Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Secara Online di Kantor Pertanahan ]]>
<![CDATA[Fatimah Zakiyyah]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.629 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.346-372
<![CDATA[Jurnal berjudul Analisis Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Secara Online Di Kantor Pertanahan, dengan permasalahan yaitu ratio decidendi hakim yang menolak permohonan kasasi pemohon dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1563 K/Pdt/2010 tersebut dan akibat hukum bagi kreditor atas keterlambatan pendaftaran APHT oleh PPAT secara online ke Kantor Pertanahan untuk terbitnya sertipikat hak tanggungan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Nomor 1563 K/PDT/2010, yang menolak dalil-dalil penggugat (Wati Rachmawati dan Herizal Febriansyah) mengenai cacat hukum APHT karena PPAT mengirimkan berkas APHT lebih dari 7 (tujuh) hari setelah berkas ditandatangani bertentangan dengan ketentuan pasal 13 UUHT. Namun Mahkamah Agung dalam putusannya menolak dalil-dalil kasasi dari Wati Rachmawati dan Herizal Febriansyah dengan pertimbangan pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, yang berarti bahwa jika pemohon kasasi dapat membuktikan keterlambatan pengiriman berkas dalam APHT, maka gugatan dikabulkan, karena yang dibebani pembuktian bukan Wati Rachmawati dan Herizal Febriansyah, melainkan PPAT yang membuat APHT PPAT yang terlambat mengirimkan akta pemberian hak tanggungan dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar ketentuan pasal 62 PP Nomor 37 Tahun 1998, namun terhadap keterlambatan tersebut apabila Rachmawati dapat membuktikan dirinya menderita kerugian, namun jika tidak dapat membuktikan, maka PPAT tidak dapat dimintakan pertanggungan gugat berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, karena unsur adanya kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tidak terpenuhi]]>
<![CDATA[Penggunaan Kaidah Fikih Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Keuangan Syariah ]]>
<![CDATA[Imron Rosyadi]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (660.27 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.425-453
<![CDATA[This study aims to describe and analyze the use of legal maxims of Islamic law in the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) on Islamic finance with content analysis. MUI’s fatwas on Islamic finance are amounted to 116 fatwas, using 322 items of rules. The highest number of items according to the cluster of rules which are found on the asasîyah rules are 252 items, then kullîyah rules which well agreed have 47 items, in madhhab’s kullîyah there are 17 items, and the last on special rules have 6 items. The highest number of items by category of rules are on the principle of the third asasîyah rules, 111 items, then the principle of second asasîyah rules have 63 items. From the perspective of content analysis, the use of fikih in the MUI’s fatwas on Islamic finance considers the freedom of mu`amalah to achieve a rapid progress as far as it does not endanger the businessmen and other parties. The signposts are that business should depart from good will, adapt to the traditions of its type of business, and creatively seek solutions to business problems. All matters relating to mu`amalah involve the role of policy maker to use the principle of benefit in its policy]]>
<![CDATA[Perang yang Benar Dalam Islam ]]>
<![CDATA[Abdul Basith Junaidy]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.607 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.486-512
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang perang yang benar dalam Islam. Pada berbagai kesempatan, ketika al-Qur’an mewajibkan umat Islam untuk berperang, al-Qur’an selalu mensyaratkan agar hal itu dilakukan tanpa perilaku melampaui batas, sesuai kepantasan disertai sikap memaafkan dan mencari perdamaian. Islam melarang penyerangan terhadap orang-orang yang tidak ikut perang seperti anak-anak, perempuan, lansia, janda, pertapa, pendeta atau siapa pun yang tidak berusaha atau tidak bisa memerangi umat Islam. Pada setiap operasi militer, Nabi saw selalu melarang pasukannya melukai orang-orang yang tidak ikut berperang atau secara sia-sia merusak harta atau tumbuhtumbuhan. Nabi saw justru memerintahkan untuk merawat mereka yang terluka atau memberi makan bagi yang membutuhkan, termasuk tawanan perang.]]>
<![CDATA[Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[risdianti bonok]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.785 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.454-485
<![CDATA[The process of resolving marital seizure applications on joint assets in a divorce case at the Religious Court is carried out with stages starting from the application of the marital seizure to objects, both movable and immovable goods. It is highly dependent on concrete and demonstrable reasons regarding seizure placement in trial face. If the seizure request can be granted by the panel of judges according to strong evidence and proven in the trial, the panel of judges can conduct marital seizure by ordering the registrar to be assisted by the bailiff to confiscate movable or immovable items to be recorded. Marital seizure contained in the object of the dispute in the contents of the claim with the local government present. Whereas judicial legal considerations regarding marital seizure applications, the panel of judges, firstly looks at the facts from the trial. If the seizure is granted then enough reason for seizure applicants to be placed marital seizure. And if the seizure application is rejected and there is no enough reason to place the marital seizure by the panel of judges because there was no concern, the defendant will move or transfer the object of the dispute to another person who was carried out through a hearing outside the Religious Court which is also called the local hearing]]>
<![CDATA[Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan ]]>
<![CDATA[Muhammad Darwis]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (429.169 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.513-536
<![CDATA[Nelayan tradisional adalah sekelompok masyarakat yang memegang adat istiadat dalam melakukan penangkapan ikan, menerapkan prinsip alam diciptakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan semata. Kesepakatan tentang posisi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang bebas melakukan penangkapan ikan pada perairan Indonesia dan Malaysia belum terdapat kesepakatan, perbedaan pandangan dua negara terdapat pada bobot kapal, Indonesia menghendaki 10 Gross Ton dan Malaysia menghendaki 40 Gross Ton. Perbedaan definsi ini menimbulkan permasalahan perlindungan dan hak nelayan tradisional yang menimbulkan permasalahan di lapangan.]]>
<![CDATA[Konsep Negara dan Relevansi terhadap NKRI Perspektif Emha Ainun Nadjib ]]>
<![CDATA[Muh. Ainun Najib]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.63 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.278-295
<![CDATA[State and power are two things that cannot be separated from one another. Substantially, both have the main purpose of creating prosperity for the people. In fact, the Indonesia's democratic system seems to be imperfect. Therefore, it needs to have reorientation and revitalization of the concept in its implementation. The thought of Muhammad Ainun Najib (Cak Nun), in this context, is an alternative offer, such as; first, there is a distinction between state institutions and government institutions, between the head of state and the head of government, for the sake of creating political stability and the administration of the good governance; second, the criteria of a leader need to have scientific quality that is not only knowing issues of the personal and group interests, but also understanding in detail about the life of the regions; third, Indonesia should have five national pillars such as people, Indonesian National Army (TNI), intellectuals, customs and culture, as well as spiritual powers. Those five pillars are supposed to support the upright and the solid state of the Republic of Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015 ]]>
<![CDATA[malik fatoni]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.764 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.399-424
<![CDATA[This article examines the effectiveness of making and stipulating regulations and legislation on efforts to increase economic development in Cilegon. Efforts to get achievements and progress for increasing economic development are necessary to conduct policy analysis on matters relating to political and legal policies and then to conduct a review of documents, observations and interviews. The legal political policy carried out by the Government of Cilegon can push for an increase in regional economic development. This can be seen from the legislative products validated by the Regional Legislative Assembly of Cilegon. Moreover, the quality and quantity are so good that the products can be carried out well by the executive and provide juridical power for the Government of Cilegon in increasing economic development as seen from the indicators of increasing economic development itself. Legal political policies that are processed and in synergy between government institutions in Cilegon indicate a strong and large commitment from these institutions to encourage and improve economic development in a sustainable and measurable manner.]]>
<![CDATA[Eksistensi AAUPB di Indonesia dan Yurisprudensinya Dalam Perkara TUN ]]>
<![CDATA[Ikhsan Fatah Yasin]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.199 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.296-317
<![CDATA[This article discusses the General Principles of Good Governance (AAUPB). It has a long journey from the beginning of its coming in the Netherland to its application in Indonesia today. AAUPB, which previously was only in theoretical realm, it changes into Law No. 30 of 2014 today. The principles contained in the law are legal certainty; expediency; impartiality; accuracy; not to abuse authority; openness; public interest; and good service. In addition to these principles, we can also use other principles as far as they become the basis for the judges' judgments that have permanent legal force. In various cases, the basis of the claim of AAUPB does not stand alone but it is also juxtaposed with violations of statutory regulations. The Supreme Court verdict has become a jurisprudence between Suhaili Saun (shareholder in PT Volex Batamindah) and the Chairman of BKPM, although the plaintiff also argued that violating the AAUPB namely the principle of legal certainty, the defendant also violated article 2 letter b of Law No. 1 of 1967 about Foreign Investment. In the case of the dismissal of Bripda Helga Musa Sitepu by the Head of the North Sumatra Regional Police, the decree has violated article 2 paragraph 2 letter d and article 11 paragraph 1 of KAPOLRI regulation No. 8 of 2006 and was contrary to the principle of the district.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Muwahid Muwahid]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.843 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.318-345
<![CDATA[The government, in carrying out land acquisition for the public interest, gets the authority of attribution in Law No. 5 of 1960 about the Basic Agrarian Principles (UUPA) as contained in article 2, article 6, and article 18. On the oher hands, the government also gets the attributional authority of Law No. 20 of 1961 about revocation of land rights, and Law No. 2 of 2012 about land acquisition for development of the public interest. However, in the laws and regulations governing land acquisition in the public interest, there is an inconsistency in regulation between Law No. 2 of 2012 and Law No. 20 of 1961. Several articles in Law No. 2 of 2012 deny the provisions regulated in Law No. 20 of 1961. Even though Law No. 20 of 1961 is still valid because it has never been revoked or replaced with other laws and regulations. Beside that, there is an overlapping arrangement between Law No. 2 of 2012 and Law No. 20 of 1961. Keywords: Authority, Government, Land Procur]]>
<![CDATA[Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[titik triwulan tutik]]>
<![CDATA[ Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.002 KB)
|
DOI: 10.15642/ad.2018.8.2.373-398
<![CDATA[Legal products or legislation as objects of Constitutional Law contain elements of dynamics that are closely related to the movements and needs of individuals in society and the growth of state organizations. Considering the interrelation between Constitutional Law and social changes, it is obvious that what is important in Constitutional Law is not just studying the Constitution and legislation, but more pressure should be given to the process of the Act. In this context, awareness and renewal of ways of thinking in the field of Constitutional Law are needed so that the legal narrowness caused by the lack of extensive legal treasury no longer appears in the form of legal thinking or mere juridisch denken, which results in a narrow mindset in the form of imitating the rules. rules only. Constitutional law not only pays attention to a formal perspective, but also a functional angle, so that it will always be dynamic.]]>
