Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Kiprah Dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur Taufik Firmanto; Gufran Sanusi
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v9i2.25

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum dengan kajian kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum indonesia sebagai negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur. Tujuan dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana konsep negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Simpulan artikel ini menyajikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Gerakan Muhammadiyah telah mendampingi Negara Hukum Republik Indonesia, sejak dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa Indonesia masih berkutat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA BIMA Adnan Adnan; Nasrullah Nasrullah; Gufran Sanusi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2022): Maret
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i1.870

Abstract

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Bima. Jenis penelitian adalah Penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BUMN/BUMD untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai bentuk yang ada. Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima telah memiliki instrumen hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai sebuah acuan untuk menjawab semua permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Bima
Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Program Prioritas (Studi Pada Pengembangan Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun) Anggaran 2020 Gufran Sanusi; Hajairin Hajairin
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.255

Abstract

Pembangunan dan pengembangan pasar desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, pengembangan pasar desa melalui penggunaan dana desa untuk tahun 2020 menjadi sangat penting untuk di perhatikan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bima, salah satunya pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Penggunaan dana yang tepat sasaran seperti pengembangan pasar desa harus menjadi program prioritas bagi pemerintah desa, meski dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, memberikan pilihan untuk menentukan pilihan program prioritas pada masing-masing desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, hanya mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pasar desa pada aspek kebersihan, atau anggaran kebersihan, sehingga sampai penelitian ini dilakukan hanya sampai pada batasan perbaikan tempat dan kebersihan pasar desa, Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Atas pengembangan pasar desa tersebut, maka ada banyak masyarakat desa yang bisa di perdayakan dan masyarakat desa juga bisa mengurangi kemiskinan melalui perputaran ekonomi pada pasar desa terus berjalan.
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Hajairin Hajairin; Syamsuddin Syamsuddin; Kasmar Kasmar; Gufran Sanusi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.81

Abstract

Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum. Dengan pendekatan pertama Perundang-Undangan (statute aprroach) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Pendekatan Konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima Hajairin Hajairin; Gufran Sanusi; Aman Ma’arij
SASI Vol 27, No 3 (2021): Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v27i3.475

Abstract

Material processing by PT Tukad Mas Kota Bima which has a negative impact, namely the existence of pollution or environmental damage in the East Rasa Nae Subdistrict, Bima City, so that it can be held accountable under criminal law, civil law and administrative law. The purpose of this study was to determine the form of criminal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima. The research method used is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation. The findings of this study indicate that legal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima can be seen in aspects of criminal law, civil law and administrative aspects. However, the Bima City Government through the Environmental Service has only given a written warning to PT Tukad Mas Kota Bima, which has been operating for decades. Whereas empirical facts have shown that there is quite severe damage, such as waste disposal that can have a health impact on the community and natural damage due to excavations carried out. Criminal liability should be a special concern, NGOs and the community even report on environmental crimes, the report is because the result of material processing causes environmental pollution as one of the elements of criminal acts against environmental pollution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI BARANG PADA MINIMARKET DI KOTA BIMA kasmar kasmar; Gufran Sanusi; Syahrullah Syahrullah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak konsumen atas informasi harga barang pada Minimarket di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data secara substantif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar minimarket belum secara maksimal mencantumkan informasi harga barang pada etalase barang, sehingga perlindungan konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, disarankan perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang intensif dari Pemerintah agar pengetahuan informasi harga barang dan perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal. 
Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Nurfitriani; Syarif Hidayatullah; Husnatul Mahmudah; Zuhrah; Gufran Sanusi
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.102

Abstract

Penelitian ini tentang tradisi pacuan kuda yang menggunakan anak sebagai joki (joki cilik) di Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang ekploitasi anak yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiological. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki adalah adanya ekploitasi ekonomi. Dimana anak-anak diarahkan untuk menjadi joki dengan harapan mendapatkan imbalan/upah. Anak-anak melakukan aktivitas sebagai joki menggadaikan nyawa karena hal tersebut sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis anak. Dalam perspektif sejarah, pacuan kuda di Bima tidak menggunakan anak-anak sebagai joki. Namun seiring waktu karena dipengaruhi oleh aktivitas perjudian, anak-anak menjadi pilihan terbaik agar kuda dapat berlari kencang. Keterlibatan anak menjadi joki menyebabkan permasalahan laten di masyarakat. Seperti adanya eksploitasi anak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga hak dasar anak yang lain terabaikan. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam dan Hukum positif diketahui bahwa hak-hak anak yang lalai dalam pemenuhannya adalah: (1) Pendidikan formal yang terbengkalai; (2) rentan mengalami kecelakaan/luka fisik. Orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua, serta mendzolimi anak karena memberikan beban berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya. Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Joki, Pacuan Kuda
Sosialisasi Pentingnya Menjaga Privasi Dan Keamanan Data Di Era Digital Sutriawan Sutriawan; Nur Husnul Khatimah; Gufran Sanusi
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diera bigdata saat ini, pertumbuhan informasi telah menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dan meningkat secara signifikan. Penyebaran informasi diera digital melalui pesan singkat, panggilan suara, update informasi di sosial media dan lain-lain merupakan hal yang lajim di lakukan manusia, sehingga memungkin orang untuk saling terhubung satu sama lain. Masalah privasi seringkali dikaitkan dengan data pribadi, data pengguna harus dirahasiakan, identitas pengguna harus dilindungi atau tindakan pengguna tidak boleh diacak, harus memastikan perlindungan yang tepat bagi pengguna karena itu privasi bukanlah hal yang mudah untuk dijaga. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar khususnya SMK 2 Dompu dan masyarakat pada umumnya tentang pentingnya menjaga privasi diera digital saat ini, menyadari pengguna media sosial saat ini semakin marak, maka kesadaran tentang keamaan data harus ditingkatkan karena dapat memberikan dampak positif maupun dampak negative bagi pengguna. Sebaran data dimedia sosial dapat memicu berbagai kejahatan dunia maya yang berakibat pada individu setiap pengguna, karena banyak kejahatan yang seringkali kita temui seperti, cyber bullying, cyber stalking dan berbagai jenis kejahatan lainya. Jika tidak meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga dan mengamankan data, maka data-data di media sosial dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
Bima Regional Government Policies in The Economic Development of Persons With Disabilities Perspective Inclusive Economic Development Index Junaidin; Ridwan; Taufik Firmanto; Gufran Sanusi; Ainun Wulandari; Nuratika; Firdaus; Nuruzzakiyah Salsabila
Law and Justice Vol. 8 No. 1 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i1.2134

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas dari Perspektif Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Beberapa pendekatan digunakan, termasuk pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Kebaruan penelitian ini adalah pengungkapan kebijakan pemerintah daerah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas dari perspektif indeks pembangunan ekonomi inklusif yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Diskusi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bima belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di sektor pembangunan ekonomi. Indikasinya adalah masih banyak penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai tempat dalam kondisi sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka terpaksa mengemis dan mengharap belas kasihan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan mencapai indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Kesimpulan, kebijakan pemerintah daerah Kota Bima dalam pengembangan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, namun hal ini belum diimplementasikan secara optimal. Tidak ada kebijakan konkret dari pemerintah daerah yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Begitu pula, upaya pemerintah daerah Kota Bima dalam mengembangkan ekonomi penyandang disabilitas dari perspektif indeks pembangunan ekonomi inklusif belum diimplementasikan secara optimal. Kebijakan ekonomi yang tidak diimplementasikan secara optimal mengakibatkan kualitas hidup penyandang disabilitas lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.     This article is the result of research on Bima City Regional Government Policy in Efforts to Develop the Economy of Persons with Disabilities from the Inclusive Economic Development Index Perspective. The method used in this research is the Normative Law research method. With several approaches used, including approximation Legislation, conceptual approach, philosophical approach, comparative approach, and analytical approach. The novelty of this research is the revelation of the Bima City regional government's policy in developing the economy of people with disabilities from an inclusive economic development index perspective that has never been found before. The discussion shows that the regional government of the city of Bima has not been fully able to fulfill the rights of persons with disabilities in the economic development sector. The indications are that there are still quite a lot of people with disabilities scattered in various places in dire conditions. In their daily lives they are forced to beg and expect mercy from others to fulfill their daily needs. Conditions like this are contrary to the goal of achieving an inclusive economic development index in Indonesia. Conclusion, local government policy Bima City in its economic development for people with disabilities can influence increased economic growth and the quality of human resources, however this has not been implemented optimally. There are no concrete policies from the regional government that can support increasing the capacity of human resources for people with disabilities to reduce poverty and inequality. Likewise, the Bima City regional government's efforts to develop the economy of people with disabilities from the perspective of the inclusive economic development index have not been implemented optimally. Economic policies that are not implemented optimally result in a lower quality of life for people with disabilities compared to other members of society.