cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 22   23   24   25   26 
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO HANDAYANI, FERA
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan bagi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado.Kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK di Kecamatan Singkil Kota Manado berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana/prasarana. Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado menjadi salah satu simpul penting didalam menentukan efektifitas dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga publik.Evaluasi PPK di Kecamatan Singkil kota Manado, telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan PPK telah cukup efektif dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Pola-pola yang lebih parsipatif perlu terus dikembangkan agar kemandirian masyarakat cepat tercapai.  Peran serta masyarakat perlu terus diperluas mengingat peran yang paling dominan selama ini dalam PPK, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah.Kata Kunci : PPK, Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat
Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sahambangung, Ivnike; Mantiri, Michael S; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah Sakit sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional dituntut untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas dan pelayanan. Memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, bukanlah sesuatu yang mudah bagi pengelola rumah sakit karena pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit menyangkut kualitas hidup para pasiennya sehingga bila terjadi kesalahan dalam tindakan medis dapat berdampak buruk bagi pasien. Dampak tersebut dapat berupa sakit pasien bertambah parah, kecacatan bahkan kematian. Penelitian ini berlokasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan fokus penelitian yaitu dari teori menurut Lovelock (dalam Hardiyansyah 2018 : 71) kualitas pelayanan meliputi ukuran – ukuran sebagai berikut : Tangible, Raliable, Responsiviness, Assurance dan Empathy. Dari hasil penelitian didapati dari kelia aspek tersebut yang menjadi kelemahan hanyalah aspek jaminan empati dan tiga aspek lainnya dapat dikatakan baik pada penerapannya. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kesehatan, Rumah Sakit
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA NAJOAN, REGEN
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari sekian banyak kebijaksanaan pembangunan, salah satunya  adalah pembangunan di bidang kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu semua maka diperlukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakekatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Berdarkan masalah tersebut kesadaran masyarakat masih kurang menunjang pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan sehingga masalah ini belum terselesaikan dengan baik. Hasil penelitan berdasarkan yang sudah diteliti bahwa masyarakat kawangkoan pada umumnya sudah menerima bantuan-bantuan pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.
Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan Wilar, Meisita Mar; Pati, Agustinus B; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Dengan demikian, maka diharapkan para lansia dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mampu hidup dengan layak. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan pendataan penyandang masalah kesejahteraan social para lansia yang ada di Desa Lowian yaitu berjumlah 148 jiwa lanjut usia, yang dimana dari data tersebut menunjukkan bahwa peran dari pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam proses kesejahteraan para lansia yang ada, karena jumlah yang begitu banyak juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Penelitian ini peneliti melakukan penelitian Kualitatif. Menurut Bogdam dan Taylor dalam Moleong (2011:4) menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisqan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Kepala desa (hukum tua) dalam proses meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugasnya sebagai perpanjang tangan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Yang dimana kepala desa telah memberikan bantuan kepada para lanjut usia, agar supaya mereka tetap mendapatkan bisa bertahan hidup walaupun sudah lanjut usia. Para proses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, informasi yang ada berjalan dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan kepada para lansia ini, selalu ada garis koordinasi yang baik, sehingga proses penyaluran ini tentunya dapat dirasakan oleh semua para lansia yang membutuhkan bantuan ini. Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesejahteraan, Lanjut Usia
PENGARUH PEMERINTAH KELURAHAN PONDANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAPARANG, JEANY
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 1 butir n, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten  atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten (termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya). Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Pembangunan yang ada di kelurahan Pondang tidak terlepas dari peranan pemerintah & masyarakat. Tapi apakah masyarakat efektif atau terlibat langsung dalam proses perencanaan & pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan bisa terlaksana. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang ada. Entah dikarenakan sibuk bekerja atau memang tidak mau ambil pusing masyarakat hanya sibuk dengan urursan mereka masing-masing tanpa berpartisipasi dalam pembangunan. Ini juga bisa disebabkan kelalaian dari pemerintah kelurahan setempat yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi.  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKANPERATURAN DESA (Studi Kasus di Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur) KATENGAR, DONIS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melaksanakan semua tugas, pemerintah membuat aturan-aturan (regulasi) demi ketertiban dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan seluruh anggota-anggota masyarakat yang dilayani, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan apapun termasuk kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan, perlu di dukung dengan regulasi yang memadai, yang dapat menjangkau segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan baik secara teknis dan substansif. Untuk mewujudkannya diperlukan suatu implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa yang di perlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan sebuah pembentukan peraturan desa. Implementasi kebijakan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi tanggung jawab yang baik atas kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat yang secara menyeluruh bagaimana implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembuatan atau rancangan peraturan desa, yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa. Harus dapat melihat atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat di desa demi kepentingan umum dapat berorientasi kepada masyarakat, bukan atas kepentingan segelintir masyarakat. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini peraturan daerah tersebut BPD belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik yaitu, terkait dengan pembentukan peraturan desa yang ada di Desa Pintatu Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim sehingga proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan atau mendesain peraturan desa BPD mengalami ada kendala-kendala ataupun hambatan yang dijumpai. (Key Words :   Implementasi, Kebijakan, Badan Permusyawaratan Desa,Peraturan Desa)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT LABAGE, ALFRITS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakekat otonomi daerah yang meletakan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, di selenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarkat dan hasilnya di nikmati oleh seluru masyarakat, (Sumryadi 2005 : 87) melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut di harapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang di miliki guna memenuhi kebutuhan masyarakar sendiri. Infrastruktur atau prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan kesejateraan masyarakat suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur khususnya dalam bidang pendidikan lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, kesejateraan masyarakat sulit dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur pendidikan merupakan basik determinant untuk menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif.   Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan Infrastruktur.
Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan) Rumawas, Virginia V; Nayoan, Herman; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan Pangan merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena ketahanan pangan merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat. Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan ada dua aspek yakni 1) Operasi langsung, Pemerintah terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability). 2) Aspek pengendalian langsung, Dinas pangan selalu mengontrol kondisi pangan minahasa selatan, juga melakukan antisipasi kerawanan pangan dengan melakukan import beras di luar daerah. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan, informan yang digunakan merupakan informan yang di pilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian.  Dari hasil penelitian peneliti melibatkan informan-informan yang di pilih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklarifikasikan informan ke dalam dua jenis yaitu key informan dan secondary informan dimana key informan atau informan kunci peneliti adalah pelaku yang terlibat dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten minahasa selatan dalam penelitian ini key informan diharapkan dapat menjawab terkait dengan ketahanan pangan yang di maksud. Sedangkan secondary informan atau informan peneliti melibatkan pihak kelompok tani dan masyarakat. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Minahasa Selatan telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Selanjutnya perlu adanya perbaikan dalam system pengawasan yakni melakukan evaluasi berkala dan system inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.Kata kunci : Peran, Pangan, Pertanian
PROSES ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN (Suatu Studi di Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan) Malensang, Romel Krismanto
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan bahwa, Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.Aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Desa Poyowa Kecil adalah sebuah desa bagian dari Kecamatan Kotamobagu Selatan yang sementara ini ada dalam proses pengalihan status dari Desa menjadi Kelurahan. Gagasan pengalihan status ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Desa Poyowa Kecil yang notabene merupakan masyarakat perkotaan. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012 merupakan produk hukum yang mengatur tentang Pedoman Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Penelitian ini, dianalisis hanya proses alih status desa menjadi kelurahan telah sesuai atau belum dengan tahapan-tahapan dalam perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dengan fokus penelitian yaitu studi kasus tentang proses alih status Desa menjadi Kelurahan di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan. Hasil penelitian ini memperlihatkan,bahwa Desa Poyowa Kecil berdasarkan syarat-syarat administrasi Pasal 9 Ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 untuk melaksanakan proses alih status menjadi kelurahan telah terpenuhi. Namun ada ketidaksesuaian dengan mekanisme menjadi kelurahan sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No 1 Tahun 2012, diantaranya yaitu prakarsa untuk mengubah status desa yang tidak berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat melainkan dari Pemerintah Kota. Kendala dalam proses alih status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan terkait masalah anggaran yang tidak memadai, waktu, dan belum ada pembicaraan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa terhadap status para Perangkat Desa dan BPD pasca dialihkannya status Desa Poyowa Kecil menjadi kelurahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses alih status Desa Poyowa Kecil yang sementara berlangsung, belum sesuai dengan tahapan-tahapan Pasal 11 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2012, sehingga menimbulkan kendala-kendala pada pelaksanaan proses alih status desa menjadi kelurahan berkaitan dengan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Poyowa Kecil.   Kata kunci: Alih Status, Mekanisme, dan Desa.
Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Timpal, Erline T.V.; Pati, Agustinus B; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat hal ini yang menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan sebagaimana urusan otonom daerah yang dilimpahkan oleh bupati/walikota sebagaimana didalam peraturan pemerintah, No 17 Tahun 2018, tentang kecamatan disebutkan bahwa sebuah perangkat daerah, kabupaten/kota sekaligus penyelenggaraan pemerintah secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Camat Dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa dibidang Teknologi Informasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Focus dalam dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi menurut Iman Mulyana (2010 : 45), strategi adalah ilmu dan seni menggunaakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkup secara efektif yang terbaik, terdapat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu:Kemampuan, Sumber Daya, Lingkungan. Dari hasil penelitian didapati Dalam proses peningkatan kapasitas perangkat desa di bidang teknologi dan informasi, yang di lakukan oleh pemerintah kecamatan Ratahan Timur dari segi sumber daya yang ada, di dapati bahwa pemerintah kecamatan Ratahan Timur dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa yang ada dengan memanfaatkan sumber daya tenaga ASN yang ada di Kecamatan Ratahan Timur untuk melakukan pelatihan pada perangkat desa yang belum memahami bidang teknologi dan informasi yang ada. Kata Kunci : Strategi, Camat, Teknologi Informasi

Page 24 of 27 | Total Record : 261

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)