cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI PENGHENTIAN BANTUAN HIDUP PADA PASIEN TERMINAL DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HAK HIDUP Dewi Septiana; Al Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18264

Abstract

AbstractThis article aims to determine withholding of life support in terminal patients and the protection right of life in terminalpatients. This research uses method a literature review juridical-normative, by analysis the legislation directly and reference-law. The result of this research is the withholdingof life support is a passive euthanasia, which can shorten the patient’s life indirectly. This can be done in accordance with the regulation of the Minister of Health No. 37 of 2014. The implementation of withholdingof life support by doctors is also contrary to the code of medical ethics.Keywords:Withholding life support; patient terminal; the protection of the right to lifeAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penghentian bantuan hidup pada pasien terminal dan perlindungan hak hidup pada pasien terminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian telaah pustaka yang bersifat yuridis-normatif, dengan melakukan analisisperaturan perundang-undangandan melalui refrensi-refrensi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penghentian bantuan hidup merupakan euthanasia pasif, yang dapat memperpendek kehidupan pasien secara tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014.Namun pelaksanaan tindakan penghentian bantuan hidup yang dilakukan oleh dokter bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran.Kata Kunci: penghentian bantuan hidup; pasien koma; perlindungan hak hidup
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KEGAWATDARURATAN BPJS DENGAN DIAGNOSA DI LUAR DAFTAR DIAGNOSA GAWAT DARURAT DI RSUD KABUPATEN SUKOHARJO Triana Widati; Hudi Asrori; pujiyono ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18306

Abstract

AbstractThis article examines the legal protection of BPJS emergency patients with diagnoses beyond the emergency diagnostic list and factors that may inhibit the emergency services for BPJS user patients at the Sukoharjo District Hospital. This type of research is empirical. Form of research is deskriptif. The dara used are primary data, secondary data and tertiery data collection methode of documentation and interviews. Analysis of data using qualitative analysis. Based on the description of the results of research and discussion in connection with the considered promblems with the teory of the working of the legal system and the legal protection teory, it can be concluded that the legal protection of BPJS participants and the right to submit a complaint related to the health service in the National Health Insurance (JKN). Based on Article 25 letter b of Presidential Regulation Number 12 of 2013, services that are not guaranteed are services performed in health facilities that are not cooperated with BPJS Health, except in emergency conditions, but the emergency condition condition has also been determined, if the people who have emergency discharge. Factors that can inhibit the emergency services for patients using BPJS in RSUD Sukoharjo District, among others, the legal factor which limits the emergency conditions.Key Word: Legal Protection; Patients; Emergency DiagnosisAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pasien kegawatdaruratan BPJS dengan diagnosa di luar daftar diagnosa gawat darurat dan faktor-faktor yang dapat menghambat dalam  pelayanan  kegawatdaruratan  bagi  pasien  pengguna  BPJS    di    RSUD  Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah empiris. Bentuk penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dengan teori bekerjanya hukum dan teori perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum peserta BPJS didasari oleh perlindungan hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai peserta BPJS dan hak menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan Pasal 25 huruf b Perpres Nomor 12 tahun 2013 pelayanan yang tidak dijamin adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat, namun demikian kondisi kegawat daruratannya juga telah ditentukan, apabila orang-orang yang mengalami kegawatdaruratan yang tidak tertulis maka tidak ditanggung oleh BPJS. Faktor-faktor yang dapat menghambat dalam pelayanan kegawatdaruratan bagi pasien pengguna BPJS  di  RSUD Kabupaten Sukoharjo antara lain faktor hukum yang membatasi kondisi kegawatdaruratan. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pasien; Kegawatdaruratan.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN Prima Suhardi Putra; M. Hudi Asrori; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18292

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze the implementation and obstacles encountered in the implementation of the Joint Regulation of the Five Minister Year 2011 on the Arrangement and Equitable Teacher Civil Movement. This article is included in empirical legal research. Law conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social behavior as a result of social interaction, by taking research location in Magetan. The data collection is done with interviews and documentary techniques in order to obtain primary data and secondary data. Analysis of data using qualitative analysis inductive logic thinking. The results showed that the implementation of joint regulation to implement the Civil Servant teacher mutations gradually to meet the needs of more than 350 teachers in the suburban areas Magetan. According to the theory of Friedman’s legal system can be described, in the structure of the head of the education unit together with the head of the District Education Unit and the Department of Education to coordinate to determine the condition of the real distribution of teachers. With the cooperation is structured expected the distribution is going well and fairly to meet the needs of teachers, from the legal substance policy applied in order to meet the shortage of teachers needs that there is a mutation teacher Civil Servants gradually, as a component of legal culture, teachers must be willing to be placed in any educational unit. The problem is that teachers mutation makes it vulnerable for abuse of office, a lot of teachers who have received certification allowance, teachers who have been appointed as Civil Servants and has received certification allowance will strive to maintain its position on the workings of the educational unit.Key Words: Policy; Mutation; Civil Servant Teacher.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi sosial, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bersama dengan melaksanakan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap guna memenuhi kebutuhan lebih dari 350 orang guru pada wilayah pinggiran Kabupaten Magetan. Menurut teori sistem hukum dari Friedman dapat dijelaskan, secara struktur kepala satuan pendidikan bersama kepala UPT Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi untuk mengetahui kondisi distribusi guru secara nyata. Dengan adanya kerjasama secara terstruktur diharapkan distribusi tersebut berjalan dengan baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan guru, dari substansi hukum kebijakan yang diterapkan guna memenuhi kekurangan kebutuhan guru yang ada adalah dengan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap, secara komponen budaya hukum, guru harus bersedia ditempatkan di satuan pendidikan manapun. Adapun kendalanya adalah mutasi guru membuat rentan terjadinya penyalahgunaan jabatan, banyak guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi akan berusaha untuk mempertahankan posisinya pada satuan pendidikan tempat bekerjanya.Kata Kunci: Kebijakan; Mutasi; Guru Pegawai Negeri Sipil.
MKRI. PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI KABUPATEN KARANGANYAR (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak Di Kabupaten Karanganyar) Dwi Rusharyati; Widodo.T Novianto; Moch. Najib Imanullah
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18266

Abstract

AbstractThis article aims to explain the causes of the rejection of child immunization and efforts should be made so that the implementation of the childhood immunization program is well received in the protection of the rights of children in Karanganyar. This type of research is empirical. Form of research is exploratory. The data used are primary data and secondary data collection methods of documentation and interviews. Analysis of data using qualitative analysis. Based on the description of the results of research and discussion in connection with the considered problem with the theory of the legal system and application of the theory of law, it can be concluded that the factors that led to the rejection of immunization is: (a) the legal structure has not been able to implement the rules contained in the law; (b) legal norm or rule can not be implemented fully in society; (c) Most people do not understand the law and legal content community do not know the benefits of the existing law. Efforts should be made so that the implementation of the childhood immunization program is well received by all communities in Karanganyar district are: (a) the legal structure should be addressed; (b) The public policy context with the real conditions in the field or community legal norms or rules that can be applied; (c) promoting positive law and the laws governing the contents of the immunization program to the public so that people understand them. As for the consequences of the legal system are not addressed, then the rejection of child immunization will still occur and may tend to increase. The rights of children to be immunized and the rights of children born to avoid the diseases that threaten the survival and/or cause disability unprotectedKeywords: Legal Protection; Rights of the Child; Immunization Program.AbstrakArtikel ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab terjadinya penolakan imunisasi anak dan upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan program imunisasi anak dapat diterima dengan baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian adalah empiris. Bentuk penelitian adalah eksploratif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.  Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dengan teori sistem hukum dan teori  penerapan hukum, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan imunisasi adalah : (a) Struktur hukumnya belum mampu melaksanakan aturan yang ada dalam hukum; (b) Norma atau aturan hukumnya belum dapat diterapkan sepenuhnya di masyarakat; (c) Sebagian masyarakat belum memahami hukum dan isi hukum sehingga masyarakat belum mengetahui manfaat dari hukum yang ada. Upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan program imunisasi anak dapat diterima dengan baik oleh semua masyarakat di Kabupaten Karanganyar adalah : (a) struktur hukumnya harus dibenahi; (b) Adanya kebijakan publik yang lebih kontekstual dengan kondisi riil di lapangan atau masyarakat sehingga norma atau aturan  hukumnya dapat diterapkan; (c) mensosialisasikan hukum positif dan isi hukum yang mengatur tentang program imunisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahaminya. Adapun konsekuensi apabila sistem hukumnya tidak dibenahi, maka penolakan imunisasi anak akan tetap terjadi dan mungkin cenderung meningkat. Hak anak untuk mendapatkan imunisasi dan hak anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan belum terlindungi.Kata kunci: Perlindungan Hukum: Hak Asasi Anak; Program Imunisasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SUKOHARJO Yuli Isnandar; Hari Purwadi; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18308

Abstract

AbstractThis article aims to describe the implementation of procurement auction policy of goods and services in Sukoharjo before and after the Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (e-procurement), to explain constraints in the implementation of procurement auction policy of goods and services in Kabupaten Sukoharjo after the issuance of Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (e-procurement) and its solution. This type of legal research is sociological or non-doctrinal with qualitative research methods that aim to know the Implementation of Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (Case Study of Implementation of E-Procurement in Sukoharjo District). Data collection techniques used interview techniques, literature study and documentation. The result of this research is in the implementation of the policy of auction of procurement of goods and services in Sukoharjo District before the Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services (e-procurement), there is Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services -procurement) in Sukoharjo Regency in accordance with Presidential Decree No. 80 of 2003 on Guidelines for Procurement of Government Goods and Services. Implementation of procurement auction policy of goods and services in Sukoharjo District after the Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services (e-procurement) that is, the length of time required in the procurement of goods/services in LPSE Sukoharjo District is 1) fiscal year. The time required to disseminate Presidential Regulation No. 54/2010 on Procurement of Goods/Services of the Government of Sukoharjo Regency is not maximal, since the socialization provided by the Sukoharjo District Government is very limited, since this socialization is only given the opportunity to the Official Commitment Officer/Procurement Committee and Civil Servants who are prepared as technical personnel managing goods/services Government that has a certificate Procurement of goods/services.Keywords: Procurement of goods and services; E-Procurement; LPSEAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement), untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kebijakan  lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo setelah  adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) dan solusinya. Jenis penelitian hukum ini adalah sosiologis atau non doktrinal dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui  Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan E-Procurement di Kabupaten Sukoharjo). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement), terdapat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo setelah  adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) yaitu, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di di LPSE Kabupaten Sukoharjo adalah 1 (satu) tahun anggaran. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Kabupaten Sukoharjo tidaklah maksimal, karena sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangatlah dibatasi, karena sosialisasi ini hanya diberikan kesempatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan sebagai tenaga teknis pengelola barang/jasa Pemerintah yang telah memiliki sertifikat Pengadaan barang/jasa. Kata Kunci: Pengadaan barang dan jasa; E-Procurement; LPSE
NON PUNITIVE ACTION TERHADAP PILOT AKIBAT KECELAKAAN DAN INSIDEN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL DI INDONESIA Rivay Frien Danu; Widodo.T Novianto; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18294

Abstract

AbstractThe sole objective of this article for finding out the urgention of the non punitive action implementation for the civil aviation accident and serious incident and the steps to accomply it. This research is normative study research with statute approach and comparative approach study in national and international level. The legal matterial of this research are primary legal matterial and secondary legal material with deductive analystic mind. Reffering the research above, showed that Indonesia as contracting state of Chicago Convention 1944 through joining with International Civil Aviation Organization, Indonesia need implemented the non punitive action in accident and serious incident of civil aviation through mandatation in Annex 13 ICAO. The mandate of that annex base on just culture principle and it said that everyone especially the aviation personel do not given punishment from the regulator reffered by the violation valued, so base on that act, the personel must be punished, because the just culture principle not recognize the punishment of the safety act that reffered on their experience and training. If the punitive culture still on hand, it can implicated to the contraproductive of corrective action from the accident and serious incident happening and unjust feeling of the personel affected by the punishment by the consequent of accident and serious incident. For realize the non punitive action culture for created safety culture, need the following action as recomendation in this research, such as determination of unsafe act, evaluation of national law which inconsistent with just culture principle, and the estabilished the pilot proffesion councilKeywords: Non Punitive Action; Just Culture; Civil Aviation Accident and Serious IncidentAbstrakTujuan penelitian ini  adalah  mengetahui urgensi penerapan non punitive action terhadap kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil dan langkah upaya untuk mewujudkannya. Penelitian  ini  merupakan  studi  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan ditingkat nasional maupun internasional dan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat ahli, jurnal, dan literatur non hukum dengan pola analisis deduktif. Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa Indonesia sebagaicontracting state terhadap Konvensi Chicago 1944 melalui bergabungnya Indonesia pada International Civil Aviation Organization, Indonesia perlu menerapkan prinsip non punitive action terhadap pilot akibat kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil, yang diamanatkan melalui Annex 13 ICAO. Amanat tersebut didasarkan pada prinsip just culture yang berprinsip bahwa setiap manusia khususnya personel penerbangan tidak dapat diberi penghukuman terhadap tindakan yang dinilai salah sehingga atas perbuatan tersebut personel tersebut harus dihukum, karena dalam prinsip just cultureyang merupakan bagian dari safety culture, tidak mengenal penghukuman atas sebuah tindakan maupun keputusan yang merupakan yang diperoleh dari pengalaman dan pelatihan personel tersebut, akan tetapi just culture juga tidak memberikan toleransi akibat kesalahan yang bersifat intentional violation. Apabila budaya punitive action tetap terpelihara, maka berimplikasi pada terhambatnya upaya corrective action dari peristiwa kecelakaan maupun insiden serius serta rasa ketidak adilan terhadap personel yang diberi sanksi akibat kecelakaan maupun insiden serius. Untuk mewujudkan budaya non punitiveaction agar terciptanya safety culture tersebut, diperlukan upaya-upaya yang mengikutinya sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, antara lain pendeterminasian terhadap unsafe act, evaluasi hukum nasional yang inkonsisten dengan just culture, serta pembentukan majelis profesi penerbang.Kata Kunci: Non Punitive Action; Just Culture; Kecelakaan dan insiden serius pesawat udara sipil
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Dwi Setyo Budi Utomo; Widodo T. Novianto; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18270

Abstract

AbstractThis articles aimed at to analyze the provision of criminal conditional for cesspool in perspective the fight against of corruption in Indonesia. The kind of research in this article is doctrinal, while seen from its shape including research evaluative sense and analyzing of using analysis quantitative. That the judge in dropped decisions based on laws and confidence judge. Basis of consideration for judges in criminal conditional drop in matters of corruption is based on sociological factors/non-yuridis so the provision conditional criminal in matters of corruption is more dependent on conscience judge whether to drop criminal. conditional or not. Criminal conditional not arranged in the Act of Corruption Eradication but set In Article 14a Book I the Book the Act of Criminal Law about the rules general. Based on Article 103 the Book the Act of Criminal Law, Article 14a as a provision general may shall also apply to a statute outside the Book the Act of Criminal Law including the act of corruption eradication except otherwise stated in this law. The Act of Corruption Eradication own that no decree enactment of criminal conditional, so based on Article 14a the Book the Act of Criminal Law judge have a chance to drop criminal conditional to an offender of corruption. Recommendations is : 1) the judge in its consideration dropped criminal on the corruption must be more due observance to the provision laws and regulations so that created an award the quality meet the sense of justice, profit or legal certainty. 2) Expected for judges to observe rules and regulations in dropped criminal for creative corruption though judge are free to drop criminal to avoid possible disparity the award.Keywords: Conditional Criminal; Corruption; Judge.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan Pidana Bersyarat bagi koruptor dalam prespektif upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif dan analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada faktor sosiologis/non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Pidana Bersyarat tidak diatur dalam UU PTPK melainkan diatur dalam Pasal 14a Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, Pasal 14a sebagai ketentuan umum dapat berlaku juga untuk undang-undang diluar KUHP termasuk UU PTPK kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Rekomendasinya adalah : 1) Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kelak menciptakan suatu putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 2) Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.Kata kunci: Pidana Bersyarat; Korupsi; Hakim
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN dAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY/AQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (HIV/AIdS) dI KOTA SURAKARTA Siti Wahyuningsih; Widodo.T Novianto; Hari Purwadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18298

Abstract

AbstractThis Articel to analyze the implementation of policy on the prevention and combat of Human Immunodefisiency Virus and Aquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) in Surakarta City. This type of research in writing this is a non-doctrinal/empirical, with basing on the concept of the law of the 5th. The form used is the research diagnostic analysis. The data type of the data source, and the primair include primary and secondary legal materials. Data analysis using qualitative analysis. Based on the results of research and discussion with respect to issues that are examined, it can be summed up as follows : (1) Factors that become the cause of inadequate response to the HIV and AIDS amongst others caused the problem of HIV and AIDS has not been considered a priority issue by the health sector as well as the development of related sectors; (2) the political support that has not been adequately against the program; (3) yet uncoordinated Commission Response AIDS (KPA) and the SKPD of Surakarta City either the direction of development, planning and implementation of policies and programs regarding the Decree despite various efforts for tackling even the financing has been issued; and (4) the still inadequate dissemination of information and access to health services and the availability of VCT services, ARV existence for sufferers and those at high risk with HIV/AIDS. The steps that must be performed in order to cope with HIV/AIDS in Surakarta, among others : (1) Aspects of the substance of the law with further strengthen runway operations mainly technical instructions and guidelines that govern the start of planning, implementation, evaluation, monitoring, sanctions; (2) Aspects of structure/function and by improving the institutional tasks of KPA either in quality, as well as institutional manegement KPA. (3) Aspects of culture either by increasing the involvement of the population of Key Non Governmental Organizations (NGOs) care about HIV/AIDS and high risk groups in planning the program and run the program as well as an evaluation of the program as a Field Officer (FO), Counselor, Case Manager. The establishment of culture/culture done by influencing the attitudes and behavior of continuously/routine so that you can understand, addressing the process of countermeasure and empathy, so as to minimize the discrimination against People Living with HIV/AIDS (ODHA). Keywords: Implementation – Policy – HIV/AIDS – Surakarta
POLITIK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo; Sunny Ummul Firdaus; Agus Riwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18282

Abstract

AbstractThis article examine how important of Public Disclosure  to create good governance after the enactment Act of Public Disclosure Number 14 of 2008. This study also analyse Legal Policy of  Public Disclosure to create good governance at Regional Government of Wonogiri. This research is normative research that supported by empirics data. Base on this study showed that the Act of Public Disclosure is a consequense of nation task as mandated in 1945 Constitution. Public Disclosure fulfillment as one of Human Rights which is guaranteed and protected by the state. Fulfillment of Public Disclosure has a philosohical, sociological and juridical meaning. Good Governance is requirement for each goverment to realize the asporations of society and reach the goal as well as the aspirations of the nation. The implementation of Public Disclosure at Regional Government of Wonogiri depend on legal policy and publik policy. The nation that did good governance would have good public policy. Good public policy created the welfare for the citizens.Keywords: Law policy; public disclosure; good governance; and regional autonomy.AbstrakArtikel ini mengkaji tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini menganalisis Politik Hukum berkaitan dengan Keterbukan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data-data empiris. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara filosofis, soiologis dan yuridis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Implementasi UU KIP di Kabupaten Wonogiri yang responsif tergantung dari politik hukum dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Negara yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.Kata kunci: politik hukum; keterbukaan informasi publik; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 Pratama, Agung Barok; ., Aminah; Jamin, Mohammad
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18258

Abstract

AbstractThis article  discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34/PUU-XII/2013. This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this study showed that realizing an ideal regulatory application for review should be conducted, first, the MA should retract SEMA 7 2014 it is necessary to avoid confusion law enforcement officials and people seeking justice so as to interfere with the judicial system. If want to make additional rules to facilitate the course of justice, the MA should be poured in the form of PERMA. Second, by accelerating the process of PK and execution. Thirdly, provision PK in the future submission must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34/PUU-X/2013. That way the material truth and justice will actually be realized.Keywords: Judicial Review; Justice; Rule of Law; Supreme Court Decisions.AbstrakArtikel ini meneliti tentang pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, demi menwujudkan suatu peraturan yang ideal permohonan peninjauan kembali maka perlu dilakukan, pertama, MA harus menarik kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepanya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materiil akan benar-benar dapat diwujudkan.Kata kunci: Peninjauan Kembali, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue