cover
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
Perlindungan Saksi Dan Korban Nenden Herawaty Suleman
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.82 KB) | DOI: 10.30984/as.v7i1.64

Abstract

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses Peradilan Pidana Barangsiapa dalam keadaan dimana UU menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun.
SEJARAH USHUL FIQH MASUK DI INDONESIA Rahmawati Rahmawati
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.751 KB) | DOI: 10.30984/as.v13i2.177

Abstract

Sejak periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini, pada esensinya, bersifat religius. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangannya, selalu diupayakan berdasarkan kepada al-Qur’an, sebagai wahyu Illahi yang terakhir, yang pengaplikasiannya untuk sebagian besar dicontohkan dan dioperasionalkan oleh sunnah Rasulullah saw. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam yang sudah menyebar sedemikian luasnya, pluralitas masyarakat tidak dapat dihindarkan lagi, masalah yang timbul pun tidak kalah kom­pleksnya yang menuntut upaya ijtihad yang lebih komprehensip bagi segenap pengikutnya, khususnya para intelektual muslim yang memiliki tanggung jawab yang paling berkompeten dalam hal tersebut. Hal demikian dilakukan untuk lebih mengaktuali­sasikan misi Islam yang bersifat elastis dan tidak ada unsur pemaksaan bagi manusia. Dalam tulisan ini akan dipaparkan masalah awal penyu­sunan ilmu ushul fiqh (dan kemudian menjadi salah satu dari bagian displin ilmu) yang telah dipelopori Imam Syafi’i dalam menyusun ilmu tersebut secara sistematis, yang dengan kecerdasannya, ia mampu menangkap fenomena yang ada dari per­kembangan ilmu ushul fiqh dari periode sebelumnya dan diapli­kasikan dalam karyanya yang konkrit.
PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.882 KB) | DOI: 10.30984/as.v4i1.214

Abstract

The research on "PARADIGM AND REALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA" is a library research, which aims to investigate about the factors influencing failed law enforcement in Indonesia. The good law enforcement is one of the criterions success nation to increase the dignity specially in law. Law should protect all societies living anywhere. So, it can create stability and safety life of our societies. There are many functions of law. Law can make the good thing for all sectors, for example economic, politic, trade, etc. Paradigm and reality of law enforcement in Indonesia is not carried out well yet. It is caused by two factors. They are officers of law enforcement (judge, police, advocate, and public prosecutor). If they have the good morality and integrity, law enforcement can run well. The second is Indonesian legislative assembly as the makers of law. Although the makers of law are not socialization with societies directly, but the result of them can reach and cover all problems in Indonesian societies. 
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM KHI dan UU NO. 1 TAHUN 1974 Ridwan Jamal
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.338 KB) | DOI: 10.30984/as.v9i1.12

Abstract

Tulisan ini adalah membahas tentang suatu analisis pembagian harta bersama akibat adanya perceraian. Dalam tulisan ini saya mencoba membandingkan pengaturan tentang harta bersama yang terdapat dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, yang mana kedua aturan ini memiliki kesamaan dalam penentuan harta bersama, hanya saja dalam UU No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama sifatnya lebih sederhana karena hanya dibahas 3 pasal saja yaitu pasal 35-37. Sedangkan dalam KHI masalah harta bersama lebih lengkap dengan menguraikannya dalam 13 pasal yaitu pasal 85-97. Kedua macam aturan ini sifatnya saling melengkapi satu sama lain.
ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur Naskur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 2 (2012)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.117 KB) | DOI: 10.30984/as.v10i2.253

Abstract

Judul tulisan ini adalah Asas-asa Hukum Kewarisan dalamIslam (Studi Analisis Pendekatan Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist). Tulisan ini merupakan sebuah kajian yang berkailan dengan salah satu Materi hukum Islam. Materi hukum Islam yang dimaksud adalah hukum kewarisan dalam Islam Dalam memahami pembagian kewarisan dalam Islam tulak lepas dari pemahaman tentang asas-asas hukum kewarisan itu sendiri yang merupakan panda\i atau pijakan pembagianwaris dalam Islam. Secara garis besarny a. al-Qur’an dan al-Hadis telah memberikan gambaran bahwaa asas-asas hukum kelarisan Islam diantaranya adalah asasJibari, bilateral, individual, dan ta’abbudi(penghambaan diri). Paparantentang asas-asas hukum kewartsait Islam dapat dibaca pada pembahasan tulisan ini
EKSISTENSI SISTEM EKONOMI KAPITALIS di INDONESIA Radlyah Hasan Yan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.528 KB) | DOI: 10.30984/as.v8i1.45

Abstract

Sistem ekonomi kapitalis di Indonesia dilatarbelakangi oleh perseteruan politik antara negara-negara barat yang dikenal dengan sebutan blok barat dan negara-negara timur atau yang dikenal sebutan blok timur. Blok barat dalam mengembangkan perekonomian menggunakan konsep sistem ekonomi kapitalis sedangkan blok timur mengembangkan sistem ekonomi sosialis. Namun, dengan berbagai kekuatan propaganda yang dimiliki oleh negara-negara barat tentang penerapan sistem ekonomi kapitalis maka pandangan masyarakat dunia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Walaupun Indonesia sebagai anggota negara Non Blok (tidak memihak salah satu) Blok,namun pemerintah kita dalam menerapkan sistem ekonomi masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini dapat dilihat beberapa indikator yang tetap digunakan pemerintah, yaitu: pertama,dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. kedua,nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (floating rate). Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap (fix rate). Dengan kata lain, besarnya nilai kurs rupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar. ketiga, privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal. keempat, peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk kubangan libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.
SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI PASAR 45 MANADO Andi M. Fadly Taher; Suprijati Sarib; Rosdalina Bukido
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 14, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.257 KB) | DOI: 10.30984/as.v14i2.373

Abstract

This paper is a case study entitled “Fund Management System of mobile Infaq and alm boxesin Pasar 45Manado”. This research was conducted using observationsin the area of Pasar45 Manado.Data were collected through observations and interviewswith the carriers of infaq boxes, the dwellers in Pasar45Manado, and people in charge of the infaq boxes management, as well as documentation. The approach used is juridical and sociological. This research aims (1) to understand the fund management system of theinfaqand almboxesspread around Pasar45, and the management by which collectors collect all of theinfaqand almboxes. Once the collectors collected the donation, they gave them to the mosque’s management who would divide the fund into two parts:40 percent for the collectors and the restis allocated for the construction of mosques and others. This research also seeks (2) to describe how people view the fund management system ofinfaq and alms boxes collected around Pasar45Manado. This research shows that most people seem to disfavor these alms and infaq collection due to the unstructured fund management. We need to understand that the infaq and alms boxes run by collectors every Friday to ask for a donation is a noble deed when the funds is channeled and addressed to the appropriate places orpeople or those who are in need. This action would certainly benefit the Muslim community.The funds will help to reduce poverty in Manado as well as in other areas. Yet sometimes the fund would not be donated entirely to the mosque but it goes to two divisions as previously mentioned
MANHAJ TAFSIR MU’TAZILAH Ikrar Ikrar
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 1 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.25 KB) | DOI: 10.30984/as.v11i1.168

Abstract

Manhaj yang digunakan oleh kaum mu’tazilah sebagai lazimnya manhaj yang digunakan oleh ulama tafsir pada umunya namun kaum mu’tazilah lebih dominan kepada sumber tafsir bil Ra’yi dengan manhaj penafsiran ittijah dengan sebagainya pemikir kaum mu’tazilah sejak awal politik yang bergumul dengan wacana agama. hal ini mengakibatkan wacana dan gerak historis yang dikembangnya sering berbenturan dengan peradaban agama lain yang tidak menerima kehadiran al-qur’an terutama dalil-dalil tentang keadilan dan tauhid (al-adl wa al-tauhid) dan wacana lainnya yang menjadi oisi mu’tazilah. Pada mulanya Wasit bin Atha, pendiri Mu’tazilah tentang tauhid belum matang sebagaiman komentar Al-Syahristani, kemudian berargumentasi (Mujadallah) dengan golongan lain atau agama lain yang mempunyai doktrin dan falsafah berbeda untuk mematangkan paradigm Mu’tazilah. Mu’tazilah dengan sikap terbuka telah menciptakan argumentasi dalam menghadapi gejolak dan reaksi pemikiran lain. 
EKONOMI MAKRO DAN DEREGULASI PASAR UANG DAN GLOBALISASI DI INDONESIA Munir Tubagus
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.202 KB) | DOI: 10.30984/as.v4i2.204

Abstract

Dalam era globalisasi di mana integrasi pasar uang dan modal semakin nyata sosoknya, kebijakan ekonomi makro menghadapi tantangan yang bertubi-tubi dengan semakin rumitnya dan saling terkaitnya variabel yang harus ikut diperhitungkan. Makalah ini bermaksud menengok sekejap kepada kebutuhan pendayagunaan kebijakan fiskal dalam peningkatan perannya sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perhitungan yang benar mengenai dampak moneter dari anggaran pemerintah, peningkatan sumner tabungan dalam negeri melalui revitalisasi perpajakan dan perubahan strategi perpajakan. Pemangkasan pungutan bukan pajak melalui undang-undang yang berwibawa dan enforceabel akan mampu menciptakan sistem keuangan negara yang terpadu dan sehingga perannya sebagai alokator, distributor dan stabilisator menjadi berfungsi optimal
POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado) Muliadi Nur
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.152 KB) | DOI: 10.30984/as.v13i1.3

Abstract

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengangkat judul “Poligami Tanpa Izin: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado”, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan sosio-yuridis ini sangat berperan dalam mengukur tingkat ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil temuan penelitian ini telah terjadi poligami tanpa izin pengadilan di kalangan masyarakat Manado, maupun dicatat atau dibawah tangan., dan ini membawa efek kepada tujuan perkawinan tersebut.

Page 3 of 27 | Total Record : 261