Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.521
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production Journal of Accounting Law Communication and Technology
Putra, Moody Rizqy Syailendra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search
Journal : Journal of Law, Education and Business

 1   2 
Pemberantasan Pembajakan Kapal Laut Dengan Mengimplementasikan Konvensi PBB 1982 Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Parapat, Fauzan Rizki; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3080

Abstract

Pembajakan kapal laut merupakan ancaman serius terhadap keamanan perairan global yang membutuhkan perhatian mendalam dalam konteks hubungan internasional. Dalam era modern ini, upaya penanggulangan pembajakan kapal laut telah menjadi fokus utama bagi komunitas internasional. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) menjadi kerangka hukum yang penting dalam menegakkan keamanan laut dan melindungi kedaulatan negara-negara anggota. Penanganan efektif terhadap pembajakan memerlukan kombinasi langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama internasional yang solid. Dengan menggabungkan semua aspek ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan stabil bagi perdagangan internasional serta kehidupan masyarakat dunia secara keseluruhan.
Upaya BPSK Dalam Menanggapi Laporan Konsumen Terhadap Barang Online yang Dicuri oleh Kurir Jasa Pengiriman Lalamove Putri, Sanny Nuyessy; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3082

Abstract

Terjadi pengaruh dari adanya globalisasi dengan diberikannya kemudahan untuk melakukan ekspor dan impor guna memenuhi suatu kebutuhan seperti sandang, papan, dan pangan. Keuntungan yang besar menjadi aspek yang ingin dituju oleh pelaku bisnis dari konsumen. Masyarakat masa kini melakukan transaksi jual beli secara online, sehingga tidak memerlukan waktu lebih untuk mendatangi toko langsung. Untuk dapat mengkaji suatu permasalahan secara runtut, maka artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif agar dapat membangun suatu argumentasi hukum untuk membahas objek yang akan diteliti dimana akan dijabarkan pada pembahasan. Kepentingan konsumen perlu dilindungi, maka BPSK hadir sebagai pihak yang dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan perselisihannya dengan pelaku usaha. BPSK menyediakan pilihan penyelesaian yang nantinya dapat dipilih oleh para pihak guna menyelesaikan sengketanya. Terdapat larangan untuk memilih penyelesaian hukum lain, bilamana pilihan hukum sebelumnya tidak memberikan kesepakatan. Untuk mengganti suatu kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memakai jasa dari pelaku usaha, pihak jasa pengiriman harus memberikan ganti rugi yang sepadan dengan harga barang yang dicuri oleh mitra jasa pengiriman. Meski sedang melakukan penyelesaian sengketa ditempat lain, tuntutan pidana untuk mengganti kerugian tidak dapat dihilangkan. Pihak jasa pengiriman yang menimbulkan kerugian tidak diperbolehkan untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang memberikan layanan jasa pengiriman. BPSK memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan lembaga peradilan umum yakni pengadilan negeri antara satu dengan yang lain. Tidak diperkenankan untuk mengganti kerugian dibawah harga barang yang dicuri. Hal ini tidak sejalan dengan hal-hal terkait ganti kerugian yang termuat dalam UUPK. 
Kasus Sengketa Perebutan Hak Merek Dua Belibis dan Pohon Cabe Yanti, Cinda; Lie, Gunardie; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2969

Abstract

Merek adalah tanda khas yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Bisa berupa gambar, kata, huruf, angka, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut. Merek dagang adalah merek yang diterapkan pada suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu badan hukum dengan tujuan membedakannya dengan barang-barang sejenis. Karena kemajuan ilmu pengetahuan, masalah hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan merek akan semakin parah. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kejahatan, salah satunya terjadi di industri perdagangan saat ini. Apalagi jika menyangkut perebutan hak merek dagang Dua Belibis dan Pohon Cabe. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tindakan pembelaan hukum dalam kasus sengketa merek antara Dua Belibis dan Pohon Cabe yang membahas tentang hak kekayaan intelektual di bidang merek dagang. Hal ini juga terlihat pada perselisihan mengenai merek Dua Belibis dan Pohon Cabe. Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Subandy, pemilik asli Dua Belibis, lalai memperluas hak merek dagangnya, sehingga membiarkan keponakannya mendaftarkan istilah Dua Belbis di hadapannya. Dari sinilah konflik Dua Belibis dan Pohon Cabe bermula. Karena tidak bisa menoleransi kelakuan keponakannya, Subandy yang merupakan pemilik merek Dua Belibi, melaporkan hal tersebut ke pengadilan. Namun setelah kalah dalam persidangan untuk mendapatkan merek Dua Belibis, Subandy memutuskan untuk meluncurkan Pohon Cabe, lini produk sambal baru.
Cyberbullying yang Terjadi di Indonesia Melalui Sosial Media Nusamara, Arlyn Annabel; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1526

Abstract

Masuknya arus globalisasi yang cepat membuat teknologi semakin canggih dan menimbulkan kejahatan baru yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku perundungan terhadap seseorang dengan sosial media. Semakin berkembangnya teknologi membuat angka kasus cyberbullying di Indonesia bertambah sedangkan para korban cyberbullying tidak memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dalam kasus cyberbullying menurut UU No 19 Tahun 2016 dan mengetahui upaya korban dalam menghadapi cyberbullying. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana sumber data diperoleh dengan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian non hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 pasal yang mengatur tindak cyberbullying terletak pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29. Upaya korban dalam menghadapi cyberbullying yaitu dengan membuka diri, konsultansi dengan psikolog, dan melaporkan ke pihak berwajib.
Perlindungan Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Jiwasraya yang Mengalami Gagal Bayar Win, Han; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1646

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan pemegang polis perusahaan asuransi jiwasraya yang mengalami gagal bayar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan asuransi adalah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan tingkat pelanggaran dalam asuransi berkurang dan dapat melindungi pemegang polis. Dalam penelitan ini, kasus yang diambil adalah kasus perusahaan asuransi jiwasraya yang mengalami gagal bayar. Dalam kasus ini perusahaan asuransi Jiwasraya melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau dari Aspek Hukum Rewiyaga, Rewiyaga; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1531

Abstract

Didalam kehidupan social terdapat banyaknya perbedaan kepentingan dan hal itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik atau pertengkaran sesama manusia dikarenakan adanya kepentingan yang saling bertentangan. Setiap dari kepentingan tentu perlu adanya perlindungan yang semua harus terpenuhi apabila telah terciptanya peraturan-peraturan yang mengatur seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mengurangi untuk terjadinya yang dirugikan dalam hal ini. Sehingga maksud dibuatnya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang serta kronologi dari peristiwa kanjuruhan, dan untuk mendeskripsikan peristiwa kanjuruhan apabila dilihat dari persepsi hukum dan masyarakat. Penulisan jurnal ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, dimana data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan atau literatur. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa tragedi kanjuruhan tergolong dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana pengaturannya telah ada jelas pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 pasa pasal 9, hal ini berdasarkan tinjauan dari bentuk serangan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yaitu adanya sebuah tindakan pembunuhan dan penyiksaan.
Hakim Sebagai Manifestasi Tuhan Dalam Mengambil Keputusan Pengadilan Manggal, Adam Tanzio; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1637

Abstract

Landasan awal tercetusnya artikel ini iyalah dikarenakan adanya suatu kasus penganiayaan berencana yang sangat luar biasa jahat , brutal,keji dan tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (Tersangka) kepada saudara Cristalino David Ozora ( korban ).Tujuan penulis mengangkat isu ini agar masyarakat/public diharapkan bisa timbul yang Namanya Sense Of Justice ( Rasa Keadilan Terhadap Sesama) dan juga Sense Of Equality (Rasa Kesetaraan Terhadap Sesama) ini dimaksudkan agar masyarakat bisa lebih memanusiakan manusia jangan karena marah dan benci berharap orang lain celaka. Apalagi jika sampai mencelakakan dan merenggut hak-hak kehidupan individu lain didunia ini , Niscaya bagi para pembaca artikel ini bisa lebih memahami arti kemanusiaan dan menjadikan bacaan ini menjadi sebuah landasan bagaimana menjadi bangsa yang baik dan beradab. Oleh karenanya masa depan bangsa ini dan dari kasus ini public bisa jadikan pelajaran bagi anak,cucunya kelak.public juga jadi bisa terbuka wawasannya tentang bagaimana sih melihat sebuah isu melalui kacamata Hukum ,setiap perbuatan pasti akan ada sebab dan akibat, didalam hukum ada bahasa seperti ini “Defendant is innocent until it proven guilty” artinya adalah seorang terdakwa belum bisa dikatakan bersalah sampai terbukti kalau ia bersalah . Disini sesuai dengan judul Hakim adalah wujud manifestasi tuhan dibumi terlepas bahwa hakim juga seorang manusia makanya diharapkan untuk hakim agar harus memiliki rasa keadilan yang tinggi, empati yang tinggi, dan juga rasa kesetaraaan,terhadap semua mahkluk khususnya manusia.
Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas De Valerie, Athalia; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1670

Abstract

Pada masa kini  berbagai jenis usaha telah berkembang di Indonesia salah satu bentuknya yaitu Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai usaha yang berbadan hukum,terdiri dari beberapa organ-organ perseroan terbatas. Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan perwakilan atas nama perseroan terbatas. Melalui keterkaitan fungsi direksi ini maka menempatkan posisi direksi agar bersesuaian dengan prinsip fiduciary duty. Adapun dasar hukum terkait pengaturan direksi terdapat di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pelanggaran Terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan (Hotel Lombok Plaza) Max, Alessandro Christian; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1642

Abstract

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Indonesia sebagai negara hukum memberkan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Cita hukum dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja, dan pengusaha dalam hubungan kerja wajib menjamin aspek keadilan, yang pada gilirannya dapat mewujudkan nilai kemanfaatan bagi kepentingan pelaku ekonomi dan pengguna produksi.
Polemik Antara Uni Eropa Dan Indonesia Terkait Pelarangan Bijih Nikel: Analisis Hukum Internasional Zebua, August Delta; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3012

Abstract

Polemik terkait pelarangan ekspor nikel Indonesia oleh Uni Eropa telah membawa kasus ini ke World Trade Organization (WTO), mengundang perhatian terhadap landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan sengketa perdagangan. Landasan WTO dalam menyelesaikan sengketa seperti ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, terutama yang diatur oleh perjanjian-perjanjian seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Dalam hal ini, WTO akan menilai apakah pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati, seperti prinsip non- diskriminasi dan konsistensi dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. Proses penyelesaian sengketa di WTO melibatkan beberapa tahapan, termasuk negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, penyelidikan oleh panel penyelesaian sengketa, dan pembuatan keputusan akhir oleh Badan Banding WTO. Jika suatu negara tidak mematuhi keputusan WTO, organisasi tersebut dapat memberi izin kepada negara yang menang dalam sengketa untuk menerapkan sanksi perdagangan terhadap negara yang melanggar peraturan. Kekuatan WTO dalam pengeksekusian putusan yang dijatuhkan terhadap Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi perdagangan hingga tekanan politik dan ekonomi yang dapat dialami oleh negara yang melanggar aturan. Keputusan WTO juga dapat memiliki dampak signifikan secara politik dan ekonomi, termasuk kehilangan kepercayaan dari mitra dagang internasional. Dengan demikian, WTO memiliki peran yang penting dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan keseimbangan dalam perdagangan internasional, serta menegakkan putusan yang diberlakukan terhadap negara-negara anggotanya.
Co-Authors Alya, Nasha Rawza Anggraini, Nabila Chynta Dwi Angkasa, Steven Cendranita, Ivannia De Valerie, Athalia Hutapea, Junika Gabriella Cecille Jolin, Jolin Kristianto, Shashia Andini Lie, Gunardi Lie, Gunardie Manggal, Adam Tanzio Max, Alessandro Christian Nugroho, Maria Cecilia Nusamara, Arlyn Annabel Octavia, Marcela Parapat, Fauzan Rizki Prasetyo, Stephanie Patricia Putri, Sanny Nuyessy Rahmasari, Lisa Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Safitri, Yuliya Syahputra, Denis Tan, Louissa Nobel Thie, Naysa Andrea Tirta, George Anderson Tjendra, Virginia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wijaya, Niko Win, Han Winaldy, Rickson Winata, Gilbert Yanti, Cinda Zebua, August Delta