cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN : 25497669     EISSN : 2579440X     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)" : 9 Documents clear
Eco-Theology in Indonesian Islam: Ideas on Stewardship among Muhammadiyah Members Frans Wijsen; Ahmad Afnan Anshori
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.7303

Abstract

In response to environmental degradation, Muslims worldwide have been developing Green Islam and Eco- Theology. This article focuses on Indonesia, particularly on Muhammadiyah members. The authors advocate an empirical approach, based on an analysis of the beliefs of Muslims rather than on the source texts of Islam. Terms frequently used by Muslims to refer to the relationship between humans and nature is “steward” and “stewardship”. By conducting interviews, the authors aim to get a deeper insight into how these terms are used in constructing Green Islam. Interviewees say on the one hand that “all creatures are the same”, on the other hand, that humans act “as stewards, as leaders” of nature. This ambiguity raises a dilemma for Eco-Theology in Indonesian Islam: between deep ecology and eco-modernity. The interviewees, however, also see a need to go beyond this dichotomy, by moderation and balancing, or the Middle Path. The Middle Path is a life orientation that promotes “harmony between humankind, the rest of nature and the Transcendent.” Menanggapi degradasi lingkungan, umat Islam di seluruh dunia telah mengembangkan Islamdan Eco-Theology. Artikel ini berfokus pada Indonesia, khususnya pada anggota Muhammadiyah. Para penulis menganjurkan pendekatan empiris, berdasarkan analisis keyakinan Muslim daripada pada teks sumber Islam. Istilah yang sering digunakan oleh umat Islam untuk merujuk pada hubungan antara manusia dan alam adalah “penatalayanan” dan “penatalayanan”. Dengan melakukan wawancara, penulis bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana istilah-istilah ini digunakan dalam membangun Islam Hijau. Orang yang diwawancarai mengatakan di satu sisi bahwa “semua makhluk adalah sama”, di sisi lain bahwa manusia bertindak “sebagai pelayan, sebagai pemimpin” alam. Ambiguitas ini menimbulkan dilema bagi eko-teologi dalam Islam Indonesia: antara ekologi dalam dan eko-modernitas. Orang yang diwawancarai, bagaimanapun, juga melihat kebutuhan untuk melampaui thadalah dikotomiy, dengan moderasi dan keseimbangan, atau Jalan Tengah. Jalan Tengah adalah orientasi hidup yang mempromosikan “harmoni antara umat manusia, seluruh alam dan Transenden.”
Raining on Rainbows: A Comparative Study Of LGBT Anti-Discrimination Ordinances Between the Local Governments of Marikina, Manila, and Mandaluyong in the Philippines Francia Denise Arizabal; Ashley Vocae Aspa; Jazztin Jairum Manalo
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.6642

Abstract

The study is drawn from the challenges and experiences of the LGBT individuals in the country experiencing discrimination and harassment due to marginalization which remained to create barriers to equality for LGBT people. The passing of Anti-Discrimination Ordinances in selected cities in Metro Manila is a triumph for many LGBT groups. The study shed light on comparison of Anti-Discrimination Ordinances and the existing LGBT ordinances between the selected local governments of Metro Manila in terms of its implementation and effects. It identified which among the local government units (LGUS) initiatives suits to be the best that may serve as model for other local governments in their future legislation of their own Anti-Discrimination Ordinance. The study utilized the Principal-Agent Theory to contextualize a situation in which local governments are involved. A qualitative comparative analysis that used key informant interviews and surveys is utilized in the study. Results presented that despite having the same composition and provisions when it comes to its enactment, Marikina, Manila, and Mandaluyong differ in ways and use of systems in terms of enforcement. Thus, the three LGUs may further establish mechanisms to monitor complaints of gender-based violence and provide guidelines in handling LGBT victims and may incorporate awareness-raising campaigns. Studi ini diambil dari tantangan dan  pengalaman individu LGBT di negara tersebut yang  mengalami diskriminasi dan pelecehan karena marginalisasi yang tetap menciptakan hambatan kesetaraan bagi orang-orang LGBT.  Pengesahan Undang-Undang Anti-Diskriminasi di kota-kota terpilih di Metro Manila adalah kemenangan bagi banyak kelompok LGBT.  Studi ini menjelaskan perbandingan Undang-Undang Anti-Diskriminasi  dan peraturan LGBT yang ada antara pemerintah daerah Metro Manila yang dipilih dalam hal implementasi dan efeknya. Ini mengidentifikasi inisiatif mana di antara unit pemerintah daerah  (LGUS)  yang cocok untuk menjadi yang terbaik yang dapat berfungsi sebagai model bagi pemerintah daerah lainnya dalam  undang-undang  masa depan mereka tentang Undang-Undang Anti-Diskriminasi mereka sendiri. Penelitian ini menggunakan Teori Principal-Agent untuk mengontekstualisasikan situasi di mana pemerintah daerah terlibat. Analisis komparatif kualitatif yang menggunakan wawancara dan survei informan kunci digunakan dalam penelitian ini. Results mempresentasikan bahwa meskipun memiliki komposisi dan ketentuan yang sama dalam hal pemberlakuannya, Marikina, Manila, dan Mandaluyong berbeda dalam cara dan penggunaan sistem dalam hal penegakan hukum. Dengan demikian, ketiga LGUS  tersebut selanjutnya dapat membangun mekanisme untuk memantau pengaduan kekerasan berbasis gender dan memberikan panduan dalam menangani korban LGBT dan dapat menggabungkan kampanye peningkatan kesadaran.
Entrepreneurship Innovation in Strengthening Economic Security on The Temajuk Border of West Kalimantan Indonesia Elyta Elyta; Jamaliah Jamaliah; Mohammad Zaki Ahmad
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.6367

Abstract

Entrepreneurship is an economic activity carried out by the community on a small to medium scale. Entrepreneurship can involve the community to strengthen the community's economy through income obtained from entrepreneurial products made. However, there is a need for entrepreneurial strategies and innovations to adapt to environmental developments and community needs. This study aims to analyze Entrepreneurial Innovation in Strengthening Economic Security at the Temajuk Border, West Kalimantan, Indonesia, with the latest implementation of community-based entrepreneurship training in the Temajuk border area. This study uses the development method and the type of R&D research with data collection through interviews, observations, and literature studies. The results of this study found that entrepreneurial innovation at the border of Temajuk Sambas, West Kalimantan, Indonesia, carried out with pre-training, implementation, and post-training stages can increase community entrepreneurial knowledge and can strengthen economic security in border communities.Kewirausahaan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam sekala kecil hingga menegah, kewirausahaan dapat melibatkan masyarakat untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pendapatan yang di dapat dari produk wirausaha yang di buat. Akan tetapi perlu adanya strategi dan inovasi kewirausahaan agar beradaptasi dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inovasi Kewirausahaan Dalam Penguatan Economy Security Di Perbatasan Temajuk Kalimantan Barat Indonesia dengan keterbaruan yaitu pada pelaksanaan pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat di kawasan perbatasan Temajuk. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan dan jenis penelitian R&D dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa inovasi kewirausahaan di perbatasan Temajuk Sambas Kalimantan Barat Indonesia dilakukan dengan tahapan pra-pelatihan, pelaksanaan, dan pasca-pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan berwirausaha masyarakat dan dapat memperkuat keamanan ekonomi di masyrakat perbatasan. 
Meta-Analysis: Trends of Digital Democracy Research Publications Muhammad Ali; Muhammad Aprian Jailani; Rendi Eko Budi Setiawan; Cahyadi Kurniawan
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.5723

Abstract

Digital democracy has become a contemporary study in social and political science, but theoretically the term digital democracy does not yet have a definite pattern, this makes digital democracy fail to be understood both theoretically and practically. Therefore, this research has basic questions about; how the theoretical development of digital democracy through the trend of research publications based on the Scopus index. This article uses a qualitative description methodology, and data analysis techniques using research software; Vosviewer and NVivo 12 plus. The findings in this study see that scholars focus on the theme of e-government and digital political participation, in e-government the research theme focuses on government services through open government data and studies on the function of official government social media for public communication. While the research theme of digital political participation focuses on the study of e-voting and digital social movement. Digital democracy in a positive perspective can also encourage the character of a deliberative democratic system. Referring to the data of research publications that have been analyzed, the researcher concludes a new finding: that digital democracy can theoretically be categorized into two. First, the electoral aspect, which understands that digital democracy creates a digital transformation of government work, which is marked by open government data, digital services, and digital information. Second, the-non electoral aspect, which sees digital democracy as an opportunity for civil society to be involved in political participation in a country, such as electronic elections, online political participation, and digital activism. Demokrasi digital menjadi suatu kajian yang kontemporer dalam ilmu sosial dan politik, namun secara teoritis term demokrassi digital belum mempunyai pola yang pasti, hal ini menjadikan demokrasi digital gagal dipahami baik secara teoritis maupun praktis. Karena itu penelitian ini mempunyai pertanyaan dasar tentang; bagaimana perkembangan teoritis demokrasi digital melalui trend publikasi penelitian berbasis indeks scopus. Artikel ini menggunakan metodologi deskripsi kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan software penelitian; Vosviewer dan NVivo 12 plus. Temuan dalam penelitian ini melihat para sarjana fokus pada tema e-government dan partisipasi politik secara digital, dalam e-government tema penelitian fokus kepada pelayanan pemerintah melalui open data government dan kajian fungsi media sosial resmi pemerintah untuk komunikasi publik. Sedangkan tema penelitian partisipasi politik digital fokus pada kajian e-voting dan digital sosial movement. Demokrasi digital dalam perspektif positif juga dapat mendorong karakter sistem demokrasi yang deliberatif. Merujuk data publikasi penelitian yang telah dianalisis, peneliti menyimpulkan temuan baru: bahwa demokrasi digital secara teoritis dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, aspek elektoral yang memahami bahwa demokrasi digital membuat transformasi kerja pemerintahan secara digital, yang ditandai dengan open data government, pelayanan digital, dan informasi digital. Kedua, aspek non elektoral, yang melihat demokrasi digital menjadi peluang untuk masyarakat sipil terlibat dalam partisipasi politik dalam suatu negara, seperti pemilu elektronik, partisipasi politik onlline, dan aktivisme digital. 
Collaborative Governance in Empowering MSMEs to Advance in Class in Pacitan Muhammad Eko Atmojo; Awang Darumurti; Nita Ariba Hanif
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.7058

Abstract

The purpose of this study is to find out how big the role of the government and the government's response to realizing policies that favor MSME actors. This study uses the Qualitative Data Analysis Software (QDAS) method with the help of Nvivo12 Plus tools. The data source for this research comes from primary data and secondary data taken through interviews, observation, and documentation techniques. This research data processing uses a Crosstab Query to help visualize data and analyze Twitter data. Data analysis in this study uses the interactive model technique which begins with data coding as the reduction stage, data visualization, and drawing conclusions as the final findings. The results of the study can be concluded that the Pacitan Regency Government provides assistance to MSMEs through collaboration with various stakeholders. Where this collaboration begins with the identification of problems that hinder the development of MSMEs in Pacitan Regency. Where the collaboration that exists with the private sector, BUMN and other stakeholders is still focused on marketing issues, but for other problems, it has not been widely collaborated and managed between partners and the Pacitan Regency Government. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah dan respon pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM.  Penelitian ini menggunakan metode Qualitative Data Analysis Software (QDAS) dengan bantuan alat Nvivo12 Plus. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang diambil melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemrosesan data penelitian ini menggunakan Crosstab Query untuk membantu memvisualisasikan data dan menganalisis data Twitter. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik model interaktif yang diawali dengan pengkodean data sebagai tahap reduksi, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan sebagai temuan akhir. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan pendampingan kepada UMKM melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dimana kerjasama ini diawali dengan identifikasi permasalahan yang menghambat perkembangan UMKM di Kabupaten Pacitan. Dimana kerjasama yang terjalin dengan swasta, BUMN dan stakeholder lainnya masih terfokus pada isu pemasaran, namun untuk permasalahan lainnya belum banyak kerjasama dan dikelola antara mitra dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
Mapping the Potential of Conflict Between Villages in the Bima District Syarif Ahmad; Ibnu Khaldun; Seta Basri; Ahmad Chumaedi
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.6799

Abstract

This study aims to determine the map of potential inter-village conflicts, identify various factors triggering inter-village conflicts and formulate strategies for handling inter-village conflicts that occur in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. To answer research problems, qualitative  methods with descriptive analysis  are used, while case studies are used to limit this study to the specificity of  certain  characteristics and limitations of certain areas. Bima Regency consists of 18 sub-districts where conflicts between villages have the potential to occur in 5 sub-districts, namely; Woha sub-district, Monta sub-district, Belo sub-district, Bolo sub-district and Sape sub-district. The trigger factors for conflict include  the abuse of narcotics and drugs (drugs), liquor (Miras), and differences of understanding between individual citizens. The  actors involved   in inter-village conflicts are educated college graduates who are unemployed and village elites who lose in contesting the Village Head election. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta potensi konflik antarkampung, mengidentifikasi berbagai faktor pemicu terjadinya konflik antarkampung dan perumusan strategi penanganan konflik antarkampung yang terjadi di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, sementara studi kasus digunakan untuk membatasi studi ini pada kekhususan karakteristik dan keterbatasan wilayah tertentu. Kabupaten Bima terdiri dari 18 Kecamatan di mana konflik antar kampung berpotensi terjadi terjadi pada 5 Kecamatan, yaitu; Kecamatan Woha, Kecamatan Monta, Kecamatan Belo, Kecamatan Bolo dan Kecamatan Sape. Faktor-faktor pemicu terjadinya konflik antara lain yakni dipicu oleh penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba), minuman keras (Miras), dan selisih paham antar individu warga. Adapun para aktor yang ikut terlibat dalam konflik antarkampung yaitu kaum terdidik lulusan Perguruan Tinggi yang menganggur dan elit-elit desa yang kalah dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa.
To What Extent Political Education Can Influences Young Voters’ Perceptions? Ridho Al-Hamdi; Nur Sofyan
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.7259

Abstract

This paper sought to examine the influence of the political education program on young voters’ perceptions in responding to a threefold issue: democracy, election, and political parties. By applying a quantitative method, this research employs a regional survey to gather data through a series of intensive training for university students with 17 to 24 in age. There are 37 questions, of which 68 valid respondents shall answer before the training (pre-test) and after the training (post-test). The finding reveals that intensive political education has an authoritative influence in transforming young voters’ perceptions of those issues. It can be proven that most young voters’ perceptions increased from pre-test to post-test. When positive perceptions reached 56.76% in the pre-test, they changed dramatically to 94.59% in the post-test. Conversely, negative perceptions declined from 43.24% in the pre-test to 5.41% in the post-test. This indicates that young voters believe in the fruitfulness and effectiveness of the political education program in constructing the way of thinking and behaving comprehensively toward those three issues. Therefore, this paper not only recommends but also strongly demands that all stakeholders organize such a political education earnestly for young voters to generate future generations who participate in consolidating the democratic fate.Artikel ini merupakan sebuah usaha mengkaji pengaruh program pendidikan politik terhadap persepsi pemilih pemula dalam merespon tiga isu, yaitu demokrasi, pemilu, dan partai politik. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, studi ini menggunakan teknik survei yang dilakukan secara regional untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pelatihan yang intensif terhadap mahasiswa dengan usia antara 17 dan 24 tahun. Ada 37 pertanyaan di mana 68 responden yang valid harus menjawab sebelum pelatihan (pre-test) dan setelah pelatihan (post-test). Temuan studi ini menunjukkan, bahwa program pendidikan politik yang dilakukan secara intensif memiliki pengaruh yang luar biasa dalam merubah persepsi pemilih pemula terhadap tiga isu tersebut. Ini dibuktikan dengan hasil survei, bahwa mayoritas persepsi responden mengalami peningkatan dari saat pre-test ke post-test. Ketika persepsi positif hanya di prosentase 56,76% saat pre-test, persepsi tersebut meningkat tajam ke prosentase 94,59% saat post-test. Sebaliknya, persepsi negatif turun dari prosentase 43,24% saat pre-test ke prosentase 5,41% saat post-test. Hal ini menunjukkan kenyataan, bahwa pemilih pemula yakin terhadap keberhasilan dan efektivitas program pendidikan politik dalam membentuk cara berfikir dan bertindak yang komprehensif terhadap tiga isu tersebut. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya merekomendasikan tetapi juga meminta secara kuat terhadap sejumlah pihak yang terkait untuk menyelenggarakan program pendidikan politik secara serius terhadap para pemilih pemula agar dapat melahirkan generasi masa depan yang memiliki komitmen untuk mengonsolidasikan nasib demokrasi.
The Abundance of Special Autonomy Funds: An Ironic Portrait of Aceh's Poverty Alleviation Ikhsan Ikhsan; Ikhwan Rahmatika Latif; Vellayati Hajad; Effendi Hasan; Muntaha Mardhatillah; Herizal Herizal
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.6441

Abstract

This article examines the financial management of the government of Aceh, which is supported by special autonomy funds. It is a war compensation and recovery from the tsunami disaster following the signing of a peace accord between the Free Aceh Movement (GAM) and the Government of Indonesia for development to increase the Acehnese people's well-being, disbursed by the central government. But the governance of the special autonomy fund it runs has not been able to help Aceh get out of poverty according to national standards. The article employed a descriptive qualitative approach, then purposive sampling used by the authors as the technique to identify people to interview about Aceh's poverty and special autonomy fund issues. Open publications, whether they be official government documents such as rules or decisions, newspapers or magazines, or scientific references such as books or journals were secondary data used by authors. The findings revealed that the management of the special autonomy fund lacks a mature grand design, such that the management rules change annually and are also influenced by the tug-of-war between the Aceh government and the region/city governments. Then, the principle of accountability was not properly implemented, so these two findings were unable to affect the substance of the poverty sector in Aceh, causing Aceh's poverty to consistently fall below the national average.Artikel ini mengkaji masalah pengelolaan keuangan pemerintah Aceh yang ditopang oleh dana otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus ini merupakan untuk pemulihan dari bencana tsunami dan kompensasi perang setelah penandatanganan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh, yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Namun tata kelola dana otsus yang dijalankannya belum mampu membantu Aceh keluar dari zona kemiskinan sesuai standar nasional. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian purposive sampling digunakan oleh penulis sebagai teknik untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan diwawancarai tentang masalah kemiskinan dan dana otonomi khusus Aceh. Publikasi terbuka, baik berupa dokumen resmi pemerintah seperti peraturan atau keputusan, surat kabar atau majalah, atau referensi ilmiah seperti buku atau jurnal merupakan data sekunder yang digunakan oleh penulis. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan dana otsus tidak memiliki grand design yang matang, sehingga aturan pengelolaannya berubah setiap tahun dan juga dipengaruhi oleh tarik ulur antara pemerintah Aceh dengan pemerintah daerah/kota. Kemudian, prinsip akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik, sehingga tidak mampu mempengaruhi permasalahan  substantif sektor kemiskinan di Aceh dan menyebabkan kemiskinan Aceh secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional.
Population and Civil Registration Public Services Digital Transformation During the Covid-19 Pandemic Ria Angin; Putri Robiatul Adawiyah
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.7180

Abstract

This article's main focus research result is on the unpredictable public service in Covid-19 pandemic as a factor in the quick digitization of public services. During the Covid-19 Pandemic, in the Population and Civil Registry Office of Situbondo Regency adopted an online population management service information system (SILAO). Data for this study were gathered through observation and interviews using a qualitative methodology. Using qualitative descriptive analysis is applied to data collection and analysis. Face-to-face interaction has been displaced with electronic delivery of public services. The results of the study show that This article's main focus is on the unpredictable COVID-19 pandemic as a factor in the quick digitization of public services. During the Covid-19 Pandemic, the Population and Civil Registry Office of Situbondo Regency adopted an online population management service information system (SILAO). Face-to-face interaction has been displaced with electronic delivery of public services. This research found that the public service technology system that had been built during the pandemic did not always guarantee that the public service had been implemented successfully. Public service technology system, requires a stable internet signal. The power of the internet, which has been unstable, has affected the poor quality of public services. Fokus utama artikel  ini adalah pada ketidakpastian  pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 sebagai faktor cepatnya digitalisasi pelayanan publik. Pada Masa Pandemi Covid-19, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo mengadopsi sistem informasi pelayanan pengelolaan kependudukan secara daring (SILAO). Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan metodologi kualitatif. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif diterapkan pada pengumpulan dan analisis data. Interaksi tatap muka telah digantikan dengan penyampaian layanan publik secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus utama artikel ini adalah pada pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi sebagai faktor dalam digitalisasi layanan publik yang cepat. Pada Masa Pandemi Covid-19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo mengadopsi sistem informasi pelayanan pengelolaan kependudukan secara online (SILAO). Interaksi tatap muka telah digantikan dengan penyampaian layanan publik secara elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa sistem teknologi pelayanan publik yang telah dibangun selama pandemi tidak selalu menjamin bahwa pelayanan publik telah berhasil dilaksanakan. Sistem teknologi pelayanan publik, membutuhkan sinyal internet yang stabil. Kekuatan internet, yang selama ini tidak stabil, telah mempengaruhi buruknya kualitas pelayanan publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue