cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunny Ummul Firdaus
Contact Email
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Phone
+62811265285
Journal Mail Official
jurnalhpe@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Sekertariat Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 23381051     EISSN : 27770818     DOI : https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
The scope of the articles published in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (HPE) with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI" : 14 Documents clear
PARADIGMA HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Ahmad Kodir Jailani Tanjung; Hari Purwadi; , Hartiwiningsih
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29178

Abstract

AbstractThis research is aims to assess the judge’s way of thinking in deciding criminal cases in Indonesia. Since the first world of law science has been colored by contemplation of legal thought. One of the most influential streams in the development of the Indonesian legal system is the flow of positivism or analytical positivism or rechtsdogmatiek. This research is normative law research. This research is approaching case and concept while its data collecting technique is done by researching case study and literature study or secondary data only. . If the result of research done by writer with inductive, deductive, analogy, paroductive method is that it can be concluded that judge in Indonesia is a posistivisme adherent. It is proved that judges in Indonesia make decisions only by law. And do not see any other legal eyes. In general criminal cases 55% of Supreme Court judges use Deductive methods and 30% use Analogy, 25% use parduksi and 5% using other methods. And in Special Crimes 80% of judges use deductive, 15% using Analogy and 5% using other methods. Thus, if combined between Special and Criminal Crimes, the Judges in the Supreme Court 70% use deductive and the rest use analogies, deductions and other methods. Awriter concludes that the judge in the Supreme Court in pursuing a criminal case during 2017 embraces a positivist paradigm.Keywords: Paradigm; Judge; Deciding Criminal Case.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk  menilai  cara berpikir  hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana di Indonesia. Sejak dahulu dunia ilmu hukum telah diwarnai oleh kontestasi pemikiran hukum. Salah satu aliran yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum Indonesia adalah aliran positivisme atau analyticalpositivism atau rechtsdogmatiek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini melakukan pendekatan kasus dan konsep sedangkan Teknik pengumpulan datanya  dengan dilakukan dengan cara meneliti studi kasus dan studi pustaka  atau data sekunder belaka. .Jika dilihat hasil peneilitian yang dilakukan penulis dengan  metode Induktif, deduktif, analogi, paroduktif  adalah bahwa bisa disimpulkan bahwa hakim di  Indonesia adalah penganut posistivisme. Dengan dibuktikan bahwa hakim di Indonesia melakukan putusan hanya berdasarkan undang-undang. Dan tidak melihat kaca mata hukum lain.  Dalam perkara pidana umum 55% hakim Mahkamah Agung menggunakan metode Deduktif dan 30% menggunakan Analogi, 25% menggunakan parduksi dan 5% menggunakan metode lain. Dan didalam pidana Khusus 80% hakim menggunakan deduktif, 15% menggunakan Analogi dan 5% menggunakan metode lain. Sehingga jika digabungkan antara pidana Khusus dan pidana Umum Hakim di Mahkamah Agung 70% menggunakan deduktif dan sebagagian lainnya menggunakan analogi, deduktif dan metode lain. Sehinggga penulis menyimpulkan bahwa hakim di Mahkamah Agung dalam meutuskan perkara pidana selama tahun 2017 menganut paradigma positivisme.   Kata Kunci: Paradigma;  Hakim;  Memutuskan Perkara Pidana.
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM MENCEGAH MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KRIMINAL DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI Yulianus Dica Ariseno Adi; Widodo Tresno Novianto; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29204

Abstract

AbstractThis Article aims to find out Policies conducted by Police Boyolali in Controlling Circulation of  Alcoholic Beverages in preventing the increase of Criminal Crime acts seta Factors affecting the  Distribution of Alcoholic Beverages in Boyolali County Law Police. Is a qualitative deskreptif research, using the concept of the fifth law. Data types use Primary data and Secondary data, data source is Primary Data Source and Secondary Data Source covering Primary Law Material, Secondary Law Material and Tertiary Law Material. Methods of data collection through Interview and the method of Study Library. Data analysis with interactive analysis model. Research shows that Police Police Boyolali policy in Controlling Alcoholic Beverage Distribution in preventing theincrease of Criminal Criminal acts in the form of policy of the police is preventive or repressive. The preventive aspect of prevention efforts to prevent crime does not occur with the support and active participation of the community. If prevention efforts fail then the police take repressive measures that are factors that affect both internal and external.Keywords: Alcoholic Beverages; Countermeasures; PolicyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui  Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam mencegah meningkatnya tindak Pidana Kriminal seta Faktor-Faktor yang mempengaruhi adanya Peredaran Minuman Beralkohol di  Wilayah Hukum  Polres Boyolali. Merupakan  penelitian Deskreptif Kualitatif, menggunakan  konsep hukum kelima. Jenis data menggunakan data Primer dan Data sekunder, sumber data adalah  Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder yang meliputi  Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data melalui Wawancara dan metode  Studi Pustaka. Analisis data dengan model analisis interaktif. Penelitian menunjukkan bahwa  Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam mencegah meningkatnya tindak Pidana Kriminal berupa kebijakan kepolsian bersifat preventif maupun represif. Aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat  represif yaitu faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.Kata kunci: Minuman Beralkhohol; Penanggulangan; Kebijakan
KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA Bahar Elfudllatsani; , Isharyanto; Agus Riwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29190

Abstract

AbstractToday there is an increasingly strong view that the organizational community in all three domains,namely the state, the society, and the business world must be in a balanced and mutually supportive position to sustain the dynamics of the nation’s progress. In this article will be discussed about the arrangement of freedom of assembly and association in Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution as well as the theory of people’s sovereignty and human rights view freedom of assembly and association. This study uses normative legal research. Legal, historical, conceptual, and philosophical approaches were made in this study. State arrangements on the various forms and types of the organization need to be taken into account the importance of (i) the principle of separation (decoupling) (ii) the principles of “legal and onstitutional organization”, (iii) the principles of “good governance”, and (iv) the need for “Organizational empowerment” (v) the embodiment of the principle of “freedom of association” (vi) ensures, reflects, and does not diminish the meaning of principles of freedom of thought, freedom of thought, and freedom of expression. The Asian values   referred to in freedom of association, assembly and expression areformulated through political concepts in these Asian countries. Keywords: civil organization; freedom of assembly and associaton; popular sovereignty theory and human rightsAbstrakDewasa ini berkembang pandangan yang semakin kuat bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah, yaitu negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah berada dalam posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat dalam pasal 28E ayat  (3) undang-undang dasar 1945 dan juga teori kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia memandang kebebasan berkumpul dan berserikat.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan filsafat dilakukan dalam penelitian ini. Pengaturan-pengaturan oleh negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, perlu diperhatikan pentingnya (i) prinsip pemisahan (decoupling) (ii) prinsip “legal and onstitutional organization”, (iii) prinsip “good governance”, dan (iv) kebutuhan akan “organizational empowerment” (v) perwujudan prinsip “freedom of association” (vi) menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti dari prinsip-prinsip kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berpendapat. Nilai-nilai Asia yang dimaksud dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dirumuskan lewat konsep politis dalam negara-negara asia tersebut.Kata Kunci: Organisasi Masyarakat; Kebebasan berkumpul dan berserikat; teori kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN NGAWI Suprianto ,; Agus Riwanto; Sunny Ummul Firdaus
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29206

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the implementation of government regulation No. 18 of 2016 on the regional apparatus against the effectiveness of the performance of employees in the local secretariat of the regional parliament (DPRD) in the district Ngawi. The research is research law that is evaluative with the empirical approach and sociological approach.The theory used for the analysis in this research is the theory of Lawrence M. Friedman with its three legal structures, from the analysis it is known that the performance of the employees in the local secretariat environment The ngawi district representative board is quite good but needs many new innovations and improvements in some aspects, in both the legal aspect in the legal structuretheory of friedman found that only in the aspect of the element of law culture which is not appropriate to the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 on the Regional Devices in Ngawi District is less able to improve the effectiveness of the performance of the Secretariat staff of Ngawi Regency DPRD. The competence of employees who moved from the merger of other agencies and agencies in accordance with Government Regulation No. 18 of 2016 is not in accordance with the needs of the Secretariat of Ngawi Regency DPRD, while in the other two aspects are appropriate.Keywords: implementation of government regulation; effectiveness; law culture.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah terhadap efektivitas kinerja pegawai di lingkungan sekretariat daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di kabupaten ngawi. Berdasarkan bentuknya penelitian ini termasuk dalam evaluatif, yaitu “suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk menilai suatu program kerja. Teori yang dipakai untuk analisis dalam penelitian ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman dengan tiga struktur hukumnya, dari analisis diketahui bahwa kinerja para pegawai di lingkungan sekretariat daerah Dewan perwakilan daerah kabupaten ngawi cukup baik namun perlu banyak inovasi baru dan peningkatan dibeberapa aspek, di kedua aspek hukum dalam teori struktur hukum dari friedman didapatkan bahwa hanya dalam aspek dari unsur kultur hukum saja yang tidak sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi kurang mampu meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. Kompetensi pegawai yang pindah dari adanya penggabungan Dinas dan Badan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tidak sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi, sementara dalam kedua aspek lainnya sesuai.Kata kunci: implementasi peraturan pemerintah; efektivitas; kultur hukum.
POLITIK HUKUM ASAS NON-LEGALLY BINDING REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN LAPORAN MALADMINISTRASI Agung Ariyanto; Lego Karjoko; , Isharyanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29194

Abstract

AbstractThis study talk about analysis law political recommendations ombudsman that is not legally binding. Where in in law on Indonesian Ombudsman, this institution given the authority to made a mediation, reconciliation, and adjudication in decide maladministration. In terms of dispute resolution public service through adjudication ombudsman, ruling issued only to recommendations. The problem is how the power of these recommendations, for ombudsman is not institutions a court or forum court like the arbitration. The research is research law that is prescriptive with the approach the act and approach conceptual. Technique collection material law through the literature study and techniques analysis material law by using the method deduction. The results of this writing concluded to a weakness and lack of harmony between rules.Keywords: Legal politic; non-legally binding; recommendation of Indonesia Ombudsma; public service.AbstrakTulisan ini membahas tentang analisis politik hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat tidak mengikat secara hukum (Non-Legally Binding). Di mana di dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, institusi ini diberikan wewenang untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan ajudikasi dalam menyelesaikan perkara maladministrasi. Dalam hal penyelesaian sengketa pelayanan publik melalui ajudikasi Ombudsman, putusan yang dikeluarkan hanyalah sebatas rekomendasi. Persoalannya adalah bagaimanakah kekuatan rekomendasi ini, sebab Ombudsman bukanlah lembaga pengadilan atau forum pengadilan seperti halnya arbitrase.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya kelemahan dan ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan antara, UU Pelayanan Publik, UU Ombudsman Republik Indonesia, dan  Peraturan Ombudsman Republik Indonesia.Kata Kunci: politik hukum;non-legally binding;rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia;pelayanan publik.
URGENSI PENGUATAN PERAN PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Farid Achmad; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29168

Abstract

AbstractThe aim of this study is to know the urgency and the effort of strengthening the role of public prosecutor in criminal justice system in Indonesia. This study is a normative/doctrinal study using legislation approach and conceptual approach. The problem of this study is the reduction of the meaning and the function of Dominus Litis principle of public prosecutor by the effectuation of Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. The result of this study is the effort of strengthening the role of public prosecutor in criminal justice system in Indonesia; by maximizing the function of additonal investigation institution as been regulated in article 27 section (1) point d UU no. 5 1991 and is maintained in UU No. 16 2004 [article 30 section (1) point e]. Besides, the improvement of law subtance is needed by adding the regulation about the active role of public prosecutor in doing investigation in criminal procedure law (KUHAP).Keywords: criminal justice system, investigator, public prosecutor, strengthening. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari penelitian ini adalah di reduksinya makna dan fungsi dari asas Dominus Litis dari penuntut umum dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil dari penelitian ini adalah upaya-upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berupa memaksimalkan fungsi lembaga pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) huruf d UU no. 5 tahun 1991 dan tetap dipertahankan dalam UU no.16 tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf e. Selain itu, diperlukan penyempurnaan subtansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakn penyidikan di dalam hukum acara pidana (KUHAP).Kata kunci : Sistem Peradilan, Penyidik, Penuntut umum, Penguatan.
REFORMULASI KONSTRUKSI PIDANA DALAM MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI Yatini ,; Hari Purwadi; Hartiwiningsih ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29208

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the reformulation of corporate criminal responsibility in Indonesia by reviewing the legislation and court rulings as a reference, in a corporate crime not yet the custom of the public prosecutor or court to explore aspects of corporate crime and or ensnare the intellectual perpetrator in corporate crime, in the principle of a criminal act involving a corporation of criminal prosecution can be done, but it is almost never done, so that the process of law enforcement in a corporate crime is committed by committing a general crime, even though the crime of the company is a special crime which must also be dealt with in a special way. The results of this study have not implemented the concept of corporate crime by law enforcement, so that the perpetrators of the corporation avoid the deterrent effect, especially the perpetrators of intellectuals and corporations. This study uses the normative method by reviewing the Law with the help of secondary legal materials in the form of court decisions and other legal doctrines, using deductive and prescriptive analysis. The results show that law enforcers have not been able to enforce the law in relation to criminal offenses involving corporations, corporations that should be trapped with corporate crime are rarely snared because of incomprehension of public prosecutors in the construction of criminal law theory in corporate criminal concepts which has become prevalent in many countries today in both common law and civil law countries.Keywords: Reformulation; Criminal liability; Corporations.AbstrakArtikel ini bertujuan menganalisis reformulasi pertanggungjawaban pidana perusahaan di Indonesia dengan meninjau kembali aturan Perundang-undangan dan Putusan pengadilan sebagai acuan, dalam tindak pidana korporasi belum menjadi kebiasaan jaksa penuntut umum atau pengadilan untuk mengeksplorasi aspek kejahatan perusahaan dan atau menjerat pelaku intelektual dalam kejahatan korporasi, meski dalam prinsip tindak pidana yang melibatkan korporasi penindakan secara pidana dapat dilakukan, namun hampir tidak pernah dilakukan, sehingga proses penegakan hukum dalam tindak pidana korporasi dilakukan dengan melakukan tindak pidana umum, walaupun kejahatan perusahaan adalah kejahatan khusus yang mana juga harus ditangani dengan cara yang khusus. Hasil penelitian ini belum diimplementasikan konsep kejahatan korporasi yang benar oleh penegakan hukum, sehingga para pelaku korporasi terhindar dari efek jera, terutama pelaku intelektual dan korporasinya. Penelitian ini memakai metode normatif dengan mengkaji Undang-undang dengan dibantu bahan-bahan hukum sekunder berupa putusan-putusan pengadilan dan doktrin-doktrin hukum lainnya, dengan memakai analisis deduktif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penegak hukum belum mampu dalam menegakkan hukum dalam kaitannya yang mengenai tindak pidana yang melibatkan korporasi, korporasi yang seharusnya dapat di jerat dengan tindak pidana korporasi jarang sekali di jerat karena ketidakpahaman jaksa penuntut umum dalam konstruksi teori hukum pidana dalam konsep pidana korporasi yang telah menjadi kelaziman di berbagai negara saat ini baik di negara dengan sistem common law maupun civil law. Kata Kunci: Reformulasi; Pertanggungjawabanpidana; Korporasi.
OPTIMALISASI PROSES PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Poso) I Ketut Suarbawa; Hari Purwadi; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29196

Abstract

AbstractThis article is intended to analyze the factors that are in the process of recovery. The question in this study is what factors contributed to the criminal proceedings at the Poso District Court. This research is Soicio Legal research. This research uses case and concept approach, while data data technique by inventory of case study method and literature study or secondary data only. The results of appropriate research to punish the perpetrators of corruption with imprisonment, which is no less important is the punishment of the perpetrators to restore the state finances due to state losses incurred in the criminal act of corruption. In some cases, state financial refunds can not be effec- tively effected, this is due to several factors, including factors of law, lawenforcement factors, facilities and community factors.Keywords: Optimization; Substitute Money; Corruption.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis tentangfaktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsidi Pengadilan Negeri Poso. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsidi Pengadilan Negeri Poso. Penelitian ini merupakan penelitian Soicio Legal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus  dan konsep, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi cara meneliti studi kasus dan studi pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dilakukannya pemberantasan tindak tidana korupsi seharusnyatidak semata-mata bertujuan untukmenghukum pelaku korupsi dengan pidana penjara, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penghukuman kepada pelaku untuk pengembalian keuangan negara akibat kerugian negara yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, pengembalian keuangan negara tidak dapat dilakukan secara efektiv, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaramya faktor undang-undangnya, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan faktor masyarakat. Kata kunci: Optimalisasi; Uang Pengganti; Korupsi.
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO Hersriavita, Sara; Karjoko, Lego; Novianto, Widodo tresno
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29172

Abstract

AbstractThis paper aimed to study theasset recovery effort from corruption cases conducted by Sukoharjo State Prosecutor Office with public policy law study and law effectiveness study.Regarding itstype, this paper was a problem solution research, as it seeks to find solutions that relate to the problems being studied, so that the type of paper is sociological with non-doctrinal / empirical approach. In this study using primary data sources, and secondary and tertiary as supporting data. Data collection techniques, researchers use interview techniques and library research (library research). Data analysis is by model of flow analysis (interactive model of analysis) andinteractive analysis (interactive model of analysis).The results of paper and discussion although in returning the asset recovery from corruption cases in practice there are several inhibiting factors related to the legal effectiveness resulting in the return of the stolen state asset become not maximized, but the State Prosecutor Sukoharjo already implemented several policies related to the stolen state asset.Keywords: Prosecutor Office; Asset Recovery; Corruption.AbstrakArtikel ini mengkaji upaya pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi  yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan kajian hukum kebijakan publik dan  studi keefektivitasan hukum.Berdasarkan jenisnya artikel ini merupakanproblem solution, karena berusaha untuk menemukan solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteli, sehingga jenis artikel ini adalah artikel sosiologis dengan metode pendekatan non-doktrinal/empiris.Dalam artikel ini menggunakan sumber data primer, dan sekunder serta tersier sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan (library research). Analisis data yaitu dengan model analisis mengalir (interactive model of analysis) maupun analisis interaktif (interactive model of analysis).Berdasarkan hasil artikel dan pembahasan meskipun dalam mengembalikan kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya terdapat beberapa faktor penghambat terkait dengan keefektivitasan hukum sehingga menyebabkan pengembalian kerugian negara tersebut menjadi tidak maksimal namun, Kejaksaan Negeri Sukoharjo sudah menerapkan beberapa kebijakan terkait pegembaliankerugian Negara.Kata Kunci: Kejaksaan; Pengembalian Kerugian Negara; Korupsi.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONSERVASI OLEH KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YOGYAKARTA Warsito, Edi; Purwadi, Hari
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29210

Abstract

AbstractThis article aimed to reveal and analyze the solutions in addressing ownership of protected wildlife carried out by the Yogyakarta Natural Resources Conservation Center (BKSDA). It is a descriptive socio-legal research based on the fifth concept of law, which is law as a manifestation of the symbolic meanings of social perpetrators as seen in the interaction among them. Data were obtained through interview and library research. Analysis technique was qualitative data analysis.Based on the discussion, it can be concluded that the measures conducted by BKSDA Yogyakarta in relation with the issue of protected wildlife ownership is not accordance with the Law No. 5 of 1990 on Conservation.It essential to raise public awareness, particularly those who possess protected wildlife, that the protected wildlife is an integral part of an ecosystem entity. As the follow-up, they will be asked to hand over them to the government and make a statement that they will not repeat their action.By considering the Law No. 5 of 1990 which is imbued with the spirit of the protection, utilization and preservation of biodiversity aimed at the conservation of biodiversity as a single entity of the ecosystem as a buffer for life and survivorsof the serious risk of extinction, BKSDA Yogyakarta determines to prioritize the safety of animals. The main purpose of conservation is biological conservation by releasing wildlife into theirnatural habitat. Measures carried out by BKSDA Yogyakarta are in accordance with one of the objectives of law, namely expediency.Keywords : Wildlife ownership;release of wildlife; releasingAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang cara menyelesaikan masalah kepemilikan satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) D.I Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, bersifat deskriptif dengan menggunakan konsep hukum kelima yaitu hukum sebagai manifestasi maknamakna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Teknik analisa datanya adalah teknik analisa data kualitatif.Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) D.I Yogyakarta dalam menyelesaikan masalah kepemilikan satwa liar dilindungi undang-undang oleh masyarakat di Yogyakarta adalah tidakmenerapkan hukum, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi.Masyarakat yang memiliki satwa liar yang dilindungi undang-undang diberikan penyadaran bahwa satwa liar yang dilindungi undang-undang adalah bagian yang tak terpisahkan dari satu kesatuan ekosistem, kemudian  diminta untuk menyerahkan satwanya kepada pemerintah dan membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulagi lagi perbuatannya.Dengan mempertimbangkan bahwa semangat yang dibawa oleh undang-undang nomor 5 tahun 1990 ini adalah dalam rangka perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan keanekaragaman hayati yang bertujuan lestarinya keanekaragaman hayati sebagai satu kesatuan dari ekosistem sebagai penyangga kehidupan dan selamat dari bahaya kepunahan, maka yang lebih diutamakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) D.I Yogyakarta adalah dengan memprioritaskan keselamatan satwanya.Tujuan utama konservasi adalah kelestarian hayati, yang dilakukan dengan melepasliarkan satwa ke habitatnya. Langkah yang diambil oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) D.I  Yogyakarta sudah sesuai dengan salah satu dari tujuan hukum, yaitu kemanfaatan.Kata kunci: Memiliki satwa liar; menyerahkan satwa; melepasliarkan

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue