Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah

JIS
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Manado

ISSN : 16934202 EISSN : 25280368 DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.

Arjuna Subject : -

Articles 261 Documents

3 4 5 6 7

PIAGAM MADINAH DAN UUD RI 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik) Salma Mursyid
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 1 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Dalam satu wilayah yang dihuni banyak orang, kemajemukan atau plural-itas merupakan sebuah realitas. Demikian halnya wilayah Madinah, ketika Muhammad SAW sebagai nabi sekaligus menjadi kepala negaranya, selama kurang lebih 13 tahun. Beliau menghadapi warga Madinah yang majemuk atau pluralik, termasuk dalam keyakinan keagamaan. Ada yang muslim, yang musyrik dan Yahudi. Dalam kondisi kemajemukan atau pluralitas ini, Nabi Muhammad SAW memprakarsai sebuah piagam perjanjian yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah antara kaum muslim, kaum musyrik dan kaum Yahudi, guna membina persatuan, kesatuan, kerukunan, dan keamanan seluruh warga Madinah. Sejalan dengan prakarsa nabi Muhammad SAW tersebut, pemerintah Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 yang melihat warganya relatif lebih majemuk atau pluralik ada yang muslim, yang Katholik, yang protestan, yang hindu, yang budha dan yang aliran kepercayaan. Dirumuskanlah UUD 1945 sedemikian rupa y an g dapat mengakomodasi semua penganut keyakinan agama tersebut, terciptanya persatuan, kesatuan, kerukunan dan keamanan seluruh warga negara Republik Indonesia. Antara Piagam Madinah dan UUD 1945 terlihat adanya kesamaan yang menonjol, baik ide maupun rumusannya. Baik Piagam Madinah maupun UUD 1945, masing-masing menghendaki terbangunnya negara kesatuan yang kokoh dan dengan warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, yang anatara lain diwujudkan dalam bentuk prilaku yang berkemanusiaan. Tulisan ini akan menelusuri titik singgung antara Piagam Madinah dan UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi Negara.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA Yasin Yasin
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 1 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Undang-undang tentang bantuan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 38 Undangundang Nomor 14 tahun 1970 belum lahir, oleh karenanya peraturan perundang-undangan mengenai ban-tuan hukum sebagian masih meng-gunakan peraturan perundang-undangan zaman pemerintahan kolonial Belanda dan beberapa yurispundensi Mahkamah Agung serta beberapa surat Edaran Mahkamah Agung dan menteri kehakiman. Untuk menjaga tertibnya beracara di Pengadilan Agama serta terlaksananya pengawasan terhadap Penasehat Hukum demi terwujud Penasehat Hukum yang baik dan tertib serta demi terwujudnya wibawa Pengadilan Agama maka aparat Pengadilan Agama khosusnya para hakim Pengadilan Agama perlu memahami peraturan perundangundangan yang menyangkut bantuan hukum.

Penetapan Syari’at untuk Kemaslahatan Hamba di Dunia dan Akhirat Muhammad Kasim
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 9, No 1 (2011)
Publisher : IAIN Manado

Al-quran merupakan kitab suci umat islam yang didalamnya memuat segala peraturan-peraturan tentang kehidupan manusia baik itu di dunia maupun diakhirat kelak, hal inilah kondisi dimana hukum dilahirkan dan kondisi hukum itu diterapkan adalah berbeda bagaimana mengaktualisasikan hukum Islam agar sesuai dengan Zaman dari tempatnya masing-masing.

Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan Misra Madjid
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 3, No 1 (2005)
Publisher : IAIN Manado

Tulisan ini adalah sebuah karya ilmiah dengan metode studi penelitian lapangan yang berjudul Praktek Jual Beli Gharar dan pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun pembahasan tentang skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli gharar yang ada di Desa Kayumoyondi dan pengaruhnya terhadap masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow. Dimana pada saat sekarang ini praktek jual beli gharar masih banyak yang harus diperhatikan terutama tentang jual beli Gharar yang ada di Desa Kayumoyondi. Dimana dalam syariat Islam jual beli seperti ini dilarang, dan dalam menentukan jual beli gharar masih terjadi silang pendapat dalam kalangan ulama. Maka dari itu dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tentang praktek jual beli gharar yang ada di Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) (Analisis Penerapan Zakat dalam Perhitungan Pemotongan PPh) Ridwan Ridwan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Zakat menurut istilah adalah kelompok penghasilan atau harta dengan syarat tertentu, yang diwajibkan Allah SWT terhadap setiap muslim yang mampu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula, sedangkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi tentang pajak, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah: (a) Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya; (b) Tanpa dasar timbal balik atau kontra posisi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya individual oleh pemerintah; (c) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat; (d) Penyelenggaraan pemerintah secara umum ialah yang menjadi kontra prestasi dari negara; (e) Pajak ini bersifat wajib atau dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Dalam kaitannya dengan zakat dan pajak maka keduanya merupakan kewajiban dengan syarat-syarat tertentu, dimana kewajiban sebagai umat Islam dan kewajiban kepada Negara, namun dalam penerapan pemotongan pajak tidak memperhitungkan zakat sehingga pemotongan pajak lebih tinggi

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL Ramli Semmawi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 11, No 2 (2013)
Publisher : IAIN Manado

Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/institusi demi ditegakkannya haak dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanah air di Indonesia. Sesuai amanat dari UUD 1945, maka lembaga penegak hukum di Indonesia telah ditambah dengan satu lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini ingin melihat peran penting Mahkamah Konstitusi dalam tata hukum di Indonesia dan dalam plotik hukum nasional Indonesia. Dan dari penulusuran penulis ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang dianggap penting ada dalam rangka memperbaiki tatanan hukum di negeri ini. Hal tersebut dimungkinkan karena peran dan fungsinya sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berada pada posisi puncak dalam hal-hal tertentu yang terkait antara penegakan hukum yang berkaitan dengan fungsi UU dan pengaruh UU terhadap suatu permasalahan hukum yang muncul di masyarakat. Lembaga MK ini kemudian menjadi jalan bagi setiap orang atau lembaga yang ingin mendapatkan keadilan yang dianggap akan UU yang melahirkan satu ketidakadilan di mata mereka. Maka dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh UUD 1945 ini menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA Hasyim Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

This research has been conducted in order to know the legal regulations concerning the Syariah Bank expenditure in Indonesia and the regulation of profit sharing at Bank syariah expenditure process according to Act Number 10, 1998. The result of the research indicates that the availability of the new Banking Law has opened a greater opportunity to the conventional banks in establishing new branches where their activities comprise among others, the performing of the expenditure activity based on the Syariah principle. Beside that, Act number 10, 1998 has become to Bank Syariah a legal umbrella in legitimating the syariah principles in the implementation of the bank operational system.

RIBA DALAM PERSPEKTIF HADĪS NABI SAW Muhammad Sabir
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 2 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Ada dua jenis riba, yakni riba’ nasi’ah dan fadhl. Riba’ nasi’ah berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan merupakan pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang lantaran penangguhan. Sedangkan riba’ fadhl adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang komsumsi dengan barang komsumsi dengan tambahan. Jadi riba’ fadhl adalah jenis riba yang penukaran suatu benda (komuditas) yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda. Maka pada akhirnya ulama memandang bahwa hukum asal riba adalah haram, tidak haram melainkan mubah dan karena itu implikasi kajian ini ialah menyatakan bahwa sangat penting bagi umat Islam untuk mengikuti keyakinan dalam hatinya mana haram dan mengikuti keyakinan dalam hatinya mana tidak haram.

KONSEP ETIKA KOMUNIKASI DALAM AL QUR’AN (Telaah Kritis Dalam Makna Qawlan Dengan Pendekatan Tafsir Tematik) Ikrar Ikrar
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 2 (2008)
Publisher : IAIN Manado

Din Al-Islam merupakan satu system yang di dalamnya terhimpun aspek-aspek yang mengatur manusia, baik hubungan manusia denga Tuhannya (vertical), maupun hubungan antar manusia dengan alam atau makhluk lainnya (horizontal). Aspek-aspek itu tergambar dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatnkan oleh Musalimdari Umar R.A sebagai berikut yang mengandung makna: (a). Iman, (b) Islam, (c) Ihsan. Aspek Iman merupakan landasan yang utama, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang akidah, aspek ini juga disebut dengan Ahkam I’tiqadiyah. Aspek yang kedua adalah Islam, yang disebut juga aspek Syari’ah dalam arti sempit. Aspek kedua ini berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan (amaliyah) manusia, yang berlandaskan pada aspek pertama. Aspek ketiga adalah Ihsan, yang berisi ajaran atau etika atau akhlak. Aspek ketiga ini juga disebut dengan Ahkam Khuluqiyah.

PERADILAN ISLAM PADA MASA KHULAFA AL-RASYIDIN Jamila Usup
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam maka diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut dengan al-Qadha, yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat karena sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Peradilan (al-Qadha) telah dikenal sejak masa silam karena didorong oleh kebutuhan hidup dan kejadian manusia itu sendiri. Tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini apapun bentuknya yang akan berdiri tanpa menegakkan keadilan karena tidak mungkinnya suatu masyarakat dapat menghindari persengketaan.

Page 5 of 27 | Total Record : 261

3 4 5 6 7

Filter by Year

2003 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 1 (2023) Vol 20, No 2 (2022) Vol 20, No 1 (2022) Vol 19, No 2 (2021) Vol 19, No 1 (2021) Vol 18, No 2 (2020) Vol 18, No 1 (2020) Vol 17, No 2 (2019) Vol 17, No 1 (2019) Vol 16, No 2 (2018) Vol 16, No 1 (2018) Vol 15, No 2 (2017) Vol 15, No 1 (2017) Vol 14, No 2 (2016) Vol 14, No 1 (2016) Vol 13, No 2 (2015) Vol 13, No 1 (2015) Vol 12, No 2 (2014) Vol 12, No 1 (2014) Vol 11, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2013) Vol 10, No 2 (2012) Vol 10, No 1 (2012) Vol 9, No 2 (2011) Vol 9, No 1 (2011) Vol 8, No 2 (2010) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 2 (2009) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 2 (2008) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 2 (2007) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 2 (2006) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 2 (2005) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 2 (2004) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 2 (2003) Vol 1, No 1 (2003) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Faradila Hasan

Contact Email
Faradila Hasan

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Faradila Hasan

Contact Email Faradila Hasan

Phone -

Journal Mail Official jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address -

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Faradila Hasan

Contact Email
Faradila Hasan

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA