cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 23   24   25   26   27 
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon Wenas, Erika Sisilia; Kimbal, Alfon; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat semakin beragam di Kota Tomohon seperti, kesenjangan sosial, sarana publik, faktor ekonomi, dan pendidikan. Dan hal ini yang mendorong pemerintah khususnya DPRD Kota Tomohon untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok anggota DPRD, untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat dengan kegiatan Reses. Dari hasil observasi reses DPRD Kota Tomohon banyak aspirasi dari masyarakat misalnya sarana pelayanan publik, irigasi air di persawahan, pembuatan trotoar, dan perbaikan jalan rusak, namun tidak semua masukan dari masyarakat bisa diserap langsung dan dikerjakan karena ada aspek-aspek yang menghambat seperti kurangnya anggaran yang melebihi masukan-masukan dari hasil reses. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana efektivitas kegiatan reses anggota DPRD yang ada di Kota Tomohon, dengan melihat indikator ukuran-ukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel menurut Budiani (2007:53) yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi, Tujuan dan Pemantauan Program. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan Reses menurut tanggapan responden, dimana ratarata tanggapan terhadap pelaksanaan reses tersebut adalah belum efektif. Dikatakan juga belum efektif karena tidak selamanya mereka memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan. Kata Kunci : Efektivitas; Reses; Anggota DPRD Kota Tomohon
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN (SUATU STUDI DI KABUPATEN SANGIHE) SAHABAT, IVANA G.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berkaitan erat dengan manajemen pegawai negeri sipil. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana tujuan manajemen pegawaian negeri sipil pada Pasal 12 ayat 1 dan 2; Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna. Belum tercapainya Implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sangihe dikarenakan implementasinya tidak sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Untuk suksesnya implementasi kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di masa mendatang, komitmen pemimpin organisasi dituntut harus optimal di semua tahapan kegiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait. Untuk itu perlu didukung anggaran yang proporsional untuk masingmasing tahapan kegiatan.Kata Kunci     : CPNS, Implementasi, Kebijakan, Tenaga Honorer
Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan Rindorindo, Patriot Valentino; Mantiti, Michael S; Pati, Agustinus B
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pertama. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.Kata Kunci :Desa, Dana Desa, Covid-19
Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado Kaendung, Evander; Pangemanan, Fanley; Undap, Gustaf
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era reformasi menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu  menjawab  tuntutan  perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan  publik  yang  memenuhi kepentingan masyarakat luas,  cepat, dapat diandalkan  dan  terpercaya,  serta  mudah dijangkau  secara  interaktif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan  George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:Comunication (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), Disposition (Disposisi), Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian menunjukkan Komunikasi yang ada antara dinas kominfo dan SKPD lainnya dalam penerapan kebijakan ini juga sudah baik, hal ini dibuktikan dari setiap SKPD di Kota Manado yang ingin mengembangkan aplikasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selalu di koordinasi terlebih dahulu kepada dinas komunikasi dan informasi Kota Manado, hal ini menandakan bahwa komunikasi yang di ciptakan antara dinas terkait dengan dinas lainnya sudah baik.Kata Kunci : Implementasi, Teknologi Informasi, Komunikasi
Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi di Kabupaten Minahasa Selatan Polii, Christian D; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengelola data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana datanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami fenomena dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan, dan juga untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Teori Investasi adalah teori permintaan modal. Investasi adalah menempatkan uang menjadi sesuatu dengan harapan laba. Dilihat pula dalam praktek strategi untuk menarik investasi, orang, dan industri ke suatu daerah (Kuncoro,2010:291), yaitu: Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Image Marketing (citra) adalah sejenis kepercayaan, ide, dan ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Attraction marketing (daya tarik) merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor, dan modal datang ke suatu tempat. Infrastructure marketing merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan image positioning tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang, investasi, dan modal. People marketing merupakan strategi memasarkan daerah dengan cara memasarkan orang. Kata kunci :Strategi, Penanaman Modal, Investasi
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu Manarat, Yoga Andreas; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan. Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelaku kekerasan seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Menetralisir merupakan upaya menyelapkan pengaruh atau akibat yang membahayakan pada korban kekerasan seksual, melihat akan resiko dan akibat yang akan terjadi pada korban kekerasan seksual dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, langsung turun kelapangan untuk memeriksa korban dan memberikan pendampingan berupa psikolog klinis, ahli hukum guna menuntut para pelaku di pengadilan, melibatkan tokoh agama dalam proses pemulihan korban dan keluarga korban. Kata kunci : Pemberdayaan, Kekerasan Seksual
Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud Melalui Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Sentra Kelautan Dan Perikanaan Terpadu (SKPT) Daruit, Mira Yustina; Nayoan, Herman; Sumampow, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perikanan merupakan objek yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia seharusnya mampu memberdayakan masyarakat untuk kesejahteraan yang berada di area pengembangan perikanan. tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi perikanan tangkap yang dilakukan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu, 1. Untuk mengetahui usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di SKPT Kabupaten Talaud dalam rangka pengembangan potensi perikanan tangkap, 2. Untuk mengetahui kendala-kendala SKPT Kabupaten Talaud dalam pengembangan potensi perikanan tangkap dan 3. Untuk mengetahui kelompok-kelompok masyarakat Kabupaten Talaud dalam rangka pengembangan potensi perikanan tangkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian usaha – usaha pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah di SKPT Kepulauan Talaud berupa pelatihan untuk penguatan kapasitas nelayan, telah disalurkan bantuan- bantuan oleh pemerintah, dan disediakan fasilitas penunjang untuk kelancaran kegiatan nelayan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Perikanan
Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara Rumambi, Joshua Rolando; Sumampow, Ismail; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah otonom juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didasari dari pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Klabat yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Namum berdasarkan pengamatan ditemui masih kurang maksimalnya Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam mengelolah aset-aset daerah yang diberikan pada Perusahaan Umum Daerah Klabat, dimana dalam penataan dan pengelolaan pasar yang masih kurang baik, belum lagi objek wisata kaki dian, yang tidak dikelola dan terlihat terbengkalai sehingga itu berdampak pada profit Perusahaan Umum Daerah Klabat. Dengan menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), penelitian bertujuan untuk mengetahui Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik Menurut (Sobandi dkk, 2006 : 179-181) dimana temuan peneliti Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini bisa dilihat bahwa upaya-upaya dari perusahaan daerah ini telah membawah hasil yang lumayan baik, yang dimana setiap keuntungan perusahaan umum daerah klabat mendapatkan hasil atau keuntungan, di bahagi keuntungannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Sesuai dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa  pihak perusahaan umum daerah klabat memberikan 50 %  keuntungan mereka pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara namum masih ada beberapa kendala yang harus lebih lagi diperharhatikan oleh Perusahaan Umum Daerah Klabat dan juga harus lebih memperhatikan hasil jangka panjang, yang dimana pihak perusahaan umum daerah harus lebih berinovasi lagi, agar pendapatan dari perusahaan bisa lebih banyak lagi dan dapat membantu meningkatkan pendapatan hasil daerah yang ada..Kata Kunci : Kinerja; Perusahaan Umum Daerah; Pendapatan Asli Daerah
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Djaenal, Rifani; Kaawoan, Johannis E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problematika Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi Di Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Adapun tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu: (1) kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan; (2) rendahnya pendapatan harus diukur secara subyektif, yakini relative rendah terhadapan pendapatan orang lain di dalam masyarakat; (3) kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang memadai. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan penganguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan bentuan pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kata Kunci : Kemiskinan, Bantuan Pangan Non Tuna
Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Di Kecamatan Tombatu Utara) Pondaag, Elvirany V; Pangemanan, Fanley N; Kumayas, Neni
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saluran air yang banyak sampah juga menjadi salah satu penyebab banjir, mendirikan bangunan/perumahan di atas sungai, danau di Desa Kuyanga yang pada saat hujan deras airnya akan meluap ke jalanan bahkan masuk di pemukiman masyarakat, dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan masalah tersebut, kurang memperhatikan mengenai penebangan pohon-pohon secara liar. Penelitian kali ini dengan metode kualitatif tentang bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah kecamatan yaitu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup dengan memberdayakan masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tombatu Utara terhadap setiap permasalahan lingkungan hidup dalam bentuk program-program sosialisasi, kegiatan jumat bersih di setiap desa, proposal bantuan ke dinas oleh korban bencana banjir dan tanah longsor, layanan keluhan masyarakat. Meskipun dirasakan masih Belum optimal koordinasi dengan dinas terkait dan komunikasi dengan masyarakat, seperti sosialisasi IMB mengenai pendirian bangunan di daerah rawan bencana, penanganan lokasi-lokasi bencana dan pencegahan kerusakan lingkungan. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Kecamatan, Lingkungan Hidu

Page 26 of 27 | Total Record : 261

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)