Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan ]]>
<![CDATA[Zuada, La Husen Husen]]>;
<![CDATA[Suaib, Eka]]>;
<![CDATA[Syifatu, Waode]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1804.759 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.557
<![CDATA[AbstrakArtikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuhan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi. Kata Kunci: Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi]]>
<![CDATA[Masa Depan Partai Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurhasim, Moch]]>;
<![CDATA[Haris, Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Romli, Lili]]>;
<![CDATA[Nuryanti, Sri]]>;
<![CDATA[Amalia, Luky Sandra]]>;
<![CDATA[Darmawan, Devi]]>;
<![CDATA[Hanafi, Ridho Imawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1736.508 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.567
<![CDATA[AbstrakKeberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politik di Tanah Air. Namun jauh dari itu, pluralitas “Keindonesiaan†tidak ada artinya tanpa ke-Islam di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan “Keindonesiaan†itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan “Keindonesiaan†dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas. Kata Kunci: Demokrasi, Partai Politik Islam, Pemilu]]>
<![CDATA[Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Apriyani, Kadek Dwita]]>;
<![CDATA[Irhamna, Irhamna]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1881.935 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.576
<![CDATA[AbstrakModel penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar 53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.Kata kunci: dana desa, anggaran partisipatif, respon publik]]>
<![CDATA[Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Maulana, Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1587.501 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.550
<![CDATA[AbstrakPersoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangunKata Kunci : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.]]>
<![CDATA[Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Dewi, Kurniawati Hastuti]]>;
<![CDATA[Fuady, Ahmad Helmy]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2000.72 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.549
<![CDATA[AbstrakTulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: pertama, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; kedua, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah. Kata Kunci:  sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.]]>
<![CDATA[Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa ]]>
<![CDATA[Aziz, Nyimas Latifah Letty]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2051.914 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.575
<![CDATA[AbstrakLahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.Kata Kunci : otonomi desa, efektivitas, dana desa]]>
<![CDATA[Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Nostalgiawan]]>;
<![CDATA[Basyar, M Hamdan]]>;
<![CDATA[Mashad, Dhurorudin]]>;
<![CDATA[Ghafur, Muhammad Fachry]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1641.636 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.564
<![CDATA[Abstrak Riset ini dilakukan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia pasca Arab Spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena “backward bending process†dimana gejolak politik dan regime change dibeberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena Arab exceptionalism terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.Kata Kunci: Arab Spring, Ikhwanul Muslimin, Maroko, Sudan, Somalia]]>
<![CDATA[Otoda dalam UU Pemda Baru : Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah ]]>
<![CDATA[Zuhro, R. Siti]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1629.674 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.566
<![CDATA[AbstrakDesentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengalami stagnasi dalam pembangunan daerahnya. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Kehadiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014, menggantikan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara signifikan menuntut kinerja pemerintah daerah. Meskipun masih dipertanyakan, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam melakukan sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.Kata kunci: Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial]]>
<![CDATA[Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Yusuf Maulana]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.550
<![CDATA[AbstrakPersoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangunKata Kunci : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.]]>
<![CDATA[Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Kurniawati Hastuti Dewi]]>;
<![CDATA[Ahmad Helmy Fuady]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.549
<![CDATA[AbstrakTulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: pertama, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; kedua, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah. Kata Kunci:  sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.]]>
