Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

SISTEM HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.546 KB) | DOI: 10.34010/rnlj.v1i1.2490

Abstract

Sistem demokrasi ekonomi Pancasila merupakan sistem demokrasi ekonomi konstitusional dalam sebuah konsep negara hukum modern dengan pola negara kesejahteraan, atau suatu sistem demokrasi ekonomi sebagai hasil pengejawantahan dari konsep integralistik Pancasila, yaitu suatu konsep sistem demokrasi ekonomi yang bukan saja hanya mengejar pertumbuhan untuk sekelompok kecil anggota masyarakat, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan), oleh karenanya suatu perusahaan yang menjalankan pemerasan terhadap pekerja/buruh (exploitation des I’Homme par l’Homme) harus dicegah, dan tidak boleh dikembangkan di Indonesia, karena praktek pemerasan tersebut sangat bertentangan dengan sistem integralistik demokrasi ekonomi Pancasila, yang mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan). Guna mengatur hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya, yang berkaitan dengan hubungan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didalamnya secara mekanik dan fungsional saling berhubungan antara komponen jiwa bangsa hukum, struktural hukum, subtansi hukum dan budaya hukum dengan tujuan mencapai produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Eksistensi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia Ahmad Hunaeni Zulkarnaen
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.787

Abstract

Abstrak : Negara Kesejahteraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan memajukan kesejahteraan umum yang mengakui, menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana korelasi antara negara kesejahteraan dengan HAM dalam perlindungan tenaga kerja?; dan bagaimana peran Lembaga Kerjasama Bipartit dalam memberikan perlindungan terhadap hak perkerja/buruh?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah salah satu sarana dalam hubungan industrial untuk menyampaikan pikiran dengan lisan atau tulisan adalah  Lembaga Kerjasama Bipartit, yaitu suatu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara wakil   pekerja/buruh   dan   wakil   pengusaha   dalam suatu perusahaan   guna   membahas   masalah Hubungan Industrial dan kondisi kerja pada umumnya. Kesimpulan, optimaliasi kinerja Lembaga Kerjasama Bipartit dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya sekaligus sebagai sarana untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lembaga Kerjasama Bipartit, Negara Kesejahteraan THE BIPARTITE COOPERATION INSTITUTION OF EXISTENCE IN THE PERSPECTIVE OF THE WELFARE STATE AND HUMAN RIGHTS Abstract : The Indonesian Welfare State based on Pancasila and the 1945 Constitution aims to advance the common welfare that recognizes, respects and protects human rights. The purpose of this study is to know and analyze how the correlation between the welfare state and human rights in labor protection; and how is the role of Bipartite cooperation institution in providing protection to workers / labor rights. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specification. The result of the research is as a means in industrial relations to convey thoughts orally or written, this  is Bipartite cooperation institution, which is a communication forum, consultation and deliberation between worker/laborer representatives and employer's representative in a company to discuss industrial relations problem and working condition in general. Conclusion, optimizing the performance of Bipartite cooperation institution with the aim of creating harmonious, dynamic, and equitable industrial relations for the sake of survival, growth, development of the company, including the welfare of workers / laborers and also their families as well as a means to coordinate employment agencies.Keywords: Human Rights, Bipartite Cooperation Institution, Welfare State.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni; utami, tanti kirana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.561 KB)

Abstract

Sistem hukum hubungan industrial Pancasila berupaya menempatkan pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk didalamnya pemerintah dalam kedudukan yang proporsional. Eksistensi atau keberadaan pekerja dalam hubungan industrial harus dilindungi oleh pengusaha dengan diperlakukan sebagai mitra kerja. Untuk itu, pelaksanaan hubungan industrial sebaiknya merujuk ke dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila, yakni suatu sistem demokrasi ekonomi sebagai hasil pengejawantahan dari konsep integralistik Pancasila.Legal Protection of the Workers in the Implementation of Industrial Relations AbstractThe legal system of industrial relations based on Pancasila attempts to place workers or laborers with employers, including the government, in a proportional position. The existence or presence of workers in industrial relations should be protected by the employer, in which workers are to be treated as a partner. Therefore, the implementation of industrial relations should refer to the system of economic democracy of Pancasila, namely a system of economic democracy as the embodiments of the integrative concept of Pancasila.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a10
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial tanti kirana utami; Ahmad Hunaeni Zulkarnaen
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.561 KB)

Abstract

Sistem hukum hubungan industrial Pancasila berupaya menempatkan pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk didalamnya pemerintah dalam kedudukan yang proporsional. Eksistensi atau keberadaan pekerja dalam hubungan industrial harus dilindungi oleh pengusaha dengan diperlakukan sebagai mitra kerja. Untuk itu, pelaksanaan hubungan industrial sebaiknya merujuk ke dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila, yakni suatu sistem demokrasi ekonomi sebagai hasil pengejawantahan dari konsep integralistik Pancasila.Legal Protection of the Workers in the Implementation of Industrial Relations AbstractThe legal system of industrial relations based on Pancasila attempts to place workers or laborers with employers, including the government, in a proportional position. The existence or presence of workers in industrial relations should be protected by the employer, in which workers are to be treated as a partner. Therefore, the implementation of industrial relations should refer to the system of economic democracy of Pancasila, namely a system of economic democracy as the embodiments of the integrative concept of Pancasila.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a10
KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER HUKUM DALAM PERUMUSAN PERJANJIAN KERJA PERORANGAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 4, No 1 (2018): Published 30 Juni 2018
Publisher : Jurnal Hukum Mimbar Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The creation of employment and strive through the clarity of the rights and obligations of the parties (worker/workers and employers), to clarify the rights and obligations of the parties in industrial relations, both regarding the rights and obligations are the norms of work (Labour Legislation) as well as the nature of Work Terms (Terms of Employment), need a means of industrial relations in the form of Individual Work Agreements (PKP) who apply individually and joint work Agreement (PKB) who collectively apply. The problem examined concerns the political configuration of the legitimately in the manufacture of PKP and PKB. Research methods in this study using a descriptive analytical. The research results obtained that the making of PKP applies should be qualified legitimately an agreement as provided for in article paragraph (1) 1320 s. d subsection (4) the book of the law of civil law (KUHPerdata), and specifically the process of formulation of the PKB should match the concept of the Welvaartsstaat with the character of the legal product PKB responsive/populistik.Keywords: Political Configuration, Individual Work Agreements, Joint Work Agreement.
MASALAH RAWAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 2, No 2 (2016): Published 30 Desember 2016
Publisher : Jurnal Hukum Mimbar Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian’s Development goal is to achieve national stability, including economical stability, the achievement of nationally economical stability, determined by the stability in the sector of production of goods and services, or its stability in the sector of production of goods and services is the supporting factor to the dominant of national development programs especially economic development program. One of the requirements to achieve stability in the sectoral production of goods and services is the condition of harmonious industrial relations based on Pancasila in the form of peaceful in working situation or industrial peace, is a dynamic condition in working, where there 3 (three) important elements: first the guarantee implementation on rights and obligations; second, conflict can be resolved internally; third, strikes and lockouts (lock-out) should not be used to impose willingness, because conflict could have been resolved well. In fact, in creating a harmonious industrial relations is not easy, there are some contributing factors such as; workers / laborers factor, employers factor, and public administration factor.Keywords: Industrial Relationship Problem, Indonesian Welfare State Concept
Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3, No 1 (2017): Published 27 Juni 2017
Publisher : Jurnal Hukum Mimbar Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe participation of the society, business community and the Government of Cianjurregency in creating the expansion of employment by the slogan "Cianjur Jago" in linewith the Vision of Cianjur Regency 2016-2021 "Cianjur Lebih Maju dan Agamis" (moreadvance and religious) and Medium Term Development Mission 2016-2021 for the nextfive years is a commitment to achieve the Vision of Cianjur, which is to increasedevelopment in all sectors without any boundaries. It should be recognize that human resources development in the economic field, is a very responsible prominent factor forthe Government of Cianjur in realizing the greatest prosperity for people by equity in afair and equitable target of growth and it can be enjoyed by all citizens for theachievement of Cianjur economical stability. Prospective workers, workers andlaborers are very vital role as actors and gaining economic development goals inCianjur where success is determined by the development of employment, equity andexpansion of employment opportunities as well as the provision of skillful workers andlaborers whose appropriate with the regional development Cianjur needs are thehuman resources manifestation.Keywords: The slogan "Cianjur Jago"; Vision-Mission, Business Participation, LocalGovernment Community of Cianjur Regency; Employment.
THE EFFECTIVENESS OF PRISON SENTENCES ON NARCOTICS ADDICTS Ahmad Hunaeni Zulkarnaen; Akbar Sanjaya
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1389

Abstract

Narcotics are substances or drugs that can cause a decrease or change of consciousness, loss of pain and can cause dependence. The dangerous potential of narcotics then becomes the reason of the issuance of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze the effectiveness of prison sentences in guiding narcotics addicts and to identify alternative sanctions, other than prison sentences, which are more effective in guiding narcotics addicts. This study applied a normative juridical method. The results revealed that narcotics addicts or narcotics abusers have special characteristics because their status as both offenders and victims. Until now, the sanctions that are commonly sentenced to narcotics addicts by judges are prison sentences. This sanction is given in the hope that narcotics addicts could recover from their addictions while in prison. Yet, the lack of facilities and experts at the correctional institution cause many problems, ranging from prisonization to labeling ex-prisoners. As a result, narcotics addicts who are expected to recover themselves from their addictions through guidance have even more difficult to return to the community. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Potensi berbahaya dari narkotika kemudian menjadi penyebab diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Efektifkah pidana penjara dalam membina pecandu Narkotika agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Adakah alternatif lain selain penjara dalam membina para penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian yaitu bahwa Pecandu Narkotika merupakan salah satu pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki karakteristik istimewa, karena statusnya sebagai pelaku sekaligus korban. Sampai saat ini sanksi yang lazim diputus oleh hakim kepada pecandu narkotika adalah pidana penjara. Putusan ini dijatuhkan dengan harapan bahwa selama menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana pecandu narkotika bisa sembuh dari kecanduannya, namun minimnya fasilitas dan tenaga ahli di lembaga pemasyarakatan menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari prisonisasi narapidana, sampai dengan pelabelan (labelling) mantan narapidana. Akibatnya pecandu narkotika yang setelah menjalani pembinaan, yang seharusnya sembuh dari kecanduannya justru semakin kesulitan kembali ke masyarakat.
Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni; Kristian, Kristian; Aridhayandi, M. Rendi
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.54 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i1.1338

Abstract

Tulisan ini akan membahas kebijakan formulasi delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi tahun 2015. Hal ini menjadi penting karena sila pertama dari Pancasila sebagai falsafah hidup, jiwa, pandangan, pedoman dan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi falsafah bangsa dan Negara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti, Indonesia adalah salah satu negara berTuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan yang mendalam serta menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai Negara hukum khususnya Negara hukum Pancasila (sebagai religious nation state), agama menempati posisi sentral dan hakiki dalam seluruh kehidupan masyarakat yang perlu dijamin dan dilindungi (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan agama dan kerukunan hidup antarumat beragama (sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan, memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara)  dicantumkan sebagai hal yang penting dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Oleh karena itu, wajar jika Negara memasukan atau menjadikan agama sebagai salah satu delik didalam hukum positifnya. Pengaturan mengenai delik agama ini dipandang penting karena penghinaan (atau cara-cara lainnya) terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dapat membahayakan perdamaian, kerukunan, ketentraman, kesejahteraan (baik secara materil maupun spirituil), keadilan sosial dan mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. Agama juga dapat menjadi faktor sensitif yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Atas alasan tersebut juga tulisan ini dibuat sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dalam rangka mengetahui rumusan delik agama dan kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya sehingga dimasa yang akan datang, dapat dilakukan pembaharuan. Diluar adanya pro-kontra dimasukannya delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Hasil penelitian, menunjukan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengacu kepada perkembangan “blasphemy” di Inggris atau perkembangan “Godslasteringswet” di Belanda. Kriminalisasi delik agama di Indonesia didasarkan pada religionsschutz theorie (teori perlindungan agama), gefuhlsschutz theorie (teori perlindungan perasaan keagamaan) dan friedensschutz theorie (teori perlindungan perdamaian atau teori perlindungan ketentraman umat beragama). Dalam RKUHP, delik agama ini dirumuskan dalam 8 pasal yang terbagi menjadi 2 kategori yakni: Tindak Pidana Terhadap Agama (yang mencakup penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama) dan Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah (yang mencakup gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan dan perusakan tempat ibadah). Kebijakan formulasi delik agama tersebut masih banyak mengandung kelemahan sehingga akan berpengaruh terhadap tahap aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum di Indonesia. Dalam kaitannya dengan delik agama, penggunaan sanksi pidana tentu harus memperhatikan rambu-rambu penggunaan pidana dan harus dilakukan dengan tujuan melakukan prevensi umum dan prevensi khusus. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan formulasi RKUHP versi tahun 2015 khususnya yang berkaitan dengan delik agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder dan dilakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan undang-undang, perbandingan hukum, sejarah hukum, asas hukum dan teori hukum.
SOSIALISASI ASAS TUJUAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT DAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Ahmad Hunaeni Zulkarnaen
JE (Journal of Empowerment) Vol 2, No 2 (2021): DESEMBER
Publisher : Uiversitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v2i2.1709

Abstract

ABSTRAK Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh untuk menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan menjaga kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh. sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, walaupun terjadi perselisihan hubungan industrial dapat selesaikan secara musyawarah (bipartit) tanpa harus melibatkan pihak ketiga, sehingga mogok dan penutupan perusahaan (lockout) tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak. fungsi hukum LKS Bipartit, adalah: sebagai standard of conduct, sebagai as a tool of social of engeneering, sebagai as a tool of social of control  dan sebagai  as a facility on human interaction untuk mewujudkan hubungan industrial harmonis (Industrial Peace) yaitu hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja/buruh terjamin dan dapat dilaksanakan, mencegah potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial dan kalaupun terjadi perselisihan hubungan industrial tidak perlu melibatkan pihak ketiga karena dapat diselesaikan secara musyawarah (Bipartit) secara internal sehingga mogok dan penutupan perusahaan (lock out) tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak.ABSTRACTThe Bipartite Cooperation Institution is a forum for communication and consultation between employers and representatives of trade unions/labor unions and/or representatives of workers/laborers to create fair industrial relations to maintain the survival, growth, and development of the company, including the welfare of workers/labourers. so that it can prevent industrial relations disputes, even though industrial relations disputes can be resolved by deliberation (bipartite) without having to involve third parties, so strikes and company closures (lockout) do not need to be used to impose their will. The legal functions of the Bipartite LKS are: as a standard of conduct, as a tool of social engineering, as a tool of social control and as a facility on human interaction to realize harmonious industrial relations (Industrial Peace), namely rights and obligations. employers and workers/labourers are guaranteed and enforceable, preventing potential industrial relations disputes and even if industrial relations disputes occur, there is no need to involve third parties because they can be resolved internally by deliberation (Bipartite) so strikes and company closures (lockout) do not need to be used to obtrude.