Garuda - Garba Rujukan Digital

Pendampingan Pengukuran Arah Kiblat Masjid di Rancabango Garut Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Ramdan Fawzi; Rifki Gapuraning Syahid
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Facing Ka’bah is one of the requirements for the validity of prayer. Problem in straightening saf in mosques had become a heavy topic, Some Council of Mosque Prosperity (DKM) assumes that straightening direction qibla means rebuilding the mosque, whereas what should be changed is only the direction of the saf prayer). Some mosques in the village of Rancabango Sub-Distrik Tarogong Kaler and village of Wangunsari Kampung Areng Lembang, the direction of qibla should be re-verified by the institutions that have the force of law. Therefore, this research aims to know the opinions of the muftis in determining the qibla direction and the factors that influence the inaccuracy of the qibla direction. The methods used in this research is descriptive-analysis, that is describing systematically and factually about facts, conditions, and situation of the mosque building. It can be concluded that the muftis agree about the condition of facing the qibla for people who looks the Ka’bah, then the prayer faces/overlooks ‘ainul Ka’bah, whereas for people who cannot see the Ka’bah, then the prayer faces towards jihatul Ka’bah. As for the direction of mosques showed that some mosques still have an accuracy that is less accurate to the price of the specified angle. Menghadap Ka`bah adalah salah satu persyaratan untuk validitas doa. Masalah dalam meluruskan saf di masjid telah menjadi topik yang berat, Beberapa Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) menganggap bahwa meluruskan arah kiblat berarti membangun kembali masjid, padahal apa yang perlu diubah hanyalah arah saf sholatnya saja. Beberapa masjid di desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan juga desa Wangunsari Kampung Areng Lembang, arah kiblat perlu diverifikasi ulang oleh institusi yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para mufti dalam menentukan arah kiblat dan faktor-faktor yang mempengaruhi melencengnya arah kiblat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta, kondisi, dan situasi bangunan masjid. Dapat disimpulkan bahwa para mufti setuju tentang kondisi menghadapi kiblat bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, maka doa menghadap / menghadap 'ainul Ka'bah, sedangkan bagi orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka doa menghadap ke arah jihatul Ka'bah. Adapun arah masjid menunjukkan bahwa beberapa masjid masih memiliki akurasi yang kurang akurat dengan harga sudut yang ditentukan.

KONSEPSI FIKIH TENTANG HOMOSEKSUAL: Refleksi Esensial dan Kontruksional Ramdan Fawzi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3358

Fenomena homoseksual bukan merupakan perkara baru kenyataan kehidupan manusia. Hal ini pertama kali terjadi pada kaum Sodom umat Nabi Luth. Cara berfikir yang radikal tanpa diperkuat Iman dan Ilmu dapat menjerumuskan manusia ke dalam prilaku yang menyimpang, dinataranya prilaku homoseksual. Para aktivis pendukung prilaku homoseksual terus bergerak memperjuangkan hak-haknya dalam mengharapkan pengakuan identitas, termasuk di Indonesia. Prilaku homoseksual dianggap oleh komunitasnya merupakan hak asasi manusia, namun meraka lupa dengan kewajiban asasi manusia yaitu berprilaku sesuai dengan fitrahnya. Oleh karenanya homoseksual bersebrangan fitrah kemanusian dan Konstitusi Indonesia yakni Pancasila yang menganut nilai-nilai ketuhanan, agama, budaya. Dalam fikih, homoseksual identik dengan perbuatan kaum luth. Adapun konsekuensi hukamannya menrutu fikih ada dua pendatpat, ada yang berpendapat dikenakan had dan ada juga yang berpendapat dikenakan ta’zir.

HAK HADHANAH DALAM PERCERAIAN KARENA PINDAH AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ramdan Fawzi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i2.4106

ABSTRAK Salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah terhadap hak asuh anak yang dalam litelatur fikih disebut hadhanah. Istri mendapatkan legitimasi syariah lebih berhak mendapatkan hadhanah sampai anak usia tujuh tahun. Kendati demikian orang yang melakukan hadhanah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam belum mengatur syarat ke-Islaman bagi yang melakukan hadhanah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumhur Ulama mensyaratkan ke-Islaman bagi orang yang hendak melakukan hadhanah demi tercapainya maksud syariah yaitu menjaga agama (hifzh al-din) dan menjaga keturunan (hifzh al-Nasl). Kata Kunci: Hadhanah, Cerai, Hukum Islam ABSTRACT One of the legal consequences of a marriage break because of divorce is the custody of children in fiqh litelatur called hadhanah. The wife gets the legitimacy of sharia more entitled to get hadhanah until the seven-year-old child. Even so, those who carry out hadhanah fulfill the conditions set out in Islamic law. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law has not set Islamic requirements for those who have hadhanah. From the results of the study it can be seen that the majority of Ulama requires Islamization for people who want to do hadhanah in order to achieve the purpose of sharia, namely maintaining religion (hifzh al-din) and guarding descendants (hifzh al-Nasl). Keywords: Hadhanah, Divorce, Islamic Law

APLIKASI KAIDAH FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH Ramdan Fawzi
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah hukum yang berisfat menyeluruh yang mencakup semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fikih asasi yang disepakati, salah satunya yaitu al-‘adat al-muhakkamah (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fikih, karenanya menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan ‘Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya dalam berbabagi kebiasaan termasuk dalam bermuamalah. Kendati, demikian adat –istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat-istiada yang shahih, bukan yang fasid.

Analisis Maslahah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace Tiana Apriani Yustika Efendi; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 1, Juli 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. A joint account in the marketplace is a third party between the seller and the buyer in conducting an online buying and selling transaction. This is done to avoid fraud. Joint accounts are formed from good intentions and benefits for users, both sellers and buyers, so joint accounts can be connected with maslahah mursalah according to Imam Al Ghazali. The purpose of this study is to find out how the practice of joint accounts in the marketplace and to find out how to analyze the application of the maslahah mursalah concept according to Imam Al Ghazali to the use of joint accounts in the marketplace. This research approach uses a normative approach, this research data type uses field research data, research data sources use primary and secondary data sources, and data collection techniques use interviews and documentation.The results of his research show that joint accounts in the marketplace are not in accordance with maslahah mursalah according to Imam Al Ghazali, because joint accounts do not meet the requirements for maslahah mursalah according to Imam Al Ghazali, namely the requirements in the category of dharuriyah (basic needs). conditions of certainty of a benefit provided, and do not meet Islamic law. Abstrak. Rekening bersama di marketplace merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli dalam melakukan sebuah transaksi jual beli online. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari tindakan penipuan. Rekening bersama terbentuk dari niat dan manfaat yang baik bagi para pengguna, baik pihak penjual maupun pembeli, maka rekening bersama dapat di hubungkan dengan maslahah mursalah menurut Imam Al Ghazali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik rekening bersama di marketplace dan Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan konsep maslahah mursalah menurut Imam Al Ghazali terhadap penggunaan rekening bersama di marketplace. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, jenis data penelitian ini menggunakan jenis data penelitian lapangan, sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa rekening bersama di marketplace tidak sesuai dengan maslahah mursalah menurut Imam Al Ghazali, karenakan rekening bersama tidak memenuhi syarat maslahah mursalah menurut Imam Al Ghazali, yaitu syarat dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). syarat kepastian sebuah manfaat yang di berikan, dan tidak memenuhi syariat Islam.

Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Syarifah Sofwah Yahya; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The research in this thesis is a type of descriptive research. The data used in this study is secondary data with primary legal material in the form of people who are (subjects) of interfaith marriages. While the approach that the author uses is an empirical juridical approach. The author uses field study data collection techniques (field research) by using interviews and personal documents. Facts that occur in the field, the Civil Registry Office registers interfaith marriages without a court decision. The MUI fatwa states that interfaith marriages are prohibited and the legal consequences of interfaith marriages when viewed from the Munakahat Fiqh will have an impact on marital status, husband and wife relationships, children's lineage and inheritance rights. The results of this study indicate that in the practice of interfaith marriages in Wonosari District, Gunung Kidul Regency, there is legal smuggling by the Civil Registry Office and if the marriage is not legal according to Islamic law then the haraam in the husband and wife relationship occurs, and children born from interfaith marriages it can only be in love with its mother. Abstrak. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa orang yang sebagai (subjek) perkawinan beda agama. Sementara pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan (field research) dengan menggunakan cara wawancara dan dokumen pribadi. Fakta yang terjadi di lapangan, Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan beda agama tanpa adanya putusan pengadilan. Fatwa MUI menyatakan keharaman perkawinan beda agama dan akibat hukum perkawinan beda agama apabila ditinjau dari Fikih Munakahat akan berdampak pada status perkawinan, hubungan suami istri, nasab anak dan hak kewarisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik perkawinan beda agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul adanya penyelundupan hukum oleh pihak Kantor Catatan Sipil dan apabila perkawinan itu tidak sah menurut hukum Islam maka keharaman dalam hubungan suami istri itu terjadi, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama itu hanya dapat bernasab pada ibunya.

Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Raafilia Khairunnisa; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.1, Juli 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The legal problem studied is related to the issuance and submission of marriage books, if there are obstacles in publishing and submitting them not according to the time specified in PMA Number 20 of 2019 article 21 at KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung. This study consists of 2 main elements discussed, first the theory of legal effectiveness and the second the theory of implementing regulations. These two things are related to each other. This is the background for conducting more in-depth research. The purpose of this study was to determine the implementation of regulations for submitting a marriage book that is not in accordance with PMA No. 20 of 2019 Article 21 and to analyze the suitability of the implementation of the submission of a marriage book. Issuance and submission of marriage books if there is a time constraint 7 (seven) working days after the marriage contract, but what happens at the KUA which is examined is more than 7 (seven) days, even for months. Therefore the author uses a qualitive method, namely, analyzing the importance of getting a Marriage Book according to the time specified in the submission of a marriage book in marriage registration at KUA according to the Regulation of the Minister of Religion and Islamic Law. Abstrak. Masalah hukum yang diteliti adalah terkait dengan penerbitan dan penyerahan buku nikah yang jika adanya hambatan dalam penerbitan dan penyerahannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan di dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 21 di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung. Penelitian ini terdiri dari 2 unsur utama yang dibicarakan, pertama teori efektivitas hukum dan kedua teori implementasi peraturan. kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal itulah yang melatar belakangi untuk dilakukannya penelitian lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui implementasi peraturan dari sebuah penyerahan buku nikah yang tidak sesuai dengan PMA no 20 tahun 2019 pasal 21 serta menganalisis kesesuaian implementasi pelaksanaan penyerahan buku nikah. Penerbitan dan penyerahan buku nikah jika adanya hambatan waktunya 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah namun yang terjadi di KUA yang diteliti lebih dari 7(tujuh) hari bahkan sampai ada yang berbulan-bulan lamanya. Maka dari itu penulis menggunakan metode kualitatif yaitu, menganalisis pentingnya mendapatkan Buku Nikah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam penyerahan buku nikah dalam pencatatan pernikahan di KUA menurut Peraturan Menteri Agama dan hukum Islam.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Pembayaran Penyewaan Kamar Kos Sebelum Jatuh Tempo Syalsya Elsa Fadillah; Ramdan Fawzi; Panji Adam Agus Putra
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Muamalah activities have become one of human habits. One of the muamalah interactions is renting. Ijarah leases, can be said to be valid depending on the fulfillment of the pillars and terms of the transaction, which can be seen from the elements of the contract in the relationship between Ijab and Kabul. Ijarah contract is a form of exchange whose object is in the form of benefits accompanied by certain rewards. Sigat in the implementation of the Ijarah contract renting a boarding room on Jl. Jalaprang Bandung can be done in writing, verbally, actions and gestures. In this study, those who rented a boarding house on Jalan Jalaprang there were several that were not in accordance with the pillars and conditions of Ijarah. For example, the boarding house owned by Mrs. Linda and Mr. Agam who collects the payment system before it is due, this makes the tenants feel disadvantaged. This study aims to 1) determine the payment system for renting a boarding house on Jalan Jalaprang 2) find out the fiqh muamalah analysis of the payment system for renting a boarding house on Jalan Jalaprang. The approach in this study is a sociological juridical approach and uses field research data types. Data collection techniques used by means of observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis used in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research on the boarding house owned by Mrs. Linda and Mr. Agam, the payment is not valid, because in fiqh muamalah prohibits renting a boarding house if there is an element of ambiguity or commonly called gharar, and there are parties who feel aggrieved. Abstrak. Kegiatan muamalah sudah menjadi salah satu dari kebiasaan manusia. Salah satu yang menjadi interaksi muamalah yaitu sewa menyewa. Ijarah sewa menyewa, dapat dikatakan sah tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi, yang dapat dilihat dari unsur akad dalam pertalian antara ijab dan kabul. Akad Ijarah adalah bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat yang disertai imbalan tertentu. Sigat dalam pelaksaan yang dilakukan akad Ijarah sewa menyewa kamar kos di Jl. Jalaprang Bandung dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, perbuatan dan isyarat. Dalam penelitian ini yang sewa menyewa yang lakukan tempat kos di Jalan Jalaprang ada beberapa yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat Ijarah. Seperti contohnya kosan milik Bu Linda dan Pak Agam yang melakukan penagihan sistem pembayaran sebelum jatuh tempo, hal ini menjadikan penyewa merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui sistem pembayaran dalam sewa menyewa yang dilakukan pada kos di Jalan Jalaprang 2) mengetahui analisis fikih muamalah sistem pembayaran penyewaan kamar kos di Jalan Jalaprang. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan jenis data penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi , wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian kosan milik Bu Linda dan Pak Agam dalam pembayaran itu tidak sah, karena dalam fikih muamalah melarang sewa-menyewa kamar kos apabila terdapat unsur ketidakjelasan atau biasa disebut gharar, serta adanya pihak yang merasa dirugikan.

Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Penghasilan dari Game Online dan Pengaruhnya pada Perilaku Manusia Fayza Ikhrom; Ramdan Fawzi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. According to fiqh muamalah, buying and selling transactions occur when there is a will between two or more parties to transfer an asset or object by way of exchanging, namely giving up the goods being traded and receiving the price in return for the delivery of the goods in harmony and conditions determined by fiqh muamalah. To analyze how fiqh muamalah views online games that can provide income to the players, the research method used is using a questionnaire, online games can cause waste because in the game other than someone will get a prize at the end, before that they also have to spend their income to purchase items specific to the game being played. Abstrak. Menurut Fiqh muamalah, transaksi jual beli terjadi adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbalikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan rukun dan syarat ditentukan oleh fiqh muamalah. Untuk menganalisis bagaimana fiqh muamalah memandang game online yang dapat memberi penghasilan kepada para pemainnya,metode penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner, game online dapat menimbulkan pemborosan karena dalam game tersebut selain seseorang akan memperoleh hadiah diakhir ,sebelum itu mereka juga harus menghabiskan pendapatan mereka untuk pembelian item tertentu dari game yang dimainkan tersebut.

Analisis Perbandingan Akad untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Muhammad Fakhri Mubarok; Ramdan Fawzi; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Limited funds make families or individuals who want to own housing unable to buy in cash, in this case Islamic banks are here to assist in financing home ownership. Islamic banks in Indonesia have various kinds of credit products for home mortgage, also in Indonesia fatwa have various guidelines for financing home ownership by the DSN-MUI, public can choose the contract schematic that will be applied in the application for home ownership financing, from the types of financing contract guidelines that DSN-MUI publish, in writing this thesis will discuss three contracts including the istishna contract, musyarakah mutanaqisah contract, and the ijarah maushufah fi dzimmah contract, which of these contracts can be beneficial for both parties. The purpose of this study consists of two points, first, to determine the implementation of home mortgage and second, to determine the comparison of istishna, musyarakah mutanaqisah, and ijarah maushufah fi dzimmah contracts. The research method used is a comparative method, a research method to find out whether or not there are differences in the variables studied. There are two types of data, study of literature and documentation with qualitative data analysis. The results show that in implementing home mortgage, customers need to meet the conditions in applying for home mortgage before a contract is decided, banks as provider of home mortgage providers need to assess their customers with certain requirements or instruments in order to minimize the occurrence of adverse risks. Based on the comparison of contracts, musyarakah mutanaqisah is a contract that is more profitable for the customer as the recipient of financing and for the islamic financial institution as a distributor of financing funds for home ownership. Abstrak. Keterbatasan dana membuat keluarga atau individu yang ingin memiliki hunian tidak dapat membeli secara tunai, dalam hal ini bank syariah hadir untuk membantu dalam pembiayaan pemilikan rumah. Bank syariah di Indonesia memiliki berbagai macam produk kredit untuk pemilikan rumah (KPR), juga fatwa di Indonesia memiliki berbagai macam pedoman pembiayaan pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, masyarakat dapat memilih skema akad yang akan diterapkan dalam pengajuan pembiayaan pemilikan rumah, dari berbagai macam pedoman akad pembiayaan yang DSN-MUI terbitkan, dalam penulisan skripsi ini akan membahas tiga akad diantaranya yaitu, akad Istishna, Musyarakah Mutanaqisah, dan akad Ijarah Maushufah fi dzimmah, diantara akad-akad tersebut akad mana yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua poin yaitu Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kredit pemilkan rumah dan Kedua, untuk mengetahui perbandingan akad Istishna, Musyarakah mutanaqisah, dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu metode penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak pada variable-variable yang diteliti. Jenis data terdiri dari dua jenis yaitu data literatur (Studi Pustaka) dan dokumentasi dengan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kredit pemilikan rumah nasabah perlu memenuhi tahap-tahap dalam pengajuan kredit pemilikan rumah sebelum suatu akad diputuskan, bank selaku pemberi kredit pemilikan rumah perlu menilai nasabahnya dengan persyaratan atau instrument tertentu agar meminimalisir terjadinya risiko yang merugikan. Berdasarkan perbandingan akad, musyarakah mutanaqisah sebagai akad yang lebih menguntungkan bagi pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan maupun pihak lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana pembiayaan untuk pemilikan rumah.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search