cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2021)" : 20 Documents clear
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Jalan) Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Studi kasus di Kecamatan Mooat) Mamahit, Virginia Sisilia; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting juga merupakan roda penggerak pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan  infrastruktur seperti  transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam suatu daerah kemajuan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indicator kemajuan daerah tersebut. Infrastruktur jalan adalah sarana pertama yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat dan pendatang dalam suatu daerah, oleh sebab itu jalan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan. Salah satu fungsinya adalah melancarkan distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salahs satu penghasil hasil pertanian yang membutuhkan pupuk dalam menjalankan kegiatannya. Oleh sebab itu hubungan antara infrastruktur jalan dan distribusi pupuk sangatlah erat, oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sejauh mana Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya di Kecamatan Mooat. Kata Kunci : Efektivitas, Infrastruktur Jalan, Distribusi Pupuk
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok Tongkotow, Nadia F; Waworundeng, Welly; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat lokal juga sangat di perlukan untuk andil dalam mengembangkan, memberi kontribusi, serta menjaga kegiatan pariwisata agar dapat beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, seperti dengan kedatangan wisatawan asing ke objek wisata, wisatawan tersebut akan memasukan budaya mereka, sikap pemerintah apakah akan menerima, mengusir atau membicarakan dengan masyarakat setempat. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki objek wisata strategis dan sangat potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. Potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat beragam, terdiri dari obyek wisata daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan yang terdapat di beberapa Kecamatan. Pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat desa Ratatotok Timur. Hal ini didukung oleh fakta empirik bahwa pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa melibatkan masyarakat desa Ratatotok Timur. Sehingga, aspirasi-aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban tidak terakomodasi dengan baik. Masyarakat hanya dihimbau untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan, yang notabene tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa Ratatotok Timur. Akhirnya, Pantai Lakban belum mampu memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur.Kata Kunci: Collaborative Governance; Wisata, Pantai Lakban
Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara) Rolos, Readel; Gosal, Ronny; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan pendidikan di daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa, kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan melalui sector pendidikan, oleh sebab itu kebijakan dalam sector pendidikan diperlukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia di daerah. Pemberian bantuan bagi mahasisa terutama dalam penyelesaian studi dirasa ampuh untuk mendorong meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama ini memberikan bantuan bagi mahasiswa studi akhir yang akan menyelesaikan studinya. Program tersebut diharapkan mampu membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk menyelesaikan studinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori Geoge C. Edward Edward III dalam buku hayat (2018:128-129) Berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Struktur Birokrasi. Informan yang digunakan adalah informan yang dianggap memiliki kapasitas guna menjawab setiap pertanyaan yang timbul dari penelitian. Dalam hasil penelitian, dari keempat indikator mengenai keberhasilan kebijakan publik tersebut, dapat dikategorikan baik, hanya aspek sumberdaya manusia yang masih dianggap kurang dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan penyelesaian pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah, Bantuan Studi
Pengaruh Profesionalisme Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Mokosolang, Magda; Liando, Daud M; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era sekarang ini, dalam dunia pekerjaan banyak ditutut kepada pekerja bukan hanya skill namun juga harus dilengkapi dengan sebuah profesionalitas yang tinggi dan totalitas dalam sebuah pekerjaan,tanpa adanya profesionalisme, maka dapat dipastikan pekerjaan yang dikerjakan akan asal-asalan. Dunia sekarang ini sedang dilanda pandemi covid 19  yang mewajibkan semua orang untuk menjaga diri, kesehatan dan lingkungannya, dalam dunia pemerintahan, pemerintah juga dituntut untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, oleh sebab itu pemerintah melalui kementerian kesehatan dan didaerah melalui dinas kesehatan yang bertanggungjawab akan mencegah penularan covid 19 serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan dari pemerintah. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang juga terkena dampak akibat pandemic covid 19 tersebut, oleh sebab itu telah ada beberapa langkah strategis yang diambil pemerintah, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan bekerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan covid 19 di daerah kabupaten Minahasa Tenggara, dengan tugas yang berat tersebut sudah selayaknya profesionalisme dikedepankan agar pencegahan covid 19 dapat berjalan efektif dan efesien. Pegawai dinas kesehatan dituntut mampu memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dan juga memberikan rasa aman. Namun dalam menjalankannya harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang yang baik agar semua stragegi dan perencanaan boleh berjalan dengan baik. Kata kunci : Profesionalisme, Pegawai, Covid 19
Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Gosal, Vinny Sara; Pangemanan, Sofia E; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan desa menjadi tolak ukur kemajuan masyarakatnya secara khusus dan dampaknya secara signifikan dan berpengaruh pada Indonesia secara keseluruhan. Peran Pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan bagian yang penting dalam perjalanan pemerintahan desa. Pandemic Covid 19 menjadi sebuah musibah yang tak terhindari oleh sebab itu pemerintah desa wajib melakukan langkah-langka yang sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat serta mampu menenangkan masyarakat dalam menghadapi pandemic, oleh sebab itu akuntabilitas dalam pencegahan covid 19 menjadi penting agar masyarakat tahu dan merasa nyaman menjalani aktivitas. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) indicator dari Halim, yaitu; Kinerja, Kewenangan, dan Tanggung Jawab. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan informa yang relevan serta mampu menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menenunjukkan bahwa Kinerja dan Kewenangan dari pemerintah Desa masih belum Maksimal dalam menghadapi Situasi Pandemi saat Covid 19 Terjadi. Perlu adanya Transparansi mengenai Dana tentang pencegahan penyebaran Covid 19. Kurangnya sosialisasi terhadap dampak buruk Covid 19 ketika masyarakat tidak sadar akan pentingnya akan kebersihan..Kata Kunci: Akuntabilitas, Kepala Desa, Pandemi Covid 19
Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado Makalew, Marlen Novita; Sambiran, Sarah; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara yang majemuk. Artinya Negara Indonesia memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Keanekaragaman tersebut menjadikan Negara Indonesia menjadi negeri yang unik, menarik, kaya akan tradisi (multikultural) dan multireligius. Salah satu pernyataan terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Menjaga Kerukunan antar umat Bergama bukanlah hal yang mudah. Kota manado adalah Kota yang masuk dalam 10 besar kota paling toleran atau paling rukun yang ada di Indonesia. Namun di balik itu ada beberapa oknum yang berusaha untuk memecah kerukunan yang ada di kota manado. Dengan menggunakan metode kualitatif Lexy J. Moleong (2005), penelitian ini mengkaji bagaimana koordinasi antara pemerintah dan fkub dalam menciptakan kerukunan yang ada di kota Manado. Kajian akan menggunakan pendekatan yang di kemukakan oleh Inu Kencana (2002) tentang Unsur-Unsur dari Koordinasi. Menurutnya Koordinasi memiliki unsur-unsur yaitu Pengaturan,Sinkronasi, Kepentingan Bersama dan Tujuan Bersama pada Koordinasi Pemerintah dan FKUB dalam Permasalahan konflik Seketa lahan pembongkaran masjid Al-Khairiah yang perencanaan untuk pembangunan Miniatur sebagai simbol kerukunan yang ada di kota Manado.Kata kunci : Koordinasi, Pemerintah, FKUB
Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengelolaan Prasarana Olahraga di Kabupaten Mimika Muabuay, Beactrix C.A.; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui mengapa Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan prasarana olahraga di Kabupaten Mimika belum optimal. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 6 (enam) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menurut Mohammad Mahsun yaitu Masukan, Proses, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak. Hasil Penelitian menujukkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengeloaan Prasarana Olahraga di Kabupaten Mimika belum optimal dikarenakan Masukan atau sumber dana di tahun 2019 tidak ada dan ditahun 2020 hanya sedikit dana yang digunakan untuk pengelolaan prasarana olahraga, proses pengeloaan di tahun 2019 tidak berjalan dengan baik tidak ada pemeliharaan, rehab gedung, maupun pembangunan gedung olahraga baru, namun hasilnya di tahun 2020 mulai ada peningkatan dengan merehab fasilitas olahraga, dan Manfaatnya dapat digunakan oleh masyarakat khususnya atlit sepakbola untuk meningkakan kemampuan atlit kabupaten Mimika menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan prasarana olahraga belum optimal, hal ini dikarenakan dana yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana olahraga di tahun 2019 tidak ada dan dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan prasarana olahraga di tahun 2020 dikelola oleh dinas lain. Kata kunci : Kinerja, Pengelolaan, Prasarana Olahraga
Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Mahakeret Barat Timmerman, Martha Inka; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Sofia
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulanga kemiskinan.Kedudukan PKH merupakan bagian dari programprogram penanggulangan kemiskinan lainnya . PKH memberikan bantuan tunai kepada masyarkat yang dikategorikan KSM (Keluarga sangat Miskin) Sebagai imbalannya KSM peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum  Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok , pembayaran , verifikasi komitmen, pengguhan atau pembatalan peserta PKH , pemuktahiran data , dan pengaduan KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  Apakah kebijakan jarring pengaman social dalam bidang PKH  untuk penanganan Covid-19 sudah terimplementasi di kelurahan mahakeret barat kota manado. Metode yang digunakan adalan metode penelitian kualitatif. Kata Kunci : Kebijakan, PKH, Covid 19
Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon Lenak, Syalom C.M; Sumampow, Ismail; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pemerintahan di kenal e-government yang merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government juga sebuah reformasi atau paradigma baru dari pelaksanaan pemerintahan yang mengacu kepada keterbukaan informasi public yang memberi tanggung jawab kepada pemerintahan untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlangsung. Dinas Pendidikan Kota Tomohon merupakan salah satu SKPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Tomohon yang mewujudkan penerapan E-Government dalam setiap pelayanannya kepada masyarakat. Penerapan e-government dapat memudahkan pekerjaan sebuah instansi dan juga perorangan, namun pada penerapannya memiliki tantangan tersendiri baik dari internal institusi maupun segi eksternal institusi. Dimana SKPD harus menyiapkan tenaga yang handal dalam mengoperasikan setiap aplikasi terutama di setiap sekolah-sekolah dan juga bagaimana memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab setiap pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Secara keseluruhan dalam penelitian ini terlihat bahwa Dinas pendidikan kota Tomohon masih kurang dalam memproduksi program-program e-government melalui media social.Kata Kunci : Efektivitas, E-Government, Pendidikan
Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Pendong, Myhearth H; Sumampow, Ismail; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau  disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan social ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan Rumah layak huni yang ada Di Desa Lompad tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mempunyai rumah yang layak. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program-program dalam pembangunan nmasyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau yang membangun kegiatan usahanya pada suatu daerah harus dilakukanan alisis kebutuhan masyarakat. Dengan alokasi BSPS yang besar, tentunya pembangunan di desa semakin baik bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal melalui pengelolaan yang baik, bijaksana, transparan dan akun tabel. Pada tahun 2018, beberapa program kegiatan telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Lompad dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya ada pembangunannya rumah layak huni yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Lompad sendiri. Kata Kunci : Alokasi , BSPS, Pembangunan

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)