cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 23   24   25   26   27 
Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Kabupaten Pulau Morotai Salawe, Tedy Sudiarta
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. IMB  disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah atau toko dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu bangunan harus didasari bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dengan adanya surat IMB akan memberikan kepastian jaminan hukum kepada masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Kata Kunci : Efektifitas, Pelayanan Publik.
Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado Macpal, Selvi Yesika; Nayoan, Herman; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Untuk bantuan sosial sendiri secara nasional pemerintah menyalurkan bantuan kepada 10 juta keluarga dalam program keluarga harapan (PKH).  Bansos diberikan setiap tiga bulan Januari, April, Juli, Oktober. Program ini mendapat anggaran Rp28,7 triliun. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Sementara itu, khusus untuk Pengawasan anggaran Covid 19 sejak tahun 2020  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Penelitian ini berlokasi di Insoektorat Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado.   Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Sosial, Pandemi
KEPEMIMPINAN KEPALA SUKU MONI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA PROPINSI PAPUA Sani, Piter
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana halnya dengan pemimpin formal, maka pemimpin informal (kepala suku) mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong percepatan laju pembangunan, khususnya pembangunan distrik sugapa kabupaten intan jaya, baik sebagai motivator dalam meningkatan taraf hidup masyarakat, sebagai motivator dalam meningkatan partisipasi masyarakat, sebagai motivator dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, melaksanakan  penyusunan dan mengambil keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Secara empirik hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin informal (kepala suku) di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya terkategori selalu sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di Wirayah ini.
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KEL. MALALAYANG 1 TIMUR KEC. MALALAYANG KOTA MANADO Chorneles, Reifan A.H
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan Misi Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu mensejahterakan masyarakat Kelautan dan Perikanan maka salah satu strategi yang dibuat adalah melalui Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha perikanan tangkap sesuai dengan potensi sumber daya ikan. Adanya Kelompok Usaha Bersama (KUB) oleh PUMP yang dilaksanakan diKelurahan Malalayang 1 Timur  menjadi satu wadah bagi masyarakat nelayan dalam mensejahterakan diri. Dimana dalam KUB diberikan bantuan yang sangat membantu dan memudahkan nelayan dalam proses penangkapan ikan dan pengembangan potensi. Oleh sebab itu kiranya PUMP menjadi satu langkah baru dalam mensejahterakan masyarakat nelayan dan mampu menjadikan KUB sebagai suatu organisasi nelayan yang maju dan bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan. Kata Kunci : Kesejahteraan , PUMP, KUB, Nelayan
PERAN ELIT POLITIK DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DPRD KOTA MANADO Singkoh, Frans C.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran elit politik dalam proses penetapan kebijakan publik di DPRD Kota Manado sebagai pembahasan dalam penelitian. Terlihat bahwa peran elit sangatlah kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Pengaruhnya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui peran fraksi partai dimana anggota legislatif tunduk kepada suara parta melalui fraksinya dan secara tidak langsung melalui keanggotaan anggota legislatif dalam partai politik. Penelitian ini akan mendalami peran elit politik tersebut.
PROFESIONALISME BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SINONSAYANG Rantepadang, Christian
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala sisi sesuai dengan porsi objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relative singkat. Hal itu dipertegas kembali oleh Thoha bahwa untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing di masa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan berbagai ketrampilan dan keahlian.
Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Swasembada Pangan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Purukan, Brigita N; Nayoan, Herman; Pangemanan, Fanley
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah merupakan rangkaian upaya perwujudan pembangunan pertanian yang mampu meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, agar dapat berjalan lancar membutuhkan adanya kegiatan penyuluhanDalam mencapai keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian dibutuhkan daya dukung dari penyuluh pertanian itu sendiri untuk menyusun rencana kerja yang berbasis kebutuhan sasarannya serta realisasi rencana penyuluhan pertanian yang disusun oleh penyuluh pertanian. Peran penyuluh dan kelembagaan penyuluh menjadi penting dalam kaitannya dengan penyebaran informasi dan kemampuannya dalam memberikan solusi dan dampak perubahan iklim, khususnya padi. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah Menjelaskan kinerja penyuluh pertanian dalam meningkatkan swasembada pangan khususnya masyarakat petani padi di kecamatan Ranoyapo kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa Kegiatan penyuluhan pertanian belum dapat berjalan dengan maksimal di setiap desa yang berada di Kecamatan Ranoyapo di karenakan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dimana pemerintah belum maksimal dalam memberikan Fasilitas/Sarana Prasarana ke Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan Ranoyapo. Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Ranoyapo dikatakan belum maksimal dikarenakan sarana dan prasana serta sumber daya yang belum memadai Kata Kunci : Kinerja, Penyuluh Pertanian, Pangan
Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Chalim, Dewi Mustika; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan era reformasi yang sedang bergulir yang ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam hal rekrutmen Kepala Desa juga tidak lepas dari perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam hal pemilihan kepala desa pada masa Orde Baru ternyata sangat merugikan masyarakat desa. Karena intervensi para pejabat supra desa cukup besar dalam memenuhi kepentingan pemerintah pusat, dengan cara menggunakan mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak uji kompetensi pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada dampak dari uji kompetensi pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019 dengan melihat pendapat dari Dye dalam Winarno (2007: 232-235). Dair hasil penelitian menunjukkan Dalam proses tahapan uji kompetensi pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Tenggara, tentunya membawah dampak yang baik bagi demokrasi yang ada di setiap desa Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun dalam proses tahapan ini ternyata mendapatkan protes dari calon hukum tua yang tidak lolos seleksi dan juga masyarakat pendukung dari calon hukum tua tersebut.  Kata Kunci : Uji Kompetensi, Pemilihan, Hukum Tua
KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Tendeng, Margryine Lidiawaty
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.Pemerintah sebagai service provider (Penyedia Jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kulitas maupun dari segi kuantitas pelayanan.Namun saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan publik jauh dari harapan masyarakat.Dikaitkan dengan lokasi penelitian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana salah satu tugas organisasi ini adalah menerbitkan Akta Kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Sangihe.Mengingat betapa pentingnya arti kepemilikan akta bagi setiap anak, tapi pada kenyataannya bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih terbilang rendah.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sangihe. Berdasarkan  hasil  penilitian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  Kabupaten Sangihe  sudah  “berkualitas”.  Yang  dapat  dilihat dari Dari lima dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu : Tangibles ( kenampakan fisik ), Reability (kehandalan),Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty (empati).
’ TINJAUAN TENTANG PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DI DESA TOUNELET KECAMATAN KAKAS KABUPATEN MINAHASA’’ KARAUWAN, RICHARD O.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan merupakan analisis terhadap cara atau sikap kepala desa secara langsung maupun tidak langsung dalam menetapkan, memimpin, dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan bagaimana Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan cara kepala desa dalam mengambil keputusan,  dalam pembangunan desa. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi  oleh  kepemimpinan kepala desa seberapa jauh Kepala Desa merencanakan, menggerakan, memotifasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksanaan dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, temuan di lapangan didapat bahwa Kepala Desa secara partisipatif menggerakan masyarakat  untuk berkontribusi  dalam setiap pengambilan keputusan penetapan program pembagunan desa.

Page 25 of 27 | Total Record : 261

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)