Articles
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kriminal Di Kalangan Remaja ]]>
<![CDATA[Wiwin Ariesta]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>
<![CDATA[ AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 6 : Juli (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Multi Kreasi Media ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[As the only tertiary institution in Pasuruan that has a Faculty of Law within it, Universitas Merdeka Pasuruan is also responsible for making the public aware of the applicable legal rules and increasing public legal compliance. Therefore, in order to assist the government's efforts to increase public awareness and compliance with the law, especially among youth so that they can support the development and progress of the nation that has been aspired to through the progress and development of superior and noble human resources. The importance of legal awareness to every community is a must. Legal counseling which is held as a form of collaboration with the Faculty of Law, Merdeka University of Pasuruan in collaboration with the Sekarputih Village Government, Gondang Wetan District, Pasuruan Regency is expected to play an important role as one of the activities that has a positive impact in the community and is beneficial for the ongoing learning of Merdeka University Pasuruan students and the village community Sekarputih, Gondang Wetan District, Pasuruan Regency.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Atas Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Muhammad Chusnan]]>;
<![CDATA[Ronny Winarno]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.110
<![CDATA[Anak merupakan bagian dari salah satu calon penerus perjuangan dalam mewujudkan impian bangsa yang berperan strategis, yang padanya melekat karakter dan sifat yang khas, serta membutuhkan pengarahan dalam arti penjagaan fisik, psikis, spiritual, dan sosial secara holistik. Sebagaimana tercantum dalam Gambaran Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada intinya seluruh anak harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk hidup serta berkembang dengan optimal dalam hal fisik, mental, ataupun sosialnya supaya bisa bertanggung jawab kepada negara dan kelestariannya di kemudian hari. Kenakalan remaja dalam pengertiannya adalah perbuatan seseorang di bawah umur yang sah menentang hukum dan dengan kesadaran anak tersebut bahwa perbuatan itu mengakibatkan diancam dengan sanksi pemidanaan. Mereka yang menjalani hukuman secara otomatis dirampas kebebasannya karena perbuatan anak tersebut mengakibatkan anak tersebut dipenjara. Kebebasan di sini berarti kebebasan bergerak. Pembenaran untuk menghukum anak tidak bisa dipisahkan dengan tujuan pokok untuk menciptakan kepentingan terbaik untuk anak, dan hakekatnya yakni merupakan bagian integral dari perlindungan sosial. Sanksi hukuman terhadap anak berdasarkan kebenaran, keadilan dan keperluan yang terbaik untuk anak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Reklaiming Tanah Ditinjau dari Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ]]>
<![CDATA[Jihat Ismail Attamimi]]>;
<![CDATA[Ronny Winarno]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.100
<![CDATA[Masalah persengketaan lahan yang terjadi di Indonesia sering terjadi, saling klaim lahan antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah serta maraknya lagi permasalahan timpang tindih kepemilikan lahan dengan jumlah luasan yang fantastis membuat pertambahan angka konflik. Maka dari itu, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar bahwa aksi reklaiming tanah harus dilindungi apabila masyarakat dapat membuktikan secara fakta dan hukum atas tanah yang telah dikuasai pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang urgensi hukum reklaiming tanah menurut perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan menjelaskan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap aksi reklaiming tanah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang penggunaan utamanya adalah melalui data sekunder atau bahan-bahan pustaka. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah seharusnya melaksanakan kebijakan dan kewenangannya pada penggunaan dan pengelolaan tanah ecara sistematis menurut urgensi hukum reklaiming tanah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PASAL 184 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERKELAHIAN REMAJA (Studi di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan) ]]>
<![CDATA[Pratiwi Virdayanti]]>;
<![CDATA[Wiwin Ariesta]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.81
<![CDATA[Jurnal ini membahas mengenai efektifitas pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perkelahian remaja studi kasus di Desa Semare. Dengan identifikasi masalah bagaimana penerapan pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perkelahian remaja di Desa Semare, Bagaimana upaya Pemerintah Desa Semare dalam menanggulangi kasus perkelahian tersebut dan bagaimana upaya Pemerintah Desa Semare agar tidak terjadi perkelahian Remaja. Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Konflik perkelahian antar remaja Desa terjadi berulang-ulang dan terus berlanjut. Didalam hal ini poin terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus perkelahian antar remaja ini, termasuk orang tua, guru, pemerintah desa, juga aparat kepolisian. Selain itu, konflik perkelahian antar remaja desa diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelesaian tindak pidana perkelahian antar remaja paling banyak dilakukan secara damai apabila masing-masing pihak tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan kerusakan yang ditimbulkan tidak begitu parah maka pihak desalah yang menyelesaikannya dengan mengendalikan masa serta bertemu dengan beberapa pihak yang berkonflik untuk mencari solusi perdamaian.Solusi perdamaian itupun dilakukan dengan berunding dan musyawarah serta melakukan perjanjian antar pihak yang berkonflik. Maka dari hasil jurnal ini diharapkan masyarakat faham tentang bagaimana proses penanggulangan perkelahian remaja agar masyarakat paham ketika terjadi kasus terutama kasus perkelahian agar tidak langsung main hakim sendiri dan memilih jalur damai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT OVERCLAIM PELAKU USAHA DALAM LABEL OBAT DITINJAU DARI PASAL 8 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Bunga Permata Sari]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>;
<![CDATA[Kristina Sulatri]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.71
<![CDATA[Perkembangan perekonomian di Indonesia menyebabkan banyak pelaku usaha memproduksi dan memasarkan produk yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran yang dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan pada barang untuk mendapat keuntungan. Hal tersebut disebut dengan overclaim atau klaim berlebihan yang akan merugikan konsumen. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait overclaim pelaku usaha dalam label obat berdasarkan asas keamanan dan keselamatan, dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terkait overclaim dalam label obat terhadap perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS KEADAAN INSOLVENSI DEBITUR ]]>
<![CDATA[Gelar Sidang Santoso]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>;
<![CDATA[Dwi Budiarti]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.77
<![CDATA[Perlindungan hukum kreditur terhadap kepailitan debitur berdasarkan UU kepailitan. Keadaan dimana harta debitur tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Sedangkan pengertian pailit merupakan perampasan universal seluruh harta likuidasi pembebasannya dicoba oleh seorang kurator di dasar sesuai denganUndang-UndangNomor 37 Republik Indonesia. 2004. Akan terpecah. Penangguhan Kewajiban Pembayaran. Debitur gagal bayar hanya jika jumlah total yang terutang melebihi nilai aset. Diperlukan syarat jatuh tempo bebas pailit sebagai syarat kepailitan dalam arti undang-undang tidak menyatakan status kepailitan sebagai syarat kepailitan. Memberikanperlindunganhukum dan landasanhukum. Kajian menemukan bahwa upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi kreditur antara lain adalah pemberian perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kreditur dalam hal debitur pailit. Dari Kewajiban Pembayaran. Perlindungan hukum meliputi asas hukum, asas persamaan, asas paripas, asas hutang terstruktur, asas penagihan utang, asas universal, dan asas keadilan hukum khususnya dalam kepailitan Indonesia.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Kenyamanan Wisatawan ]]>
<![CDATA[Vila Savira]]>;
<![CDATA[Wiwin Ariesta]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.98
<![CDATA[Wisatawan sebagai penentu kesuksesan dunia kepariwisataan telah menjadi dasar bagi pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan. Kenyamanan menjadi salah satu hal yang menentukan tingkat kepercayaan wisatawan bahwa hak-haknya selama berwisata terpenuhi sehingga akan berdampak pada kesuksesan suatu usaha pariwisata. Oleh sebab itu, pengaturan hukum tentang kenyamanan wisatawan sangat dibutuhkan sebagai suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum pada wisatawan bahwa hukum menjamin kenyamanannya. Hal ini akan menjadi dasar bagi setiap penyelenggara dan pengelola usaha pariwisata untuk tunduk dan mematuhi pada peraturan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Dalam Pengasuhan ]]>
<![CDATA[M. Sholehuddin]]>;
<![CDATA[Kristina Sulatri]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.112
<![CDATA[Pelayanan sosial yang merupakan tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat digunakan untuk membantu anak yang mengalami kesulitan, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Orang tua dapat memberikan salah satu hak sipil paling mendasar kepada seorang anak dengan mendaftarkan kelahirannya. Hak sipil anak mencakup kebebasan-kebebasan penting termasuk hak atas akta kelahiran, hak untuk mengikuti sistem pendidikan, layanan publik, dan akses terhadap layanan penyelamatan jiwa seperti bantuan sosial dan perawatan medis. Untuk memenuhi hak identitas anak dalam pengasuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak mempunyai kewajiban hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban tersebut dan mengeksplorasi dampak hukum yang mungkin timbul jika lembaga-lembaga tersebut gagal memenuhi kewajiban tersebut. Tipologi penelitian hukum normatif digunakan bersama dengan pendekatan perundang-undangan, dan sumber data sekunder berupa teks hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber datanya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengolah pendekatan pengumpulan data. Analisis deskriptif dan strategi penalaran formal dan argumentatif digunakan untuk menarik temuan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa LKSA bertugas mendaftarkan tanda pengenal anak pada instansi terkait. Apabila LKSA tidak menjunjung tinggi hak identifikasi anak, terdapat sanksi administratif.]]>
<![CDATA[Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi ]]>
<![CDATA[Diptya Hardi Nugroho]]>;
<![CDATA[Ahmad Sukron]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.102
<![CDATA[Menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tanah menjadi salah satu masalah yang sukar untuk dihadapi. Sehingga dalam aturan hukum tercipta proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mekanisme non litigasi dalam upaya penyelesaiannya. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Abritrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi salah satu upaya yang dapat dilalui dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah. Berdasarkan topik permasalahan penulis mengangkat dua rumusan masalah dalam membatasi ruang lingkup permasalahan antara lain (1) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dalam pembagian hak waris atas tanah? (2) Bagaimana model pembagian hak atas tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Pasuruan?. Guna mengetahui secara mekanisme Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Abritrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Serta terjun ke lapangan guna melakukan wawacara terhadap masyarakat mengenai mekanisme serta proses dalam mediasi penyelesaian sengketa. Serta mengetahui peran dari ATR/BPN dalam suatu perkata nonlitigasi yang terjadi, nantinya di analisa secara kualitatif. Setelah melakukan penelitan lapangan maka dapat disimpulkan rumusan masalah diantaranya : (1) Adapun mediasi dilakukan sebanyak 4 kali telah mendapatkan keputusan bahwa istri yaitu M berhak mendapatkan aset almarhum suami, serta keterangan yang diberikan oleh pihak keluarga yakni M klaim tidak dapat dibuktikan. (2) Pihak ATR/BPN Kota Pasuruan bersifat pasif dan hanya melakukan sertifikasi setelah ada kejelasan huku atas tanah. Mengingat ATR/BPN tidak memiliki tupoksi atas pembagian tanah, melainkan hanya melakuan sertifikasi berdasarkan surat keterangan yang tersedia dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syavira Dwi Puspasari]]>;
<![CDATA[Yudhia Ismail]]>;
<![CDATA[Wiwin Ariesta]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.94
<![CDATA[Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 saat ini, seluruh negara termasuk Indonesia mencari banyak upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan jika masyarakat sudah memberikan data pribadi pengguna. Namun, aplikasi PeduliLindungi ini perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan data pribadi dalam aplikasi PeduliLindungi ini telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia, serta tanggung jawab yang didapatkan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.]]>
