cover
Contact Name
Ahmad Sururi
Contact Email
Ahmad Sururi
Phone
-
Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Sawala : Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 23022231     EISSN : 25984039     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Arjuna Subject : -
Articles 236 Documents
Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada PT Zyrezindo Mandiri Buana Yani Sugiyani; Andriyani Purwaningsih
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.399 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i2.240

Abstract

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan  karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan yang merupakan penggerak utama dalam struktur perusahaan, untuk menguji pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai pada PT. Zyrezindo Mandiri Buana.  Penelitian ini dilakukan di PT. Zyrezindo Mandiri Buana, responden yang digunakan sebanyak 115 karyawan, menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja adalah signifikan dan positif, pengaruh dari budaya organisasi terhadap kepuasan kerja adalah signifikan dan positif; pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai adalah signifikan dan positif; pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai adalah signifikan dan positif; dan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai adalah signifikan dan positif. 
FENOMENA DEMOKRATISASI LOKAL DI PROVINSI BANTEN Delly Maulana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1755.65 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v2i2.508

Abstract

Tulisan ini mengambarkan tentang fenomena demokratisasi lokal di Provinsi Banten pasca diberlakukannya kebijakan desentrasalisasi atau otonomi daerah pada tahun 1999. Kondisi tersebut jelas membawa konsekuensi bagi Provinsi Banten untuk mengatur dan menentukan urusan rumah tangganya sendiri serta merealisasikan terciptanya persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal di Provinsi tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa penerapan demokratisasi lokal di Provinsi Banten mengalami kemandegan, hal tersebut dikarenakan masih menguatnya posisi elit oligarki di tingkat lokal (keluarga politik) sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar pada segilintir orang saja.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK Ahmad Sururi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.631 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v3i2.229

Abstract

This study aims to describe and analyze the empowerment of communities through  the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) in Improving Public Welfare Wanasalam District of Lebak.From the results of this study concluded that the Community Empowerment through Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak has implemented 10 (ten) of the 12 (twelve) principles proposed community empowerment in Mardikanto Dahatma and Bhatnagar (2013: 106), then through the Community Empowerment for Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak not carry two (2) principles of community empowerment which principles of community development cooperation is based on the analysis of the participation and empowerment of the principle of democratic society based on the analysis in the application science, this is due 1.Less public's understanding of the meaning of community empowerment and the existence of the Rural Infrastructure Development Program (PPIP), 2 Lack of socialization given by the community facilitators and institutional devices village in providing information on the activities and the lack of public awareness both as individuals and members of society concerning the conditions and environment, 3 There is a culture of compliance citizens against warlords (formal and informal leaders) that affect people's attitudes in policy decision making.  
Birokrasi, Kekuasaan dan Bisnis Hikmah Nuraini
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2017)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.739 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v5i1.466

Abstract

Bureaucracy as an instrument of administrative processes in the process of policy implementation. Strategic existence in the governance process, making it a class of its own, so there are some assumptions that the bureaucracy can build their own interests. Bureaucracy always have their own interests. Although there are indeed some influential institutions around. However, its existence as a class of its own making for a more participatory in the policymaking process. Bureaucracy as the frontline in the implementation of governance required for professional and not co-opted by political interests so that he can show that the ideal posture in the public expected. Progress of a nation one of which is determined by the ability of the bureaucratic apparatus in carrying out its duties and functions, namely, as a public servant to the community in a professional and accountable. If the public can be served well by the bureaucratic apparatus, the apparatus itself bureaucracy was able to put the position and his position as a civil servant
Partai Lokal dan Demokratisasi Lokal (Menerawang Aceh Pasca Pemilu Legislatif) Muhammad Yusri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2012)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.300

Abstract

Bagi masyarakat Aceh, gagasan mengenai partai politik lokal adalah merupakan jalur politik yang diambil untuk menciptakan proses demokratisasi yang sering diartikan bagi masyarakat Aceh adalah Proses Perdamaian. Setelah penandatangan perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinky dilaksanakan, maka pada tahap awal partai lokal harus dipandang sebagai sebuah alternatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal. Namun keberlanjutan partai lokal sangatlah ditentukan oleh seberapa besar respon masyarakat Aceh terhadap kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Dengan kata lain, popular tidaknya partai lokal Aceh akan ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri. Kalau mereka puas terhadap konsistensi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang disepakati untuk dilakukan, kecenderungan masyarakat Aceh untuk memilih partai nasional akan lebih besar ketimbang memilih partai lokal. Demikian pula sebaliknya, kalau masyarakat Aceh merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, maka partai lokal akan cenderung menjadi pilihan politik mereka.
Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan Endah Mustika Ramdani
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.38 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v6i1.520

Abstract

This study aims to analyze the practice of the implementation of e-government at the kelurahan level as the lowest level of governance. This study employed the descriptive qualitative method. Besides that, the search through various official documents record, in print and electronic mass media was also conducted. The results of the study showed that the level of e-government at the kelurahan level has not run effectively due to the lack of optimal infrastructure provision, efficiency, community satisfaction, apparatus adaptation to application, development, and lifespan. With technology, the government is able to use innovative ways of communicating with communities, these facilities can ideally improve the quality of government services and provide greater opportunities for the public participation in public service processes to support smartcity. Therefore, there must be efforts to improve such obstacles which can be done by improving infrastructure, developing human resource and strengthening regulations.
KEBIJAKAN RELOKASI PKL UDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT. HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA) Sendy Noviko
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.936 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v4i3.245

Abstract

 Keberadaan PKL harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan  kebijakan  relokasi  PKL.  Akan  tetapi  pada  prakteknya,  kebijakan  tersebut  sering  menuai penolakan  darI   PKL  itu  sendiri. Hal  yang  sama  terjadi di Jalan Dipayuda  dan MT Haryono  ke Pusat Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT  Haryono  ke  Pusat  Kuliner  Kabupaten  Banjarnegara  dalam 3 sub  fokus  penelitian.  Pertama,  latar belakang munculnya  kebijakan  relokasi, kedua, partisipasi PKL  kelompok  sasaran kebijakan, dan ketiga, keterkaitan  situasi  politik  yang  melatarbelakangi  proses  kebijakan  relokasi  terhadap  penolakan  PKL kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan M.T Haryono  ke  Pusat Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL,  akan  tetapi  lebih  merupakan  proyek  pemanfaatan  bangunan  mangkrak  (eks-Terminal Lama), membangun  pencitraan  di   akhir masa  jabatan,   dan mencairkan anggaran  dari  pusat. Partisipasi PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun harus pada  taraf  Therapy dan  ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi.  Selain  itu,  Peneliti  menangkap  adanya  indikasi  bahwa  kebijakan  relokasi  tersebut  telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan dengan  teori  institusional, Pemerintah Kab. Banjarnegara  selaku organisasi publik  telah gagal menerapkan  konsep-konsep  yang  ada  dalam  teori  tersebut  pada  proses  kebijakan  relokasi  PKL  Jalan Dipayuda  dan M.T Haryono  ke Pusat Kuliner  (perilakunya  belum  proper  dan  adequatemanner). Hal  ini mengakibatkan  kebijakan  yang  dihasilkan  tidak  mendapat  legitimasi  eksternal  (terutama  dari  PKL kelompok  sasaran),  terlebih di  tengah  situasi politik yang  terjadi  saat  itu  (pilkada). Wajar  jika kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan.
INTERVENSI NEGARA DALAM MEKANISME PASAR : KASUS PENATAAN RITEL MODERN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA Silviana Silviana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.892 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v3i1.513

Abstract

Tulisan ini menggambarkan tentang intervensi negara dalam mekanisme pasar dalam kasus penataan ritel modern oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bantul . Kondisi saat ini dalam rangka otonomi daerah memberikan ruang yang begitu luas bagi Pemda untuk mengeluarkan pengaturan dalam rangka mengintervensi mekanisme pasar. Namun, menciptakan kondisi pasar yang adil dan sehat dengan mengatur mekanisme pasar lewat kebijakan dengan memberikan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah haruslah hati-hati. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, jika pemerintah daerah ingin melakukan intervensi terhadap pasar hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui seperti apa arena persaingan yang akan dikelola. Dari situlah kemudian pemerintah bisa memikirkan sejauh apa campur tangan yang harus dilakukan. Apakah Pemda hanya ingin berperan sebagai fasilitator atau akan berpihak pada salah satu pelaku usaha dengan cara memberikan keistimewaan tertentu. Diharapkan keistimewaan itu hanya diberikan pada pelaku usaha kecil yang tumbuh dengan kondisi pasar yang kurang sehat.
HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA Sukendar Sukendar
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.518 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v3i2.235

Abstract

This paper discusses how Indonesia sees and interprets human rights, what distinguishes it from view of liberal democracy and how the implementation of human rights in Indonesia today. In the study it can be concluded that 1. The development seen today the implementation of a new human rights in Indonesia at this stage of the policy has not been part of the basic foundations of national life to be a factor of integration or union, 2. Today, in the Indonesia human rights diplomacy has several more steps advanced compared to some ASEAN countries, 3. at international level, Indonesia has also been a party to six of the seven top UN Covenant. These six major human rights convention is Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant Ekososbud (ICESCR), the Convention Against Torture (CAT), Convention on the Rights of the Child (CRC), the Convention Penghapusam Discrimination against Women (CEDAW), the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) Keyword: Human Rights, The Indonesian Foreign Policy
Modifikasi Model Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Berbasis Partisipasi Publik Ahmad Sururi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.178 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v5i2.471

Abstract

The purpose of this study was to analyze how the typology of policy formulation solutions in solving public problems and how to model public policy formulation of development planning based on public participation. Research method in this research use qualitative method. This research was conducted in Wanasalam District, Lebak Regency, exactly in Cilangkap Village. Data collection techniques through interviews, observation, documentation and review of documents from various sources and references. Data analysis techniques performed through data reduction, data presentation and data verification. The results and discussion in this research there are 5 (five) solution typology in solving public problem that is: 1)Inducment, policy step that is persuading or pressing over certain issue; 2)Rules, policy measures that emphasize the establishment of rules in the form of regulations that must be adhered to by the community; 3)Facts, policy steps in the form of use of information paths to persuade target groups to want to do something that is considered to solve the problem; 4)Right, policy measures in the form of giving rights or duties to the community; 5)Power. policy efforts in the form of additional weight of power caused by certain demands. Then, the process of modifying the formulation of a public-based rural development planning policy requires synergy between the village government and the community through policy recommendations to the formal policy actors in development planning forums and citizens' debates. The synergy of the three components within the framework of modification of the policy formulation is a continuous process called input (consisting of public choices), the policy process (through Musrenbang and Rembug rakyat forums) and output/outcome (policy formulation of public participation based development planning). 

Page 1 of 24 | Total Record : 236