Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU QAYYIM TENTANG KONSEP TAS’IR Wahyu, A. Rio Makkulau
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.498 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v16i2.620

Abstract

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah merupakan seorang pemikir Islam yang mengkaji berbagai persoalan termaksud bidang ekonomi yang tertuang dalam berbagai karyanya seperti yang termuat dalam kitab At-Thuruq Hukmiyah fi As-Siyasat Asy-Syariyah. Kitab tersebut menjelaskan mengenai sebuah pedoman pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan negara. Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini membagi tas’ir menjadi dua bagian yakni tas’ir yang adil dan dihalalkan dan juga tas’ir yang zalim dan diharamkan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Ibnu Qayyim tentang konsep tas’ir. Hasil analisis didapatkan bahwa tas’ir yang adil dalam mekanisme pasar telah menjadi pegangan yang mendasar dalam setiap transaksinya. Penetapan harga yang adil oleh pemerintah sangat diajurkan ketika situasi dalam pasar mengalami kekacauan sehingga menimbulkan mudarat bagi pelaku pasar, inilah peran pemerintah sebagai wilayatul hisbah dalam menetapkan harga yang berlaku dalam pasar demi terwujudnya kemaslahatan.
PEMIKIRAN EKONOMI IBNU QAYYIM TENTANG KONSEP TAS’IR Wahyu, A. Rio Makkulau
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.498 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v16i2.620

Abstract

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah is an Islamic thinker who examines various issues which are meant in the economic field which are contained in his various works such as; in At-Thuruq Hukmiyah Fi As-Siyasati Asy-Syariyah. This book explains about a guideline of government in set a state policy. Ibnu Qayyim in his book divided pricing policy into 2 kinds those are fair pricing policy and legal and also unfair pricing policy and it is prohibited. This study is conducted by using library research method with the purposes to describe the thoughts of Ibn Qayyim about pricing policy. Analysis result showed that fair pricing policy in market mechanism has been main guidelines in every its transaction. Fair pricing by government is very suggested when the situation in market undergoes disorganisation thus make many bad impacts for trader, this the government’s role as wilayatul hisbah in determining price in market for realising prosperity.
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BNI SYARIAH DENGAN INDEKS ISLAMIC SOCIAL REPORTING A Rio Makkulau; Ariyanto
Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 3 No 1 (2021): Asy-Syarikah Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.504 KB) | DOI: 10.47435/asy-syarikah.v3i1.547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud CSR menggunakan indeks ISR dan ntuk mengetahui pelaksanaan CSR pada BNI Syariah sesuai dengan indeks ISR. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kuantitatif dengan metode penilaian terhadap laporan tahunan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah tahun 2018-2019. Nilai pengungkapan CSR menggunakan indeks GRI pada tahun 2018 dari 43 item terdapat 7 item yang tidak terisi sehingga total skor yaitu 36 item. Kategori yang memiliki skor yang paling tinggi adalah kategori profil dan strategi organisasi dan Sosial. Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjan Dan Kenyamanan Bekerja dengan nilai yang sama yaitu 7, dan kategori lingkungan menempati skor yang paling rendah yaitu 3. Apabila dipersentasekan maka pengungkapan menggunakan indeks GRI memperoleh adalah 85% apabila dikategorikan maka berada pada kategori sangat informatif. Sedangkan CSR tahun 2019 memiliki 9 item yang tidak terisi sehingga total skor yaitu 34 item. Kategori yang memiliki skor yang paling tinggi adalah kategori profil dan strategi organisasi dan Sosial. Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjan Dan Kenyamanan Bekerja dengan nilai yang sama yaitu 7, dan kategori lingkungan menempati skor yang paling rendah yaitu1. Apabila dipersentasekan maka pengungkapan menggunakan indeks GRI memperoleh adalah 79% apabila dikategorikan maka berada pada kategori informatif.
Imam Syafi'i's E-Commerce Concept's Relevance A.Rio Makkulau Wahyu; Heri Irawan; Srianti Permata; Wirani Aisyah Anwar
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 8, No 1 (2022): JIEI : Vol. 8, No. 1, 2022
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v8i1.4370

Abstract

Ba'i salam and e-commerce contracts are similar in that they involve the sale and purchase of goods with an upfront payment and subsequent delivery of goods up to a specified time limit. It is, however, significantly different because in a ba'i salam contract, the seller and buyer meet directly, whereas in e-commerce transactions, the buying and selling process is mediated by social media intermediaries. This type of research entails conducting library searches and data collection techniques that begin with reading references and end with classifying them in order to reach conclusions about the concept of relevance raised. E-commerce, in general, operates in the same way as the ba'i salam contract. The only distinction is the location of the contract. The distinction does not become critical, however, because bringing sellers and buyers together in one location is not an absolute, but rather a function of circumstances and conditions. When viewed through the lens of the ba'i salam contract, as interpreted by Imam Syafi'i and other scholars, the mechanism of buying and selling via e-commerce can be declared appropriate or conform to the conditions/rules established by Muamalah
Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam A. Rio Makkulau Wahyu
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.708 KB) | DOI: 10.37146/ajie.v1i1.9

Abstract

Selain sebagai sumber kesediaan pangan, pertanian juga menjadi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yakni sistem muzara’ah (kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan) dan mukhabarah (kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggerap). Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dianalisis dengan teknik trianggulasi. Hasil analisis didapatkan bahwa didalam penggarapan lahan pertanian tersebut terdapat bentuk kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan sebagian biaya tertentu ditanggung bersama antara kedua pihak dan biaya yang lainya ditanggung penggarap lahan dengan bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerja sama yang diikuti dengan sistem bagi hasil yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan setempat.
Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas A. Rio Makkulau Wahyu; Wirani Aisiyah Anwar
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.865 KB) | DOI: 10.37146/ajie.v2i1.31

Abstract

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwanya untuk zakat fitrah dan menyucikan hartanya untuk zakat maal. Zakat haruslah dikelola dengan baik agar penyaluran harta zakat tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran kepada para mustahik, sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil sangatlah diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki, lalu didistribusikan dan didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah melalui perantara amil zakat sebagai regulator pengelolaan zakat yang terus mengalami perkembangan, secara umum perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui organisasi baik itu berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan para mustahik baik berupa konsumtif maupun produktif.
Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah) A. Rio Makkulau Wahyu; Wirani Aisiyah Anwar
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ajie.v2i2.44

Abstract

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen sebagai pengawas khusus dalam transaksi menurut hukum Islam. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah secara langsung, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap segala kegiatan dari suatu lembaga keuangan Islam dalam rangka memastikan ditegakkan prinsip-prinsip Islam dalam suatu lembaga keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, di mana sumber data yang dikaji dan dianalisis menggunakan literatur yang terkait dengan teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan, pengawasan berdasarkan risiko. Kemudian terkait parameter tingkat kesehatan bank, terdapat 3 bentuk status pengawasan bank, yaitu: Status dalam pengawasan normal, status pengawasan intensif, status pengawasan khusus. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.
PERSEPSI PEDAGANG DI PASAR SENTRAL SINJAI TERHADAP PEMINJAMAN MODAL USAHA (ANALISIS EKONOMI ISLAM) Heri Irawan; A. Rio Makkulau Wahyu
Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2 No 1 (2020): Asy-Syarikah Volume 2 Nomor 1 Maret Tahun 2020
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.981 KB) | DOI: 10.47435/asy-syarikah.v2i1.309

Abstract

Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan pinjaman modal analisis ekonomi Islam pada pedagang khususnya di Pasar Sentral Sinjai. Metode pengumpulan data yaitu studI pustaka. observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data dan penyanyian data dan baru kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pinjaman modal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai terbagi kedalam beberapa sumber modal usaha diantaranya melalui modal usaha sendiri, pinjaman modal dari keluarga, pinjaman modal dari bank, dan pinjaman modal dari rentenir. Sementara sumber modal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai lebih di dominasi oleh modal usaha sendiri sebanyak 15 orang atau 75% informan, kemudian sebanyak 2 orang atau 10% informan meminjam modal usaha dari keluarga mereka sendiri, kemudian sebanyak 2 orang atau 10% informan meminjam modal usaha dari bank konvensional, dan 1 orang atau 5% informan meminjam modal usaha dari rentenir. Pandangan ekonomi Islam mengenai pinjaman berbunga dari rentenir hal ini tergolong kepada pinjaman yang sifatnya berbunga, sementara membungakan uang tergolong kepada perbuatan yang diharamkan dalam transaksi ekonomi karena larangan tersebut didasarkan pada ketentuan nash serta argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik. Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga.
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT Andi Rio Makkulau; M Wahyuddin Abdullah
Jurnal Iqtisaduna Vol 3 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan murabahah dan menganalisis penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan murabahah pada bank Muamalat kota Parepare dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI masih ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan agar terhindar dari assymetric information dalam transaksi murabahah. (2) Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada bank Muamalat kota Parepare telah sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dimana pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim. Pelarangan hal tersebut sejalan dengan maqasid syariah guna mencegah kemudharatan (daf’ul-mafasid), mendatangkan kemaslahatan (jalbul-maslahah), dan memelihara lima hal dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Keywords: Akad Pembiayaan, Prinsip Syariah, Maqasid Syariah, Murabahah
Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19’s Pandemic A. Rio Makkulau Wahyu; Wirani Aisiyah Anwar
Jurnal Iqtisaduna Proceeding of International Conference on Islamic Economics and Business 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtisaduna.v1i1.15807

Abstract

Zakat is an obligation for every Muslim who can purify his soul to zakat Fitrah and purify his property for Zakat Maal. Zakat must be managed properly so that the distribution of the property can run effectively and targeted to the Mustahik in the moment of the current Covid-19 pandemic. Baznas has made renewal in zakat management both in terms of collecting, distributing, and utilization of zakat funds. For example, in the case of fundraising Zakat is done by a digital system. The purpose of this research is to explain the management of Zakat done by the Baznas Sidrap Regency in maximizing the distribution of the accumulated zakat funds. The study was conducted using a combination of library and field research using a qualitative method with descriptive analysis. The research location was at Sidrap District. The results showed that zakat funds can be utilized to the fullest extent possible for the welfare of the Mustahik both consumptive and productive. In distributing the fund zakat Baznas Sidrap Regency has channeled the funds amounting to Rp.1,2 billion since the period of Covid-19 pandemic with the main channeling of zakat funds in remote areas that have been affected by Covid-19 pandemic, in the form of food aid for the consumptive.