Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Cepalo Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)
Moh.Yunus, Nursiah
Faculty Of Law Tadulako University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI PASCA PAILIT (STUDI KASUS PT ASURANSI BUMI ASIH JAYA) Ishak, Winyharti; Moh.Yunus, Nursiah; Ayyub, Moh Rusli
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pencabutan izin usaha asuransi Bumi Asih Jaya karena tidak mampu lagi memenuhi ketentuan terkait kesehatan keuangan, namun Asuransi Bumi Asih Jaya tidak melaksanakan penyelesaian kewajiban kepada seluruh pemegang polis, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang menyatakan bahwa permohonan pailit dari Pemohon Pailit dikabulkan serta menyatakan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Pailit. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pasca Asuransi Bumi Asih Jaya Pailit dan mekanisme penyeleseaian tagihan yang diajukan para pemegang polis. Dengan penelitian empiris.berdasarkan dari penelit Kesimpulan hasil penelitian ini diketahui sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Perasuransian kedudukan Pemegang Polis Asuransi lebih tinggi daripada kreditor lainnya, tetapi nyatanya berbeda dengan yang terjadi dilapangan adanya kesenjangan antara Undang-Undang dan hasil penelitian bahwa sampai dengan April 2017 belum ada nasabah yang mendapatkan pengembalian premi oleh kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Disarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lebih memperhatikan perlindungan terhadap nasabah asuransi, dan OJK sebagai lembaga perlindungan Konsumen yang berwenang untuk terus mengawasi sampai dimana proses likuidasi perusahaan Bumi Asih Jaya agar hak-hak pemegang polis bisa terlindungi dan mendapatkan pengembalian klaim sesuai dengan perjanjian.
TINJAUAN YURIDIS KLAIM ASURANSI KESEHATAN PT. SUN LIFE FINANCIAL OKTAVIANTO, ARTO; YUNUS, HJ. NURSIAH MOH.; THAMRIN, SYAMSU
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asuransi kesehatan PT.Sun Life Finansial memberikan manfaat proteksi maksimum dan lengkap dengan manfaat alternatif. Adanya keinginan tertanggung untuk mempunyai asuransi sekaligus memberikan manfaat yang di dapat berupa manfaat kesehatan baik untuk pengobatan maupun rawat inap dan rawat jalan.Adannya rumusan permsalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah Bagaimana penyelesaian klaim asuransi kesehatan PT. Sun Life Finansial   di Kota Palu, Hambatan-hambatan apa dan upaya apa saja yang dilakukan asuransi kesehatan PT. Sun Life Finansial  di Kota Palu untuk mengatasi hambatan apabila klaim tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan pembahasan hasil peneiltian dapat ditemukan penyelesaian klaim asuransi kesehatan di PT.Sun Life Finansial di Kota Palu yaitu klaim perorangan. Sehingga peserta klaim asuransi dapat mengetahui bagaimana penyelesaian klaim tersebut dapat dilaksanakan.untuk mengetahui hambatan-hambatan apa dan upaya apa saja dilakukan asuransi kesehatan PT.Sun Life Finansial di Kota Palu yaitu peserta atau pemegang polis asuransi kesehatan harus mengetahui hak dan kewajibannya serta mengikuti peraturan yang sudah disepakati bersama oleh karena itu peserta harus memenuhi persyaratan dan  prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh PT.Sun Life Finansial Di Kota Palu.
KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA PERANTAUAN (STUDI KASUS DI KOTA PALU) NAIBAHO, PANENTA ULI; YUNUS, HJ. NURSIAH MOH.; DG KUNU, ANDI BUSTAMIN
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama Bagaimakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris pada masyarakat Batak Toba di Kota Palu. Kedua, Bagaimanah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan mengenai hak waris perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba di Kota Palu.       Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilihat dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan dan dilaksanakan di Kota Palu Sulawesi Tengah khusunya Masyarakat adat Batak Toba yang berdomisili di Kota Palu.        Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, hal ini membuat kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris. Namun setelah lahirnya beberapa keputusan pengadilan, dan telah menjadi pegangan sebagai suatu yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran Mahkamah Agung. Bahwa pembagian harta warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama. Demikian juga masyarakat Batak Toba perantauan yang ada di Kota Palu. Bahwa tradisi dalam sistem patrilineal yang di anut dalam adat Batak Toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus  dilaksanakan. Anak perempan telah berkedudukan menjadi ahli waris. Kedua jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada Masyarakat Batak Toba khusunya yang ada di Kota Palu, maka penyelesaian yang terdahulu dilakukan adalah musyawarah keluarga (marhata), Namun apabila musyawarah keluarga (marhata) tidak menemukan titik perdamaian maka di lakukan penyelesaian melalui  Lembaga adat dengan bantuan para tokoh-tokoh adat dan  jika lembaga adat juga tidak menemukan titik perdamaian maka penyelesaian terakhir di lakukan  di Pengadilan Negeri
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALANG PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Mansur, Mansur; Moh. Yunus, Nursiah; Ridwan, Ashar
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang di tetapakn agama serta mereka yang ditentukan oleh hukum perkawinan. Jika perkawinan sudah dilakukan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilang Agama metode penelitian yamg di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pendekatan normatif hukum yang dilakukan oleh studi literatur kualitatif yuridis maka kesimpulan adalah dedukatif. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang dimulai dari putusan pengadilan telah mengikat berlaku hukum dari saat perkawinan, pembatalan keputusanan perkawinan tidak berlaku surut untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan dan masyarakat.
THE PROBLEMS OF THE RIGHT TO CLEAN WATER FROM THE SALUKI RIVER FLOW FOR THE POST-DISASTER PASIGALA COMMUNITY Nursiah Moh Yunus; Rosdian Rosdian; Mohammad Saleh
Cepalo Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v6no2.2698

Abstract

As one of the natural elements needed by humans and other living things, the availability of clean water is essential for the community, especially after the earthquake, tsunami, and liquefaction disasters which hit Palu City Sigi Regency and Donggala Regency (PASIGALA). As time gues on significantly it, it has almost entered its third year after the disaster; this vital issue has developed because the water condition suitable for community consumption, which was previously felt to be abundant and could be used together, is now starting to be limited. Thousands of people only rely on tank cars. Recently, there has been a wise thought that water as common property can be positioned as a vital part of  human right. Therefore, the state should fulfill it as the implementation of control of resources (water) by the state. Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly governs the state's right to control water resources to achieve people's prosperity. This normative research seeks to explain the fulfillment of the right on water in Indonesia according to conception and philosophy contained in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The focus stands for limiting problems regarding the fulfillment of clean water for the PASIGALA community after the disaster. This study tries to unravel the problems in which: 1) the development of global conceptions and ideas have carried the importance of water resources and their recognition as one of the essential values of human rights.
PELATIHAN PENYUSUNAN ARGUMENTASI HUKUM DALAM OPTIMALISASI LEGAL ADVICE PADA BAWASLU Andi Intan Purnamasari; Supriyadi Supriyadi; Nursiah Moh Yunus; Awaliyah Awaliyah
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2023): JPPM : Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v2i2.481

Abstract

This study focuses on efforts to improve the ability of human resources through the form of training in producing legal argumentation as one of the strengthening skills of Bawaslu members in Donggala district. Legal Argumentation is essentially made to answer certain issues. This issue generally arises from the client. Therefore, a legal argumentation must be made in a focused, systematic, and proportional manner. Legal argumentation usually only consists of 3-5 pages. For this reason, legal argumentation must focus only on the issue in question, not discussing matters outside of it. Legal argumentation must also be systematic so that the description is easy to understand. There is no standard format for a Legal Argumentation, but at least an LO consists of: (1) the case, (2) identifiable and relevant legal basis, (3) legal opinion, and closed with (5) conclusion, which includes suggestions or recommendations.
Co-Authors Andi Intan Purnamasari Awaliyah Awaliyah Ayyub, Moh Rusli DG KUNU, ANDI BUSTAMIN Ishak, Winyharti Mansur Mansur Mohammad Saleh NAIBAHO, PANENTA ULI OKTAVIANTO, ARTO Ridwan, Ashar Rosdian Rosdian Supriyadi Supriyadi THAMRIN, SYAMSU