Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Indonesian Journal of Shariah and Justice As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Dedy Sumardi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
HAK MATERNITIS TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan) Difa Mutia Dara; Dedy Sumardi
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.441 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan hak maternitas tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Hak maternitas adalah hak-hak kesehatan reproduksi yang terdapat pada perempuan. Hak maternitas merupakan salah satu hak yang diterima para tenaga kerja. Hak maternitas tenaga kerja perempuan telah diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi terdapat hak-hak maternitas tenaga kerja perempuan yang terabaikan oleh Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Studi ini mengkaji bagaimana hak maternitas tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan bagaimana Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan memenuhi hak-hak maternitas tenaga kerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak tenaga kerja perempuan seperti hak mendapatkan cuti menstruasi, dan hak mendapatkan fasilitias menyusui. Hak mendapatkan cuti menstruasi dikarenaka minimnya pengetahuan dari tenaga kerja perempuan, sehingga hak-hak ini sering terabaikan di Kampus Politeknik Industri Teknologi Medan. Sedangkan hak mendapatkan fasilitas menyusui dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan untuk menyediakan fasilitas perempuan menyusui atau ibu hamil. Di samping itu juga minimnya pengawasan dan sosialisasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi.
Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen Dedy Sumardi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50 No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v50i2.240

Abstract

Pluralisme hukum bukanlah konsep baru yang muncul dalam sistem hukum modern, melainkan sebuah pendekatan menganalisa bekerjanya berbagai sistem hukum secara berdampingan dalam sistem pemerintahan negara bangsa. Hukum dalam arti syariah mengandung konsep normatif berlaku universal-sentralistik, sedangkan hukum dalam arti fikih memiliki aspek kognitif bersifat lokal sebagai manifestasi dari ajaran pluralistik. Pengalaman masyarakat Madinah dijadikan bukti bahwa ajaran pluralisme hukum melahirkan kesadaran hukum masyarakat dan penguasa Islam melalui interaksi keragaman sistem nilai, budaya dan suku. Hasil penelitian menunjukkan pluralisme hukum tidak melahirkan nalar konflik, tetapi mengedepankan nalar dialogis sebagai upaya mengharmonisasikan keragaman sistem hukum dalam satu kesatuan ilahi, yaitu prinsip syariah atau konstitusi. Disamping itu, pluralisme hukum menjadi instrumen pembentukan kesadaran hukum masyarakat dan penguasa untuk mewujudkan konsep civil society yang selama ini masih didominasi oleh hukum negara berorientasi pada prinsip keseragaman hukum melalui semangat integritas bangsa.
PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TAPAL BATAS TANAH DI KEMUKIMAN SILANG CADEK KEC. BAITUSSALAM KAB. ACEH BESAR MENURUT KONSEP SYURA Lia Sahfitri Saraan; Dedy Sumardi; Azmil Umur
As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aceh sebagai daerah istimewa melalui Qanun Nomor 8 tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim, terkait dengan peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek. Mukim sebagai penyelesai sengketa di dalam masyarakat dan sebagai tokoh utama dalam pembuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga pengambilan keputusan nantinya menjadi pemecahan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan tegas dan memberikan setiap jawaban atas permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tak terkecuali pemerintahan mukim yang ada kemukiman Silang Cadek. Imeum mukim juga harus mampu menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang muncul di wilayahnya dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek kecamatan baitussalam kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana tinjauan konsep syura terhadap peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peran imeum mukim Silang Cadek dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah antara gampong Baet dan gampong Blangkrueng masih belum maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau penuntasan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hukum islam syura adalah salah satu cara menyelesaikan masalah atau sengketa, di dalam penyelesaian sengketa ini mukim menyelesaikannya dengan konsep syura (musyawarah), namun penyelesaian sengketa tersebut belum berakhir damai sampai sekarang, dikarenakan adanya ego masing-masing gampong dan tidak adanya keputusan yang ditetapkan oleh imeum mukim. Ditinjau dari konsep syura seorang pemimpin berhak membuat keputusan dan menetapkan suatu penyelesaian yang sudah di musyawarahkan. Sebagai pemimpin dalam konsep syura harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan, menyelesaikan tugas, pimpinan juga harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan.
INITIATIVE OF CANING PUNISHMENT FOR PERPETRATORS OF WILDLIFE KILLING IN ACEH PROVINCE, INDONESIA Muhammad Yusuf; Muhammad Habibi MZ; Dedy Sumardi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i1.35229

Abstract

The initiative to include 'uqubat ta'zir whips as a punishment for those who commit animal killing, as stated in Qanun Aceh Number 11 of 2019 concerning Wildlife Management, has been rejected due to its reference to Law Number 5 of 1990 concerning Natural Resources Conservation. This initiative holds significance in terms of the conceptual understanding and application of caning as a criminal sanction in Indonesia. Through doctrinal methods, this study has determined that caning for perpetrators of animal killing falls under 'uqubat ta'zir, where the form, type, and severity of punishment are determined by the ruler based on philosophical, juridical, and sociological considerations. The implementation of caning for those who commit animal killing is deemed appropriate, as the regulations in Indonesia are founded upon values deeply rooted in the community. Therefore, it is fitting to carry out this punishment, similar to other offenses regulated in the Aceh Qanun Jinayat.
Co-Authors Azmil Umur Bulqia Mas'ud Difa Mutia Dara Firdaus M. Yunus Isnawardatul Bararah Kamus Kamus Lia Sahfitri Saraan Mansari Mansari Maulana Fickry Albaba Moch Nur Ichwan Muhammad Habibi MZ Muhammad Mawardi Djalaluddin Muhammad Yusuf Mukhsin Nyak Umar Rahmatul Akbar Ratno Lukito Rusjdi Ali Muhammad Ruslan Sangaji Sayuthi Sayuthi