Claim Missing Document
Check
Articles

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA BERBASIS KOMUNITAS PADA MASYARAKAT PETANI DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI KEBUPATEN SUMEDANG Nulhaqim, Soni Akhmad; Fedryansyah, Muhammad; Hidayat, Eva Nuriyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.517 KB) | DOI: 10.24198/jkrk.v1i2.23235

Abstract

Konflik merupakan salah satu fenomena yang selalu terjadi pada masyarakat. Salah satu fenomena konflik yaitu konflik agraria pada masyarakat petani yang terjadi di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Berbagai upaya resolusi konflik dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi konflik agraria ini. Salah satunya yaitu resolusi konflik berbasis komunitas. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada masyarakat petani di Desa Genteng berdasarkan pandangan tiga ahli yaitu masyarakat lokal Desa Genteng, praktisi pertanahan dan akademisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik diskusi publik antara ketiga ahli tersebut. Berdasarkan pandangan masyarakat lokal Terjadi mis komunikasi antar warga Desa Genteng dengan pihak Perum Perhutani dalam pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan hutan yang terjadi di Kawasan Manglayang Timur mendorong masyarakat Desa Genteng juga beralih profesi. Dalam upaya resolusi konflik, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penengah antara petani dengan Perum Perhutani. Mediasi yang dilakukan oleh LMDH menghasilkan sebuah konsensus baru yaitu Perhutani memperbolehkan petani lokal untuk menggarap kembali lahan di kawasan hutan, namun dengan jenis tanaman tertentu yang telah ditentukan oleh Perum Perhutani. Berdasarkan pandangan ahli pertanahan dalam upaya meminimalisir konflik agraria, BPN Kabupaten Sumedang melakukan upaya sertifikasi tanah dan redistribusi tanah terutama di wilayah rawan konflik agraria yaitu di lokasi pembangunan bendungan Jatigede, dan lokasi pembangunan tol Cisumdawu. Berdasarkan pandangan akademisi masalah yang terjadi di Desa Genteng tidak hanya sekedar konflik pemanfaatan lahan saja, namun juga lebih kompleks dari itu seperti pengelolaan air PDAM, potensi kehilangan pekerjaan, konflik lahan, kemiskinan, kesadaran dalam pelestarian lingkungan, kesulitan pemasaran hasil pertanian. Upaya pemecahan masalah di Desa Genteng telah dilakukan oleh berbagai pihak yang dilakukan melalui upaya hukum preventif dan represif, pembentukan konsensus baru, pembentukan integrasi sosial dan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat. Upaya penyelesaian konflik dan pemecahan masalah yang ada di Desa Genteng salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
SOCIALIZATION OF LAW NUMBER 7 OF 2012 ABOUT MANAGING OF SOCIAL CONFLICTS AS EFFORTS TO CREATE A HARMONIOUS ENVIRONMENT IN GENTENG VILLAGE, SUKASARI SUBDISTRICT SUMEDANG REGENCY Nulhaqim, Soni Akhmad; Fedryansyah, Muhammad; Hidayat, Eva Nuriyah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.247 KB) | DOI: 10.24198/jkrk.v2i1.27046

Abstract

ABSTRAKCommunity Service Activities (PPM) in Genteng Village, Sukasari Subdistrict, Sumedang Regency was initiated because the agrarian conflict had happened in that location. The conflict resolution were relatively slow due to the lack of understanding, knowledge and skills of the actors in conducting conflict resolution. In contrary, conflict resolution is clearly written inLaw Number 7 of 2012 about Managing of Social Conflict. In addition, the location of PPM also has a high potential for conflicts, especially conflicts in the useof natural resources. This must be anticipated by encouraging existing communities and local institutions to worktogether to prevent conflict and create a harmonious environment. The purpose of this PPM activity is to increase the knowledge, understanding and skills of target groups in conducting conflict resolution based on Law No. 7 of 2012 about Managing of Social Conflict, to increasethe knowledge, understanding and skills of target groups in conducting community-based conflict resolution and to encourage target groups to prevent conflicts andcan creat a harmony in the village. The target groups in this PPM activity are the farming community, village government and local institutions in the Genteng Village. The method of implementing PPM activities was conducted in several stages, such as the preparation phase, the assessment stage, the plan of treatment stage, and the activity implementation stage.
KONFLIK AGRARIA ANTARA ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) PANGALENGAN DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) Primayanti, Dinda; Fedryansyah, Muhammad
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.393 KB) | DOI: 10.24198/jkrk.v1i1.20891

Abstract

Konflik agraria adalah salah satu bentuk konflik yang sering terjadi di Indonesia. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologis terjadinya konflik, tipe konflik, dan penyebab dari konflik agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Jenis penelitian studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa konflik agraria antara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan dengan Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) termasuk ke dalam tipe konflik terbuka. Selain itu, penyebab konflik yang terjadi tersebut juga dianalisis dengan menggunakan teori hubungan masyarakat dan teori negosiasi prinsip.  Agrarian conflict is one form of conflict that often occurs in Indonesia. West Java Province is one of the areas prone to agrarian conflicts. This study aims to determine the chronology of the occurrence of conflict, the type of conflict and the causes of agrarian conflicts between the Aliansi Gerakan Reforma Agraria  (AGRA) Pangalengan and Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan  (PDAP). This study uses the literature study method. This type of literature study research is looking for theoretical references that are relevant to cases or problems found. Based on the results of the analysis of agrarian conflicts between the Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Pangalengan and Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) belong to the type of open conflict and the causes of conflict are analyzed using public relations theory and principle negotiation theory.
KONFLIK GENDER DAN PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU 2019 Daryono, Yon; Nulhaqim, Soni Akhmad; Fedryansyah, Muhammad
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.676 KB) | DOI: 10.24198/jkrk.v2i1.27047

Abstract

ABSTRAK Isu terkait dengan partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah menerapkan struktur kesempatan. Walaupun Indonesia sudah mempunyai desain pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kewajiban 30 persen sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang rendah. Konflik gender, motivasi dan sistem patrhiarkhi dianggap sebagai penghalang partisipasi perempuan menjadi pengawas pemilu. Sebagian kalangan masih memiliki sikap tidak mempercayai ruang-ruang pekerjaan yang berisiko pada keselamatan, intimidasi, diserahkan kepada perempuan dalam pengawasan pemilu.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DENGAN PENGUATAN KELOMPOK TANI Ramdhani, Hafid; Nulhaqim, Soni Akhmad; Fedryansyah, Muhammad
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13593

Abstract

Masyarakat miskin di pedesaan sebagian besar sebagai petani. Data BPS menunjukan masayarakat miskin pedesaan sebesar 18,48 juta orang pada tahun 2012.secara khusus perhatian terhadap petani perlu menjadi perhatian, karena berhubungan dengan masa depan usahatani padi dalam kesinambungan pruduksi petani sebagai makanan pokok Indonesia. program peningkatan produksi usaha tani selalu menajdi prioritas pemabangunan pertani dalam mensejahterakan petani. Dalam penguatan kelompok tani diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun lemabaga kelompok tani telah banyak dibentuk, namun cukup sulit untuk saat ini menemukan kelompok tani yang aktif, dimana setiap anggota kelompok tani memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Padahal kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menggerakan upaya pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan sangat perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meingkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan, dan pelatihan untuk pengurus dan anggota. Secara teknis upaya peningkatan kelompok tani dalam pemberdayaan dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL). Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga bisa dilakukan oleh LSM dan organisasi lainnya yang dianggap mampu untuk dilibatkan dalam usaha penguatan kelompok tani dalam pemberdayaan.
PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI GANGGUAN JIWA DAN KETERBELAKANGAN MENTAL Lubis, Nadira; Krisnani, Hetty; Fedryansyah, Muhammad
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13588

Abstract

Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental sangat minim. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental menyebabkan penderita kerap kali mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari masyarakat bahkan dari keluarga penderita sendiri. Salah satunya di negara Indonesia, perlakuan yang di dapatkan oleh penderita gangguan jiwa dan keterbelakangan seperti diskriminasi, mereka terisolasi, dikucilkan bahkan hingga dipasung, padahal penderita gangguan jiwa dan cacat mental adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai seorang manusia yang dapat mengembangkan diri dan mengasah potensi-potensi yang dimilikinya. Penyakit gangguan jiwa dan keterbelakangan mental memiliki pemahaman yang berbeda akan tetapi penderita sering kali mendapatkan perlakuan yang serupa dari masyarakat maupun keluarga penderita. Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang dapat menyerang seseorang kapan saja dan dimana saja dan penyakit ini dapat disembuhkan dengan mendapatkan penanganan yang tepat, sedangkan cacat mental bukanlah suatu penyakit akan tetapi cacat mental merupakan suatu keadaan yang telah dialami seseorang dari semenjak dikandungan, akan tetapi bukan berarti mereka tidak dapat mengembangkan diri sebagai manusia, penanganan sejak dini dan dengan tepat juga diperlukan oleh penderita cacat mental. Maka dari itu, peran dari masyarakat sangat dibutuhkan guna untuk membantu penderita dalam bekreasi hingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dengan cara mengetahui bagaimana harus bersikap kepada mereka dengan tidak memandang penderita sebelah mata. Peran dari seorang pekerja sosial dalam hal ini dapat membantu masyarakat dan keluarga penderita gangguan jiwa atau cacat mental sebagai educator, motivator dan sebagai konselor.
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA OLEH DISASTER MANAGEMENT CENTER (DMC) DOMPET DHUAFA Fillah, Azmi Sahid; Ishartono, Ishartono; Fedryansyah, Muhammad
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v3i2.13648

Abstract

Masalah kebencanaan seakan tidak akan lepas dari bangsa Indonesia ini. Masalah kebencanaan di Indonesia menjadi permasalahan yang serius khususnya dalam penanggulangannya. Penanggulangan kebencanaan di Indonesia memang sudah berjalan dengan berbagai pelaksana,mulai dari lembaga pemerintahan maupun swasta yang khusus bergerak dalam penanggulangan bencana ini. Penanggulangan bencana menjadi perhatian khusus melihat banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia ini baik itu yang disebabkan oleh alam maupun akibat dari ulah manusia itu sendiri. Konsep penanggulang bencana atau biasa disebut dengan manajemen bencana berkembang melihat dari dampak yang dihasilkan oleh bencana tersebut. Pada dasarnya konsep manajemen bencana ini adalah untuk mengurangi resiko ataupun dampak yang di rasakan dari adanya bencana. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran atau siklus atau bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya secra umum antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana. Tulisan ini mencoba menggambarkan konsep manajemen kebencanaan yang dilakukan oleh disaster management center Dompet Dhuafa (DMC DD). DMC DD sudah lama bergerak dalam kebencanaan. Tulisan ini mencoba mengulas bagaimana program manajemen bencana yang dilakukan oleh DMC DD berdasarkan teori menajemen bencana. Konsep atau teori tentang manajemen bencana akan menjadi dasar bagaimana program-program kebencanaanya.
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK Fitri, Anissa Nur; Riana, Agus Wahyudi; Fedryansyah, Muhammad
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v2i1.13235

Abstract

Artikel ini membahas tentang bagaimana kondisi anak di Indonesia.Khususnya tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan anak.Kesejahteraan adalah kondisi dimana semua kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi dan bisa mencapai kepuasan.Anak adalah salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosialnya karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu negara.Saat ini, kondisi anak di Indonesia yang masih perlu untuk ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraannya yang bermasalah.Banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak – hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak ketika mereka bekerja akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk mengurangi permasalahan anak tersebut, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk menanggulagi permasalahan pekerja anak yang menyebabkan anak tidak sejahtera, namun masih belum cukup efektif untuk menyelesaikannya.Tentu saja hal yang seperti ini harus diperbaiki. Karena anak merupakan generasi masa depan yang harus diperhatikan kesejahteraannya agar perkembangannya pun baik. Salah satu yang harus diperhatikan tentang perlindungan dan kebutuhan hak anak adalah tentang efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dalam undang-undang tersebut telah dibahas bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak agar anak dapat hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan hidup dan haknya.
JARINGAN SOSIAL MASYARAKAT DI RING 1 TERMINAL BBM PERTAMINA PADALARANG FEDRYANSYAH, MUHAMMAD
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14348

Abstract

Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang efektif adalah dengan melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran program. Pelibatan tersebut dapat dilakukan ketika perusahaan mampu memetakan jaringan sosial yang ada di masyarakat. Jaringan sosial juga disebut sebagai para stakeholders yang berhubungan di masyarakat. Salah satu perusahaan yang menjalankan program CSR adalah Terminal BBM Pertamina Padalarang. Penelitian ini diarahkan untuk menjabarkan tentang pemetaan jaringan sosial masyarakat yang berada di Ring 1 Terminal BBM Pertamina Padalarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan interpretasi dari data primer maupun sekunder. Adapun gambaran mengenai jaringan sosial masyarakat di Ring 1 Terminal BBM Pertamina Padalarang dapat dilihat dari identifikasi stakeholders, dan hubungan antar stakeholders.
FENOMENA “NGELEM” OLEH ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR ACHMAD, AZHARY ADHYN; MULYANA, NANDANG; FEDRYANSYAH, MUHAMMAD
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14395

Abstract

Perkembangan suatu wilayah akan selalu diikuti dengan berbagai masalah. Hal ini terjadi karena perkembangan wilayah akan diikuti dengan adanya perubahan social dalam masyarakat. Tidak semua perubahan social yang terjadi sesuai dengan yang direncanakan. Akibatnya muncul dampak perubahan social yang merupakan masalah social. Masalah social yang paling sering terlihat di kota besaar adalah kehadiran anak jalanan. Kehadiran anak jalanan ini sebagai dampak dari perubahan social yang terjadi.Kehadiran anak jalanan akan diikuti dengan adanya masalah social lainnya yaitu perilaku bebas dari anak jalanan tersebut. Saah satu perilaku bebas tersebut adalah perilaku “ngelem” yang dilakukan oleh anak jalanan. Perilaku “ngelem” ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi anak jalanan. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik saja tetapi juga bersifat psikologis dan social.Untuk mengatasi permasalahan perilaku “ngelem yang dilakukan oleh anak jalan tidak hanya dilakukan intervensi yang bersifat represif saja. Diperlukan juga intervensi yang bersifat preventif. Selain itu intervensi tidak hanya dilakukan pada masalah yang terjadi saat ini juga dilakukan pada factor penyebab dan ddampak dari masalah tersebut.