   2   3   4   5 
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI BALIRANGGENG OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Serang, Renalde Pit; Singkoh, Frans; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pariwisata menjadi industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi pemerintahan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang otonomi daerah, pariwisata juga telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara. Pariwisata sebagai suatu sektor industri, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju, penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Pantai Balirangeng oleh Dinas Pariwisata Kabupatan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata. Promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata, Pantai Baliranggeng.
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LEWET KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN Gahansa, Windy Valentine; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab, Peran pemerintah, polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat sekelurahan bekerja sama melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, selanjutnya Upaya penyediaan sumber daya manusia dan aparat keamanan yang ada di kelurahan, telah dilakukan dengan mengangkat hansip karena kekurangan tenaga hansip yang ada di setiap lingkungan se kelurahan Lewet serta memberikan pelatihan bagi setiap hansip.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.AbstrakKeamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab, Peran pemerintah, polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat sekelurahan bekerja sama melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, selanjutnya Upaya penyediaan sumber daya manusia dan aparat keamanan yang ada di kelurahan, telah dilakukan dengan mengangkat hansip karena kekurangan tenaga hansip yang ada di setiap lingkungan se kelurahan Lewet serta memberikan pelatihan bagi setiap hansip.Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA SELATAN Sanding, Natalia Gratia; Lapian, Marlien; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenerapan good gevernance harus lebih ditingkatkan lagi dalam setiap instansi pemerintah, karena bukti yang saya dapat dimana penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan belum terlaksana atau belum berjalan dengan baik dan terkait dengan empat prinsip pendukung yang saya ambil untuk penelitian yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan keadilan. Dari keempat prinsip tersebut, semuanya belum terlaksana dengan maksimal, mulai dari pelaksanaan prinsip partisipasi yang belum terlaksana dengan baik karena belum sepenuhnya masyarakat aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, prinsip transparansi kerja pegawai juga belum maksimal karena belum memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat seperti tidak adanya kepastian dan kurun waktu dalam penyelesaian dan pengurusan surat menyurat. Begitu juga dalam pelaksanaan prinsip responsivitas atau daya tanggap belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurang tanggap dalam melakukan pekerjaan pembuatan surat menyurat, masih lambat pekerjaan karena ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang dan adanya beberapa pegawai yang belum mahir dalam menggunakan komputer, pelaksanaan prinsip equity (keadilan) juga belum berjalan sesuai dengan aturan karena tidak memberikan sanksi yang tegas kepada yang melanggar aturan dan masih ada sikap pilih kasih dalam melakukan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang membuat penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di Kantor Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan belum terlaksana dengan baik.Kata Kunci : Penerapan,Good Governance, Tata Kelola Pemerintahan.
KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT Golla, Julen; Rondonuwu, Arpi; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terwjudnya pelayanan pelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri dari tata Pemerintahan yang baik. Kinerja Pelayanan public sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam system Pemerintahan di Indonesia, Kecamatan merupakam wilayah administrasi dibawa pemerintahan Kabupaten/Kota. Kecamatan terdiri dari Desa-desa atau kelurahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang dialamiah dimana peneliti sebagai instrument utama. Disebut sebagai metode kualitatif karena hanya ada satu variable dan data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didalam pemberian layanan public ada 5 aspek yaitu: Bukti nyata, Kehandalan, Daya tanggap, Kepastian, Empati. Produktivitas diukur dari kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai.Keterbatasan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas dari kinerja Pemerinta Kecamatan dalam menetapakan satu cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan.Kinerja dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan masing-masing bidang. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dapat memacu dari para pegawai untuk lebih dapat meningkatakan kemampuannya.Berkaitan dengan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemberi kebijakan tetapi harus dilaksanakan juga secara legal. Oleh karena itu, kecamatan menjadi ujung tombak lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengingat banyaknya tugas dari dinas-dinas kabupaten/kota yang secara rill justru bisa dilakukan/dilaksanakan karena adanya fungsi kewilayahan yang dimiliki kecamatan. Kedekatan perangkat kecamatan terhadap permasalahan yang berkembang di wilayahnya membuat kecamatan menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat atas apa yang mereka hadapi. Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan Publik, Pemerintah Kecamatan.
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado) Paat, Michael; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenerapan jaringan informasi berbasis teknologi internet di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kepemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah. Jaringan informasi berbasis teknologi internet yang digunakan pemerintah tersebut dikenal dengan nama E-Government. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif atau tidak penerapan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T) menurut penulis sudah tepat sasaran. Hal tersebut penulis sampaikan berdasarkan data yang didapat di lapangan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pegawai-pegawai/operator staf yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado, bahwa sasaran sudah tepat dengan adanya website resmi dari pemerintah kota manado sehingga bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan langsung di akses melalui website perizinan.manadokota.go.id.Kata kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu, Izin Mendirikan Bangunan.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR UPTD SAMSAT KOSIO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Sumigar, Rendy Failen; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Untuk saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kualitas dari pelayanan Aparatur Pemerintah akan semakin ditantang untuk mampu optimal dan dapat menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas dan kuantitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan Publik Di Kantor UPTD Samsat Kosio Kabupaten Bolaang Mongondow. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan publik di Kantor UPTD Samsat Kosio Bolmong dapat dinilai dari lima dimensi yaitu Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty, dimana untuk dimensi yang mempunyai indikator jaminan tepat waktu dan jaminan kepastian biaya belum diterapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karna masih adanya keterlambatan waktu pengurusan STNK yang tidak sesuai dengan jaminan waktu yang diberikan pegawai kepada pengguna layanan, dan dimensi emphaty yang mempunyai indikator mendahulukan kepentingan pengguna layanan, ramah sopan santun, tidak diskriminatif, dan menghargai belum semuanya diterapkan, dan belum berjalan sesuai harapan masyarakat karna masih adanya pegawai yang mementingkan urusan pribadi, juga masih adanya ketidak ramahan pegawai layanan dalam melayani pengguna layanan.Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Publik.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA PARKIR DI KOTA MANADO DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH Singkara, Gita Widya Ully; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerkembangan Manado dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Manado yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implemenasi kebijakan peraturan daerah Kota Manado tentang retribusi jasa parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara transparan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Kota Manado, belum secara optimal dilaksanakan, dikaji dari struktur birokasi dan komunikasi, dinas perhubungan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam mengelola perparkiran di Kota Manado, belum terkoordinasi dengan baik perihal mengangkat dan menetapkan juru parkir resmi, dalam hal sumber daya, sikap pelaksana diperlukan adanya komitmen dan kemauan dari segenap unsur yang terlibat dalam perparkiran untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan konsisten, integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Parkir.
AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KALONGAN KECAMATAN KALONGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tempo, Berty Loronusa; Pangemanan, Sofia; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif yang ada di desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan, menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek keterbukaan informasi pemerintah desa Kalongan tidak terbuka dalam pemberian informasi kepada masyarakat Desa Kalongan yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan desa, sedangkan aspek penjelasan pemerintah mengenai tindakan yang diambil dalam pengelolan dana desa, peneliti mendapatkan perbedaan pendapat antara Kepala Desa selaku PKPKD, Sekretaris Desa selaku PTPKD dan TPK dengan demikian peneliti menyimpulkan adanya pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan aturan.Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur.
PROSES MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA (Studi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) Ruitan, Chalvin R.; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan organisasi pemerintahan sebagai unit pelayanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan misinya ditentukan oleh keberadaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara.Aparatur Sipil Negara bukan hanya sebagai unsur aparatur negara, tetapi juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang hidup di tengah masyarakat serta bekerja untuk kepentingan masyarakat.Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksudkan di atas, maka Aparatur Sipil Negara perlu dibina dengan sebaik-baiknya dan diadakan pengembangan. Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap Aparatur Sipil Negara adalah mutasi sebagai penjelmaan/perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasidan Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan.Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.Kata Kunci: Proses, Mutasi Aparatur Sipil Negara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI TALAUD TENTANG MERELOKASI PASAR TRADISIONAL LIRUNG DIKECAMATAN LIRUNG Awaeh, Ones; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan dan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015, Tentang Penetapan Status Penggunaan  Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan dan SK Bupati Talaud Nomor : 363 Tahun 2015, Tentang Penetapan Status Penggunaan  Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Teori  yang  digunakan  adalah  teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward dalam tulisan Mustafa lutfi dan Kurniawan ( 21012:121-125). Penelitian  Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Implementasi Kebijakan Bupati Talaud Tentang Merelokasi Pasar Tradisional Lirung DiKecamatan Lirung. Dalam .Hal ini ada 3 faktor dari 4 faktor yang penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Sumber Daya,a. Sumber Daya Manusia ,Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. b. Sumber Daya Non Manusia, Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi relokasi pasar lirung kekurangan sumber daya pendukung. Disposisi(sikap/perilaku), Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau Kata  Kunci  : Impelementasi Kebijakan Bupati Talaud
Co-Authors Arpi Rondonuwu Awaeh, Ones Awaeh, Stewar Bagit, Regina Sari Dengah, Junior Edam, Nia Septiani Frans Singkoh, Frans Gahansa, Windy Valentine Golla, Julen Hanibe, Ayu Marchsela Hari Sondakh, Hari Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kalalo, Riken Kasenda, Ventje Kaunang, Riana Korto, Lukman Lanto, Jenifer Lapian, Marlien Lawere, Vicky Leleng, Liane Irma Veronsia Liando, Daud Markus Lintong, Klinsmann Loda, Thomy Lontoh, Grandani Mahmud, Yulianti Mailantang, Armando Makagansa, Mega Hardianty Makagingge, Marvel Hardiknas Maleke, Silia Fisye Mandalika, Enrico Stepano Manongga, Alman Mantiri, Michael Mantiri, Michael Manuahe, Fien Maramis, Tita Christabel Marthen Kimbal, Marthen Michael Stepanus Mantiri, Michael Stepanus Mongilong, Arifin Novie pioh, Novie Paat, Michael Paendong, Jonathan Pandeirot, Prianto Tiar Pangemanan, Sofia Pola, Prisky Polla, Ava Irene Pontoh, Ricko Pontolowokan, Arly Agung Punusingon, Debora Meriska Rolos, Gibri Rompas, Arnolfo Ruitan, Chalvin R. Sajow, Angelina Sanding, Natalia Gratia Sangki, Adianto Asdi Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasahang, Novlando Serang, Renalde Pit Singkara, Gita Widya Ully Sirimasa, Novisto Sondakh, Sandi Swivan Soputan, Regina Sumigar, Rendy Failen Sumilat, Delvis Sumolang, Ricky Fernando Alexander T. A. M. Ronny Gosal Telung, Utarry Tempo, Berty Loronusa Tombokan, Romario Wardono, Julius P.M. Yanis Ngongare, Yanis