cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 15   16   17   18   19 
Implementasi Kebijakan Pemerintahan Mengenai Ketertiban Umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon Kaunang, Bian; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Tomohon sebagai kota yang memiliki visi wisata, tentunya memiliki kekhususan dalam mengatur ketertiban umumnya demi menunjang visi wisata yang ada, oleh sebab itu di keluarkannya perda Kota Tomohon no 7 tahun 2017 tentang ketertiban umum. Namun dalam hal ini menurut pengamatan penulis ada kendala-kendala dalam pengimplementasian kebijakan mengenai ketertiban umum seperti sering terjadinya miss komunikasi antara pelaksana tugas  dalam menyalurkan informasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang pasar tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada pemerintah mengenai pentingnya terwujudnya ketertiban umum di pasar tradisional kota Tomohon. Oleh karena itu dalam hal ini penulis menitik beratkan penelitian kedepan membahas tentang kertetiban umum dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nanawi (2002:63) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan mengenai ketertiban umum di pasar tradisional Kota Tomohon dengan menggunakan teori George Edward III yang mengemukakan 4 konsep yang mempengaruhi implementai kebijakan. Dimana penulis menemui masih ada bebeerapa masalah di beberapa sektor mengenai pengimplementasian ketertiban umum di pasar, dimana sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang mumpuni baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya finansial yang dimana salah satunya masih terkendala.  Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pasar Tradisional
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok Tongkotow, Nadia F; Waworundeng, Welly; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat lokal juga sangat di perlukan untuk andil dalam mengembangkan, memberi kontribusi, serta menjaga kegiatan pariwisata agar dapat beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, seperti dengan kedatangan wisatawan asing ke objek wisata, wisatawan tersebut akan memasukan budaya mereka, sikap pemerintah apakah akan menerima, mengusir atau membicarakan dengan masyarakat setempat. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki objek wisata strategis dan sangat potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. Potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat beragam, terdiri dari obyek wisata daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan yang terdapat di beberapa Kecamatan. Pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat desa Ratatotok Timur. Hal ini didukung oleh fakta empirik bahwa pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa melibatkan masyarakat desa Ratatotok Timur. Sehingga, aspirasi-aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban tidak terakomodasi dengan baik. Masyarakat hanya dihimbau untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan, yang notabene tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa Ratatotok Timur. Akhirnya, Pantai Lakban belum mampu memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur.Kata Kunci: Collaborative Governance; Wisata, Pantai Lakban
Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menata Perparkiran Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika Kainde, Jenny Valeria; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi pemerintah adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, untuk melayani masyarakat. Pada tingkat Organisasi , kinerja yang kurang berkualitas adalah akibat atau hasil dari kepemimpinan yang kurang berkualitas, manajement yang kurang professional, atau system kerja yang tidak baik. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan dalam Menata Kinerja Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Menurut Simanjuntak yaitu Dukungan Organisasi, Kemampuan dan Evektifitas Manajemen, serta Kinerja Setiap Orang dalam Organisasi. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dalam menata perparkiran kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan dukungan organisasi berupa sarana rambu larangan parkir di beberapa titik masih kurang, kemampuan dan evektifitas dalam mengatasi parkir liar terfokus pada penggembokan dan penilangan hanya memberikan efek jera sementara bagi masyarakat yang melanggar aturan parkir, terkait kinerja setiap orang dalam organisasi perlu di tingkatkan lagi baik di bidang sekretatiat maupun teknis. Kata Kunci : Kinerja, Organisasi, Parkir
Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Desa Towuntu Barat Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara Pasuhuk, Demaris Deisy; Kaawoan, Johannis; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari pendapatan dan belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. salah satu kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa adalah pembuatan sarana dan prasarana air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat oleh sebab itu pengelolaan akan dana desa haruslah efektif dan dapat diandalkan. Lokasi ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Towuntu Barat, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, focus penelitian ini menggunakan teori dari Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010: Ketepatan berfikir, Ketepatan perhitungan biaya Ketepatan penentuan waktu dan Ketepatan Penentuan tujuan. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas ketepatan berfikir dalam penggunaan dana Desa dalam meningkatkan air bersih di Desa Towuntu Barat dapat dikatakan belum efektif, ketepatan perhitungan biaya, dana desa yang digunakan dalam peningkatan air bersih ini sudah efektiv dan terealisasi dengan baik Ketepatan penentuan tujuan, efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan air bersih dalam hal pencapaian tujuan belum terlaksana dengan baik dan belum mencapai tujuan dari program Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Air Bersih
Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Pada Masa Pandemi (Study Kasus Di Desa Ponompiaan Kec.Dumoga Kab.Bolaang Mongondow Angkola, Arini V.T.; Monintja, Donald K; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa harus menyusun strategi kembali agar bisa melanjutkanpembagunan infrastruktur di desa yang sempat tertunda karena adanya pandemi. Karena pada saat ini anggaran untuk pembagunan infrastruktur di desa belum bisa memadai, karena dalam suatu pembagunan perlu anggaran yang cukup bannyak agar bisa menciptakan pembagunan yang bisa di nikmati oleh masyarakat di desa ponompiaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu di lakukan penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Pada Masa Pandemi Studi Kasus Di Desa Ponompiaan Kec.Dumoga Kab.Bolaang Mogondow. Untuk mencapai suatu tujuan pembagunan infrastruktur yang di laksanakan di desa Ponompiaan Kec. Dumoga Kab. Bolaang Mogondow, Pemerintah Desa Sudah Cukup Optimal Dalam dengan cara merangkul masyarakat dengan mengadakan kegiatan kerja bakti bersama. Dalam rangka melaksanakan pembagunan infrastrukur dinilai bahwa pemerintah sudah cukup optimal dalam merangkul masyrakat untuk membagun desa dalam program pembagunan infrastrukur di desa walaupun hanya beberapa yang boleh terlaksana. Kata Kunci : Strategi, Infrastruktur, Pandemi Covid 19
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Tenggara) Mamoto, Gabriella G; Gosal, Ronny; Liando, Daud M
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang harus di atasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin di capai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan public. Begitu pula dengan kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan hewan beresiko rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir, pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: Comunication (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), Disposition (Disposisi), Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan masih belum maksimal untuk melaksanakan vaksinasi secara rutin dan tidak sesuai (Standart Operasional Prosedur) dan kurangnya Transparansi dari Masyarakat (Disposisi) Kata Kunci : Kebijakan, Penanggulangan, Rabies
Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) Nagaring, Denny David; Sambiran, Sarah; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya anak terlantar dan anak jalanan gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan hidup dari setiap manusia. Dimana kesejahteraan sosial diperoleh dari terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan suasana ketentraman dalam kehidupan sekitar. Penelitian ini berlokasi di Kota Manadi khususnya di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk mengkaji mengenai peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan social di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan berfokus menggunakan teori dari Ndraha (Hum 2010:36) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu: Fungsi primer atau fungsi pelayanan Fungsi dan Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan Fungsi sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengambil kebijakan yang tujuannya adalah untuk menanggulangi masalah anak terlantar di Kota Manado beberapa kebijakan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan angka bahkan membawa Kota Manado ke angka 0 untuk kasus Anak Terlantar. Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Masalah Kesejahteraan Sosial
Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara) Rolos, Readel; Gosal, Ronny; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan pendidikan di daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa, kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan melalui sector pendidikan, oleh sebab itu kebijakan dalam sector pendidikan diperlukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia di daerah. Pemberian bantuan bagi mahasisa terutama dalam penyelesaian studi dirasa ampuh untuk mendorong meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama ini memberikan bantuan bagi mahasiswa studi akhir yang akan menyelesaikan studinya. Program tersebut diharapkan mampu membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk menyelesaikan studinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori Geoge C. Edward Edward III dalam buku hayat (2018:128-129) Berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Struktur Birokrasi. Informan yang digunakan adalah informan yang dianggap memiliki kapasitas guna menjawab setiap pertanyaan yang timbul dari penelitian. Dalam hasil penelitian, dari keempat indikator mengenai keberhasilan kebijakan publik tersebut, dapat dikategorikan baik, hanya aspek sumberdaya manusia yang masih dianggap kurang dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan penyelesaian pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah, Bantuan Studi
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016 Mewengkang, Andrea J; Singkoh, Frans; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan “Musrenbang” di Kecamatan Tompaso  merupakan bentuk forum musyawarah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan/desa. Namun, sebagaimana diketahui, bahwa dari setiap pengembangan usul yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua tempat itu bisa diwujudkan, Ada usulan yang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang.  Nugroho dan Wrihatmolo, yang menjelaskan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki 4 unsur yaitu sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Menggunakan metode penelitian kualitatif, Dimana dalam pengumpulan datanya penulis melakukan wawancara dan observasi di lapangan terkait Musrenbang di Kecamatan Tompaso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan, telah dilakukan sesuai dengan SOP Musrenbang Kecamatan yang berlaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang Kecamatan Tompaso meliputi masyarakat, kejelasan tujuan, indikator pengembangan program, kompetensi sumber daya manusia, dan anggaran perencanaan.  Kata Kunci : Efektifitas, Perencanaan, Musrenbang
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng Entjaurau, Jenifer Aprilia; Sumampow, Ismail; Undap, Gustaf
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat Corona Virus Desease 19 atau COVID-19 masih terus mewabah di dunia bahkan di Indonesia sampai di Sulawesi utara kabupaten minahasa sampai di Kecamatan Pineleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan protocol kesehatan Covid 19 di Kecamatan Pineleng. Virus yang berasal dari Wuhan China ini ditetapkan sebagai bencana non alam. Sejak World Health Organization menetapkan pandemi Covid-19, Pemerintah merespons cepat dengan menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah dan gunakan masker. Yang  kemudian diikuti penetapan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam. Ini diartikan penanganan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan secara terpimpin oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Covid 19

Page 17 of 27 | Total Record : 261

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)