Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Gorontalo Journal of Government and Political Studies JPPM: Journal of Public Policy and Management Journal La Bisecoman Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Kybernology : Journal of Government Studies Majapahit Policy
Mone, Ansyari
Universitas Muhammadiyah Makassar
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar Nurlaelah, Nurlaelah; Harakan, Ahmad; Mone, Ansyari
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.643 KB) | DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.499

Abstract

The strategy in preventing the circulation of narcotics is one of the forms of performance carried out by the National Narcotics Agency and in collaboration with various agencies from government agencies, non-governmental organizations as well as the public in preventing drug trafficking in the city of Makassar which has experienced very high rates of drug trafficking. high. resulting in a large number of drug users mainly in the community. This type of research is qualitative. Data is collected through observation and documentation and interviews with informants. The results of this study indicate that the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics in the city of Makassar, from several strategic indicators namely Suplay Reduction, Demand Reduction and Harm Reduction has been carried out in accordance with the P4GN. The supporting factor in the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics is Presidential Instruction No. 12 of 2011 and support and cooperation from various agencies. While the inhibiting factor is the availability of human resources, budget and supporting tools.       Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkotika yang sangat tinggi. sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkotika utamanya pada kalangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar, dari beberapa indikator strategi yaitu Suplay Reductiont, Demand Reduction dan Harm Reduction sudah dilaksanakan sesuai dengan P4GN. Faktor pendukung dalam Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 serta dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan alat pendukung.
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK Anas Wahab; Lukman Hakim; Ansyari Mone
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i2.693

Abstract

The purpose of this research is describe and explain the influence of  village government  leadership toward the level of public  awareness in possession of an identity card. This kind of research is descriptive quantitatif. Type of research is survey research. The sample are 90 people. Technic of determining sample used the slovin formula and elected the proportionate stratified random sampling from population of  922 people from. Data collection techniques used  the distribution of questionnaires and study literature. The result showed a positive effect between village government  leadership toward the level of public awareness. The influence of leadership on the level of awareness public in possession of identity card is as many as for 38.31 % and 61.69 % influenced by other factors.  Keywords: leadership, awerness of government, identity card                                                                            Tujuan dari penelitian ini untuk mengambarkan dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan pemerintahan desa terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif  kuantitatif. Tipe penelitian yaitu penelitian survey. Sampelnya sebanyak 46 orang masyarakat desa. Teknik penentuan sampel menggunakan rumus slovin yang dipilih secara proportionate  stratified random sampling dari populasi 922 orang berdasarkan jenjang pendidikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pembagian kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh positif antara kepemimpinan pemerintahan desa terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat  kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk sebesar 38,31% dan 68,69% di pengaruhi oleh faktor lain. Kata kunci: kepemimpinan, kesadaran masyarakat, KTP
Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar Fifianti Fifianti; Alyas Alyas; Ansyari Mone
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v4i3.1644

Abstract

This study aims to obtain an overview of the role of the village government in relation to empowerment, namely village-owned enterprises (BUMDes) that must be empowered in an effort to strengthen the village economy in Patani Village. This type of research is qualitative and the data analysis used is Phenomenology with the number of informants as many as 11 people. Data collection techniques are observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that BUMDes in Patani Village have not been effective in helping the independence of Patani Village. Because the role of the Government in the guidance and direction of the BUMDes managers is less than optimal. BUMDes managers are less creative in developing existing funds, even though Patani Village has potential that can be developed, such as managing Bricks and Buying and Selling Goats. There is no Transparency and lack of communication between Supervisors, Managers and Members of BUMDes even to the Community, BUMDes Community Management is not directed. Likewise with the community, there are those who understand and know BUMDes and there are those who cannot and do not know at all, even though there are those who can accept BUMDes.Keywords: role of the village government, development and empowermant of BUMDESABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus diberdayakan dalam upaya memperkuat perekonomian Desa di Desa Patani. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah Fenomenologi dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes yang ada di Desa Patani belum efektif untuk membantu kemandirian Desa Patani. Karena Peran Pemerintah Desa dalam membimbing dan mengawasi para pengelola BUMDes kurang optimal. Pengelola BUMDes kurang kreatif dalam mengembangkan dana yang ada, padahal Desa Patani mempunyai potensi yang bisa dikembangkan, seperti pengelolaan Batu Bata dan Jual-Beli Kambing. Tidak adanya Transparansi dan kurangnya komunikasi antara Pengawas, Pengelola, dan Anggota BUMDes bahkan kepada Masyarakat, sehingga Pengelolaan BUMDes tidak terarah. begitupun dengan masyarakat, ada yang mengerti dan mengetahui BUMDes dan ada yang tidak mengerti dan tidak mengetahui sama sekali, walaupun sebenarnya merekalah yang seharusnya bisa menerima BUMDes.Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Pengembangan, dan Pemberdayaan BUMDES
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM DI KOTA MAKASSAR A. Nukmawati A. Nukmawati; Mappamiring Mappamiring; Ansyari Mone
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v3i3.1041

Abstract

The objective of this study is to find out the government role towards the management of public cemetery land in Makassar. The type of the research is descriptive qualitative with phenomenological research type. The data were collected through interview, observation and documentation. The data were analyzed through data reduction, data display and conclusion. The findings of the research indicate that the role of the government as the regulator (Environmental Service) of Makassar city in managing the public funeral is not optimal due to a number of obstacles in its implementation process. The role of the government as the facilitator land provider concept is that not only do they serve as public service institution but also in a democratic society they have a main role as facilities and infrastructures providers.Key word: Role, government, funeral land management.  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan dalam penelitian adalah fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator (Dinas Lingkungan Hidup) kota Makassar dalam mengelola pemakaman umum masih belum maksimal sebab dalam proses pelaksanaanya masih memiliki banyak hambatan dan kendala. Peran pemerintah sebagai fasilitator konsep penyedia lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang demokrasi memiliki peran pokok yaitu penyedia fasilitas dan sarana prasarana.                                                                                                  Kata kunci:  Peran, Pemerintah, Pengelolaan lahan pemakaman. 
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA PACCING KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE Ratnawati Ratnawati; Mappamiring Mappamiring; Ansyari Mone
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v3i3.1057

Abstract

The objective of the research is to know how the service empowerment farmers group an the obstacle factors in the empowerment of farmers group in Paccing Village, Bone Regency. The type of the research is descriptive and qualitative which has eleven informants. The data collecting techniques  used observation and interview. The data was analyzed using descriptive technique. The research result show that the empowerment of farmers group have not maximal the need of the because the lack capital and maintenance costs while price quite large, there is another factor that became the obstacles of this empowermentis minimal know ledge of farming communities both technology and treatment techniques farming.Keywords: Empowerment, farmer group ABSTRAKAdapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan kelompok tani dan faktor penghambat dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Paccing Kabupaten Bone. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebelas orang. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara, terhadap informan.  Data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani belum maksimal karena masih kurangnya modal sementara harga dan biaya perawatan bertani cukup besar. Kemudian faktor penghambat dalam pemberdayaan adalah minimnya pengetahuan masyarakat petani baik itu dalam teknologi maupun teknik perawatan dalam bertani.Kata kunci: Pemberdayaan, Kelompok Tani
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Larangan Mengkonsumsi Minuman Keras Di Kabupaten Maros Wahida Ardintiana Rasyid; Lukman Hakim; Ansyari Mone
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v4i2.1458

Abstract

This study aims to determine the performance of Pamong Praja Police Unit implementing the prevailing local regulations in Turikale District Maros Regency and factors influencing the performance of Pamong Praja Police Unit in implementation of Regional Regulation No. 9 of 2001 on the prohibition of consuming liquor in the Turikale District Maros Regency. This type of research was using qualitative type with informan counted 6 people. Data collection techniques using are observation, interview, and documentation. The results of this study indicate that the level of performance is still not maximal, because the understanding of Pamong Praja Police Unit to the organization is not good enough, the mindset complicates and slows down so that cause dissatisfaction is still felt bt the community as a result of lack of Pamong Praja Police Unit understanding in the field in the implementation of his dities.                                          ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan peraturan daerah yang berlaku di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja satuan polisi pamon praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 di Kabupaten Maros.Tipe penelitan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja masih kurang maksimal, karena pemahaman pegawai Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi belum cukup baik, pola pikir yang mempersulit dan memperlambat sehingga menimbulkan ketidak puasan masih dirasakan oleh warga masyarkat sebagai akibat kurang paham aparat Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan terhadap pelaksanaan tugasnya. Kata kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bima Andi Andi; Ansyari Mone; Adnan Ma'ruf
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i1.3397

Abstract

The purpose of this study was to explore the Management of Local Revenue (PAD) in Kabupaten Bima in accordance with Law No. 33 of 2004 concerning the Regional Government in managing its own household. Type of qualitative research.Type of case study research. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of the study were that the management of PAD through planning, implementing and controlling taxes. while the strategy of increasing regional taxes and levies through identification and inventory of value and potential of regional assets, the existence of regional asset SIMs, asset supervision and involvement of internal auditors. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mendalami Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa pengelolaan PAD melalui Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pajak. Sementara strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah melalui Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, adanya SIM aset daerah, pengawasan aset dan pelibatan auditor internal. 
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. ANGKASA PURA I (Persero) BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR Dedi Risaldi; Ansyari Mone; Rosdianti Razak
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i1.866

Abstract

The purpose of this study were (1) to know the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) in PT. Angkasa Pura I (Persero),international Sultan Hasanuddin Airport of Makassar, and (2) to know the factors inhibiting the implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Angkasa Pura I (Persero), international Sultan Hasanuddin Airport of Makassar. The analysis method used was qualitative method with the informants of 7 persons. The study results showed that the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) in PT. Angkasa Pura I (Persero), international Sultan Hasanuddin Airport of Makassar was one of the Corporate Social Responsibilitiies in the form of partnership and environment building programs in its capacity as a service company under the protection of State Owned Enterprises (BUMN). This program prioritized the sustainable soft loan system for small entrepreneurs. The responsibility includes the cost and burdens spent by the company to recompense to the community who indirectly built the company.Keywords : Implementation, Corporate Social Responsibility. ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Angkasa Pura I (persero) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dan untuk mengetahui faktor yang menghambat Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Angkasa Pura I (persero) Sultan Hasanuddin Makassar. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan informan 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT. AngkasaPura I (persero) Makassar merupakan suatu bentuk tanggungjawab social korporasi dalam hal Program Kemitraan dan BinaLingkungan (PKBL) dalam kapasitasnya sebagai perseroan jasa di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara. Program ini mengedepankan system pemberian pinjaman lunak secara berkelanjutan kepada para pengusaha kecil. Tanggung jawab yang dimaksud meliputi pada biaya dan beban yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membalas jasa masyarakat yang secara tidak langsung ikut membangun perusahaan. Kata Kunci : pelaksanaan,tanggung jawab sosial perusahaan
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR Firnawati Firnawati; Muhammadiah Muhammadiah; Ansyari Mone
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i3.881

Abstract

Government of Makassar labor agency held job fair event to arrange a meeting between job seekers and users of labor in order to reduce the unemployment rate in the city of Makassar. The research methods applied was qualitative method with descriptive qualitative design. This research aimed to find out how the government’s role in reducing unemployment in Makassar and to determine supporting and inhibiting factors of government’s role. The results of this study indicated that the governments role in reducing unemployment in Makassar had been executed and every year the number of unemployed in the city of makassar had decreased.Keywords: The role of government, reducing unemployment              Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengadakan kegiatan job fair untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja guna menekan angka pengangguran di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peran pemerintah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Makassar sudah dijalankan dan setiap tahun jumlah pengangguran di Kota Makassar sudah mulai berkurang. Kata kunci: peran pemerintah, penanggulangan pengangguran 
Kemitraan Pemerintah Dengan Asita Dalam Promosi Kunjungan Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Rudi Rudi; Lukman Hakim; Ansyari Mone
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 1 (2017): April 2017
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v3i1.896

Abstract

The purpose of this research is to know the partnership Government with Asita in the promotion of tourism visits in South Sulawesi. This type of research is qualitative. The source of data in this study is the primary and the secondary. The way of data collection used instruments in the form observation, interviews and documentation. This research result indicate that a partnership between the Government with Asita is good.. This can be seen from some of the partnership established the subcontracting partnership, the agenct partnership and the venture capital partnership. The partnership pattern most prominent of this partnership is the agent partnership. The success partnertship of  governtment with Asita can be seen from an increase tourist arrivals in South Sulawesi.Keywords: partnership, governtment, visits tourism Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemitraan pemerintah dengan Asita dalam promosi kunjungan wisata di Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah dengan Asita berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pola kemitraan yang terjalin yaitu pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan keagenan dan pola kemitraan modal ventura. Pola kemitraan yang paling menonjol dari kemitraan ini adalah pola kemitraan keagenan. Keberhasilan mitra pemerintah dengan Asita dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan.Kata kunci: kemitraan, pemerintah, kunjungan wisatawan.
Co-Authors A. Nukmawati A. Nukmawati Adnan Ma'ruf Ahmad Harakan Ahmad Taufik Alimuddin Said Alyas Alyas Amir Muhiddin Anas Wahab Andi Andi Andi Rosdianti Razak Arman Dedi Risaldi Fifianti Fifianti Fina Fina Firnawati Firnawati Hamrun Irwan Alim Junaedi Junaid Kamsar Kamsar Lukman Hakim Lukman Hakim Lukman Hakim Mappamiring Mappamiring Muchlas M Tahir Muh Rinto Muhammad Randhy Akbar Muhammadiah Muhammadiah Nasaruddin Nasaruddin Nurlaelah Nurlaelah, Nurlaelah Ratnawati Ratnawati Rosdianti Razak Rudi Rudi Suriyanto B Wahida Ardintiana Rasyid