Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI SISTEM HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Basrawi Basrawi]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1723
<![CDATA[Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang secara konstitusi diakui oleh Negara berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAhun 1945. Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai rangkaian norma yang hidup di dalam mayarakat dan mengatur tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Dalam berbagai persoalan yang diselesaikan dengan melalui lembaga Adat adalah bentuk kepastian hukum, sama halnya dengan putusan yang dilahirkan melalui sistem peradilan hukum positif di Indonesia. Hal yang menjadi perbedaan adalah hukum adat yang berlaku di Indonesia tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif. Apa yang terjadi saat ini di tengah – tengah para pencari keadilan, menganggap kepastian hukum hanya ada pada sistem peradilan positif di Indonesia, sehingga muncul suatu permasalahan bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaiaan kasus pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. Penyelesaian hukum adat merupakan produk kepastian hukum dalam sistem hukum nasional dan sangat penting untuk mendasari pembangunan hukum nasional. Penyelesaian hukum adat juga mendorong transformasi pemikiran masyarakat untuk memahami nilai-nilai kearifan lokal, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari perangkat hukum Negara yang kedudukannya dilegitimasi secara konstitusi. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan dalam penyelesaian melalui hukum adat merupakan suatu kepastian hukum sebagai dasar legitimasi dari sistem peradilan hukum nasional yang bertujuan menciptakan ketertiban dan mengembalikan keseimbangan yang hilang di tengah-tengah masyarakat.]]>
<![CDATA[TRACKING THE VALIDITY OF PROFESSION WAQF IN A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Athoillah Islamy]]>;
<![CDATA[Doni Setiadi]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1681
<![CDATA[In realizing the benefit and social justice of waqf goals, efforts to innovate the management of waqf forms in Indonesia are inevitable. This study aims to find the legality of profession waqf in the review of the Waqf Law in Indonesia on the implementation of profession waqf. This type of research is literature review. Meanwhile, the type of legal research approach in this research is normative legal research. The source of this research data in the form of a variety of literature that explains the concept of profession waqf. While the knife analysis used in this study, namely Law Number 41 of 2004, Compilation of Islamic Law (KHI) and Government Regulation Number 28 of 1977. This study concludes two big conclusions. First, profession waqf is a form of innovation of waqf instruments aimed at increasing the benefit of waqf for public benefit. Second, the existence and purpose of profession waqf is in line with positive law in Indonesia which explains that waqf aim at the general welfare by utilizing the potential and economic value of waqf]]>
<![CDATA[TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI MEMBACA NASIHAT PASCA SHOLAT JUMAT (STUDI KASUS PADA JAMAAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI DESA LAMBUSA KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN) ]]>
<![CDATA[Finsa Adhi Pratama]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1728
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat isu tradisi membaca nasihat pasca sholat jum’at yang dilakukan oleh jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan yang dinilai berbeda dengan jamaah Sholat Jumat pada umumnya. Dalam kajian Ushul Fikih hal ini dibahas pada term ‘urf, salah satu metode istimbath hukum dalam Islam. Berangkat dari sini, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan penelitian lapangan sebagai jenis penelitian yang digunakan yang mana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan objek penelitian dalam kehidupan sebenarnya. Kemudian untuk pendekatannya menggunakan pendekatan empirik yang memungkinkan peneliti mengnalisis fenomena aktivitas sosial, sikap serta pemikiran orang baik individu maupun kelompok atau kelembagaan sosial - LDII. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, suatu metode yang memiliki ciri khusus dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek penelitian berupa kejadian dengan detail, jelas dan lugas.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua tradisi masuk dalam kategori ‘urf, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah tradisi agar dapat dikatakan sebagai ‘urf. Tadisi membaca nasihat pasca sholat jum’at yang dilakukan oleh jamaah LDII di Desa Lambusa ini dinilai masuk pada kategori “urf shohih yang memiliki maslahat dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ selama struktur tadisinya tidak berubah, jika terjadi perubahan sturuktur tadisi dapat pula merubah kuhum.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN KOLAKA ]]>
<![CDATA[La Ode Dedihasriadi]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1707
<![CDATA[Pasal 28D Undang – Undang Dasar Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya bahwa Negara memastikan setiap individu maupun warga Negara mendapatkan akses jaminan keadilan dan kepastian hukum serta kesamaan kedudukan dalam hukum dengan hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Metode penelitian yang di gunakan adalah normatif-empiris lebih detailnya mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian mencerminkan bahwa implementasi keberadaan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di kabupaten kolaka telah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan cita-cita dan harapan yang telah di amanatkan oleh konstitusi. Hal ini di karenakan semua stakeholder yang berada di kabupaten kolaka memiliki kesadaran kolektif tentang penting akses keadilan public untuk semua warga negara tanpa terkecuali.]]>
<![CDATA[PERAN KIAI DAN USTADZ DALAM PEMIKIRAN FIQH SANTRI DI PONDOK PESANTREN AN-NAHDLAH MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Salahuddin Al Ayyubi]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1730
<![CDATA[Peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri dapat diketahui melalui metode yang digunakan dalam membangun pemikiran fiqh santri, faktor pendukung dan penghambat yang dapat menjadi strategi atau peluang kiai dan ustadz dalam membangun pemikiran fiqh santri, dan serta tahapan berpikir santri yang dimulai dari pembentukan pengertian, pendapat dan pembentukan keputusan (istinbath) yang menggunakan metode istinbath Nahdatul Ulama sesuai dengan pemikiran kiai dan ustadz di pondok pesantren yang menggunakan ajaran Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah al Nahḍiyyah. Pemikiran fiqh santri belum dapat menduduki metode berpikir secara manhaj atau secara kontekstual dilihat pada kitab-kitab yang diberikan dalam membangun pemikiran fiqh santri hanya memberikan kitab Al-Sullam dan Tārīkh al-Tasyrī (sejarah pembentukan hukum Islam), sehingga masih minim pemikiran fiqh santri secara manhaj dan masih terarahkan pada pemikiran fiqh santri secara qauly.]]>
<![CDATA[TUDANG ADEQ DAN INTERNALISASI SYARIAT ISLAM MASYARAKAT BUGIS BONE DI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Budiarti Budiarti]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1643
<![CDATA[Internalisasi Syariat Islam pada aspek budaya memantik tumbuh dan berkembangnya berbagai ragam tradisi masyarakat yang mengakar demi terwujudnya suatu kehidupan harmonis. Perjumpaan Syariat Islam sebagai suatu doktrin universal keagamaan pada masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan adalah penghormatan dan penghargaan masyarakat pada pelaksanaan tudang adeq sebagai wujud keteguhan berpegang teguh pada nilai tatanan sosial, dan norma dasar pangngadereng. Tudang adeq merupakan pranata yang pelaksanaannya oleh masyarakat itu sendiri dan legitimasinya direpresentasikan dengan hadirnya penyelenggara eksekutif atau adat (pampawa adeq) dan penyelenggara di bidang Syariat Islam (pampawa saraq) duduk secara bersama untuk memenuhi layanan berbagai hajatan masyarakat pada bidang hukum keluarga Islam (ahwal al-syakhsiyyah). Karena itu, konkretisasi syariat Islam sebagai ajaran universal keagamaan perlu mempertimbangkan nilai kearifan lokal dalam merespons hukum yang secara nyata hidup dan dipraktekkan secara berkelanjutan oleh masyarakat (living law) seperti tatanan sosial pangngadereng untuk menjadikan role mode bagi pengembangan hukum Islam di nusantara.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Rustam Rustam]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1708
<![CDATA[Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan hanya merupakan sebagai wali pengganti jika wali aqrab atau wali nasab tidak ada atau wali aqrab tidak mungkin menghadirkan karena jauh atau wali aqrab sedang ihram atau wali aqrab tidak diketahui keberadaannya atau wali aqrab enggan untuk menikahkan. Sepanjang wali aqrabnya ada dan tidak berhalangan maka wali hakim tidak mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim namun wali aqrabnya masih ada dan wali aqrabnya tersebut tidak berhalangan maka perkawinan yang dilakukan itu adalah tidak sah/ batal.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM DAN KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Tri Suhendra Arbani]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1679
<![CDATA[Kebijakan pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal sampai saat ini belum menunjukkan perubahan yang mendasar. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya transfer ke daerah dan dana desa yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga daerah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada dana alokasi umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. DAU pada dasarnya bersifat “Block Grant”, Permasalahan dari melencengnya arah dan tujuan dari DAU ikut berimplikasi terhadap daerah yang hampir menggantungkan lebih dari setengah pendapatan asli daerahnya dari DAU. Setiap tahunnya dana alokasi umum seharusnya memberikan bantuan agar daerah yang kekurangan bisa terbantu. Akan tetapi hal ini justru memberikan dampak negatif berupa ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum dalam memenuhi pendapatan daerahnya. Hal ini justru melenceng dari kemandirian daerah dalam mengelola dan memperoleh sumber keuangannya. ]]>
<![CDATA[MEMBUMIKAN PANCASILA: UPAYA PELEMBAGAAN NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid Tome]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1717
<![CDATA[Melihat perjalanan sejarah Pancasila yang memiliki dinamikanya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum menunjukan keharmonisan hidup setiap komponen negara, mengharuskan warga negara untuk memikirkan kembali jalan terbaik bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Pancasila. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat demi keutuhan negara sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Pancasila tak sekadar upaya deklaratif dari pemerintah atau masyarakat, lebih dari itu Pancasila perlu dibumikan dalam kehidupan nyata. Pembumian nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara melakukan pelembagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa. ]]>
<![CDATA[ANALISIS REGULASI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) PADA YAYASAN PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1680
<![CDATA[Konsep pemilik manfaat pada yayasan khususnya yang bergerak di bidang pendidikan secara umum diatur pada Perpres No. 13 tahun 2018. Akan tetapi, kepemilikan yayasan pendidikan yang umumnya dimiliki oleh orang perorangan membutuhkan pengaturan yang lebih khusus juga khususnya mengenai perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Beberapa ketentuan yang mengatur kepemilikan manfaat terkait yayasan pendidikan selain Perpres No. 13/2018 diantaranya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, KMK 604/94, KEP-87/PJ./1995, dan SE-39/PJ.4/1995. Hanya saja pengaturan ini tidak secara spesifik mengatur pajak dan yayasan pendidikan demikian juga defenisi beneficial ownership yang belum tegas. Kemudian pengaturan BO dalam Perpres No.13/2018 memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak disebutkan secara jelas sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat kepada regulator terkait dan kepemilikan manfaat bagi yayasan sebesar 25 % tergolong masih minimalis.Kata kunci: Pemilik Manfaat, Yayasan PendidikanKonsep pemilik manfaat pada yayasan khususnya yang bergerak di bidang pendidikan secara umum diatur pada Perpres No. 13 tahun 2018. Akan tetapi, kepemilikan yayasan pendidikan yang umumnya dimiliki oleh orang perorangan membutuhkan pengaturan yang lebih khusus juga khususnya mengenai perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Beberapa ketentuan yang mengatur kepemilikan manfaat terkait yayasan pendidikan selain Perpres No. 13/2018 diantaranya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, KMK 604/94, KEP-87/PJ./1995, dan SE-39/PJ.4/1995. Hanya saja pengaturan ini tidak secara spesifik mengatur pajak dan yayasan pendidikan demikian juga defenisi beneficial ownership yang belum tegas. Kemudian pengaturan BO dalam Perpres No.13/2018 memiliki beberapa kelemahan diantaranya tidak disebutkan secara jelas sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat kepada regulator terkait dan kepemilikan manfaat bagi yayasan sebesar 25 % tergolong masih minimalis.Kata kunci: Pemilik Manfaat, Yayasan Pendidikan ]]>
