Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosio Konsepsia Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Share : Social Work Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ASPIRASI
Antik Bintari
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA Bintari, Antik; Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.211 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai.
UPAYA PENANGANAN KORBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT Bintari, Antik; Djustiana, Nina
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.194 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11803

Abstract

Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Dalam kurun waktu 2005-2009, Jawa Barat menduduki peringkat teratas kasus human trafficking. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah rentan menghadapi permasalahan tindak  human trafficking adalah Kabupaten Indramayu. Berbagai data menyebutkan bahwa kasus human trafiking di Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian kali ini mencoba menghadirkan hal-hal yang telah dan akan dilakukan oleh stakeholder di Kabupaten Indramayu dalam meminimalisasi tingkat tindak human trafficking
Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta Bintari, Antik
CosmoGov Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.273 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.18212

Abstract

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalahpengembangan ke arah utara dengan melakukan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat Muara Angke dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya pertentangan tersebut diperlukan pengelolaan konflik.  Makalah ini bertujuan untuk menganalisis  konflik melalui apa yang dikenal dengan manajemen konflik   beserta fase-fase konflik reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Fase-fase konflik meliputi fase potensi konflik, fase pertumbuhan konflik, fase pemicu dan ekskalasi, dan fase pasca konflik. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa, fase potensi konflik reklamasi Pulau G ini dimulai oleh  dampak yang dirasakan masyarakat terutama nelayan tradisional dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada fase pertumbuhan konflik, masyarakat mengetahui apa itu reklamasi dan dampak reklamasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pada fase pemicu dan ekskalasi, masalah tersebut disuarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, fase pasca konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
SIKAP MAHASISWA PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP STRATEGI KOPING PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI Rusyidi, Binahayati; Fedryansyah, Muhammad; Raharjo, Santoso Tri; Bintari, Antik; Wibowo, Hery
Sosio Konsepsia Vol 8, No 2 (2019): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengases sikap mahasiswa sarjana kesejahteraan sosial terhadap strategi koping istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berulang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel dipilih secara non-random dari mahasiswa program studi kesejahteraan sosial di 3 (tiga) perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui self administered survey. Penelitian menunjukkan mahasiwa pada umumnya melaporkan dukungan yang tinggi terhadap strategi koping yang melibatkan intervensi pihak luar, khususnya keluarga dan tokoh agama serta strategi personal oleh korban. Sebaliknya, dukungan lebih rendah ditunjukkan untuk strategi koping yang melibatkan pendekatan hukum. Sikap terhadap peran jender berasosiasi dengan dukungan bagi korban untuk menghindari atau memutuskan hubungan dengan korban dan mengakses intervensi layanan formal.  Interaksi dengan perempuan korban kekerasan fisik oleh suami juga berasosiasi positif dengan dukungan untuk meninggalkan pelaku sementara waktu atau secara permanen. Sebaliknya, sikap terhadap peran jender dan interaksi dengan korban berasosiasi dengan penolakan terhadap strategi koping korban yang bersifat internal. Sementara itu tingkat keberagamaan berasosiasi positif dengan dukungan terhadap pelibatan intervensi lembaga informal. Analisa dan rekomendasi penelitian didiskusikan dalam konteks peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dalam mempersiapkan calon pekerja sosial yang memiliki keberpihakan pada perlindungan korban kekerasan.Kata kunci: kekerasan fisik, korban kekerasan dalam rumah tangga, strategi koping AbstractThe research assessed attitudes of social welfare undergraduate students toward coping strategy of victims of repeaded physical violence against wives and its associated factors. Non-random sampling was applied to recruit social welfare students from 3 (three) public and private universities in East Java Province, West Java Province, and Yogyakarta Province. Data were collected through self-administered survey. The study showed that in general the students reported high support toward coping strategy that involved external intervention, especially families and religious leaders as well aspersonal focused coping by victims. In contrast, much lower agreement was reported toward coping strategy that involved legal approach. Attitudes toward gender roles was found to associate with greater support toward avoiding or cutting off relationships with perpetrator and accessing formal intervention. Having known the victim well associated with strategy to leave abusive perpetrator temporarily or permanently. On the contrary, attitudes toward gender roles was found to have positive association with the rejection of victims? internal coping strategy. The level of religiosity had significant association with support for using intervention from informal institutions. Analysis and recommendations were discussed within the context of social work education role to promote sensitivity of students in protecting the victims of domestic violence. Key words: coping strategy, physical violence, victims of domestic violence
SIKAP MAHASISWA PERGURUAN TINGGI TERHADAP MITOS PERKOSAAN Humaedi, Sahadi; Rusyidi, Binahayati; Bintari, Antik
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25432

Abstract

Kelompok usia dewasa muda, khususnya mahasiswa merupakan kelompok yang rentan menjadi korban dan pelaku tindak kekerasan seksual. Karenanya pemahaman mereka mengenai kekerasan seksual sangat penting untuk tindak pencegahan dan penanganan yang lebih tepat. Penelitian bertujuan menguji dampak intervensi kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman kritis mahasiswa mengenai mitos perkosaan (rape myths). Sampel adalah 67 orang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada sebuah universitas negeri di wilayah Sumedang. Intervensi diberikan dalam bentuk pelatihan dalam durasi 4 minggu berturut-turut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis mahasiswa mengenai kesetaraan jender, kekerasan seksual terhadap perempuan dan mitos-mitos perkosaan. Sikap terhadap mitos perkosaan diukur menggunakan skala Illinois Rape Myth Attitudes. Uji beda pre-post tests menggunakan t-tests menunjukkan bahwa intervensi berdampak positif terhadap perubahan sikap mahasiswa mengenai mitos perkosaan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya secara signifikan penolakan mahasiswa terhadap berbagai pernyataan stereotipikal dan tidak berdasar mengenai perkosaan dibandingkan dengan sebelum intervensi (p<.001) Penelitian merekomendasikan pengembangan dan penyebarluasan pelatihan serupa untuk meningkatkan sensitivitas mahasiswa terhadap mitos perkosaan.
Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya Randi Hamdani; Ari Ganjar Herdiansyah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol 11 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena partisipasi politik masih menjadi isu menarik bagi sarjana ilmu politik, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Pergerakan pemuda yang tergabung dalam organisasi relawan menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan presiden 2019. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi politik pemuda dalam pemilu, keterlibatan tokoh tokoh muda dalam membentuk relawan samawi dan menggalang dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses dibentuknya relawan dan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori partisipasi politik oleh Huntington & Nelson (1994) antara lain: kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, contacting, tindakan kekerasan (violence). Hasil penelitian menunjukan bahwa relawan samawi telah melaksanakan berbagai jenis partisipasi politik, misalnya: counter narasi terhadap isu-isu negative, hoax atau berita bohong, kegiatan relawan/volentarianisme yang tentunya berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg) Budi Antono; Ratnia Solihah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol 11 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang ketertarikan penulis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Majalengka Tahun 2018, dilihat dari fenomena dan indikator Partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Selain darikemunculan beberapa kelompok, hal yang tak kalah menarik dalam pertarungan pilkada tersebut adalah persaingan sengit pasangan calon dalam merebut simpatik dari masyarakat penulis menganggap penting di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam Pemililan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pengembangan ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti terlibat secara langsung selama proses penelitian, berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis, strategi penelitian, metode pengumpulan data, maupun pengembangan interpretasi serta pemaparan atau persentasi. Teori yang digunakan teori partisipasi politik adalah salah satu kajian yang menguraikan mengenai pentingnya memahami demokrasi, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. partisipasi politik mempunyai unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik. Di penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam pilkada di Kecamatan Bantarujeg pada saat ini. Oleh karena itu, citra social, perasaan emosiaonal, citra kandidat, peristiwa mutakhir, dan peristiwa personal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018, dalam mengembangkan, memelihara dan mensejahterakan pemuda-pemuda atau masyarakat Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka untuk mencapai tujuannya.
PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI (EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ON SEXUAL HARASSMENT: A PRELIMINARY STUDY AMONG INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS) Binahayati Rusyidi; Antik Bintari; Hery Wibowo
Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.999 KB) | DOI: 10.24198/share.v9i1.21685

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan pengalaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai pelecehan seksual dan menguji asosiasi faktor-faktor demografis, program studi, dan sikap terhadap peran gender dengan pemahaman mengenai pelecehan seksual di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Responden dalam penelitian ini adalah 133 mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan usia rata-rata 19,6 tahun yang sedang menempuh pendidikan sarjana bidang ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu politik  pada sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Barat  yang terpilih secara non-random. Pengumpulan data dilakukan menggunakan survey dan analisa data dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai pelecehan seksual relatif baik meskipun perlu ditingkatkan.  Mayoritas responden pernah mengalami paling sedikit satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak yang dikenal maupun pihak yang tidak dikenal.  Bentuk pelecehan seksual yang umumnya dilapokan adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan dan pelecehan gender. Penelitian menemukan jenis kelamin, usia, pengalaman pelecehan seksual dan sikap mengenai peran gender merupakan variable-variabel yang mempengaruhi pemahaman mengenai pelecehan seksual. Pengetahuan mengenai pelecehan seksual yang relative lebih baik dilaporkan oleh mahasiswa perempuan, pernah mengalami sedikitnya satu bentuk pelecehan seksual,  berusia 21 tahun atau lebih dan mendukung kesetaraan peran jender. Diskusi diarahkan pada implikasi temuan terhadap pendidikan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pelecehan seksual.Kata kunci: kekerasan seksual, perguruan tinggi, pelecehan seksual, pengetahuan dan pengalaman mahasiswa. 
Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta Antik Bintari; Talolo Muara
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.273 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.18212

Abstract

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalahpengembangan ke arah utara dengan melakukan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat Muara Angke dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya pertentangan tersebut diperlukan pengelolaan konflik.  Makalah ini bertujuan untuk menganalisis  konflik melalui apa yang dikenal dengan manajemen konflik   beserta fase-fase konflik reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Fase-fase konflik meliputi fase potensi konflik, fase pertumbuhan konflik, fase pemicu dan ekskalasi, dan fase pasca konflik. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa, fase potensi konflik reklamasi Pulau G ini dimulai oleh  dampak yang dirasakan masyarakat terutama nelayan tradisional dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada fase pertumbuhan konflik, masyarakat mengetahui apa itu reklamasi dan dampak reklamasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pada fase pemicu dan ekskalasi, masalah tersebut disuarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, fase pasca konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
DYNAMICS OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILDREN PROTECTION (PATBM) DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Antik Bintari; Iman Soleh
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v7i2.36130

Abstract

Child protection is basically the responsibility of all parties, especially children are the key to the future of a nation. Therefore, the government does not work alone but requires synergy with other parties such as the private sector, universities, mass media, and the community where the children live and work. The governance model that involves multi-stakeholders to make public decisions is known as collaborative governance.Collaborative governance is one of the new strategies of government that involves various stakeholders in a forum to make joint decisions that aim to solve problems that exist in society.One of the collaborative networks in child protection initiated by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) since 2016 is known as the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) movement. PATBM during the COVID-19 pandemic was part of efforts to fulfill children's rights, especially in terms of preventing and responding to cases of violence against children that occurred at PATBM locations
Co-Authors Aji Pangestu Ari Ganjar Herdiansah Ari Ganjar Herdiansyah Ari Ganjar Herdiansyah Binahayati Rusyidi Budi Antono Budi Antono Hery Wibowo Hery Wibowo, Hery Iman Soleh Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe Leo Agustino linda rahmawati Muhammad Fedryansyah, Muhammad Nina Djustiana Nina Djustiana Randi Hamdani Randi Hamdani Ratnia Solihah, Ratnia Sahadi Humaedi Sahadi Humaedi Santoso Tri Raharjo, Santoso Tri Talolo Muara