cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 24605565     EISSN : 25031058     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022" : 7 Documents clear
Ijtihad Progresif Mahmud Syaltut tentang Hukum Pidana Islam dan Perbandingannya dengan Madzhab-Madzhab Fiqih Muhammad Ghufron; Ahmad Sanusi
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini akan menganalisis ijtihad Mahmud Syaltut tentang hukum pidana Islam serta perbandinganya dengan ulama-ulama madzhab fiqih lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah comparative analysis di mana penulis akan menganalisis ijtihad Mahmud Syaltut tentang hukum pidana Islam lalu membandingkannya dengan ijtihad ulama -ulam madzhab fiqih lainnya. Untuk menganalisis ijtihad Mahmud syaltut penulis akan menggunakan buku-buku karangan Mahmud Sylatut yang berbahasa Arab di antaranya: mintaujihaat al Islam, al Islam Aqidah Wasyariah, al fatawa, Tafsir al Quranul Karim dan lain-lain, Adapun untuk menganalisis ijtihad ulama-ulama madzhab fiqih penulis menggunakan rujukan asli berbahasa Arab seperti: Fathul Qodir, Al Mughni li Ibnu Qudamah, Bada’iu Shonaii dan Mughnil Muhtaj. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ijtihad Mahmud Syaltut dalam bidang hukum pidana lebih erat mendudukan pidana dengan Sad dzariah di mana hal itu agar tercapai tujuan Syariah Islam atau Maqoshid Syariah, selain itu agar terwujudnya kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. adapun persamaannya adalah sama-sama berpegang pada nash-nash al quran dan hadis, sedangkan perbedaanya adalah Ijtihad Mahmud Syaltut lebih banyak mengaitkan masalah pidana dengan masa sekarang serta selalu berpegang pada maqoshid Syariah, sedangkan ulama-ulama Fiqih lebih pada teksnya tanpa memperhatikan kondisi zaman perbuatan pidan itu dilakukan. Selain itu ada perbedaan yang mencolok dalam hukuman pidana bagi had riddah (murtad) di mana Syaltut berpendapat bahwa hukuman mati bagi pelaku riddah atau murtad yang difatwakan para ulama madzhab adalah hukuman yang salah dan Islam tidak mengenal hukuman tersebut menurutnya, oleh karena itu hukuman itu harus dibatalkan.
Nolle Prosequi sebagai Inovasi Baru di Bidang Hukum Acara Pidana Bakhrul Amal
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi penyelesaian perkara di luar persidangan telah banyak dilakukan di Indonesia dari mulai mediasi, diversi, hingga yang terbaru adalah restorative justice. Jika kita cermati inovasi tersebut baru membebankan kesadaran menghentikan perkara hukum kepada para pihak. Maka rasanya perlu dilakukan perkembangan inovasi untuk turut serta memberikan peran bagi aparat penegak hukum dalam rangka mengkoreksi kekeliruan yang mungkin dilakukannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual. Inovasi yang perlu dilakukan adalah memasukan nolle prosequi dalam sistem hukum di Indonesia. Nolle prosequi ini berasal dari perkembangan penegakan hukum di abad keenam belas. Nolle prosequi merupakan suatu wewenang atau perangkat prosedural yang dimiliki oleh Jaksa Agung Inggris untuk menghentikan penuntutan pidana. Beberapa negara di dunia seperti Malaysia, Hongkong, dan Nigeria memasukan nolle prosequi di dalam sistem hukum mereka.
Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam Nur Lailatul Musyafaah; Achmad Safiudin R; Hammis Syafaq
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual masih banyak terjadi di kampus, karena itu perlu ada pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Di UIN Sunan Ampel Surabaya, salah satu lembaga yang berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual di kampus adalah pusat studi gender dan anak (PSGA). Artikel ini membahas tentang peran PSGA UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencegah kekerasan seksual di kampus dalam prespektif hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kualitatif. Penelitian dilakukan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dideskripsikan untuk dianalisis secara deduktif dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam (fiqh al-jinayah). Hasil penelitian menyebutkan bahwa PSGA UIN Sunan Ampel Surabaya berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual di kampus. PSGA UINSA berupaya mencegah kekerasan seksual di kampus dengan menerapkan asas kampus responsive gender, membentuk SATGAS PPKS, dan aktif mensosialisasikan anti kekerasan seksual di kampus kepada stake holder. Jika ada laporan kekerasan seksual di kampus, maka PSGA berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan hukuman kepada pelaku dan melindungi korban sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam perspektif hukum pidana Islam, peran PSGA tersebut telah sesuai dengan teori zawajir (pencegahan) dan jawabir (paksaan).
Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri Rizki Dermawan; Moch Choirul Rizal; Mochammad Agus Rachmatulloh; Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik-praktik transaksional yang cenderung koruptif dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditengarai akan tetap terjadi, karena masih ditemukannya sikap yang cenderung permisif terhadap korupsi. Padahal, praktik yang koruptif itu perlahan-lahan akan menggerus kehidupan demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Mengingat masalah tersebut, penelitian ini merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu oleh organisasi bantuan hukum (OBH) perguruan tinggi (PT) di Kota Kediri. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendidikan. Hasilnya, kebijakan tentang bantuan hukum memberikan kepercayaan kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. OBH PT di Kota Kediri belum semua terverifikasi dan terakreditasi, sehingga berpengaruh pada pendanaan untuk menjalankan program-programnya. Namun, keadaan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang pelayanan kepada masyarakat, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT, misalnya, adalah pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu dengan berbasis pada cara-cara yang partisipatif dan dialogis.
Konsekuensi Legal Kegagalan Upaya Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika Muhamad Romdoni
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena pelaku tindak pidana narkotika di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini, tidak hanya berasal dari orang dewasa namun, tidak sedikit anak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan harus ditegakkan, tidak terkecuali sanksi hukum dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, cara penanganan kepada anak diperlakukan secara berbeda dibandingkan penanganan tindak pidana orang dewasa, saat ini upaya diversi dianggap pilihan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum namun dalam penerapannya kegagalan upaya diversi selalu ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba melakukan kajian lebih lanjut pada konstruksi diversi dan akibat hukumnya dalam hal diversi gagal dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendakatan undang-undang. Sumber data ialah data sekunder meliputi, bahan hukum primer juga sekunder yang dianalisis dengan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian, pertama, bahwa diversi terhadap anak dengan pendekatan restorative justice telah dikontruksikan oleh UU SPPA berikut peraturan-peraturan sebagai pelaksanaannya. Kedua, diversi kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika yang tidak dilaksanakan atau gagal dilaksanakan berakibat hukum proses penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan yang dapat berujung pemidanaan terhadap anak.
Analisis Kriminologis terhadap Korelasi Masa Pandemi Covid-19 dengan Kejahatan Harta Benda dan Kejahatan Properti di Wilayah Polrestabes Kota Surabaya Nafi' Mubarok; Moh. Jazil Rifqi
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah analisis kriminologis terhadap korelasi masa pandemi Covid-19 dengan kejahatan harta benda dan kejahatan properti di wilayah Polrestabes Kota Surabaya” akhir dari tulisan ini menyimpulkan tiga hal. Pertama bahwa data statistic trend kejahatan selama masa pandemic covid-19 di Polrestabes Wilayah Surabaya mengalami peningkata, jika difokuskan pada nomor (1) Curat (pencurian dengan pemberatan), (2) Curas (pencurian dengan kekerasan), dan (3) Curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Kedua, terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi tren naiknya kejahatan di masa Pandemic Covid-19 di wilayah Polrestabes Surabaya, antara lain: (1) faktor ekonomi, (2) lingkungan sosial pelaku, (3) lokasi dilakukannya kejahatan, (4) faktor mitasi, dan (50 faktor korban, dikarenakan semisal korban yang memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan, atau kelemahan biologis dan psikologis dari korban. Ketiga, peningkatan angka kejahatan di Surabaya pada masa pandemi Covid-19 dengan mendasarkan pada aspek ekonomi sebagai faktor utama adalah tidak bisa dibenarkan, karena masih adanya faktor-faktor lain yang bisa memicu peningkatan tersebut.
Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Moh Bagus
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the important principles in a democratic country is the creation of independent and impartial law enforcement. This principle must always be maintained as an effort to protect human rights and to create and place law as the supreme commander of the state. This article on the variety and development of law enforcement in Indonesia will try to provide an overview and portrait of law enforcement in Indonesia that has been running so far. In order to provide a repertoire of legal improvements in Indonesia, the author will provide limitations on law enforcement, especially since the reformation to date. In this study, the authors used normative legal research methods with statutory, conceptual and case approaches. The results of the study state that various legal products in Indonesia are always present in order to complement and improve the components of law enforcement in Indonesia. In addition, the presence of the Constitutional Court as a style of constitutional interpreter also provides a new color through various kinds of decisions.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 6 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Juni 2020 Vol. 5 No. 2 (2019): Desember 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Juni 2019 Vol 5 No 01 (2019): Juni Vol. 4 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 4 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol 4 No 02 (2018): Desember Vol 4 No 02 (2018): Desember Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol. 3 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 3 No. 1 (2017): Juni 2017 Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol. 2 No. 2 (2016): Desember 2016 Vol. 2 No. 1 (2016): Juni 2016 Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol. 1 No. 2 (2015): Desember 2015 Vol. 1 No. 1 (2015): Juni 2015 Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni More Issue