Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review SASI Jurnal Ilmiah Raad Kertha Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Kolaboratif Sains IBLAM Law Review SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Hajairin
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KONSTRUKSI HUKUM DALAM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Hajairin Hajairin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 1 No 1 (2017): Maret
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i1.67

Abstract

In this research, the author saw in two court judgments which taken out by the District Court (PN) of Raba Bima, number 341/Pid.B/2014/PN.R.bi and the High Court of Mataram (PT), number 20/Pid/2015/PT.Mtr. Both of judgments are strengthen each other, it defendant is in the period of detention during 19 years in prison. However, the verdict/judgment of Supreme Court Number 815K/Pid/2015 cancelled of two court judgment which it underneath. In this case, the Judge has different view of law as the main point to be consideration to make decision for Abdul Khalik. The construction of law in this case has to be seen and translated by the concept of judgment and legal certainty, because of different decision making by District Court (PN) of Raba Bima, the High Court of Mataram and Supreme Court which is freeing Abdul Khalik from all lawsuits. Based on these situation, it need to deep analysis and critically to get the best judgment as the goal of criminal law which is born by the criminal justice system.
PERADILAN PIDANA PRESPEKTIF ABOLISIONISME: KRITIK TERHADAP MODEL PEMIDANAAN FISIK MENUJU PEMIDANAAN PSIKIS Hajairin Hajairin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v3i2.469

Abstract

Paham abolisionisme memunculkan kritikan terhadap prosedural peradilan pidana yang di anggap cacat sehingga pemidanaan yang di ciptakan tidak selamanya dapat di berikan sanksi pidana, seperti kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian ayam yang harganya kurang dari seratus ribu rupiah, namun karena prosedural yang cukup administrative dalam peradilan pidana sehingga pencuri ayam tersebut dapat di hukum sesuai dengan perbuatanya tampa kita perdulikan berapa anggaran Negara yang di habiskan dalam penangan perkara pencurian ayam yang nominalnya cukup besar. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Konsep Peradilan Pidana Prespektif Abolisionisme dari Pemidanaan Fisik Menuju Pemidanaan Psikis, dengan Metode penelitian yang di gunakan dalam menjawab masalah tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan sosiologi hukum, sementara sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum sementara konsep analisis bahan hukum yaitu dengan cara analisis yuridis konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemikiran abolisionisme ini dapat dijadikan dasar perubahan paradigma dalam pemberian sanksi pidana melalui peradilan pidana, dari model pemidanaan yang bersifat fisik menuju model pemidanaan yang bersifat psikis, hal ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hukum yang bermuara pada tegaknya nilai keadilan dan ketertiban sosial, sebab dalam konsep pemidanaan kita perlu menjelaskan tentang tujuan pemidanaan yang memberikan ketertiban sosial, seperti pemidanaan itu harus bisa merubah pola pikir dan perilaku manusia melalui pemidanaan itu sendiri dengan contoh pencuri ayam tersebuh dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama, paham abolisionisme mencoba merubah pandangan manusia dari pemidanaan yang berfokus pada pemidanaan fisik menuju pemidanaan psikis sebagai tujuan dari pemidanaan
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN Hajairin Hajairin
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i1.599

Abstract

Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep peradilan pidana terintegrasi dan singkronisasi penegakan hukum pidana berkeadilan . Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, konseptual dan analitis dengan sumber bahan hukum yakni Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh, sementara teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis konseptual. Temuan dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan peradilan pidana terintegrasi diperlukan singkronisasi substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum sebagai upaya dalam mewujudkan penegakan hukum pidana berkeadilan, konsep penegakan hukum berkeadilan yakni keadilan administratif dan keadilan subtantif. Singkronisasi subtansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum. Singkronisasi struktur hukum memberi penjelasan bahwa semua lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan, tidak boleh merasa paling benar dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sementara budaya hukum haruslah menyatu dengan subtansi hukum dan di pertimbangkan oleh struktur hukum dalam penegakan hukum pidana.
Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Program Prioritas (Studi Pada Pengembangan Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun) Anggaran 2020 Gufran Sanusi; Hajairin Hajairin
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.255

Abstract

Pembangunan dan pengembangan pasar desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, pengembangan pasar desa melalui penggunaan dana desa untuk tahun 2020 menjadi sangat penting untuk di perhatikan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bima, salah satunya pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Penggunaan dana yang tepat sasaran seperti pengembangan pasar desa harus menjadi program prioritas bagi pemerintah desa, meski dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, memberikan pilihan untuk menentukan pilihan program prioritas pada masing-masing desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, hanya mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pasar desa pada aspek kebersihan, atau anggaran kebersihan, sehingga sampai penelitian ini dilakukan hanya sampai pada batasan perbaikan tempat dan kebersihan pasar desa, Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Atas pengembangan pasar desa tersebut, maka ada banyak masyarakat desa yang bisa di perdayakan dan masyarakat desa juga bisa mengurangi kemiskinan melalui perputaran ekonomi pada pasar desa terus berjalan.
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Hajairin Hajairin; Syamsuddin Syamsuddin; Kasmar Kasmar; Gufran Sanusi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.81

Abstract

Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum. Dengan pendekatan pertama Perundang-Undangan (statute aprroach) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Pendekatan Konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima Hajairin Hajairin; Gufran Sanusi; Aman Ma’arij
SASI Vol 27, No 3 (2021): Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v27i3.475

Abstract

Material processing by PT Tukad Mas Kota Bima which has a negative impact, namely the existence of pollution or environmental damage in the East Rasa Nae Subdistrict, Bima City, so that it can be held accountable under criminal law, civil law and administrative law. The purpose of this study was to determine the form of criminal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima. The research method used is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation. The findings of this study indicate that legal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima can be seen in aspects of criminal law, civil law and administrative aspects. However, the Bima City Government through the Environmental Service has only given a written warning to PT Tukad Mas Kota Bima, which has been operating for decades. Whereas empirical facts have shown that there is quite severe damage, such as waste disposal that can have a health impact on the community and natural damage due to excavations carried out. Criminal liability should be a special concern, NGOs and the community even report on environmental crimes, the report is because the result of material processing causes environmental pollution as one of the elements of criminal acts against environmental pollution.
VILLAGE GOVERNMENT LEGAL POLICIES IN INFORMATION TECHNOLOGY-BASED PUBLIC SERVICES Gufran; Aman Ma'arij; Hajairin
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.757

Abstract

The legal policy of the village government in information technology-based public services, in general, is currently not running optimally. Even though technological developments must be utilized by all elements of society including the village government, several programs can be carried out include such as E-Village, village fund information, village websites, and being able to develop applications that can be used to provide public services to village communities and so on. The research aims to find out whether information technology-based integrated criminal justice system policies can become an instrument for eradicating corruption. The research method used is normative legal research with statutory approaches, theoretical approaches, and comparative and conceptual approaches. The findings in this study are that first, the village government law as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, cannot be fully explained by village officials, including utilizing technological advances in maximizing public services for the community, so that the community gets information and services that are easy. Second, developing an internet-based rural information network by building village websites with the desa.id domain, encouraging technology-independent villages, improving public services with the village partner application, and managing resources based on village profiles with resource surveys and geospatial data with the village granary application. see mitra.or.id) and build villages with interconnected systems and regulations that support villages to take development initiatives.
Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Tofik Yanuar Chandra; Hajairin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.138

Abstract

Pemberantasan korupsi pada dasarnya dijalankan melalui tiga agenda utama, yaitu agenda penindakan korupsi, agenda pencegahan korupsi dan agenda pendidikan anti korupsi. Penindakan dan Pencegahan korupsi dapat dilakukan menggunakan peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan upaya membangun kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam mempercepat, mempermudah proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dapat menjadi instrumen pemberantasan korupsi. Metodel penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritis, perbandingan dan pendekatan konseptual. Temuan dalam penelitian ini adalah pertama bahwa Kebijakan pengembangan system peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan gagasan baru dengan penegasan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Polri. Kedua Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi dapat melibatkan beberapa lembaga seperti Polri, Kejagung, MA, Kemkumham, Kemenko Polhukam, Kemkominfo, Kementerian PPN/Bappenas dan BSSN, beberapa lembaga tersebut akan saling berkordinasi dalam pemberantasan korupsi menggunakan aplikasi pusat pertukaran data (Puskarda) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menko Polhukam No. 47 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Sebab permasalahan korupsi masih menjadi masalah yang cukup serius, sehingga diperlukan Inovasi dalam pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan semua instrumen hukum yang ada pada berbagai lembaga penegak hukum.
Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Sistem Informasi Arsip Surat Digital di Desa Rora Kecamatan Donggo Hajairin; Sahrul Ramadhan; Syamsuddin; Aman Ma'arij; Hadijah
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Rora berada diujung barat kecematan Donggo Kabupaten Bima yang perbatasan langsung dengan Kabupaten Dompu. Ditengah perkembangan teknologi informasi sudah pesat masih ada yang menggunakan layanan surat konvesional. Kebutuhan akan informasi dan pengelolaan data sangat dibutuhkan. Sedangkan proses layanan masih dilakukan secara konvesional, sehingga proses pelayanan dan dokumen membutuhkan waktu lebih lama. Arsip surat masih kurang dikelola dengan baik, yang menyebabkan kesalahan dan bahkan arsip surat banyak yang hilang. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada sistem konvesional mulai dari data yang tercecer, hilang dan lain sebagainya. Sosialisasi dilakukan agar pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi yang sudah canggih untuk memudahkan dalam pengarsipan surat desa.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Law Enforcement Against Narcotics Crime Maria Alberta Liza Quintarti; Ilham; Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Hajairin; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5540

Abstract

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Co-Authors Aman Ma’arij Gufran Gufran Sanusi Hadijah Hadijah Ilham Kasmar Maria Alberta Liza Quintarti Mery Rohana Lisbeth Sibarani Muchamad Taufiq Sahrul Ramadhan Syamsuddin Syamsuddin Tofik Yanuar Chandra