cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 14   15   16   17   18 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA Najoan, Regen
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari sekian banyak kebijaksanaan pembangunan, salah satunya  adalah pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Berdarkan masalah tersebut kesadaran masyarakat masih kurang menunjang pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan sehingga masalah ini belum terselesaikan dengan baik. Hasil penelitan berdasarkan yang sudah diteliti bahwa masyarakat kawangkoan pada umumnya sudah menerima bantuan-bantuan pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (suatu studi pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Malinau Kota) GIDION, GEBBY JEANET
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan kemampuan memenuhi keinginan pelanggan sehingga terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Dengan bertitik tolak pada penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur ( Suatu Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Malinau Kota )” Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, maka sebagai pelayan publik yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus senantiasa mengacu pada kepuasan masyarakat yang merupakan tujuan pokok dalam pemberian pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan KTP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malinau Kota belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu : Tangibles, Reability, Responsivess, Assurance dan Empathy Kata kunci : Kualitas, Pelayanan Publik
Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan Publik Antara Orgaisasi Swasta Dan Organisasi Publik (Suatu studi di Cv. Nasional Motor Kota Manado dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado) Sahoa, Christyanto
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menangani urusan publik bukan hanya di tangani oleh pemerintah, tetapi juga di tangani oleh swasta/perusahaan. Pelayan publik memiliki tugas untuk melayani secara rutin terhadap masyarakat seperti memberikan lisensi dokumen-keputusan, perlindungan, pemeliharaan fasilitas, kesehatan dan jaminan keamanan menyediakan untuk penduduk. Kualitas pelayanan publik yang diberikan akan menentukan tingkat kepuasan dan kenyamanan publik penerima pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya dampak kualitas pelayanan publik antara Cv. Nasional Motor dan Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Manado. Penelitian ini melibatkan para karyawan dan birokrat yang terlibat dalam pelayanan publik. Serta masyarakat yang terlibat dalam menerima pelayanan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan publik adalah hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang konsistensi perusahaan atau instansi yang terlibat dalam pelayanan. Kata Kunci: KUALITAS, PELAYANAN PUBLIK, KEPUASAN MASYARAKAT  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM-MP DI DESA WIOI KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KUHU, CHRISTMAS BOWIE
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yang menjadi salah sau permasalahan dalam pembangunan adalah isu jender, dimana peranan perempuan agak dikesampingkan sehingga mereka tidak dapat menyalurakan potensi yang mereka miliki terutama untuk untuk peningkatan taraf hidup mereka.Selama ini yang terjadi adalah kondisi social yang sangat menonjolkan peran laki-laki. Laki-laki dianggap kaum yang derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga laki-laki memiliki hak yang lebih besar baik dalam mengatur rumah tangga, memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya menyebabkan perempuan menjadi kaum marjinal yag selalu terpinggir dan tergusur.Menjawab tantangan tersebut, dalam penanganan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut, maka presiden mengeluarkan Perpres No. 54 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan. Pada sidang kabinet tanggal 7 September 2006, presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui melalui pemberdayaan masyarakat. Pada tanggal 12 September 2006 Menko Kesra, Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait sepakat “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.Ditindaklanjuti Menko kesra mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mandagri minta gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM. Presiden RI kemudian menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM_Mandiri. Key Words : IMPLEMENTASI, KEBIJAKAN
MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN TNI ( Studi Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial Di Batalyon Infanteri 712 Wiratama – Manado ) SALEWANG, MUHAMMAD
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu sistem demokrasi dimana negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan, maka posisi  militer di dalam sebuah Negara sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan itu menjadi minimal. Fungsi itu bisa dikatakan sebagai kewajiban pokok dari sebuah institusi militer. Dengan demikian posisi militer atau angkatan bersenjata merupakan sebuah institusi yang sah atau lazim karena disepakati dalam sebuah organisasi yang bernama negara, yang mempunyai kewajiban berkaitan dengan perlindungan negara  demi memproteksi masyarakat dari ancaman fisik.Dalam konteks kelembagaan TNI sebagai “pemain” untuk pembangunan, sangat mengakui bahwa modal sosial menjadi penting. Konsep modal sosial (social capital) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan prajurit karena dalam model ini, prajurit ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar prajurit dapat berperan dalam model pembangunan. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat. Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan keterbatasan akses secara ekonomi karena hal itu tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring kerja (network) dan saling percaya (mutual trust) di kalangan prajurit TNI. 
Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Karlos, Yurike Claudia; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan Minuman beralkohol menjadi permasalahan tersendiri yang ditangani oleh pemerintah, disisi lain alkohol merupakan pemicu kejahatan di masyarakat disisi lain menjadi komoditas yang mendatangkan peningkatan ekonomi di masyarakat, dalam pengarturannya minuman beralkohol dari luar negeri sudah seharusnya mengikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah, namun kenyataan dilapangan terkadang berkata lain terutama di wilayah perbatasan seperti di kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam menangani perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitif. Adapun Fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti didasarkan pada tiga aspek permasalahaan mengenai perdagangan perbatasan minuman beralkohol ilegal yaitu: Pengimplementasian regulasi yang kurang optimal, Peran pemerintah daerah dalam aspek pengawasan yang masih minim dan Kesadaran masyarakat yang kurang. Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah Dalam Menangani Perdagangan Perbatasan Minuman Beralkohol Ilegal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditarik kesimpulan: Pengawasan pemerintah dinilai belum maksimal meskipun mereka giat melakukan kegiatan patroli di sepanjang wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Belum maksimalnya pengawasan oleh pemerintah dikarenakan beberapa kendala seperti, kurangnya sarana dalam melakukan kegiatan pengawasan.Kata Kunci : Pengawasan, Minuman beralkohol, Perbatasan
Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Takahepis, Joshua K.R; Kasenda, Ventje; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan individu atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan pada suatu instansi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Memberi pelayanan adalah tugas dari pemerintah, guna memenuhi kepentingan masyarakat, artinya pemerintah dalam hal ini bukanlah melayani dirinya sendiri atau sebaliknya dilayani oleh rakyat, akan tetapi pemerintah adalah “pelayan rakyat”. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh warga Negara yang pada masa pandemic covid 19 Pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan pembuatan akta kelahiran secara online. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Dan mengacuh pada teori yang dikemukakan oleh S.P.Siagian (2008:77). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelayanan Akta Kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kota Manado belum berjalan dengan maksimal di masyarakat di karenakan kurangnya tingkat penggunaan aplikasi berbasis online dalam pengurusan akta kelahiran.  Kata Kunci : Efektivitas, Akta Kelahiran, Online
Optimalisasi Program Pemerintah Dalam Menghadapi Covid-19 Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Lamia, Riana M.N; Waworundeng, Welly; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya meningkat, hal ini di karenakan program Pemerintah yang belum Optimal dalam penanganan untuk menghadapi pandemi Covid19, karena Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya meningkat. Kenyataan diatas membuat Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Agar Pemerintah khususnya Pemerintah desa dapat mengoptimalisasikan Program Penanganan covid19 di Desa Sulu Kecamatan Tataapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah desa Sulu membentuk satgas (satuan tugas) Covid-19 atas dasar keputusan Hukum Tua Desa Sulu No. 04 Tahun 2020 tentang penangan Covid-19. Di dalam satuan tugas tersebut terdiri dari pemerintah desa, pihak aparat keamanan dari TNI, serta unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal-hal yang dimuat dalam kerja-kerja satgas adalah berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak puskesmas dan dinas kesehatan daerah. Dalam Program Optimalitas Penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah desa Sulu mendirikan posko Covid-19, penyemprotan disinvektan selama 1 kali dan seminggu, pembagian masker, dan pembagian bantuan langsung tunai kepada keluarga yang berdampak Covid-19 melalui dana Desa. Selain itu juga pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya rapid test sehingga masyarakat dapat memahami mengenai cara-cara dalam penanganan masalah pandemi Covid19 di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Kata Kunci : Optimaliasi, Pemerintah, Covid 19
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Jalan) Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Studi kasus di Kecamatan Mooat) Mamahit, Virginia Sisilia; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting juga merupakan roda penggerak pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan  infrastruktur seperti  transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam suatu daerah kemajuan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indicator kemajuan daerah tersebut. Infrastruktur jalan adalah sarana pertama yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat dan pendatang dalam suatu daerah, oleh sebab itu jalan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan. Salah satu fungsinya adalah melancarkan distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salahs satu penghasil hasil pertanian yang membutuhkan pupuk dalam menjalankan kegiatannya. Oleh sebab itu hubungan antara infrastruktur jalan dan distribusi pupuk sangatlah erat, oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sejauh mana Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya di Kecamatan Mooat. Kata Kunci : Efektivitas, Infrastruktur Jalan, Distribusi Pupuk
Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pembinaan Olahraga (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu) Turang, Gavrila J.V; Sambiran, Sarah; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi Pembinaan Olahraga merupakan hal yang sangat penting yang juga harus dilakukan guna untuk meningkatkan olahraga yang ada di Kota Kotamobagu. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial”. Olahraga tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra olahraga, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan dapat meraih puncak pencapaian prestasi. Penelitian ini melihat bagaimana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Pembinaan Olahraga yang ada di Kotamobagu dengan studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu penulis bisa meneliti adanya peningkatan dalam setiap pembinaan olahraga dari kegiatan tournament di tingkatan kota kotamobagu terutama di kelompok umum, strategi yang telah dilakukan pemerintah ini sudah diakui di level provinsi sulawesi bahkan diluar sulut Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan fokus penelitian di ambil dari Fred R. David yang mana terdapat 3 Fungsi, yakni : Perumusan strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi. Dari hasil penelitian Dinas Kepemudaan dan Olahraga sejauh ini masih kurang dalam melaksanakan perumusan strategi dan Implementasi strategi yang di buat Dinas Kepemudaan dan Olahraga sejauh ini masih kurang belum memaksimalkan pengimplementasian mulai dari sumber daya. Kata Kunci : Strategi, Dinas Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga

Page 16 of 27 | Total Record : 261

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)