Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan SASI Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Aman Ma’arij
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TERHADAP PELAKSANAAN PEMERNTAHAN DAERAH Aman Ma’arij
TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol 4 No 2 (2020): Oktober
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tadjid.v4i2.522

Abstract

Pelaksanaan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejauh ini yang menonjol hanya sebatas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung setiap daerah-daerah dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai dengan tuntutan reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 118, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah seuai dengan pasal 18, dengan pemberian wewenang penuh kepala daerah-daerah otonom maka kemajuan disetiap daerah akan tercapai tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat dengan perimbangan keuangan yang diatur oleh pemerintahan pusat secara proporsional.
Implikasi Yuridis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Daerah Aman Ma'arij; Sukirman
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.12

Abstract

Implikasi hukum LKPJ Kepala Daerah dapat berbentuk perbaikan dan pemberhentian kepada kepala daerah.Penelitian ini bertujuan menganalisis Kedudukan LKPJ Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Aspek Yuridis LKPJ Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan LKPJ tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melakukan perbaikan dan perubahan kedepannya. Kedua, Implementasi dari fungsi pengawasan oleh DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan hak untuk menilai kinerja kepala daerah berdasarkan LKPJ dapat dirumuskan pendapat DPRD dengan rekomendasi yang berimplikasi pada keadaan tertentu
Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ilyas Sarbini; Sukirman; Aman Ma'arij
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.19

Abstract

Kehidupan yang tertib dan damai dalam tatanan masyarakat adalah menjadi harapan, namun dalam interaksi antar individu di dalamnya akan ada saja perbedaan-perbedaan sesuai kepentingan masing-masing sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang satu dengan yang lain yang dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat dapat berupa konflik atau pertikaian. Sekarang marak terjadi, masyarakat cenderung menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami, dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya lebih murah. Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan,sehingga dalam kehidupan masyarakat yang demikian, maka angka konflik atau pertikaian terus meningkat dan menjadi fenomena biasa dalam masyarakat baik terkait konflik antara dua individu maupun lebih. Fenomena ini berakibat pada penumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan, belum lagi yang tidak dilaporkan yang dapat menjadi bara dalam jiwa korban maupun pelaku yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memicu eskalasi konflik yang semakin luas. Kecenderungan orang berprasangka buruk terhadap proses peradilan konvensional sekarang, disana disangka terjadi adu loby mana yang kuat dia yang menang dan malah dikatakan menang jadi arang kalah jadi abu. Prasangka buruk itu yang membuat proses peradilan tidak dipercaya, yang berakibat kecenderungan orang melampiaskan penyelesaian masalahnya dengan main hakim sendiri
Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dari Perspektif Hukum Aman Ma'arij
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i2.23

Abstract

Esensi pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap DPRD hanya bersifat informasi saja, yang apabila pertanggungjawaban itu ditolak, maka tidak menyebabkan jatuhnya Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis LKPJ Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Tolak Ukur Kinerja Kepala Daerah Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKPJ yang diberikan Kepala Daerah di hadapan sidang paripurna DPRD merupakan salah satu mekanisme pengawasan pihak legislatif terhadap pihak eksekutif, di samping melalui mekanisme yang lain seperti hak angket, interpelasi, minta keterangan dan sebagainya .yang dimiliki oleh DPRD. Di sini pembahasan mengenai posisi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD, terutama akan difokuskan pada pengawasan dalam aspek pertanggungjawaban ini Kedua, kinerja kepala daerah dan DPRD bisa diukur dari sejauh mana eksekutif dan legislatif di daerah mampu menjalankan tugas mereka secara akuntabel, demokratis, memenuhi standard moralitas, sesuai aspirasi masyarakat luas dan efisien
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu) Aman Ma’arij; Gufran Gufran
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 7, No 4 (2021): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jime.v7i4.2442

Abstract

Crime is a bad act, derived from the word evil which means very bad, very bad, very bad, while juridically crime is defined as an act that violates the law or is prohibited by law in the first problem research what is the cause of crime in Indonesia? Nowa Village, Woja District, Dompu Regency and how is the role of the nowa village government in overcoming crimes such as gambling, conflict and other crimes. The purpose of this study was to find out how the role of the village government in overcoming crime in the village of Nowa, Woja sub-district, Dompu district and the factors that influence the occurrence of crime in Nowa Village, Woja District, Dompu Regency, this study used empirical research methods using the approach of legislation, sociology and cases. The results showed that the role of the village government in tackling crime in the nowa village was to carry out socialization at the hamlet level and strengthen coordination between agencies, both from the village government and law enforcement officers (police) and the factor that influenced the occurrence of crime in nowa village was the level of youth promiscuity. , Brutal Archery, Rampant Distribution of Alcohol and Drugs, Legal Gambling, and Brawls Between Youth.
ANALISIS KEWENANGAN CAMAT ASAKOTA DALAM MELAKUKAN PINDAH SILANG (ROTASI) PEGAWAI HONORER (Studi Kasus Di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima) Aman Ma’arij; Gufran Gufran
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan kewenangan Camat Asakota Kota Bima dalam melakukan pindah silang terhadap pegawai honorer dengan menggunakan penelitian empiris metode pendekatan wawancara dan data sekunder hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama,dalam menjalankan tugas dan fungsinya camat asakota tidak memiliki kewenangan dalam melakukan rotasi pegawai honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 17 Tahun 2018. Kedua walau pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat tapi dalam pelimpahan sebagian kewenangan itu tidak meliputi kewenangan rotasi/pindah silang pegawai honorer lingkup daerah. Ketiga, surat pindah tugas dengan nomor 500/127/ask/ii/2021 yang dikeluarkan oleh Camat Asakota terhadap ibu siti rahma pegawai honorer lingkup Daerah Kota Bima tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
PUBLIC POLICY OF SOCIAL SECURITY DUE TO COVID 19 LEGAL JUSTICE PERSPECTIVE Ridwan; Hajairin; Aman Ma’arij; Gufran
Awang Long Law Review Vol 4 No 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.91 KB) | DOI: 10.56301/awl.v4i2.387

Abstract

Various social security policies due to the impact of the covid 19 pandemic are carried out as an effort to move the national economy and strengthen people's purchasing power, the restoration of education so that it can be better. The purpose of this study is to find out the policy of social security during the pandemic covid 19 perspective the foundation of legal justice theory. Research methods, using the type of normative legal research with the first approach of legislation (statute approach), second historical approach (historical approach), third conceptual approach (conceptual approach), and Fourth analytical approach (Analytical Approach). While the types and data sources used can be used in two, namely primary legal materials and secondary legal materials focusing on Public Policy of Social Security During the Covid 19 Pandemic Perspective of Legal Justice Theory. The findings in the study showed that various social security policies during the covid 19 pandemic. First Family Hope Program (PKH), Sembako Program Assistance (BPS), Cash Direct Assistance, Cash Social Assistance (BST), Pre-employment Card, BLT small micro-businesses, BLT Village Fund, Productive Banpres for MSME Working Capital, Employee Salary Subsidy, and electricity discount by providing electricity tariff incentives for customers affected by the Covid-19 pandemic, UKT Assistance, internet package assistance for students and students, BSU Lecturer, Pulsa ASN and Kouta are free, as well as other social protection programs. The two foundations of the theory of legal justice to social security policy due to the covid 19 pandemic show that policies in the aspects of education, business groups, communities, and employee salary subsidies, are still considered unable to embrace all elements, although using the distributive justice theory approach, let alone using affirmative justice theory that looks at equality in getting help due to covid 19.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima Hajairin Hajairin; Gufran Sanusi; Aman Ma’arij
SASI Vol 27, No 3 (2021): Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v27i3.475

Abstract

Material processing by PT Tukad Mas Kota Bima which has a negative impact, namely the existence of pollution or environmental damage in the East Rasa Nae Subdistrict, Bima City, so that it can be held accountable under criminal law, civil law and administrative law. The purpose of this study was to determine the form of criminal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima. The research method used is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation. The findings of this study indicate that legal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima can be seen in aspects of criminal law, civil law and administrative aspects. However, the Bima City Government through the Environmental Service has only given a written warning to PT Tukad Mas Kota Bima, which has been operating for decades. Whereas empirical facts have shown that there is quite severe damage, such as waste disposal that can have a health impact on the community and natural damage due to excavations carried out. Criminal liability should be a special concern, NGOs and the community even report on environmental crimes, the report is because the result of material processing causes environmental pollution as one of the elements of criminal acts against environmental pollution.
LEGAL PROTECTION OF FLOWER HAWKERS THROUGH THE PROVISION OF LEGALITY AND BRAND RIGHTS (CASE STUDY IN TONGGONDOA VILLAGE PALIBELO DISTRICT OF BIMA REGENCY) Aman Ma’arij; Gufran
Awang Long Law Review Vol 5 No 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.719 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.533

Abstract

This research is a legal research that examines the legal protection of flower snack producers in Tonggondoa Village, Palibelo District, Bima Regency, precisely in RT 03 RW 02 Dusun Doro To'i. The purpose of this research is to provide legal protection in the form of granting legality to flower snacks producers and branding the products of flower snacks in Tonggondoa Village referring to the provisions of the Minister of Trade Regulation Number 77/M-DAG/PER/12/2013 concerning the Issuance of Trading Business Permits and Simultaneous Company Registration Certificates for Trading Companies and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications to improve the welfare of the people in Tonggondoa Village. The method used in this study is an empirical legal research method, with several approaches, including: a statutory approach and a concept approach. The results showed that the flower snack producers in Tonggondoa Village from the legal aspect had not received legality as a business group and the flower snacks produced had not received legal protection in the form of labeling and branding that could increase the selling value of flower snacks. Originality: this research is very important considering that no previous research has been conducted on this matter, considering that the flower snack producers in Tonggondoa Village have been around for a long time but there has not been any effort and attention to the legality of flower snacks producers and legal protection efforts for flower snacks production.
Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios : (Studi Empirik di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat) Iksan; Aman Ma`arij; Adnan; Nasrullah; Ade Ermin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.75

Abstract

Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Praktik peminjaman uang oleh rentenir di Kabupaten Dompu terhadap pedagang-pedagang kios. Praktek pinjaman pada rentenir cukup mengkhawatirkan karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi desa yang mayoritas adalah petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan dua hal; pertama praktek rentenir di Kabupaten Dompu memang sangat kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat termasuk pedagang Kios. Paling tidak ada empat hal pedagang Kios di Kabupaten Dompu memanfaatkan jasa Rentenir (Koperasi) yaitu Kebutuhan modal usaha, Memenuhi kebutuhan mendesak, bantuan saat darurat (Emergency Relief), dan untuk memenuhi gaya hidup dengan bunga 20-50% dalam waktu 6 bulan, 1 bulan dan harian. Kedua wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang kios dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menambah waktu angsuran dan biaya kerugian yang dialami rentenir (koperasi).
Co-Authors Ade Ermin Adnan Alkhair Dea Zara Avila Gufran Gufran Gufran Gufran Sanusi Hadijah Hadijah Hajairin Hajairin, Hajairin Iksan Iksan Ilham Ilyas Sarbini Khas Sukma Mulya Munir Nasrullah Ridwan Sahrul Ramadhan Sukirman Syamsuddin Syamsuddin Taufik Firmanto Ulfa Widayati