Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

4.661

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Adigama Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae

Wahyuni Retnowulandari, Wahyuni

Unknown Affiliation

Author-ID : 598649

Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ALASAN SALAH SANGKA JATI DIRI OLEH PEJABAT KUA MENURUT HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU BAGI ORANG MUSLIM DI INDONESIA (STUDI KASUS NOMOR 678/PDT.G/2015/PA.MDN) Ghea Olivia Feydita; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pembatalan Perkawinan dapat diajukan dengan berbagai macam alasan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan peraturan tersebut juga mengatur tentang alasan-alasan apa saja yang dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Dalam ketentuan peraturan tersebut juga mengatur siapa saja para pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri,tapi faktanya ada pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang Adapun pokok permasalahan (1) Dapatkah suatu perkawinan dilakukan pembatalan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA? Dan (2) Apakah putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai menurut Hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di Indonesia?. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara yuridisnormatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan data primer dan sekunder. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian 1) Alasan maupun upaya permohonan dalam pembatalan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. 2) Putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

BAGIAN WARIS RAAD BAGI ISTRI KE DUA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KETAPANG NO. 0088/PDT.G/ 2016/PA.KTP) Sandra Nabillah N. Bayasut; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Istri (janda) mempunyai hak untuk memperoleh bagian harta waris dalam permasalahan raad sesuai dengan apa yang diatur didalam pasal 193 KHI namun faktanya dapat terjadi istri tidak mendapatkan bagian raad tersebut.. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan bagian raad untuk Istri menurut Hukum Waris Islam di Indonesia dan 2) Apakah Putusan Pengadilan Agama Ketapang No. 0088/Pdt.G/2016/PA.Ktp dalam menyelesaikan pembagian harta waris untuk ahliwaris Almarhum Nazaruddin bin Muhammad sudah sesuai dengan Hukum Waris Islam di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Didalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Indonesia tidak dijelaskan secara rinci siapa saja ahliwaris yang berhak mendapatkan raad sehingga dimungkinkannya Istri (janda) mendapatkan bagian raadnya, karena merupakan ahliwaris yang sah dari pewaris. Oleh karenanya raad yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ketapang tidak sesuai dengan Pasal 193 KHI tetapi menggunakan pendapat dari Jumhur Fuqaha yang tidak memungkinkan istri (janda) mendapatkan bagian raadnya.

KESEJAHTERAAN ANAK DI DESA SUMBERJAYA PASCA BENCANA TSUNAMI Sazha Erlin Cahya; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Bencana tsunami merupakan fenomena alam yang mempunyai banyak dampak terhadap masyarakat dan harus mendapat perhatian khusus agar para korban dapat kembali hidup seperti semula bahkan lebih sejahtera terutama untuk korban anak-anak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisa kesejahteraan anak korban tsunami didesa Sumberjaya 1) Bagaimana pengaturan kesejahteraan dan perlindungan anak korban tsunami di Indonesia? 2) Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari tsunami khususnya ditempat penampungan Sumberjaya untuk terpenuhi kesejahteraan dan hak anak? Metode yang digunakan adalah normatif didukung data empiris. Hasil Penelitianya adalah 1) Pengaturan Kesejahteraan, Hak Dan Perlindungan Anak Korban Tsunami didesa Sumberjaya sudah terpenuhi bila dilihat dari konsep indikator anak sejahtera walaupun masih ada kekurangan berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2) Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah untuk kesejahteraan,dan perlindungan tsunami di desa Sumberjaya.

PEMBAGIAN WARIS SECARA MUNASAKHAH YANG TERDAPAT AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1820/PDT.G/2016/PA MLG.) Dicky Arsenda Wibowo; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Proses pewarisan beraneka macam masalahnya terlebih bila harta tidak segera dibagi, hal ini terjadi pada kasus Putusan 1820/Pdt G/2016/PA Mlg yang meninggalkan ahli waris munasakhah non muslim. Pokok masalahnya adalah bagaimana pengaturan ahli waris beragama non Islam dalam hal waris Islam di Indonesia, bagaimana waris secara munasakhah menurut hukum waris Islam di Indonesia, dan apakah isi Putusan 1820/Pdt G/2016/PA Mlg mengenai pembagian waris secara munasakhah dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim sudah sesuai atau belum menurut hukum waris Islam di Indonesia. Hasil pembahasan adalah Pengaturan ahli waris beragama non Islam dalam waris Islam menurut aturan waris Islam di Indonesia dilarang, tetapi ada aturan yang memperbolehkan ahli waris non Islam untuk mendapatkan warisan. Pembagian waris secara munasakhah belum diatur secara jelas dalam hukum waris Islam di Indonesia. Putusan 1820/Pdt.G/2016/PA Mlg. tentang pembagian waris tidak sesuai dengan hukum waris Islam di Indonesia karena menyalahi ketentuan waris Islam tentang kewarisan beda agama.

BAGIAN AHLI WARIS MAWANI DALAM MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABANJAHE NOMOR 2/PDT.G/ 2011/PA-KBJ) Karina Fairuza Gustiani; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penelitian normatif mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris Mawani ini diangkat dari Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PAKbj dengan pokok permasalahan apakah menurut hukum waris Islam di Indonesia ahli waris mawani berhak mewaris melalui wasiat wajibah? dan apakah putusan hakim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj) yang membagi waris pada ahli waris mawani sama banyak dengan ahli waris Muslim sudah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia? Hasil penelitian ini adalah: menurut Al-Quran Surat An-Nisa ayat 141, Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, serta KHI Pasal 171 huruf C dan Pasal 209 yang sudah mengatur secara jelas waris terhadap ahli waris mawani yaitu tidak diperbolehkan sehingga tidak perlu Ijtihad lagi dengan memberi wasiat wajibah. Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam dimana ahli waris mawani tidak dapat memperoleh waris dan bagian wasiat wajibah maksimal hanya 1/3 harta warisan dan ahli waris mawani tidak mendapat bagian sama rata dengan ahli waris muslim lainnya.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK ATAS KETERSEDIAAN GURU PEMBIMBING KHUSUS DI SMP INKLUSI Rizky Maesarah Ibrahim; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v2i2.10453

Setiap Anak adalah tunas bangsa yang harus dijamin kesejahteraan dan perlindungannya oleh Keluarga, Tenaga Pendidik, Masyarakat dan Negara, tidak terkecuali anak yang berkebutuhan khusus. Dukungan dalam bentuk komitmen konstitusional negara bagi anak berkebutuhan khusus telah dijamin dalam perundang-undangan dan kelembagaan pemerintah dalam mendorong peningkatan perlindungan dan menjamin tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi. Namun fakta dari hasil penelitian yang dilakukan secara normative, bersifat deskritif dan dianalisis secara kualitatif, membuktikan faktanya Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMPIT Ummul Quro tidak cukup dibimbing oleh guru khusus, dikarenakan perbandingan anak berkebutuhan khusus lebih banyak dari guru pembimbing. Dimana menyebabkan guru bimbingan konseling yang menangani anak berkebutuhan khusus. Sementara guru pembimbing khusus dan guru bimbingan konseling adalah bidang yang tidak sama. Berbeda dengan SMPIF Alfikri yang memiliki guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus walaupun jumlahnya kurang memadai dan terdapat guru bidang konseling. Sehingga perlu perhatian negara dalam monitoring sekolah inklusi agar tujuan mensejahterakan anak berkebutuhan khusus dapat terealisasi.

MASLAHAH WASIAT WAJIBAH FOR ADOPTED CHILDREN WITH DIFFERENT RELIGIONS AND STEPCHILDREN Wahyuni Retnowulandari
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v19i2.16653

The problem of Islamic inheritance is complicated, therefore Rasulullah Salalahu Alaihi Wassalam ordered his followers to learn the Science of Faraidh and spread the knowledge. It is because the implementation of Faraid is based on the principle of ijbari (Coercion) according to the Qur'an Surah An-nisaa: 13-14. However, the issue is a lot of inheritance ruling by judges are not in accordance with Sharia provisions. One of them is the ruling in which the Religious High Court Judge No. 136/Pdt.G/2013/PTA.Sby, the case of Keman Rachman's inheritance which gave wasiat wajibah to stepchildren who were not next of kin, as well as adopted children of different religious faith. Meanwhile, the Hadith of the Prophet forbade a Muslim to inherit from a non-Muslim and vice versa. Even in Indonesia, within the provisions of the Compilation of Islamic Law Article 171 letter C stipulates that, benefactors must be Muslim. With normative research that is descriptive and qualitative in analysis, it is hoped that it can be stipulated whether the part of the inheritance of the wasiat wajibah is maslahah. The results of this study are non-Muslim adopted children may not receive a mandatory will according to the concept of ash'aryah, as well as stepchildren who are not heirs. It would be better for them to be given a grant equivalent to the amount of zakat maal, which is 2.5%. so that it is more Maslahah for the rightful heirs. Keywords: Islamic inheritance law, wasiat wajibah , maslahah

PERLINDUNGAN KESEHATAN ANAK DARI BAHAYA COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK Emir Dhia Isad; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 2 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Children's rights to life and health are among the many things that the Covid-19 epidemic puts at jeopardy. Therefore, for children to thrive, effective cooperation from all sides is required. Particularly, Kramat Jati District, East Jakarta youngsters were included in the data area that the writers used as a sample. Formulation of the issue: How are parents, society, and the government working to protect children's health from the risks of Covid-19? In addition, are the efforts being made in line with the requirements of Law No. 4 of 1979 for Child Welfare? Descriptive, normative legal research is the approach used in this study. descriptive in character, qualitatively investigated, and deductive conclusions reached. The findings of the study, the analysis, and the conclusions demonstrate that the Covid-19 pandemic has negatively impacted children's growth and development in the medical field. It cannot be said that the community's role in child welfare, particularly in the health sector, or government policies related to upholding children's health rights during the Covid-19 Pandemic, which did not reach the layers public, are appropriate given that the majority of parents in the Kramat Jati District have been unable to fulfill their obligations to care for their children.

PEMBELAJARAN DARING NEW NORMAL COVID-19 SESUAI KETENTUAN KESEJAHTERAAN ANAK DAERAH SUSAH AKSESBILITAS Atikah Dannah Lestari; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 2 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i1.15036

Children's rights under Law No. 4 of 1979, specifically the right to education, were not fully upheld in online learning during the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) period. The formulation of the issue highlighted in this study is how to comply with Law No. 4 of 1979's provisions on child welfare with relation to online learning during the new typical era of Covid-19, and what child welfare initiatives have been undertaken by the Regional Government? The type of data used in the descriptive analytical normative legal research approach is secondary data containing the results of interviews. This study was carried out in a qualitative analysis with deductive conclusions drawn. The results of the research and discussion show that the welfare of the children of SDN 003 Sabang Mawang in education has not been properly met due to various factors that hinder the fulfillment of children's rights, in this case parents, government and society are still trying to make efforts to fulfill children's welfare. The conclusion of this study is that during the new normal period of Covid-19 in areas where accessibility is difficult it requires special attention from the government in infrastructure regarding education.

KESEJAHTERAAN KESEHATAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PANTI ASUHAN AMANAH ASSOMADIYAH Intan Diana Fauziyah; Wahyuni Retnowulandari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 4 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

The purpose of this research is to provide the health of foster children at the Amanah Assomadiyah orphanage during the Covid-19 pandemic and for Children at an age that is prone to being infected with Covid-19. The health of Indonesian children is something that must not be forgotten during this pandemic. Indonesian children's health is something that must be considered and maintained. The legal task is to ensure the welfare of children according to Law Number 4 of 1979 concerning Children’s Welfare. This research’s main problems: what are the fulfillment of the health of foster children at the Amanah Assomadiyah Orphanage during the Covid-19 pandemic and what are the efforts to fulfill the health of children during the Covid-19 pandemic at the Amanah Assomadiyah Orphanage that based on statutory regulations. The research conducted in normative and descriptive analytical legal research and the conclusions are drawn using deductive logic method. The conclusions of this research are that the fulfillment of children's health at the Amanah Assomadiyah orphanage was disrupted during the Covid-19 pandemic and The administrators of the Amanah Assomadiyah orphanage are basically unable to provide health service efforts and children's health needs.

Co-Authors Adinda Febrini Shalshalillah Rianto Agnes Odelia Akbar Kurniawan Annisa Nurlaili Fitri Atikah Dannah Lestari Dicky Arsenda Wibowo Emir Dhia Isad Farra Mutiara Nabila Ghea Olivia Feydita Intan Diana Fauziyah Jerseca Hillary S Karina Fairuza Gustiani Mega Ningrum Nabila, Farra Mutiara Nisrina Nadhifa Husna Rianto, Adinda Febrini Shalshalillah Rizky Maesarah Ibrahim Sandra Nabillah N. Bayasut Sazha Erlin Cahya Tasya Vidi Putri Tetty Hariyati

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search