Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Articles
236 Documents
Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada PT Zyrezindo Mandiri Buana
Yani Sugiyani;
Andriyani Purwaningsih
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (805.399 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v4i2.240
Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan yang merupakan penggerak utama dalam struktur perusahaan, untuk menguji pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai pada PT. Zyrezindo Mandiri Buana. Penelitian ini dilakukan di PT. Zyrezindo Mandiri Buana, responden yang digunakan sebanyak 115 karyawan, menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja adalah signifikan dan positif, pengaruh dari budaya organisasi terhadap kepuasan kerja adalah signifikan dan positif; pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai adalah signifikan dan positif; pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai adalah signifikan dan positif; dan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai adalah signifikan dan positif.
FENOMENA DEMOKRATISASI LOKAL DI PROVINSI BANTEN
Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1755.65 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v2i2.508
Tulisan ini mengambarkan tentang fenomena demokratisasi lokal di Provinsi Banten pasca diberlakukannya kebijakan desentrasalisasi atau otonomi daerah pada tahun 1999. Kondisi tersebut jelas membawa konsekuensi bagi Provinsi Banten untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri serta merealisasikan terciptanya persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal di Provinsi tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa penerapan demokratisasi lokal di Provinsi Banten mengalami kemandegan, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya posisi elit oligarki di tingkat lokal (keluarga politik) sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada segilintir orang saja.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK
Ahmad Sururi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.631 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i2.229
This study aims to describe and analyze the empowerment of communities through the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) in Improving Public Welfare Wanasalam District of Lebak.From the results of this study concluded that the Community Empowerment through Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak has implemented 10 (ten) of the 12 (twelve) principles proposed community empowerment in Mardikanto Dahatma and Bhatnagar (2013: 106), then through the Community Empowerment for Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak not carry two (2) principles of community empowerment which principles of community development cooperation is based on the analysis of the participation and empowerment of the principle of democratic society based on the analysis in the application science, this is due 1.Less public's understanding of the meaning of community empowerment and the existence of the Rural Infrastructure Development Program (PPIP), 2 Lack of socialization given by the community facilitators and institutional devices village in providing information on the activities and the lack of public awareness both as individuals and members of society concerning the conditions and environment, 3 There is a culture of compliance citizens against warlords (formal and informal leaders) that affect people's attitudes in policy decision making.
Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis
Hikmah Nuraini
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2017)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.739 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v5i1.466
Bureaucracy as an instrument of administrative processes in the process of policy implementation. Strategic existence in the governance process, making it a class of its own, so there are some assumptions that the bureaucracy can build their own interests. Bureaucracy always have their own interests. Although there are indeed some influential institutions around. However, its existence as a class of its own making for a more participatory in the policymaking process. Bureaucracy as the frontline in the implementation of governance required for professional and not co-opted by political interests so that he can show that the ideal posture in the public expected. Progress of a nation one of which is determined by the ability of the bureaucratic apparatus in carrying out its duties and functions, namely, as a public servant to the community in a professional and accountable. If the public can be served well by the bureaucratic apparatus, the apparatus itself bureaucracy was able to put the position and his position as a civil servant
Partai Lokal dan Demokratisasi Lokal (Menerawang Aceh Pasca Pemilu Legislatif)
Muhammad Yusri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2012)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v1i1.300
Bagi masyarakat Aceh, gagasan mengenai partai politik lokal adalah merupakan jalur politik yang diambil untuk menciptakan proses demokratisasi yang sering diartikan bagi masyarakat Aceh adalah Proses Perdamaian. Setelah penandatangan perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinky dilaksanakan, maka pada tahap awal partai lokal harus dipandang sebagai sebuah alternatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal. Namun keberlanjutan partai lokal sangatlah ditentukan oleh seberapa besar respon masyarakat Aceh terhadap kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Dengan kata lain, popular tidaknya partai lokal Aceh akan ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri. Kalau mereka puas terhadap konsistensi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang disepakati untuk dilakukan, kecenderungan masyarakat Aceh untuk memilih partai nasional akan lebih besar ketimbang memilih partai lokal. Demikian pula sebaliknya, kalau masyarakat Aceh merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, maka partai lokal akan cenderung menjadi pilihan politik mereka.
Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan
Endah Mustika Ramdani
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.38 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v6i1.520
This study aims to analyze the practice of the implementation of e-government at the kelurahan level as the lowest level of governance. This study employed the descriptive qualitative method. Besides that, the search through various official documents record, in print and electronic mass media was also conducted. The results of the study showed that the level of e-government at the kelurahan level has not run effectively due to the lack of optimal infrastructure provision, efficiency, community satisfaction, apparatus adaptation to application, development, and lifespan. With technology, the government is able to use innovative ways of communicating with communities, these facilities can ideally improve the quality of government services and provide greater opportunities for the public participation in public service processes to support smartcity. Therefore, there must be efforts to improve such obstacles which can be done by improving infrastructure, developing human resource and strengthening regulations.
KEBIJAKAN RELOKASI PKL UDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT. HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA)
Sendy Noviko
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.936 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v4i3.245
Keberadaan PKL harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan kebijakan relokasi PKL. Akan tetapi pada prakteknya, kebijakan tersebut sering menuai penolakan darI PKL itu sendiri. Hal yang sama terjadi di Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara dalam 3 sub fokus penelitian. Pertama, latar belakang munculnya kebijakan relokasi, kedua, partisipasi PKL kelompok sasaran kebijakan, dan ketiga, keterkaitan situasi politik yang melatarbelakangi proses kebijakan relokasi terhadap penolakan PKL kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL, akan tetapi lebih merupakan proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama), membangun pencitraan di akhir masa jabatan, dan mencairkan anggaran dari pusat. Partisipasi PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun harus pada taraf Therapy dan ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi. Selain itu, Peneliti menangkap adanya indikasi bahwa kebijakan relokasi tersebut telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan dengan teori institusional, Pemerintah Kab. Banjarnegara selaku organisasi publik telah gagal menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori tersebut pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner (perilakunya belum proper dan adequatemanner). Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak mendapat legitimasi eksternal (terutama dari PKL kelompok sasaran), terlebih di tengah situasi politik yang terjadi saat itu (pilkada). Wajar jika kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan.
INTERVENSI NEGARA DALAM MEKANISME PASAR : KASUS PENATAAN RITEL MODERN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA
Silviana Silviana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (519.892 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i1.513
Tulisan ini menggambarkan tentang intervensi negara dalam mekanisme pasar dalam kasus penataan ritel modern oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bantul . Kondisi saat ini dalam rangka otonomi daerah memberikan ruang yang begitu luas bagi Pemda untuk mengeluarkan pengaturan dalam rangka mengintervensi mekanisme pasar. Namun, menciptakan kondisi pasar yang adil dan sehat dengan mengatur mekanisme pasar lewat kebijakan dengan memberikan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah haruslah hati-hati. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, jika pemerintah daerah ingin melakukan intervensi terhadap pasar hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui seperti apa arena persaingan yang akan dikelola. Dari situlah kemudian pemerintah bisa memikirkan sejauh apa campur tangan yang harus dilakukan. Apakah Pemda hanya ingin berperan sebagai fasilitator atau akan berpihak pada salah satu pelaku usaha dengan cara memberikan keistimewaan tertentu. Diharapkan keistimewaan itu hanya diberikan pada pelaku usaha kecil yang tumbuh dengan kondisi pasar yang kurang sehat.
HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA
Sukendar Sukendar
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.518 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i2.235
This paper discusses how Indonesia sees and interprets human rights, what distinguishes it from view of liberal democracy and how the implementation of human rights in Indonesia today. In the study it can be concluded that 1. The development seen today the implementation of a new human rights in Indonesia at this stage of the policy has not been part of the basic foundations of national life to be a factor of integration or union, 2. Today, in the Indonesia human rights diplomacy has several more steps advanced compared to some ASEAN countries, 3. at international level, Indonesia has also been a party to six of the seven top UN Covenant. These six major human rights convention is Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant Ekososbud (ICESCR), the Convention Against Torture (CAT), Convention on the Rights of the Child (CRC), the Convention Penghapusam Discrimination against Women (CEDAW), the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) Keyword: Human Rights, The Indonesian Foreign Policy
Modifikasi Model Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Berbasis Partisipasi Publik
Ahmad Sururi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.178 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v5i2.471
The purpose of this study was to analyze how the typology of policy formulation solutions in solving public problems and how to model public policy formulation of development planning based on public participation. Research method in this research use qualitative method. This research was conducted in Wanasalam District, Lebak Regency, exactly in Cilangkap Village. Data collection techniques through interviews, observation, documentation and review of documents from various sources and references. Data analysis techniques performed through data reduction, data presentation and data verification. The results and discussion in this research there are 5 (five) solution typology in solving public problem that is: 1)Inducment, policy step that is persuading or pressing over certain issue; 2)Rules, policy measures that emphasize the establishment of rules in the form of regulations that must be adhered to by the community; 3)Facts, policy steps in the form of use of information paths to persuade target groups to want to do something that is considered to solve the problem; 4)Right, policy measures in the form of giving rights or duties to the community; 5)Power. policy efforts in the form of additional weight of power caused by certain demands. Then, the process of modifying the formulation of a public-based rural development planning policy requires synergy between the village government and the community through policy recommendations to the formal policy actors in development planning forums and citizens' debates. The synergy of the three components within the framework of modification of the policy formulation is a continuous process called input (consisting of public choices), the policy process (through Musrenbang and Rembug rakyat forums) and output/outcome (policy formulation of public participation based development planning).