Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JWP (Jurnal Wacana Politik)

wacanapolitik
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : 25029185 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

JWP (Jurnal Wacana Politik) diterbitkan dua kali dalam setahun, di mana setiap artikel yang diterbitkan telah melalui proses peer review. Beberapa isu empirik dalam sub kajian yang dibahas dalam jurnal ini antara lain politik regional dan kebijakan publik, relasi agama dan demokrasi, kampanye dan pemilu, ekonomi politik, pemilu dan partai politik, serta relasi kekuasaan dan komunikasi politik. JWP (Jurnal Wacana Politik) menggunakan sistem online (Open Journal System) mulai dari publikasi hingga proses penerbitan. Jurnal Wacana Politik mengundang para penulis dari kalangan akademisi, mahasiswa, birokrat, dan LSM untuk mengunggah artikel hasil penelitian atau kajian kepustakaannya. Setiap artikel dituntut memenuhi standar penulisan karya ilmiah yang beretika. Saat ini, Jurnal Wacana Politik terbit berkala dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret dan Oktober.

Arjuna Subject : -

Articles 166 Documents

2 3 4 5 6

PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGISIAN JABATAN BADAN PENGAWAS PEMILU YOGYAKARTA: STUDI PADA PERAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH Djuyandi, Yusa
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Peran organisasi masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan hal yang menarik di kaji, alasannya banyak kader kedua ormas ini yang berkiprah dalam lembaga pengawas pemilu, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk menganalisa peran kedua ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan, baik itu dari perwakilan kedua Ormas (NU dan Muhammadiyah) serta dari Bawaslu DIY, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai media maupun hasil penelitian pihak lain yang dapat menunjang analisa. Hasil dari penelitian ini adalah peran NU dan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan komisioner di Bawaslu D.I. Yogyakarta dianggap sangat strategis sebab secara jejaring mampu mendorong para anggotanya untuk menempati posisi anggota Bawaslu DIY. Begitu kuatnya peran kedua Ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan dominasi NU serta Muhammadiyah yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan organ pemerintah.Â

PENERAPAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN JAMINAN KESETARAAN HAK POLITIK DALAM PENDAFTARAN PEMILIH: STUDI KASUS PADA PILKADA SAMOSIR TAHUN 2015 Pasaribu, Tota; Sumadinata, R. Widya Setiabudi; Muradi, Muradi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Tahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 khususnya pada pendaftaran pemilih menuai berbagai kendala. Integritas dari Pemilu mengharuskan adanya jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara. BerdasarkanData Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai sumber awal pendataan yang kemudian dimutakhirkan dengan data di lapangan, ditemukan sejumlah calon pemilih yang sudah berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DP4 karena ketiadaan dokumen kependudukan sehingga secara administrasi mereka tidak berhak untuk didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilu berusaha melindungi hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali dengan mengakomodir mereka melalui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.Namun sesuai Undang-undang Adminitrasi Kependudukan hal ini bukan bagian dari dokumen kependudukan.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas kehadiran SKD dalam melindungi hak pilih warga.Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Pemiluberintegritas dan kesetaraan hak politik sebagai pisau analisis. Hasil analisis menunjukan bahwa akomodir penggunaan SKD tersebut dinilai efektif melindungi hak pilih warga yang sebelumnya terancam hilang yaitu mereka dari kalangan pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukan dan pemilih dari penganut aliran kepecayaanParmalim. Pada akhir tulisan ini, penulis menyarankan dalam rangka pemberian jaminan hak pilih melalui akurasi data Pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi data base pemilih dengan data administrasi kependudukan.Â

PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Zuhri, Sholehudin
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Menganalisis perumusan regulasi pemilu tidak dapat dipisahkan dari dinamika realitas politik, yang didefinisikan oleh perebutan kekuasaan dalam keputusan politik. Penelitiantentang proses politik pada pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 menjadi penting, karena fraksi-fraksi di parlemen telah berupaya memasukanpreferensi politiknya ke dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori elite dan institusionalisme untuk meneliti dinamisme fraksi di parlemen dan hubungannya dengan partai elit dalam perspektif formal institusional. Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui elaborasi dinamika keputusan politik dan notulen rapat pembahasan rancangan undang-undang, penelitian ini menemukan bahwa pertarungan kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu berlangsung dalam beberapa tahap. Pertama, proses antar faksi pada diskusi Panitia Khusus. Kedua, proses pencapaian kesepakatan yang tidak bisa diraih pada fase sebelumnya. Ketiga, konsesi politik di tingkat elite partai politik. Di sisi lain, perbedaan tajam di antara fraksi-fraksi telah menyebabkan dukungan politik untuk regulasi pemilu tidak solid, sehingga keputusan akhirnya dibuat melalui voting dan diwarnai tindakan walk-out oleh empat fraksi di parlemen.Â

COMPARATIVE STUDY OF POST ISLAMISM BETWEEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) WITH ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP) Gili Argenti
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

After the Arab Spring, political Islam was initially expected to contribute significantly to political developmentand democracy. In fact, it is far from expectations. The Islamist group failed to adapt to the democratic system,the conflict with the long-lasting secular group finally invited the military to intervene. While in other partsof the world two Muslim-majority countries, Indonesia and Turkey, political Islam can adapt to the valuesof western democracy. This paper is a comparative study of political parties that compare post Islamismbetween PKS (Indonesia) and AKP (Turkey). Two political parties that successfully adapt to liberalism. Thereare two dimensions of post Islamism compared. First, a comparison of pragmatic steps that PKS and AKPmake when facing a complex political reality. Second, the comparison of non-ideological strategies pursuedby PKS and AKP, when facing national elections. In this research used descriptive qualitative method throughthe literature data, that is data arranged in the form of documents related to the problem under investigation.Like books, newspapers, articles, and journals. Based on this research can be known that the step of politicalpragmatism conducted by PKS and AKP is a rational choice, when there is a shift in voter behavior ofIndonesia and when facing Kemalist secularist group in Turkey. The non-ideological strategy is carried outby PKS and AKP by campaigning on substantive issues, not discouraging the establishment of an Islamicstate (shariah formalism) with a focus on issues related to economic welfare and integration to the EU.

DEMOKRASI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA DAN INDIA: SEBUAH PERBANDINGAN Gameal Flamirion; Muradi .
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Indonesia and India are two countries with similarities in geographic, demographic and historical. The democratization process accelerates the development of civil societies sector in these countries. Democratization phenomena and development of civil society in both countries are an interesting object to be studied in the perspective of comparative politics. This paper aims to accurately describe democratization process and the development of civil society in both countries so that it can be compared at the level of theory and reality.

DEMOKRASI DAN GERAKAN SOSIAL (BAGAIMANA GERAKAN MAHASISWA TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL) Idil Akbar
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

The inception of social groups nowadays believed as positive indication cultivation of democracy in some country, including Indonesia. The existence of social group aims to create a social change better and gratify the people interest. One of the social group is student movement that in any political event has become the pioneer for social change. This article aims to analyze how does democracy become important factor to a social movement, particularly student movement to an occurrence of social change in Indonesia. This research using a qualitative descriptive method to analyze how is social movement and democracy in Indonesia, especially related to student movement through to social change. As a result that student movement is the most important thing to realizing social change. As an agent of change, the idealism of student is valued indicator-weather social change has moved as well or perhaps full of political interest. The student movement also becomes indicator for sustainability of democracy.

PERAN DAN STRATEGI KELOMPOK “KOTAK KOSONG” DALAM PILKADA CALON TUNGGAL KABUPATEN PATI TAHUN 2017: STUDI PENDAHULUAN Ikhsan Darmawan
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Simultaneous local election 2017 which was held in February 15th, 2017 remains an interesting political phenomenon. From 101 areas (province, municipality, and city) that held local elections, there are 9 (nine) areas whose local election consist of single candidate. The most interesting case is Local Election in Pati. Compared with other eight areas, the amount of votes gained by “kotak kosong” in Local Election in Pati is the highest among the others. Besides that, unlike other seven areas, in Pati there is a group that propose choice of “kotak kosong” like in Buton Municipality. This article tries to answer question: “How are the strategies and roles of group of “kotak kosong” cause the number of votes of “kotak kosong” gain the highest number of votes among eight other areas? This research uses the qualitative approach with the method of data collections are: depth interviews, observation, and collecting news related from internet. This research reveals that the roles of group of “kotak kosong” are focusing on the specific isu and benefiting their members, increasing their level, and using their power. Besides that, the group of “kotak kosong” used strategies, such as using lobby strategy, opening the access to policy makers and mobilizing their resources, mobilizing voters, controlling information to voters, and doing advocacy.

DERADIKALISASI SEMU: STRATEGI DERUTINISASI PENANGANAN SAMPAH ANALISIS STRUKTURASI DALAM ISU PENANGANAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG OLEH WALIKOTA PERIODE 2013-2018 Mustabsyirotul Ummah Mustofa
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

This research is motivated by the condition of Bandung as the locus of research addressing the issue of waste, that is quite crucial, even Bandung has ever dubbed as “the city of pig” and “the city of waste”. The efforts to deal with the waste have been tried since the previous Mayor with radical way and that was by changing the viewpoints of waste by viewing the waste as valuable resources. But this effort was been deadlocked and even causing a con ict. Eventhough the deroutineness efforts on waste management has not been fully crystalized, basically the Mayor is on progress preparing more adequate capital and supporting structure. The Mayor makes as if the deradicalization efforts is a strategy to form capitals as a mean for real deroutineness waste management. This aims to get resources from the structure traces that he’s been created, in the form of public support that will help to have the postponed radicalization of waste agenda, which the real radicalization objective is essentially a clean city with modern waste management through the use of technology. This phemenon has marked that the reproduction af a new structure is a long and complicated process and requires a lot of precondition to reach the deroutineness goal.

PENETRASI NEGARA TERHADAP KELEMBAGAAN ADAT NAGARI PARIANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH Yayan Hidayat
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Tulisan ini menjelaskan tentang pola dan dinamika hubungan negara terhadap lembaga adat Nagari Pariangan dalam otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara memainkan pola penetrasi melalui institusi formal, hukum, kebijakan publik, dan proses politik dalam hubungan negara dengan Nagari. Kami menemukan kondisi tersebut karena, pertama, kepentingan negara untuk secara intensif mengendalikan sumber daya alam dan ekonomi di Nagari. Kedua, kepentingan pemerintah daerah untuk menciptakan stablisasi politik sebagai kebutuhan inti pembangunan ekonomi di era otonomi. Penetrasi dan transformasi Nagari berdampak pada penyederhanaan Nagari menjadi birokrasi modern sehingga sesuai dengan kepentingan negara. Pendekatan historical institusionalisme digunakan sebagai alat analisis untuk mengurai pola penetrasi negara yang terjadi pada Nagari. Otonomi daerah tidak membuat Nagari mandiri sebagai pemerintahan sendiri, mereka masih menghadapi intervensi dari pemerintah pusat. Itulah salah satu alasan kuat mengapa penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pengakuan Nagari sebagai pemerintahan terendah sebenarnya dalam situasi yang dilematis, dimana Nagari harus menerima intervensi pemerintah pusat yang menempatkannya sebagai bagian dari birokrasi, bukan kemudian mengakui Nagari sebagai pemerintahan adat.

MEMBANGUN KEAMANAN REGIONAL DI ASEAN DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN TERORISME ARFIN SUDIRMAN
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) as a regional cooperation association has a significant roles on harmonizing the counter terrorism effort in the Southeast Asia region. Based on primary and secondary data by using qualitative method, the purpose of this paper is to examine the harmonization of counter terrorism cooperation between ASEAN members. The research found that ASEAN has a set of counter terrorism policies that had been ratified in different times as a form of regional policies harmonization. However in terms of strategic-operational level, the ASEAN’s member states has the authority to tackle terrorism issue on their own with the possibility to establish a cooperation with a non ASEAN member state. In addition, the US also has a significant role in assisting counter terrorism effort for ASEAN’s states members.

Page 4 of 17 | Total Record : 166

2 3 4 5 6

Filter by Year

2016 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 2 (2023): JWP (Jurnal Wacana Politik) October Vol 8, No 1 (2023): JWP (Jurnal Wacana Politik) March Vol 7, No 2 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) October Vol 7, No 1 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 6, No 2 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 5, No 2 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 5, No 1 (2020): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 4, No 2 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 3, No 2 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA